Rumah Sakit di Samarinda Keterbatasan Kapasitas, Dinas Kesehatan Diminta Evaluasi

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menyoroti permasalahan serius terkait keterbatasan kapasitas rumah sakit di kota Samarinda. Meskipun jumlah fasilitas kesehatan dinilai cukup, tingginya jumlah pasien, terutama dari luar daerah, membuat banyak rumah sakit kewalahan.

“Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, pasien dari luar Samarinda seperti dari Kutai Kartanegara dan Bontang menjadi penyumbang utama kepadatan layanan di rumah sakit kita,” ungkap Sri Puji, Kamis (22/5/2025).

Ia menjelaskan, keberadaan rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta sebenarnya sudah memadai secara jumlah. Namun, arus rujukan dari wilayah sekitar membuat kapasitas yang ada tidak lagi cukup untuk menampung lonjakan pasien.

“Banyak pasien dari Kukar dan Bontang lebih memilih dirujuk ke Samarinda karena kualitas layanan, tapi ini berdampak pada overkapasitas di hampir semua rumah sakit,” jelasnya.

Kondisi ini dikhawatirkan akan semakin memburuk seiring dengan penerapan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan diberlakukan mulai Juni mendatang. Kebijakan tersebut menetapkan standar layanan tertentu bagi rumah sakit yang melayani pasien BPJS Kesehatan.

Ia menilai kebijakan KRIS ini berisiko menambah beban rumah sakit yang sudah penuh dan menciptakan antrean panjang.

“Kalau hanya 60% rumah sakit kita yang lolos standar KRIS, maka 40% sisanya tidak bisa layani pasien BPJS,” tegas politisi dari Partai Demokrat ini.

Sri Puji meminta Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan rumah sakit, termasuk memastikan ketersediaan tenaga medis dan kelengkapan fasilitas penunjang seperti alat kesehatan.

Tak hanya itu, ia juga menanggapi laporan masyarakat terkait dugaan malapraktik di salah satu rumah sakit swasta, menurutnya kasus seperti ini tidak boleh dianggap sepele. Harus ada evaluasi menyeluruh agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap terjaga.

Menutup pernyataannya, Sri Puji menyampaikan harapannya agar layanan kesehatan di Samarinda terus dibenahi dan mampu memberikan pelayanan yang optimal.

“Masyarakat butuh jaminan bahwa mereka bisa mendapatkan layanan yang aman, cepat, dan berkualitas,” pungkasnya. (mr)

Orang Tua Harus Aktif Dampingi Anak Hadapi Tantangan Era Digital

SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi menyebut peran orang tua sangat krusial dalam membentuk karakter dan menjaga perilaku anak di tengah derasnya arus informasi digital.

Menurutnya, pendidikan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi juga menuntut keterlibatan aktif keluarga, terutama dalam hal pengawasan penggunaan teknologi.

“Anak-anak sekarang bisa dengan mudah mengakses berbagai konten lewat gadget. Sayangnya, tidak semua konten itu sesuai dengan usia mereka,” ujar Ismail, Kamis (22/5/2025).

Ia menyoroti sebuah kasus yang terjadi di Samarinda, yang mana seorang siswa sekolah dasar tertangkap menonton konten dewasa menggunakan ponsel. Menurutnya, insiden ini mencerminkan lemahnya kontrol orang tua dalam membatasi dan mengarahkan penggunaan perangkat digital oleh anak.

“Banyak orang tua belum mengerti cara mengawasi atau mengatur penggunaan gawai. Padahal, tanpa pengawasan yang tepat, anak bisa terpapar konten yang sangat merugikan bagi tumbuh kembang mereka,” tegasnya.

Untuk mengatasi hal ini, Ismail mendorong adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Ia mengusulkan beberapa langkah konkret seperti menyelenggarakan pelatihan digital parenting bagi orang tua, membangun program literasi digital keluarga dan memperkuat sinergi antara sekolah dan wali murid dalam mengawasi perkembangan anak.

Ia menyebut pendidikan orang tua sama pentingnya dengan pendidikan anak karena tanpa pemahaman dan keterlibatan keluarga mustahil anak bisa tumbuh optimal dalam lingkungan digital yang serba terbuka seperti saat ini.

“Jadi semua harus mengambil peran,” terang politisi PKS itu.

Ismail turut mengaitkan lemahnya pengawasan di rumah dengan meningkatnya kasus kekerasan dan perilaku menyimpang yang melibatkan anak-anak.

Ia menegaskan, pendidikan akan timpang jika hanya mengandalkan sekolah tanpa peran aktif dari keluarga.

“Ini bukan hanya tugas sekolah, tapi tugas kita bersama. Orang tua, guru, dan lingkungan harus bersinergi membentuk ekosistem pendidikan yang sehat dan seimbang,” tutupnya. (ar)

DPKH Kaltim Pastikan Stok Hewan Kurban Surplus

SAMARINDA – Menjelang Hari Raya Idul Adha 2025, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kalimantan Timur memastikan bahwa ketersediaan hewan kurban di provinsi ini dalam kondisi aman dan bahkan mengalami surplus.

Kepala DPKH Kaltim, Fahmi Himawan menjelaskan, pihaknya telah mengumpulkan data dari 10 kabupaten/kota untuk memastikan neraca antara kebutuhan dan ketersediaan hewan kurban tetap positif.

“Data kami menunjukkan kebutuhan sapi kurban tahun 2025 diperkirakan sebanyak 16.890 ekor, mengalami penurunan dibanding tahun 2024 yang mencapai 17.104 ekor. Sementara itu, ketersediaan sapi saat ini mencapai 24.834 ekor, artinya kita surplus 7.944 ekor,” kata Fahmi, Kamis (22/5/2025).

Ia menyebutkan, ketersediaan sapi tertinggi berada di Kota Samarinda sebanyak 6.957 ekor, disusul Kutai Kartanegara (4.240 ekor) dan Balikpapan (4.000 ekor). Samarinda menjadi pintu masuk utama sapi dari luar daerah, khususnya dari Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui pelabuhan lokal.

Sementara itu, dari sisi kebutuhan, daerah dengan permintaan tertinggi adalah Kutai Kartanegara (4.142 ekor), disusul Balikpapan (3.219 ekor) dan Samarinda (2.626 ekor).

Penurunan permintaan terhadap sapi menurut Fahmi salah satunya disebabkan oleh pergeseran pilihan masyarakat yang kini mulai melirik kambing dan domba sebagai alternatif kurban. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah kambing yang diperkirakan dibutuhkan pada 2025 sebanyak 6.689 ekor, naik dari 5.584 ekor pada 2024. Adapun ketersediaan kambing di Kaltim mencapai 11.373 ekor, dengan jumlah terbanyak berada di Samarinda (5.191 ekor), Balikpapan (1.534 ekor), dan Bontang (1.330 ekor).

“Dulu kita belum izinkan masuknya domba. Sekarang sudah boleh, sehingga pilihan hewan kurban makin beragam. Tahun 2024 jumlah domba kurban hanya 77 ekor, tapi 2025 diperkirakan naik menjadi 173 ekor. Sementara ketersediaan domba saat ini mencapai 744 ekor, surplus 571 ekor,” ujar Fahmi.

Menurutnya, peternak lokal turut berperan besar dalam mendukung ketersediaan ini, termasuk melalui program Desa Korporasi Peternakan Kaltim (PDKT) yang memungkinkan peternak memilih komoditas ternak sesuai potensi daerah masing-masing.

“Di perkotaan seperti Samarinda dan Balikpapan, mereka lebih memilih kambing karena lahan terbatas. Sementara kabupaten cenderung memilih sapi karena lahannya masih luas,” tutup Fahmi.

Dengan kondisi neraca positif untuk semua jenis hewan kurban, masyarakat Kaltim dipastikan tidak akan mengalami kesulitan mendapatkan hewan kurban pada Idul Adha 2025. (yud/adv diskominfo kaltim)

DPKH Kaltim Ubah Pola Pemeliharaan Sapi Bali

SAMARINDA – Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Kalimantan Timur, Fahmi Himawan mengungkapkan bahwa sekitar 90 persen populasi sapi di Kaltim merupakan jenis sapi Bali. Masyarakat pun sudah sangat familiar dengan jenis sapi ini, yang selama ini dipelihara secara ekstensif di lahan perkebunan dan tambang.

Pemprov Kaltim kini mendorong perubahan besar dalam pola pemeliharaan sapi tersebut, seiring dengan pelaksanaan program Desa Korporasi Peternakan Kaltim (PDKT) yang mulai dijalankan pada 2024.

“Kita coba transformasi dari pola ekstensif menjadi intensif. Jadi sapi-sapi ini tidak lagi dilepas liar, tapi dikandangkan, supaya pengelolaannya lebih terkendali dan efisien,” kata Fahmi, Kamis (22/5/25).

Menurutnya, sistem intensif memungkinkan peternak lebih mudah menangani hewan ternaknya, terutama dalam proses vaksinasi, pemberian pakan, hingga pengelolaan limbah. Salah satu tujuan utama dari sistem ini adalah memanfaatkan limbah ternak secara maksimal untuk pembuatan biogas dan kompos.

“Kami ingin limbah kotoran sapi, baik padat maupun cair, bisa diolah menjadi pupuk atau sumber energi. Ini sangat bermanfaat untuk ketahanan pangan dan energi di tingkat desa,” jelasnya.

Meski demikian, pola lama tetap dipertahankan sebagai bagian dari keragaman sistem peternakan di Kaltim. DPKH masih mengembangkan sistem semi intensif melalui mini range, dan ekstensif di lahan-lahan terbuka, sebagai alternatif yang disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kapasitas peternak.

“Jadi kita tidak meninggalkan metode lama sepenuhnya. Yang kita lakukan adalah diversifikasi pola peternakan agar lebih adaptif dan berkelanjutan,” tegasnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

DPKH Kaltim Genjot Program Peternakan Jelang Idul Adha

SAMARINDA – Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Kalimantan Timur terus mempersiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban masyarakat. Kepala DPKH Kaltim, Fahmi Himawan menyatakan bahwa Kaltim saat ini belum bisa mencapai swasembada daging, sehingga kebutuhan sapi dan kambing masih dipasok dari luar daerah.

“Memang kita masih mendatangkan dari luar, karena kebutuhan daging sapi dan kambing belum bisa dipenuhi sepenuhnya dari peternak lokal,” ujar Fahmi, Kamis (22/5/25).

Namun demikian, Pemerintah Provinsi Kaltim terus mendorong peningkatan produksi lokal melalui program unggulan Desa Korporasi Peternakan Kaltim (PDKT) yang mulai diinisiasi pada tahun 2024. Saat ini terdapat 9 PDKT aktif yang tersebar di tujuh kabupaten/kota, yakni 7 PDKT sapi di Kutai Timur (2), Paser (2), Kutai Barat (1), Berau (1), dan Kukar (1), serta 2 PDKT kambing di Samarinda dan Balikpapan.

“Konsepnya adalah membentuk peternak yang maju, mandiri, dan modern. Mereka kita bantu dengan 100 ekor ternak — 40 betina untuk pengembangbiakan dan sisanya jantan untuk penggemukan yang bisa dipanen dalam waktu 4–5 bulan,” jelasnya.

Dari program ini, diperkirakan sekitar 420 ekor sapi jantan hasil penggemukan dari peternak lokal dapat dikurbankan oleh masyarakat Kaltim pada Idul Adha tahun ini. Para peternak juga mendapatkan fasilitas seperti kandang, gudang pakan, gudang limbah, alat timbang, dan chopper pakan dari pemerintah provinsi.

Fahmi menambahkan, untuk tahun 2025, Pemprov Kaltim akan kembali menambah 9 PDKT baru — 6 untuk sapi dan 3 untuk kambing — yang sudah diusulkan oleh kabupaten/kota dan kini sedang menunggu penetapan gubernur.

“Jika berjalan sesuai rencana, maka pada Idul Adha 2026 kita akan punya total 18 PDKT aktif. Ini langkah strategis menuju kemandirian peternakan di Kaltim,” pungkasnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »