Kapan Gibran Ngantor di IKN?

Catatan Rizal Effendi

SUDAH satu minggu kita berada di tahun 2026. Ini tahun penting bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). Kalau tidak ada perubahan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka akan segera berkantor di sana.

Kapan tepatnya? Masih kita tunggu konfirmasi resmi. Kemungkinan pada kuartal pertama persis pada saat pembangunan Istana Wapres rampung luar dalam. Yang pasti Gibran sendiri di penghujung tahun 2025 datang kembali ke IKN. Dia sempat bermalam di sana bersama anak istrinya.

Apakah dia menginap di Istana Wapres? Sepertinya belum. Memang pembangunan Istana Wapres sudah mencapai di atas 90 persen, tapi belum bisa dihuni. Kabarnya Gibran menginap di kompleks rumah menteri yang sudah lama rampung. Di situ juga tinggal Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.

Basuki sebelumnya pada pertengahan Desember 2025 mengatakan, Istana Wapres  tinggal mengisi furniture-nya saja. Setelah itu sudah siap ditempati. “Wapres punya keinginan segera berkantor di IKN tahun 2026,” katanya menjelaskan.

Saya tidak mendengar pernyataan terakhir Gibran ketika berkunjung ke IKN, apakah rencananya berkantor di IKN tidak berubah?

Tentu ada beberapa hal menarik jika Gibran benar-benar jadi berkantor di IKN.

Pertama: Suasana IKN jadi hidup. Warga yang mau berkunjung ke IKN pasti lebih ramai lagi. Sepertinya banyak yang ingin bertemu langsung dengan putra pertama mantan presiden Jokowi itu. Kehadiran Wapres juga akan memompa semangat pembangunan IKN fase kedua, yang dipusatkan untuk pembangunan gedung legislatif dan yudikatif. Soalnya tahun 2028 IKN harus sudah siap dideklarasikan sebagai Ibu Kota Politik. Jadi infrastruktur dan ekosistem pemerintahan baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus benar-benar sudah siap.

Kedua: Ngantornya Wapres di IKN akan mempercepat pemindahan ribuan ASN dari Jakarta. Selama ini rencana pemindahaan ASN berkali-kali tertunda.  Termasuk juga pemindahan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya. Sementara gedung kantor Menko di antaranya sudah lama rampung. Kalau tidak cepat ditempati bakal diisi oleh rayap. Sedang biaya pemeliharaannya jalan terus dan mahal. Saat ini sudah ada seribuan ASN dan PPPK di IKN, tapi semuanya staf Pak Basuki di Otorita.

Ketiga: Kalau Wapres resmi bercokol di IKN, maka kegiatan pengawasan dan penindakan aksi penambangan liar terutama tambang batu bara baik di kawasan IKN maupun di Kaltim dan bagian Kalimantan lainnya bisa lebih tajam dan intensif. Selama ini kegiatan tambang liar sangat marak terjadi di wilayah Kalimantan termasuk di kawasan IKN. Kalau Wapres menetap di IKN, maka mata dan hidungnya bisa lebih tajam lagi mengawasi berbagai aksi penambangan liar tersebut. Banyak yang memperkirakan bencana alam yang dahsyat seperti di Sumatera tinggal menunggu waktu juga terjadi di Kalimantan terutama Kaltim dan Kalsel. Karena itu jika efektif, Wapres bisa jadi dewa penyelamat.

Keempat: Hijrahnya Wapres ke IKN bisa memperkecil arus bully yang sering berseliweran di jagat media sosial. Sekaligus Wapres bisa lepas dari hiruk pikuk Jakarta yang menyesakkan dada dan rasa. Karena itu Wapres bisa lebih fokus dalam menjalankan tugas dan amanah yang diembannya. Dia tidak pusing dengan serangan dalam berbagai bentuk dan narasi, yang datang dari tujuh penjuru angin. Di IKN, Wapres bisa menikmati udara segar, sambil mancing di embung MBH dan menanam pohon Meranti atau ulin untuk mewujudkan IKN sebagai forest city.

JALAN TOL SANGAT SESAK

Menjelang tahun baru 2026 kemarin, Otorita IKN mengambil kebijakan yang menarik. Membuka pintu tol IKN secara gratis. Meski belum rampung sepenuhnya, jalur tol IKN sudah bisa dilewati. Kontan ribuan kendaraan yang mengangkut puluhan ribu penumpang melintas di sana.

Sebagian besar warga Kaltim. Tapi banyak juga yang datang dari luar daerah. Buktinya tingkat hunian sejumlah hotel di Balikpapan melonjak.

Ada pemandangan menarik di jalur tol IKN. Kendaraan merayap seperti tol Jakarta-Bandung atau Puncak Bogor. Ini belum pernah terjadi di Kalimantan. Sebelum ada tol IKN, satu-satunya jalan tol di Kalimantan yaitu jalan tol Balikpapan-Samarinda. Sampai sekarang masih sepi. Pasti pengelolanya, PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda (JBS) banyak nombok. Apalagi ruas jalannya sering anjlok dan perlu terus perbaikan.

Pintu tol IKN dibuka sejak 20 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026.  Pintu masuknya hanya boleh lewat Batakan, Balikpapan Timur. Akibatnya, kemacetan sudah terjadi di Jalan Mulawarman menuju mulut pintu tol.

Sebagian kendaraan yang melintas di jalur tol IKN tidak semuanya bertujuan untuk jalan-jalan ke IKN. Banyak juga yang mau menuju Kalsel. Maklum di sana lagi berlangsung hajatan besar, haul Guru Ijai atau Guru Sekumpul yang dihadiri jutaan jamaah termasuk dari Kaltim.

Kepala Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Permukiman IKN 2, Arvin Jiri mengungkapkan ada 90 ribu kendaraan yang melintas di tol IKN selama 16 hari. “Rata-rata 4 ribu sampai 5 ribu kendaraan melintas di tol IKN setiap hari,” jelasnya.

Suasana di IKN sendiri luar biasa ramainya. Apalagi  Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono (BH), mantan menteri PU era Jokowi bersedia bersilaturahmi dengan warga yang datang. Jadi mereka ramai berebut foto bareng di depan Istana Garuda. Para pengunjung juga sempat ramai-ramai bersalaman dengan Wapres dan istrinya, Selvi Ananda Gibran.

Menurut Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, jumlah pengunjung IKN dari 25 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026 mencapai 270 ribu orang. “Pada hari terakhir tol dibuka, Minggu (4/1) jumlah pengunjung tembus di atas 37 ribu,” tambahnya.

Cucu saya Jena dan Aby sempat tidur di IKN. Ibunya, Aisyah Febria yang bertugas di Otorita  sangat sibuk. Maklum dia bertugas di bidang keprotokolan. Kedua anak itu mengaku siap menjadi “anak IKN.” Sekolah dan berkarya full di IKN. Jadi siapa bilang IKN mandek?(*)

BPSDM Kaltim Beri Apresiasi ASN

SAMARINDA – Mengawali Tahun Baru 2026, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Nina Dewi memberikan apresiasi kepada sepuluh ASN peraih  jumlah jam pelajaran tertinggi dalam pengembangan kompetensi (bangkom) selama Tahun 2025. Apresiasi diberikan ketika memimpin Apel pagi (6/1/2026) di halaman Kantor BPSDM Kaltim. Apresiasi diberikan dalam bentuk penyerahan piagam penghargaan dan sekedar tanda mata. Sebelumnya, Nina Dewi juga mengumumkan, bahwa capaian serapan anggaran BPSDM Kaltim menduduki peringkat 5 (lima) besar di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sejalan dengan tingkat penyerapan anggaran yang cukup tinggi, Kepala BPSDM Kaltim juga memberikan apresiasi kepada para Pejabat Administrator atau pejabat eselon III secara berurutan di lingkungan BPSDM Kaltim. Apresiasi diberikan dalam bentuk pemberian Surat Penghargaan dan tanda hati yang diterima langsung oleh para pejabat eselon III. Urutan pertama, Sekretariat. Penghargaan diterima langsung oleh Rina Kusharyanti sebagai Sekretaris BPSDM Kaltim.

Urutan kedua, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF). Diterima Apriyana selaku Kepala Bidang PKMF. Urutan ketiga, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis (PKT). Penghargaan diterima Kepala Bidang PKT, Roslinda. Sedangkan urutan keempat, atau terkhir adalah Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan (SKPK). Penghargaan dan tanda hati diterima lansung Kepala Bidang SKPK, Djaitun.

”Kendatipun pagu anggaran Tahun 2026 mengalami penurunan drastis sekitar 65 persen, saya berharap Saudara-Saudara tetap bekerja dengan semangat. Karena BPSDM berdasarkan aturan anggarannya menganut mandatori spending sebesar 0,37 persen dari jumlah APBD Kaltim, maka saya optimis pada Tahun 2026 ini melalui mekanisme APBD-P, akan mendapatkan pagu tambahan anggaran, sehingga tidak terlalu jauh dari ketentuan mandatori spending,” pungkas Nina Dewi.

Sedangkan pemberian penghargaan bagi para ASN di bidang pengembangan kompetensi ada hal yang cukup unik dan menarik. Menariknya, dari 10 orang peringkat tertinggi, enam orang secara berurutan diraih para Pejabat Fungsional Widyaiswara.

Peringkat pertama, Novi Satria Jatmiko, Widyaiswara Ahli Pertama. Novi mampu mengumpulkan jam pelajaran sebanyak 780.  Novi, alumnus Elektro UGM, kemudian melanjutkan S2 Magister Manajemen di Universitas Mulawarman. Sebelum bergabung sebagai Widyaiswara di BPSDM Kaltim, ia berkarier sebagai Bankir. Pernah dipercaya sebagai Kepala Cabang Bankaltimtara di Sangatta, beberapa tahun silam.

Peringkat kedua, Muhammad Deny Sahroni, Widyaiswara Ahli Madya. Dia mampu mengumpulkan angka 5. Deny terkenal sebagai kawan yang sangat menguasai regulasi atau aturan terkait dengan kewidyaiswaraan serta pelatihan.

Mochamad Ridwan, seorang Widyaiswara Ahli Pertama masuk peringkat ketiga. Ridwan yang sebelumnya menjadi staf di BPSDM Kaltim baru bergabung menjadi Widyaiswara Tahun 2023. Selama tahun 2025 dia mampu mengumpulkan jumlah pelajaran sebanyak 546 jam pelajaran.

 

Peringkat keempat, Hermi Yunisa, Widyaiswara Ahli Pertama. Peringkat kelima Sugenng Chairuddin, Widyaiswara Ahli Utama, dan peringkat ke-6, Surmiati, Widyaiswara Ahli Pertama. Adapun secara berturut-turut peringkat ke-7, 8, 9, dan 10 adalah Fandik, Herlina, Meta, Urai Gani dan Meta dari Sekretariat dan Bidang BPSDM Kalimantan Timur.

Menanggapi raihan prestasi para Widyaiswara, Jauhar Efendi, selaku Koordintor Widyaiswara merasa bersyukur dan bangga atas raihan kawan-kawan yang luar biasa.

”Sebagai widyaiswara tugas utamanya adalah sebagai fasilitator pembelajaran sekaligus transfer ilmu pengetahuan kepada para peserta pelatihan dan keteladanan. Oleh karena itu, sebagai widyaiswara harus menjadi manusia pembelajar”, terang Jauhar.

Jauhar menegaskan bahwa sesuai ketentuan, kewajiban para PNS untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam jangka waktu satu tahun minimal 20 JP (Jam Pelajaran). Sedangkan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maksimal 24 JP. ”Artinya, mereka sudah jauh melampui target yang ditetapkan oleh Pemerintah. Itu adalah hal yang sangat positif,” pungkas Jauhar.  (*)

Bupati Kukar Resmikan Tangga Arung Square

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara dr Aulia Rahman Basri memimpin apel gabungan Pemkab Kukar sekaligus meresmikan Tangga Arung Square, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Mushola Al-Muhajirin di Halaman Tangga Arung Square, Senin (5/1/2026).

Peresmian tersebut merupakan bagian dari realisasi program Kukar Idaman 2021–2025, khususnya revitalisasi pasar tradisional. Aulia menegaskan Tangga Arung Square menjadi simbol kebangkitan ekonomi kerakyatan dan ikon baru Kota Tenggarong.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pungutan liar di kawasan pasar serta meminta pedagang menjaga kebersihan, kerapian, dan ketertiban. “Jadikan Tangga Arung Square sebagai sentra bisnis dan pilihan utama masyarakat untuk berbelanja,” tegasnya.

Tangga Arung Square memiliki 703 lapak dua lantai, dengan zona konveksi di lantai satu dan zona kuliner di lantai dua. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol, upacara tawar oleh Sultan Kutai Kartanegara, dan pengguntingan untaian bunga melati, dilanjutkan peninjauan area pasar. (kk03)

Oni Junianto Pimpin FAJI Pusat

JAKARTA – terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Arung Jeram Indonesia (PB FAJI) periode 2025–2029 melalui Musyawarah Nasional (Munas) FAJI yang digelar di Jakarta, Minggu (4/1/2025).

Oni terpilih secara aklamasi setelah menjadi calon tunggal dan memperoleh dukungan penuh dari seluruh peserta Munas yang hadir, terdiri atas 19 Pengurus Provinsi (Pengprov) serta satu Pengurus Besar FAJI. Ia menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Saud F. Tambatua, yang memimpin PB FAJI pada periode 2021–2025.

Pada pemaparan visi dan misinya, Oni menegaskan komitmen untuk membawa FAJI menjadi organisasi yang kuat, bermartabat, dan memberikan dampak nyata bagi bangsa. Menurutnya, peran FAJI tidak hanya terbatas pada pencapaian prestasi olahraga, tetapi juga mencakup pengembangan pariwisata arung jeram, kesiapsiagaan kebencanaan, serta pelestarian lingkungan sungai.

Untuk mewujudkan visi tersebut, PB FAJI di bawah kepemimpinannya akan memperkuat pembinaan atlet berkelanjutan, membangun sistem kompetisi yang solid, serta meningkatkan dukungan manajemen dan sport science yang modern. Selain itu, FAJI juga akan memperkuat perannya dalam pengembangan wisata arung jeram berbasis keselamatan, kualitas, dan keberlanjutan lingkungan sungai.

“Kami menegaskan empat pilar utama FAJI, yakni prestasi, pariwisata, lingkungan, dan kebencanaan. Pilar-pilar ini menjadi arah kebijakan agar FAJI tidak hanya berbicara soal olahraga dan prestasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara. FAJI harus menjadi organisasi yang relevan dan berkelanjutan,” tegas Oni.

Dalam sambutannya usai terpilih, Oni menyampaikan harapannya agar seluruh elemen FAJI dapat terus menjaga soliditas dan bekerja bersama untuk memajukan olahraga arung jeram Indonesia.

“Amanah ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Saya mengajak seluruh Pengprov, atlet, pelatih, wasit, dan insan arung jeram Indonesia untuk terus bersatu dan bekerja bersama demi kemajuan FAJI,” ujarnya.

Munas FAJI 2026 dipimpin oleh Edy Candra (FAJI Jambi), Bandi Chairullah (FAJI Kalimantan Selatan), dan Hasballah (FAJI Aceh). Dari total 25 Pengprov FAJI, sebanyak 19 Pengprov hadir, sementara beberapa lainnya berhalangan, ditangguhkan, atau masih dalam proses peninjauan kepengurusan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum II KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo, menyampaikan apresiasi atas capaian FAJI selama periode 2021–2025. Ia menilai FAJI berhasil mencatatkan berbagai prestasi membanggakan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Keberhasilan arung jeram tampil pertama kali di PON XXI Aceh–Sumatera Utara, serta pencapaian sebagai runner-up di bawah Ceko pada IRF World Championship 2025 di Malaysia merupakan prestasi luar biasa,” ujar Soedarmo.

Ia juga mengapresiasi konsistensi FAJI dalam melakukan pembinaan, meski tidak memperoleh anggaran pemerintah. Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari tata kelola organisasi yang baik dan soliditas antara pengurus pusat dan daerah.

Soedarmo turut mendorong agar arung jeram tetap dipertandingkan pada PON 2028 Nusa Tenggara Timur–Nusa Tenggara Barat. Ia menyarankan PB FAJI untuk aktif melobi tuan rumah PON agar cabang olahraga arung jeram masuk dalam daftar pertandingan resmi.

“FAJI perlu berkomunikasi dengan KONI NTT dan NTB, karena mereka memiliki kewenangan dalam menentukan cabang olahraga tambahan di PON,” ujarnya.

Setelah terpilihnya Ketua Umum PB FAJI periode 2025–2029, Oni Junianto akan didampingi empat tim formatur, yakni Amalia Yunita, Hasballah, Arie Sudharisman, dan Bayu Wira, untuk menyusun kepengurusan lengkap PB FAJI yang ditargetkan rampung dalam waktu 30 hari ke depan.*

Inflasi kaltim 2025 Terkendali, Beri Peluang Pertumbuhan Ekonomi

SAMARINDA – Inflasi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 tercatat lebih rendah dan terkendali dibandingkan dengan nasional di tengah momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru). Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kaltim pada periode Desember 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,71% (mtm), serta mengalami inflasi tahunan sebesar 2,68% (yoy). Secara bulanan, IHK Provinsi Kaltim pada Desember 2025 mengalami tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,41% (mtm).

”Meski meningkat, realisasi inflasi Kaltim secara  tahunan (yoy) tercatat masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Nasional yang mengalami inflasi sebesar 2,92% (yoy),” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, Senin (5/1/2026)

Inflasi Kaltim periode Desember 2025 utamanya disumbangkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,47% (mtm). Inflasi pada kelompok ini utamanya disebabkan keterbatasan pasokan komoditas perikanan dan sayuran akibat faktor curah hujan dan gelombang yang tinggi, serta peningkatan permintaan menjelang HBKN Nataru. Diikuti dengan kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,21% (mtm), yang dipengaruhi peningkatan mobilitas masyarakat terhadap permintaan jasa transportasi selama periode libur akhir tahun. Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01% (mtm).

Langkah pengendalian inflasi yang terus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Untuk memastikan keterjangkauan harga, TPID di berbagai kabupaten/kota secara konsisten melaksanakan gerakan pangan murah dan operasi pasar sebagai bentuk intervensi stabilisasi harga.

”Pada bulan Desember tercatat telah dilakukan kurang lebih 24 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras SPHP dalam rangka HBKN dan Nataru,” jelas Budi.

Sebagai penguatan komunikasi efektif, koordinasi antar TPID se-Kalimantan Timur terus dilakukan melalui rapat teknis dan pelaksanaan High Level Meeting (HLM) guna merumuskan dan mengambil langkah konkret dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Sepanjang Desember 2025 dalam menghadapai HBKN dan Nataru, TPID di wilayah kerja KPw BI Kalimantan Timur telah melaksanakan 7 (tujuh) kali High Level Meeting, yaitu HLM Kabupaten Berau (4 Desember 2025), HLM Kota Samarinda (9 Desember 2025), HLM Kabupaten Kutai Barat (11 Desember 2025), HLM Kota Bontang (17 Desember 2025), HLM Provinsi Kalimantan Timur (18 Desember 2025), HLM Kabupaten Mahakam Ulu (19 Desember 2025), serta HLM TPID Kabupaten Kutai Kartanegara (22 Desember 2025). Rangkaian HLM tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan antarpemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, mengantisipasi risiko inflasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah di Kalimantan Timur.

Ke depan, TPID Provinsi Kaltim akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pengendalian inflasi melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif) untuk inflasi Kalimantan Timur yang rendah dan stabil serta mendukung pertumbuhan ekonomi kaltim yang tinggi dan berkelanjutan. (*)

« Previous Page — Next Page »