Munaslub Secara Aklamasi Pilih Anhar Achmad Pimpin PPRRI

JAKARTA – Direktur Utama LPP RRI I.Hendrasmo membuka pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Persatuan Pensiunan RRI (PPRRI) di Puslitbangdiklat LPP RRi Radio Dalam Jakarta, Selasa malam (5/3/2024).

Dirut LPP RRI Hendrasmo mengungkapkan PPRRI merupakan organisasi atau paguyuban bagi pensiunan untuk menyampaikan aspirasi, pengalaman, dan ide-ide  terkait isu-isu yang berkaitan dengan pensiunan dan kehidupan setelah pensiun.

Disamping itu mampu mendorong terjalinnya hubungan baik antaranggota dengan meningkatkan silahturahmi dan persaudaraan di antara pensiunan, menciptakan rasa kebersamaan.

“Saya berharap organisasi ini  mampu membahas dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pensiunan, dengan fokus pada pendekatan kepala dingin dan rasa persaudaraan ga usah kenceng- kenceng ,” ujarnya.

Hendrasmo mengapresiasi dengan terselenggaranya Munaslub yang diharapkan mampu untuk memilih kepengurusan baru, merancang program-program, dan meningkatkan silahturahmi di antara anggotanya.

“Persatuan pensiunan bisa berkontribusi pada kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik bagi anggotanya ” tandas Hendrasmo.

Munaslub berlangsung selama dua hari berakhir Rabu ( 6/3/2024 ) diikuti 13 peserta mewakili Cabang melaluli tatap muka dan 32 cabang mengikutinya secara zoom meeting.

Dalam suasana yang aman dan terkendali, Munaslub PP RRI berlangsung tanpa insiden, meskipun diperkirakan akan ada keributan Dengan penuh dukungan, Presidium yang beranggotakan 5 orang ( Edy Johan dari Bengkulu, Melly Liputo dari Gorontalo, Suryanto dari Surabaya, Lahar Rudiyarso dari Malang dan Nuryudi dari Jakarta).

Lahar Rudiyarso ketua Presidium secara aklamasi menetapkan Anhar Achmad sebagai Ketua Umum PP RRI untuk masa bakti 2024-2029.

Anhar Achmad usai terpilih dengan tulus mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh seluruh anggota PP RRI.

Dia juga memohon dukungan penuh dari seluruh anggota untuk bersama-sama memajukan dan mengembangkan organisasi ke depan.

 

“Terima kasih atas kepercayaan anggota yang memberi amanah saya untuk menakodai organisasi ini ” ungkap Anhar.

Anhar Achmad menyampaikan komitmen kuatnya untuk memastikan peran PP RRI dapat mensejahterakan seluruh anggota. Dengan fokus pada pembangunan dan kesejahteraan, ia berjanji untuk mengimplementasikan kebijakan dan program yang memberikan manfaat nyata bagi anggota organisasi.

Salah satu peserta Rasiyah dari Jakarta bangga dengan terselenggaranya Munaslub yang berjalan lancar dan menghasilkan ketua baru.

“Alhamdulillah semua akhirnya selesai berkat Rahmat Allah SWT, berkat kerja keras para Ketua (Pak Mursyid, Pak Sarwono dan Pak Ali) yang mengikuti sejak awal sampai akhir. Peserta Munaslub sudah sepuh, maka akhirnya Ketua disepakati dengan pilihan secara Aklamasi  Anhar Achmad  dengan suasana Damai ” ujar Rasiah. (Buang Supeno)

Rakorda Persiapan MTQ Nasional XXX Bersama PUPR di IKN

SEPAKU – Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) mempersiapkan MTQ Tingkat Nasional XXX yang akan berlangsung September 2024 yang akan datang digelar di IKN, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Selasa (5/3/2024)

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas dan  Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Warsito memimpin rapat yang dihadiri  perwakilan Kementerian Agama, Kementerian PUPR, Kementerian Setneg, Kementerian Kominfo, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Perwakilan Otoritas IKN, dan Kepala Bandara APT Pranoto.

Sedangkan dari jajaran Pemprov Kaltim dipimpin Sekda Prov. Kaltim, Sri Wahyuni, yang juga sekaligus sebagai Ketua LPTQ Kaltim. Turut serta mendampingi Sekda, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Syirajuddin, Karo Kesra, Dasmiah, Ketua III LPTQ Kaltim, Jauhar Efendi. Nampak hadir perwakilan dari Dinas Kominfo Kaltim, dan TVRI Kaltim.

Warsito, selaku pimpinan rapat mengingatkan, agar  acara Pembukaan dan Penutupan yang berlangsung secara hibrid di IKN dan di Samarinda serta Cabang Tahfiz Qur’an yang berlangsung di IKN bisa berjalan dengan lancar dan sukses, mengingat taruhannya adalah nama baik Ibu Kota Negara.

Sementara Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, menekankan agar semua kegiatan dipastikan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Termasuk bagaimana skenario lokasi dan pembuatan panggung, skenario akaomodasi para dewan hakim dan para peserta yang ikut musabaqoh di lokasi IKN. DIkatakan, perlunya dukungan dari Kementerian Kominfo untuk penambahan perkuatan jaringan dan penyediaan 2 (dua) Media Center, yaitu di Samarinda dan di IKN.

Sri Wahyuni jega meminta dukungan dari Kemenhub, terkait penyediaan sarana transportasi darat, baik untuk penjemputan dan penghantaran dari dan ke Bandara maupun kendaraan yang melekat pada kafilah masing-masing provinsi, selama kegiatan berlangsung. Selain itu, frekuensi penerbangan ke dan dari APT Pranoto, bisa ditambah, termasuk untuk penerbangan malam hari. (MJE)

Gandeng PT Agincourt Resources, Belantara Foundation dan Universitas Pakuan Gelar Pelatihan tentang Perhutanan Sosial

Vivaborneo.com, Bogor  —  Belantara Foundation bersama Prodi Manajemen Lingkungan Sekolah Pascasarjana, Prodi Biologi Fakultas MIPA, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pakuan menggandeng PT Agincourt Resources menyelenggarakan seminar dan pelatihan.

Temanya yaitu  “Perhutanan Sosial: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Berbasis Masyarakat untuk Perubahan Iklim dan Kesejahteraan”, Senin, 4 Maret 2024. Lebih dari 1.300 peserta berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang digelar secara hybrid tersebut.

Seminar nasional secara luring diadakan di Auditorium Lantai 3 Gedung Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan di Bogor, sedangkan daring melalui aplikasi Zoom dan live streaming YouTube Belantara Foundation. Acara ini dikemas melalui kegiatan Belantara Learning Series Eps.9 (BLS Eps.9).

Kegiatan yang juga berkolaborasi dengan Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, KKI Warsi, dan Winrock International ini menggandeng tujuh universitas sebagai kolaborator yang mengadakan acara “nonton dan diskusi bareng” BLS Eps.9 bagi mahasiswa dan dosen di masing-masing universitas. Tujuh universitas tersebut yaitu Universitas Pakuan, Universitas Riau, Universitas Nasional, Universitas Andalas, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Tanjungpura, dan Universitas Nusa Bangsa.

Pemerintah Indonesia menargetkan untuk mencapai net sink zero karbon dioksida (CO2) pada tahun 2030 dari sektor hutan dan penggunaan lahan lainnya atau Forest and Other Land Use (FOLU). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI No. 168 Tahun 2022 menetapkan Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sejak 2016, KLHK mengeluarkan keputusan menteri tentang Perhutanan Sosial untuk pengelolaan hutan lestari (P.83/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2016). KLHK mengoptimalkan pemberian izin legal untuk perhutanan sosial dengan target seluas 12,7 juta hektar pada tahun 2030 untuk mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030. FOLU Net Sink 2030 Indonesia dapat membantu rehabilitasi ekosistem penting serta dalam jangka panjang menyimpan penyerap karbon utama dan melindungi keanekaragaman hayati Indonesia. FOLU Net Sink 2030 juga menekankan pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis masyarakat dan lestari melalui program perhutanan sosial.

Dalam paparannya, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. yang menjadi pembicara kunci pada acara BLS Eps.9 ini, menyampaikan bahwa sampai tahun 2023 distribusi areal perhutanan sosial telah mencapai lebih dari 6,4 juta hektar, sedangkan sisanya seluas lebih dari 6,2 juta hektar akan didistribusikan kepada masyarakat dengan strategi “Kerja Bareng Jemput Bola” hingga tahun 2030.

Perhutanan Sosial merupakan sebuah sistem pengelolaan hutan lestari di mana kelompok masyarakat atau masyarakat hukum adat menjadi pelaku utama dalam mengelola hutan negara atau hutan adat dalam tata kelola sinergi antara aspek ekonomi, ekologi dan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Hubungan Eksternal PT Agincourt Resources, Sanny Tjan, menyatakan bahwa perusahaan mendukung Belantara Foundation sebagai penyelenggara, yang aktif dalam meningkatkan kesadaran (awareness) dan kapasitas masyarakat terkait pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia, termasuk tentang perhutanan sosial.

Sanny lebih lanjut menyatakan pentingnya kolaborasi antarpihak dalam mencapai tujuan dengan konsep pentahelix untuk mendukung program perhutanan sosial di Indonesia. Konsep tersebut menggabungkan peran akademisi, sektor bisnis, komunitas, pemerintah, dan media.

“Dengan melibatkan berbagai pihak, konsep pentahelix dapat digunakan untuk mencari pendekatan inovatif guna meningkatkan pengembangan dan implementasi perhutanan sosial. Tentu saja butuh koordinasi yang baik, juga komitmen tinggi, dari berbagai pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” imbuh Sanny.

Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna, yang juga menjadi salah satu keynote speaker pada acara ini, mengatakan bahwa tujuan utama seminar nasional ini untuk meningkatkan pemahaman stakeholders mengenai regulasi dan kebijakan serta model-model usaha dalam perhutanan sosial di Indonesia. Tujuan lain yaitu meningkatkan kapasitas stakeholders terkait langkah-langkah efektif dalam mengembangkan ecopreneur pada perhutanan sosial.

Dolly yang juga pengajar di Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan itu menyebutkan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam mencapai net sink zero karbon dioksida (CO2) pada tahun 2030 dari sektor FOLU yaitu melalui perhutanan sosial.

Program perhutanan sosial bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan; meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan; serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan serapan karbon.

“Kami akan terus mengajak dan melibatkan berbagai pihak khususnya sektor swasta dalam mengamplifikasi dan mendukung program perhutanan sosial di Indonesia,” tegas Dolly yang juga​ anggota Commission on Ecosystem Management IUCN.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Pakuan, Prof. Dr. rer. Pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc., mengemukakan perguruan tinggi sebagai wadah insan akademik memiliki kewajiban melaksanakan “Tridharma Perguruan Tinggi,” yaitu Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat atau PKM.

Selain itu, mahasiswa juga diberi peluang untuk mengikuti pembelajaran di luar kampus melalui program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dengan tetap diperhitungkan bobot SKS-nya, Imbuhnya. “Program Perhutanan Sosial dapat dijadikan sarana bagi para dosen dan mahasiswa untuk pelaksanaan Tridharma dan MBKM”, kata Didik.

“Kegiatan pelatihan dan seminar inspiratif seperti ini perlu dilakukan terus-menerus untuk mengarusutamakan isu-isu tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia, termasuk perhutanan sosial,” ujar Didik.

“Kami berterima kasih kepada Belantara Foundation, PT Agincourt Resources, serta mitra lainnya yang telah mendukung penuh acara ini sehingga berjalan dengan lancar dan sukses,” pungkasnya.

Turut hadir narasumber yang memiliki segudang pengalaman pada bidang perhutanan sosial secara berturut-turut yaitu Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial pada Ditjen PSKL, Catur Endah Prasetiani, S.Si., M.T.; Badan Pengurus Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, Rivani Noor; Wakil Direktur KKI Warsi, Rainal Daus; dan AFOLU and Forest Carbon Specialist Winrock International, Arif Budiman.(*)

 

Keterwakilan Perempuan dalam Politik Demokrasi

Oleh: Ria Atia Dewi, S.I.Kom, M.Sos

Pesta demokrasi diselenggarakan dalam proses pemilihan umum (pemilu), menjadi system bernegara yang memartabatkan manusia. Demokrasi diharapkan dapat memberikan pengaruh besar dalam pengambilan keputusan, dan mampu mengubah kehidupan yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dalam praktik kebebasan berpolitik.

Salah satu kebijakan pemilu yang mewajibkan 30 persen keterwakilan perempuan menjadi salah satu bentuk kesetaraan yang diberikan dalam pesta demokrasi. Peran strategis yang dimiliki mampu menjunjung tinggi hak asasi perempuan berbasis kesetaraan dan keadilan gender.

Peran perempuan dalam pesta demokrasi, hadir untuk menjaga legitimasi politik pemilih, serta mewujudkan pemilu yang demokratis. Salah satunya prinsip adil, yang berarti pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga kehadiran perempuan dalam politik tidak lagi terkurung dalam kegelapan intelektual.

Posisi perempuan yang dulunya mendapatkan banyak penolakan dan tidak diperkenankan sekolah, dan hanya melakukan tugas dalam rumah tangga. Namun kini, perempuan dapat mencicipi akses pendidikan, bahkan ikut serta dalam pembahasan arah kemajuan bangsanya.

Tujuan kehadiran perempuan dalam politik dengan cara yang kompetitif, pemilu diharapkan dapat berjalan dengan cara yang bebas dari segala bentuk mobilisasi politik, baik dengan iming-iming uang, barang, jasa, jabatan maupun dengan intimidasi, tekanan dan paksaan yang membuat peserta pemilu tertentu dapat dipastikan menang sebelum semua tahapan pemilu berakhir.

Melalui sistem pemilu terbuka yang dilaksanakan, dapat diartikan sebagai pemilu yang mampu melibatkan semua pihak, sehingga pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif. Peran Perempuan dalam pesta demokrasi dengan tujuan untuk menjaga legitimasi politik pemilih, untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.

Namun, dalam representasi perempuan dalam bidang politik saat ini dapat dikatakan pada posisi yang jauh dari harapan, perempuan yang terjun dalam dunia perpolitikan masih terbelenggu dengan latar belakang, budaya patriarki, serta perbedaan gender. Meskipun sampai saat ini selalu ada upaya untuk memperbaiki persoalan tersebut, melalui keterwakilan perempuan di parlemen, nyatanya masih jauh dari kata memuaskan.

Undang-undang no.10 tahun 2008 pasal 55 ayat 2 menerapkan zipper system yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Angka tersebut tidak sepenuhnya tercapai, justru menimbulkan pro dan kontra dalam partai. Hal ini kemudian menimbulkan persepsi posisi perempuan yang ikut bertarung dalam ranah politik masih begitu sulit.

Hal ini tidak terlepas pada pengaruh budaya patriarki masih sangat kuat terjadi. Sistem patriarki saat ini masih kuat dalam kehidupan masyarakat, anggapan yang menyatakan posisi perempuan masih berada pada posisi kedua setelah laki-laki. Perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk yang lemah dan harus dilindungi, dan perlakukan sesuai dengan kemauan laki-laki.*

 

Ketua PKK PPU Ajak Budayakan Makan Ikan

PENAJAM – Ketua TP PKK Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Linda Romauli Siregar membuka  lomba Masak Serba Ikan (LMSI) tingkat Kabupaten PPU tahun 2024 yang digelar di kantor Sekretariat PKK, kilometer 09, Napah-nipah, PPU, Selasa, (5/3/24) pagi.

Lomba masak ikan ini mengangkat tema “Ikan Menyehatkan dan Mencerdaskan Untuk Generasi emEas”. Tema ini diangkat sebagai upaya untuk mensosialisasikan cara peningkatan gizi masyarakat, sehingga diharapkan akan terbentuk generasi yang sehat kuat dan cerdas.

” Tujuan dari LMSI ini adalah agar masyarakat dapat termotivasi untuk dapat menyajikan masakan atau olahan ikan yang bervariasi, enak, dan juga bergizi,” kata Linda.

Kegiatan ini  diharapkan mampu menyebarluaskan informasi tentang kandungan dan manfaat ikan bagi kesehatan dan kecerdasan anak, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan memasak menu keluarga berbahan baku ikan.

Menurutnya, upaya peningkatan konsumsi ikan di lingkungan masyarakat harus terus dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten PPU melalui kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

“Kita harapkan adalah memasyarakatkan gemar makan ikan ini kepada masyarakat luas,” bebernya.

Dalam hubungannya dengan stunting, Linda mengatakan harus menggiatkan memberikan makanan ikan kepada para balita khususnya di Kabupaten PPU.

” Tetapi memang balita ini kan kalau melihat ikan banyak tidak mau nya. inilah yang harus diolah menjadi tidak begitu kelihatan lagi fisiknya. Apakah itu nanti  menjadi naget, menjadi bubur dan sebagainya yang membauat menarik perhitan anak-anak,” bebernya. (humas PPU)

« Previous Page — Next Page »