Kelurahan Baru Usulkan Pembangunan Kantor Baru

TENGGARONG – Lurah Baru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Bayu Ramanda Bani Nugraha telah mengajukan usulan kantor  baru kepada Pemerintah Kabupaten. Usulan ini untuk mengganti Kantor Kelurahan Baru, yang kondisinya kurang representatif untuk digunakan karena usia.

Bayu Ramanda Bani Nugraha mengatakan, usulan ini telah disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Kartanegara. Kantoryang baru nanti diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan kondisi bangunan kantor yang sudah tidak lagi representatif, kami mengusulkan pembangunan kantor kelurahan yang baru. Bangunan yang terbuat dari kayu sudah sangat tua dan perlu diperbaharui,” kata Bayu, Rabu (8/5/2024).

Dia mengatakan, usulan pembangunan kantor baru ini sudah diajukan setiap tahun melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Namun belum terealisasi hingga kini, disebabkan sebelumnya masih fokus pada penanganan banjir di kawasan Tambak Rel.

Bayu menerangkan, pembangunan kantor Kelurahan Baru tidak jauh dari kantor yang sekarang digunakan. Lokasi tepatnya yaitu di sebelah SMKN 2 Tenggarong.

Ia berharap, tahun ini mendapat kabar baik dari pemerintah terhadap usulan tersebut. Mudah-mudahan tahun 2025 mendatang, sudah mulai proses pengerjaannya.

“Target kami adalah tahun depan kantor baru sudah dapat digunakan,” tandasnya. (ADV/Diskominfo Kukar) 

Hasil Survei CSI: 80,92 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Edi-Rendi Pimpin Kukar

Hasil survei menunjukkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) puas dengan kinerja kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kukar, Edi Damansyah-Rendi Solihin.

Hal itu terungkap dari hasil survei yang dirilis oleh Curva Survei Indonesia (CSI).

CSI menggelar survei pada 19 Januari – 23 Januari 2024 di Kukar, yang merupakan salah satu pusat populasi terbesar di Kalimatan Timur (Kaltim).

Selain karena faktor jumlah pendudukan, Kukar kini berada di dalam posisi strategis, karena berdekatan dengan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Terlebih sebagian wilayah Kukar, sekarang menjadi bagian dari IKN.

Hal inilah yang membuat Kukar menjadi salah daerah yang disorot dalam Pilkada serentak 2024.

Dalam survei yang dilakukan CSI, survei menggunakan metode stratified multistage random sampling.

Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1.200 responden dengan margin of error +/- 2.83% pada tingkat kepercayaan 95%.

Klaster survei menjangkau 20 kecamatan di Kukar secara proporsional.

Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan teknologi aplikasi digital terhadap responden yang telah terpilih secara acak.

Maksud dan tujuan dari survei ini adalah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah Kabupaten Kukar dan mengukur peta kekuatan elektoral.

Berikut hasilnya:

1. Tingkat kepuasan kinerja pemerintahan Edi-Rendi adalah 80.92%.

Bila dibedah lebih lanjut per-individu, maka tingkat kepuasan kinerja terhadap Bupati Kukar, Edi Damansyah 81.75% dan tingkat kepuasan kinerja terhadap Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin 74.67%.

2. Bila ditelusuri lebih lanjut, tingkat kepuasan di atas dalam rentang 80% – 70% tadi menyebar dalam beberapa bidang, mulai soal Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama (83.3%), Meningkatkan Kegiatan Keagamaan (82.2%), Pelayanan Kesehatan (81.4%), Pendidikan Terjangkau (79.2%), Menjaga Moral Masyarakat (78.6%), Pelayanan Publik Administratif (79.4%), Menciptakan Kebersihan dan Keindahan (76.3%), Menjaga Kriminalitas dan Menjaga Keamanan (75.3%), Pengelolaan Sampah, Sanitasi, dan Air Bersih (73.2), dan Mengatasi Masalah Listrik yang Sering Padam (74.4%), dan Mengembangkan Potensi Pariwisata (71.5%)

3. Elektabilitas Kandidat dalam Simulasi Bupati Edi Damansyah – Wakil Bupati Rendi Solihin saat berpasangan sebagaimana periode sebelumya (2020-2024) melawan Kotak Kosong, maka hasilnya, 76.5%, kemudian untuk Kotak Kosong 4.3%, dan Tidak tahu/Tidak jawab, 19.2%

4. Di sisi lain mengemuka tantangan soal kebutuhan mendasar bagi masyarakat yang harus dipenuhi.

Mulai Menciptakan Lapangan Pekerjaan (21.6%), Mengendalikan Harga Kebutuhan Pokok (20.9%), dan Menurunkan Angka Pengangguran dan Kemiskinan (8.8%).

5. Ke depan untuk pengembangan Kukar, masyarakat memiliki aspirasi agar kabupaten ini diarahkan dalam 4 hal, Pusat Pertanian/Perkebunan (21.6%), Pusat Pendidikan (21.6%), Pusat Pariwisata (18.3%), dan Pusat Perdagangan (10.3%).

“Temuan-temuan survei di atas merupakan hasil potret di Bulan Januari 2024. Naik-turunnya penilaian dan persepsi publik terhadap kinerja pemerintah daerah sangat bergantung pada berbagai kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat,” ucap Direktur Eksekutif Curva Survei Indonesia, Hendra Yasin.

Ia menyimpulkan, berdasarkan hasil survei tersebut, diketahui tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintah Kabupaten Kukar, konsisten dengan raihan elektabilitas Edi Damansyah – Rendi Solihin yang juga tinggi. (*)

Ketua APEL Kota Batu Minta Pencerahan PWI Malang Raya

BATU – Ketua Assosiasi Petinggi dan Lurah (APEL) Kota Batu, Wiweko, mengungkapkan kekhawatiran atas tindakan beberapa wartawan yang merugikan desa. Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi APEL di Balai Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Rabu (8/5/2024).

“Kami mengundang Ketua PWI Malang Raya dalam rapat untuk memberikan pencerahan tentang wartawan dan jurnalistik agar kami dapat memahaminya dengan lebih baik.” Ungkap Wiweko.

Sekretaris APEL, Andi Faisal, menambahkan, dengan hadirnya ketua PWI Malangraya dalam rakor APEL minimal bisa memberikan pengarahan terhadap.para kades dalam menghadapi media yang kerap datang ke desa.

“Kehadiran Ketua PWI Malang Raya di rapat koordinasi APEL setidaknya dapat memberikan pengarahan kepada para kepala desa dalam menghadapi media yang kerap datang ke desa.” Papar Andi Faisal.

Andi Faisal menginginkan hubungan yang tetap bersinergis dengan wartawan yang sudah terjalin selama ini.

“Apa langkah kami, jika persoalan dalam pemberitaan yang menyudutkan,” lanjut Faisal.

Ketua PWI Malang Raya, Cahyono, menjelaskan seorang wartawan yang dianggap profesional adalah mereka yang telah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan Dewan Pers. Cahyono juga menegaskan pentingnya menilai perilaku seorang wartawan, selain dari kemampuan kompetensinya.

“Dalam menilai seorang wartawan profesional, selain dari kemampuan kompetensi penulisan, kita juga perlu memperhatikan cara berbicara dan perilakunya. Hal ini sangat terlihat,” ujarnya.

Cahyono juga menyoroti kasus pemerasan yang dilakukan oleh sejumlah wartawan di Kabupaten Malang, sedikitnya ada 57 pengaduan dari Kepala desa dan 31 Guru, mereka diperas oleh oknum wartawan.

“Ada yang mengaku wartawan yang akhirnya dijebloskan ke rutan Lowokwaru Malang, setelah terbukti melakukan aksi pemerasan ” jelas Cahyono.

Ia menegaskan wartawan yang melakukan tindakan tanpa konfirmasi dan  data yang ditulis salah, serta adanya unsur ancaman dan pemerasan, bukanlah wartawan profesional dan dapat dilaporkan ke pihak kepolisian.

Cahyono mengungkapkan dalam menilai seorang wartawan profesional selain harus memiliki kemampuan yang sudah teruji kualifikasinya juga bagaimana tindakannya apakah sesuai dengan kode etik jurnalistik.

“Untuk membedahkan wartawan itu profesional selain harus memiliki kompetensi keahlian dengan tata bahasa penulisannya juga bisa dilihat  bagaimana cara ngomongnya dan perilakunya dapat terlihat,” tambahnya.

Ketua PWI Malangraya juga sering menjadi saksi ahli terkait adanya ulah oknum wartawan yang diperiksa pihak Kepolisian.

Ditekankan, jika ada wartawan yang sengaja menulis kasus tanpa konfirmasi serta datanya salah bahkan ada unsur mengancam dan pemerasan, maka dia bukan wartawan profesional,silahkan  dilaporkan ke pihak kepolisian.(Buang Supeno)

TMMD di Bontang Bermanfaat Bagi Masyarakat

BONTANG – TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 120  Kodim 0908/Bontang dibuka dengan upacara dan penandatanganan naskah program TMMD Tahun 2024 di Lapangan Kampung Timur RT 01, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat,  Bontang, Rabu (8/5/2024).

TMMD mengusung  tema Darma Bakti TMMD mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah juga dilakukan penyerahan alat kerja secara simbolis oleh Sekda Bontang kepada perwakilan TNI, Polri dan masyarakat.

Sekda Bontang Aji Erlinawati menyampaikan TMMD merupakan program-program terpadu lintas sektoral yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan ke penanggalan TNI dengan rakyat. Program ini merupakan wujud nyata kontribusi TNI dalam pembangunan nasional khususnya di daerah pedesaan yang masih tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan.

“Saya atas nama pemerintah kota Bontang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TNI khususnya Kodim 0908/Btg atas terselenggaranya kegiatan TMMD. Banyak manfaat yang besar bagi masyarakat khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di kampung Timur,”

Sementara Komandan Kodim (Dandim) 0908/Bontang Letkol Inf Aryo Bagus Daryanto menyampaikan kegiatan ini dibagi menjadi dua sasaran fisik dan non fisik. Rinciannya,  fisik pembuatan badan jalan sepanjang 650 m x 9 m, penimbunan badan jalan dengan tanah timbunan sepanjang 400 m, pembuatan drainase sepanjang 442m.

Kemudian non fisik berupa penyuluhan bela negara dan wawasan kebangsaan, penyuluhan KB kesehatan, penyuluhan pertanian dan peternakan, penyuluhan bahaya narkoba, penyuluhan cegah tangkal radikalisme, penyuluhan stunting balita, penyuluhan posyandu posbindu dan penyakit tidak menular dan kampanye kreatif rekrutmen TNI AD.

“Kami juga menyasar Rehab Rumah tidak layak huni (RTLH), Sumur bor, Mandi, cuci, kakus (MCK), pengecatan tempat ibadah, optimasi lahan pertanian.Semoga manfaatnya semua dirasakan masyarakat,”imbuhnya. (wan)

Penambahan Fasilitas di RSUD Talisayan Jadi Prioritas

TALISAYAN – Saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Berau Pesisir Selatan dengan agenda halalbihalal bersama masyarakat.  Bupati Berau Sri Juniarsih bersama Wakil Bupati H Gamalis dan rombongan menyempatkan berkunjung sekaligus  melihat langsung pelayanan di RSUD Talisayan, Rabu (8/5/2024).

Sri Juniarsih dan H Gamalis pun terlihat tak sungkan sungkan bertanya langsung ke pasien seputar pelayanan, hingga  kendala pasien selama dirawat di RSUD Talisayan.

Diakui Bupati Berau itu, kendala yang dihadapi rumah sakit ini adalah jumlah fasilitas tenaga kesehatan serta ruang perawatan menurutnya perlu penambahan di RSUD Talisayan.

Seperti yang disampaikan Direktur RSUD Talisayan, dr Andik Irwanto jumlah tempat tidur rawat inap di RSUD Talisayan hanya 38 unit. Diakuinya, jumlah tersebut di bawah standar untuk RSUD Tipe D, dengan jumlah tempat tidur 50 unit.

“Rinciannya ruang rawat inap dewasa sejumlah 15 unit, ruang anak 5 unit, ruang nifas 5 unit, isolasi menular udara 5 unit, isolasi umum 5 unit, dan perinatologi 3 unit,” jelas Andik Irwanto.

Bukan di situ saja, RSUD Talisayan juga masih membutuhkan beberapa ruangan seperti ruang manajemen, ruang khusus laboratorium 1 unit, gudang alat kesehatan, kamar operasi memadai,

“Selama ini ruang rawat inap jadi kurang karena dipakai juga untuk ruang manajemen dan gudang alat kesehatan,”  kata Andik Irwanto.

Menanggapi keluhan kekurangan fasilitas RSUD Talisayan, Sri Juniarsih pun bergerak cepat, dengan meminta Dinas Kesehatan Berau sesegera mungkin mengajukan usulan sifatnya prioritas.

“Usulan penambahan fasilitas di rumah sakit ini secepatnya direalisasikan. Ini merupakan prioritas kita bersama, segera ditindaklanjuti,” kata Sri Juniarsih.

Hal tersebut dilakukan demi peningkatan pelayanan kesehatan yang bukan hanya di Talisayan, tetapi seluruh wilayah di pesisir dapat terlayani di RSUD Talisayan, tanpa harus jauh-jauh ke RSUD Abdul Rivai.

“Ini prioritas dan segera direalisasikan karena menyangkut pelayanan masyarakat, terutama di wilayah Berau pesisir,” kata Sri Juniarsih mengakhiri. (yoi)

« Previous Page — Next Page »