Sebanyak 3.713 PPPK Kutim Siap Disumpah

SANGATTA — Di tengah riuhnya kritik soal lambannya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) justru melaju lebih cepat. Tanpa banyak gembar-gembor, daerah yang dipimpin Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman ini diam-diam menunjukkan komitmen kuat dalam menuntaskan masalah honorer yang telah lama membelit.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim Misliansyah menegaskan, tidak pernah ada penundaan yang disengaja dalam proses pengangkatan PPPK di daerahnya. Isu yang menyebutkan adanya kesengajaan dalam memperlambat proses itu, menurutnya, adalah tidak berdasar.

Dikatakan, penundaan tersebut murni terjadi karena kebijakan Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah justru yang paling awal melakukan pemberkasan, baik manual maupun online.

“Tes juga dilaksanakan tepat waktu, dan sekarang kita sudah sampai pada tahap pelantikan,” jelas Misliansyah, yang akrab disapa Ancah.

Pelantikan PPPK tahap pertama direncanakan akan digelar Rabu. 16 April 2025. Sebanyak 3.713 orang hasil seleksi tahun 2024 akan menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan, sekaligus diambil sumpah jabatannya. Acara tersebut akan dipusatkan di GOR Kudungga, sebuah lokasi yang dianggap representatif untuk menggelar agenda besar ASN.

“Pertek (pertimbangan teknis) dari pusat baru keluar pada 1 Maret 2025. Kami langsung tancap gas untuk proses selanjutnya. Sekarang tinggal penyerahan SK dan pelantikan. Semua sudah siap,” ujar Ancah.

Ia juga mengingatkan kepada para PPPK yang akan dilantik untuk menyiapkan diri sebaik mungkin. Dari menjaga kesehatan hingga mempersiapkan pakaian yang sesuai. Yakni baju putih lengkap dengan bawahan hitam dan dasi senada. Kehadiran wajib, kecuali ada alasan kuat dan dilaporkan ke panitia.

Transformasi honorer menjadi PPPK di Kutim bukanlah cerita semalam. Pada 2021, jumlah Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) di Kutim mencapai hampir 8 ribu orang. Sejak saat itu, upaya penyelesaian dilakukan secara bertahap dan terukur. Komitmen Bupati Ardiansyah untuk mengusulkan seluruh honorer menjadi PPPK menjadi langkah penting dalam perubahan ini.

“Tidak semua daerah seperti Kutim. Di sini, semua honorer diusulkan tanpa dikurangi,” ujar Ancah.

Total usulan formasi PPPK untuk tahun 2024 mencapai 4.303 orang, yang dibagi dalam dua tahap. Dengan 3.713 orang akan dilantik pada April ini, maka tersisa 590 orang lagi yang akan mengikuti tes dan dilantik pada tahap kedua. Ancah berharap, mereka bisa menjaga kesehatan agar bisa lolos tahapan seleksi dan akhirnya disumpah seperti rekan-rekan sebelumnya.

Pengambilan sumpah jabatan bagi PPPK menjadi langkah penting sebagai landasan moral dan administratif sebelum mereka mulai bekerja sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sumpah jabatan itu bukan sekadar formalitas, tapi janji kepada negara dan rakyat,” tutur Ancah.

Dalam waktu kurang dari dua pekan, ribuan wajah akan memulai babak baru sebagai abdi negara di Kutim. Pemerintah daerah pun berharap, keberadaan mereka akan memperkuat pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Di saat sebagian daerah masih meributkan proses, Kutim memilih fokus pada penyelesaian. Sebuah kerja senyap, tapi berdampak besar. Tak heran jika langkah ini disebut sebagai salah satu bentuk nyata reformasi birokrasi dari pinggiran.

“Kami tidak ingin berlama-lama. Kami ingin semua selesai dan tuntas. Ini bukan tentang angka, tapi tentang keadilan bagi para honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi,” pungkas Ancah, dengan nada optimistis.

Di luar pelantikan PPPK juga akan dilaksanakan dua agenda penting lainnya. Pertama, penyerahan SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pertek untuk CPNS juga telah keluar bersamaan pada 1 Maret 2025. Saat ini, SK masih dalam tahap penandatanganan oleh Bupati.

“Untuk CPNS, berbeda dengan PPPK. Mereka akan disumpah setelah menerima SK secara penuh, tidak bisa langsung seperti PPPK,” jelasnya.

Agenda ketiga adalah pelantikan pejabat fungsional yang terdiri dari profesi seperti guru dan tenaga kesehatan. Sebanyak 68 orang akan dilantik. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 2024, yang mewajibkan pelantikan untuk pengangkatan jabatan fungsional, bukan hanya struktural. (*)

Kejar Target Revenue 2025, Patra Drilling Contractor Akan Perluas Pasar untuk Lini Bisnis Rental Oilboom

Di tahun 2025, PT Patra Drilling Contractor (PDC), anak perusahaan PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) bagian dari Subholding Upstream Pertamina, menargetkan pendapatan di atas Rp3 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, PDC akan menggenjot sejumlah lini bisnis andalan, salah satunya Rental Oilboom yang dikelola oleh fungsi Marine Services.

Oilboom merupakan alat  penghalang terapung yang digunakan untuk mengurung tumpahan minyak di permukaan air.  Oilboom sering disebut juga dengan istilah Containment Boom.

Fungsi peralatan ini untuk melindungi area sensitif dari bahaya tumpahan minyak, mengurangi penyebaran minyak, mengisolasi minyak agar tidak melebar, dan mencegah minyak mencemari area yang lebih luas.

Dari beragam peralatan dan metode, Oilboom selalu menjadi salah satu rekomendasi peralatan untuk penanganan pertama tumpahan minyak di perairan.

Untuk Oilboom itu sendiri bermacam-macam jenis dan fungsinya, terutama dari aspek material, ukuran, struktur, lokasi peruntukan dan lain-lain.

PDC menggunakan yang terbuat dari material Heavy Duty Rubber yang tahan minyak dan sinar matahari. Oilboom dengan material dan struktur tersebut khusus untuk penggunaan di laut (Offshore).

Oilboom dengan material dan struktur tersebut dapat dengan cepat dibentangkan (deploy), serta dapat melokalisir tumpahan minyak dengan maksimal.

Saat ini PDC sedang mempersiapkan pengadaan Oilboom khusus yang dapat dan sesuai untuk penggunaan di sungai (Onshore Oilboom), termasuk peralatan pendukungnya penanggulangan tumpahan minyak lainnya.

Di kesempatan temu media di medio Maret 2025 lalu, Direktur Utama Patra Drilling Contractor Faried Iskandar Dozyn mengungkapkan, PDC memiliki kontrak untuk rental Oilboom dengan dua perusahaan yang juga menjadi bagian Subholding Upstream Pertamina yakni Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES), yang mengelola Blok Sumatera Selatan. Dan dengan PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) Zona 9.

Di kedua perusahaan tersebut, Oilboom yang dimiliki PDC dalam kondisi standby, atau akan digunakan jika terjadinya tumpahan minyak di permukaan air di wilayah kerja keduanya.

Keberadaan Oilboom PDC sebagai bentuk mitigasi untuk meminimalisir resiko dari dampak terjadinya tumpahan minyak, terutama di perairan terbuka dan daerah sungai.

Tahun 2025 ini,  PDC menargetkan untuk meningkatkan jumlah own asset serta dapat menambah jumlah perusahaan/mitra bisnis yang dapat bekerja sama untuk lini bisnis rental Oilboom tersebut dalam kontrak jangka panjang. (**)

Komite III DPD RI Persiapkan Langkah Advokasi Kasus Perambahan Hutan Pendidikan Unmul

Oleh: Aji Mirni Mawarni, ST, MM – Anggota Komite III DPD RI

KEGEMBIRAAN masyarakat Kaltim di pekan kedua bulan Syawwal 1446 hijriyah terusik dengan sebuah peristiwa. Yakni dirambahnya hutan pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (Unmul) oleh aktivitas penambangan batu bara secara ilegal.

Aktivitas melanggar hukum itu telah merusak lahan seluas 3,26 hektare, tepatnya di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan Fakultas Kehutanan Unmul. Padahal area – dengan luas total 299 hektere tersebut – sejak tahun 1974 telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, riset, dan pendidikan lingkungan.

Di saat pemerintah tengah bahu-membahu mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan Indonesia – sampai mendirikan Sekolah Rakyat – ternyata hutan pendidikan di Kaltim justru digerus oleh tambang, yang sarat kepentingan jangka pendek pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Saya mengecam keras aktivitas tambang ilegal tersebut. Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku; tanpa tebang pilih. Pelaku juga harus mengganti rugi kerusakan lingkungan.

Penegakan hukum secara tegas sangat penting untuk memberikan efek jera dan mencegah berulangnya kejadian serupa, terutama di kawasan pendidikan lingkungan, riset, atau area konservasi lainnya.

Pemerintah juga perlu memaksimalkan pengawasan plus pencegahan – secara serius dan terpadu – agar tidak kebobolan lagi oleh eksploitasi ilegal yang bisa merugikan generasi masa depan. Koordinasi lintas sektor di level pusat dan daerah, terutama dengan penegak hukum, harus diperkuat agar hutan pendidikan dapat dipulihkan dan dijaga secara berkelanjutan.

Pasalnya, pihak Fakultas Kehutanan Unmul mengatakan sudah melaporkan tindakan penyerobotan tersebut, namun belum ada tindak lanjut dari pihak berwenang. Belum lagi, pertambangan berpola “hit and run” (gali, ambil, lari) itu telah mengakibatkan longsor di area KHDTK Unmul.

Saya juga mendorong Komite III DPD RI mengawal dan mengadvokasi kasus ini. Saya telah berkomunikasi langsung dengan Ketua Komite III. In syaa Allah hasil advokasi akan direkomendasikan ke Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI untuk ditindaklanjuti.

Kasus penyerobotan hutan diklat/hutan laboratorium Unmul ini harus menjadi momentum introspeksi bagi semua pihak – terutama Pemprov Kaltim – bahwa komitmen terhadap pelindungan lingkungan dan pendidikan harus menjadi prioritas dalam pembangunan ke depan.

Sebagai putri Kaltim yang menghargai sejarah, perlu saya sampaikan bahwa secara umum lahan Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS) merupakan hibah dari Haji Adji Pangeran Afloes, mantan Gubernur Kalimantan Barat, yang juga cucu dari Sultan Adji Muhammad Sulaiman. Hibah tersebut memiliki visi jangka panjang untuk dunia pendidikan Kaltim.

Sudah semestinya kita semua bersinergi menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan ruang pendidikan di Kaltim. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan perlu memaksimalkan peran dan kontribusi dalam mengawal pembangunan berkelanjutan; baik dalam sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. (*)

Pasca Libur Lebaran, Asisten III Setdakab Kukar Lakukan Sidak Di Beberapa OPD

TENGGARONG – Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto didampingi Kaban BKPSDM Kukar Rahmadi dan Inspektur Kukar beserta jajaran lakukan inspeksi mendadak (sidak) dibeberapa organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintah daerah kabupaten Kukar, Rabu (09/04/2025).

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kehadiran dan kesiapan Aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan pelayanan publik secara maksimal usai libur panjang. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi ajang pemantauan dan silaturahmi dalam meningkatkan kinerja dan ukhuwah islamiyah.

Adapun OPD yang dilakukan sidak yakni, Dinas PU Kukar, Disperindag Kukar, Dinas Perkebunan Kukar, Kelurahan Melayu, Dinas Kesehatan Kukar, Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar, Dinas Perikanan dan Kelautan Kukar.

Dalam kesempatan tersebut, Dafip menyampaikan apresiasi atas kedisiplinan dan kelancaran pelaksanaan tugas ASN/karyawan/pegawai pada hari kerja pasca libur nasional dan cuti bersama.

“Alhamdulillah, seperti yang kita liat bersama di berbagai OPD, ASN sudah ada di tempat dan siap melakukan pelayanan publik kepada masyarakat, tentu itu sangat penting dimana menjaga bahkan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat demi membangun kepercayaan publik harus tetap terjaga bahkan bisa lebih meningkat” Katanya

Dafip juga mengatakan melakui kegiatan sidak tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Kukar dalam mendorong kedisiplinan ASN serta meningkatkan mutu pelayanan publik secara berkelanjutan khususnya di Kabupaten Kukar.

Sementara Kepada BKPSDM Kukar Rahmadi menambahkan sidak di beberap OPD lingkup Pemda Kukar guna untuk memantau ketertiban dan kehadiran seluruh ASN dan Non-ASN paca libur lebaran “Alhamdulillah, seperti yang di sampaikan Asisten III, hasil sidak harini banyak ASN yang sudah hadir dan siap memberikan pelayanan, dan ada juga OPD yang pegawainya kita temukan masih sedikit, di karenakan beberapa ASN nya sedang mengikuti Rapat Di Bapedda Kukar, namun yang dapat menjadi catatan kami bahwa seluruh perangkat daerah, baik ASN maupun Non-ASN, wajib hadir tepat waktu dan melakukan absensi sesuai aturan” Ujarnya

Rahmadi mengatakan selain sebagai bentuk pengawasan, sidak ini juga bertujuan untuk memberikan pembinaan dan memastikan budaya kerja yang profesional tetap terjaga meskipun usai libur panjang. (kk09/adv diskominfo kukar)

Jaringan Aman Terkendali, Trafik Data XL Axiata Meningkat

JAKARTA – PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) mencatat peningkatan trafik penggunaan data di sepanjang masa libur Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, antara 28 Maret – 6 April 2025. Data dari Customer Experience & Service Operation Center yang berada di XL Axiata Tower, Jakarta, menunjukkan terjadinya kenaikan trafik layanan data sebesar 5% dibandingkan periode Ramadan dan Lebaran tahun sebelumnya, dan 21% dibandingkan hari-hari biasa (normal) sebelum Ramadan. Lonjakan trafik tersebut tidak terlepas dari antusiasme masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman dan berlibur merayakan Lebaran.

Direktur & Chief Technology Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa bersyukur dapat memberikan kualitas layanan yang optimal kepada pelanggan selama masa libur panjang Lebaran tahun ini. Persiapan telah dilakukan sejak jauh-jauh hari, mencakup seluruh aspek jaringan serta langkah-langkah antisipatif yang diperlukan. Seluruh tim jaringan, baik di pusat maupun yang bertugas di lapangan, juga siaga penuh selama periode krusial untuk memastikan layanan tetap berjalan lancar tanpa gangguan.

“Seperti yang kami perkirakan sebelumnya, terjadi lonjakan trafik data yang cukup tinggi selama periode liburan, terutama untuk akses layanan streaming video melalui media sosial. Hal ini mencerminkan tingginya semangat masyarakat dalam berbagi momen kebahagiaan Lebaran. Selain itu, pergerakan masyarakat yang begitu dinamis dari satu daerah ke daerah lainnya juga terekam melalui data kami. Secara keseluruhan, trafik data tercatat meningkat lebih dari 21% dibanding hari biasa,” I Gede Darmayusa.

Gede menambahkan, pola penggunaan berbagai jenis layanan data oleh pelanggan XL Axiata selama libur Lebaran ini bisa menggambarkan semakin maksimalnya masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan sarana digital untuk berbagai keperluan sehari-hari. Selama periode Ramadan dan Lebaran, trafik layanan didominasi oleh streaming  yang meningkat sebesar 17%, disusul File access yang meningkat 16%, kemudian web browsing juga meningkat 12% serta game meningkat 46%.

Pada layanan streaming ini, sejumlah aplikasi mengalami kenaikan trafik pemakaian yang signifikan, seperti layanan berbasis gim mengalami kenaikan trafik rata-rata hingga 46%, YouTube naik 9%, TikTok 18%, dan Netflix naik 10%. Untuk layanan Instant Messenger, trafik pemakaian layanan WhatsApp meningkat 14%. Sementara itu, pada layanan Social Network, trafik Instagram meningkat 26%, trafik X meningkat 23% dan Meta (Facebook) 4%.

Sementara itu web browsing naik 12% dan belanja online melalui e-commerce meningkat hingga 19%. Untuk layanan peta atau penunjuk rute jalan seperti Google Map dan Waze cukup banyak diakses masyarakat yang melakukan perjalanan, yaitu naik sekitar 19% dibanding hari normal.

 

Secara nasional, Bandara dan Pelabuhan yang mengalami kenaikan sangat signifikan adalah Bandara Internasional Soekarno Hatta sebesar 167% dan Pelabuhan Dermaga Merak sebesar 156%.

Dilihat dari wilayah kenaikan trafik layanan secara nasional selama Ramadan dan Lebaran dibandingkan trafik hari biasa sebelumnya, berturut-turut terjadi di :

1. Provinsi Jawa Tengah dengan kenaikan sebesar 44%
2. Provinsi, DIY dengan kenaikan sebesar 25%
3. Provinsi, Jawa Barat dengan kenaikan sebesar 20 %
4. Provinsi, Jawa Timur dengan kenaikan sebesar 28%
5. Provinsi, Banten dengan kenaikan sebesar 10 %
6. Provinsi, Nusa Tenggara Barat dengan kenaikan sebesar 29 %
7. Provinsi, Lampung dengan kenaikan sebesar 29 %
8. Provinsi, Sumatra Barat dengan kenaikan sebesar 23 %
9. Provinsi, Sumatra Utara dengan kenaikan sebesar 23 %
10. Provinsi, Aceh dengan kenaikan sebesar 23%

Di tingkat kota/kabupaten di seluruh Indonesia, kenaikan trafik tertinggi terjadi di:

1. Kota/Kab. Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, naik sebesar 74%
2. Kota/Kab. Pandeglang Provinsi Jawa Barat, naik sebesar 63%
3. Kota/Kab. Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, naik sebesar 62%
4. Kota/Kab. Bangkalan, Madura Provinsi Jawa Timur naik sebesar 52%
5. Kota/Kab. Sampang Madura Provinsi Jawa Timur naik sebesar 51%
6. Kota/Kab. Garut Provinsi Jawa Barat naik sebesar 49%
7. Kota/Kab. Lebak Provinsi Banten naik sebesar 46%
8. Kota/Kab. Cirebon Provinsi Jawa Barat naik sebesar 42%
9. Kota/Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat naik sebesar 38%
10. Kota/Kab. Lombok Tengah Provinsi NTB naik sebesar 36%

 

Untuk trafik layanan di Jabodetabek, trafik layanan tetap mengalami kenaikan pada saat Lebaran dibanding hari biasa, yaitu naik hingga sebesar 18%. Trafik tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu mengalami penurunan, kemungkinan dikarenakan tingkat perpindahan lokasi pelanggan berbeda dengan periode lebaran sebelumnya. Data monitoring XL Axiata mencatat tingkat perpindahan pelanggan dari wilayah Jabodetabek ke provinsi lain, yaitu sekitar 27%.

Kenaikan trafik data juga terjadi pada layanan konvergensi XL SATU selama periode libur Lebaran ini dibandingkan hari biasa biasa masih ada pelanggan yang tidak mudik. Layanan yang paling banyak diakses oleh pelanggan XL SATU adalah:

1. Layanan Instagram meningkat sebesar 18.8%
2. Layanan Youtube, meningkat sebesar 21%
3. Layanan Tik Tok, meningkat sebesar 7%
4. Layanan Youtube, meningkat sebesar 21%

Adapun layanan Netflix dan Vidio meskipun banyak diakses namun mengalami penurunan sebesar 2% dan 21%. Saat ini secara keseluruhan jumlah pelanggan XL SATU mencapai lebih dari satu juta home connect.

Secara keseluruhan, guna memastikan kesiapan jaringan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan selama masa Lebaran tahun ini, XL Axiata telah meningkatkan kapasitas jaringan hingga 2 kali dibandingkan hari normal. Prosedur pengawalan jaringan tetap dilaksanakan semaksimal mungkin, termasuk dengan mengerahan ratusan mobile BTS untuk memperkuat kualitas jaringan di lokasi-lokasi yang membutuhkan dukungan.

Saat ini XL Axiata melayani lebih dari 58,8 juta. Jaringan XL Axiata ditopang oleh lebih dari 165 ribu BTS, termasuk 111 ribu BTS 4G. Jaringan tulang punggung (backbone) ada sepanjang lebih dari 190 ribu km, yang menjangkau sebagian besar provinsi.  Untuk layanan fixed mobile convergence (FMC) menjangkau 127 kota/kabupaten dan akan terus bertambah luas. XL Axiata juga terus berinvestasi untuk jaringan fiber, transmisi, backhaul, modernisasi jaringan, dan berbagai upgrade jaringan lainnya untuk meningkatkan stabilitas, kapasitas jaringan, dan kualitas layanan data seiring dengan terus meningkatnya trafik layanan data. (**)

« Previous Page — Next Page »