Polsek Melak Bekuk Empat Bandar Narkoba

MELAK – Sejalan dengan komitmen tegas Kapolres Kutai Barat, AKBP Boney Wahyu Wicaksono memberantas peredaran gelap narkotika, jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Melak berhasil menggulung sindikat peredaran narkotika jenis sabu-sabu, Rabu (11/2/2026) malam.

Di bawah komando Kapolsek Melak, IPTU Rinto Christianto Simanjuntakbeserta Kanit Reskrim Polsek Melak, AIPTU Rinson Sinaga melakukan penggerebekan sebuah rumah kontrakan di Jl. KH. Dewantara RT. 27, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat pada pukul pukul 22.30 WITA.

Kapolsek Melak, IPTU Rinto Christianto Simanjuntak menyatakan, pada operasi tersebut, tim awalnya membekuk empat orang yang kini resmi berstatus sebagai tersangka. Keempatnya berinisial IS, HR, IN, dan LM.

Dijelaskan, saat tim Polsek Melak sedang melakukan penggeledahan, datang seseorang berinisial AS yang hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara IS. Kelima orang ini beserta barang bukti yang ditemukan di TKP langsung dibawa ke Mapolsek Melak untuk dilakukan pemeriksaan dan tindakan lebih lanjut.

Dari hasil penggeledahan, Polsek Melak menyita barang bukti dalam jumlah fantastis. Petugas menemukan puluhan poket sabu-sabu siap edar dengan total berat kotor mencapai 233,68 gram. Selain itu, turut diamankan uang tunai hasil transaksi narkotika senilai lebih dari Rp 54 juta, delapan unit timbangan digital, buku catatan penjualan, hingga puluhan alat hisap.

Fakta mengejutkan lainnya adalah ditemukannya sejumlah barang berharga yang diduga kuat merupakan barang jaminan atau gadai yang ditukarkan dengan sabu-sabu. Barang tersebut meliputi satu pucuk senapan angin PCP beserta amunisi, satu unit drone, satu unit laptop, dua buah sertifikat tanah Hak Milik, serta senjata tajam jenis badik.

Terkait proses hukum, Kapolsek Melak menegaskan pihak kepolisian bertindak tegas sesuai dengan arahan pimpinan. Keempat tersangka utama (IS, HR, IN, dan LM) akan dijerat dengan pasal berlapis yang memiliki ancaman hukuman berat.

“Terhadap tersangka, mereka dijerat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 subsider Pasal 609 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Kategori V sebesar Rp 500 juta dan paling banyak Kategori VI sebesar Rp2 miliar,” papar Kapolsek.

Sementara itu, penanganan berbeda diterapkan kepada AS yang datang dengan niat membeli barang haram tersebut di lokasi.
“Terhadap saudara AS, kami melakukan upaya hukum dengan mengajukan asesmen rehabilitasi yang pelaksanaannya akan dikoordinasikan bersama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kutai Barat,” pungkasnya.

Langkah tanggap dan presisi dari Polsek Melak ini menjadi bukti nyata keseriusan institusi Polri di wilayah Kutai Barat. Selanjutnya, Polsek Melak akan melengkapi administrasi penyidikan, melakukan gelar perkara, dan terus berkoordinasi secara intensif dengan Sat Resnarkoba Polres Kutai Barat guna merampungkan berkas perkara. (arf)

Inovasi Teknologi Jadi Kunci Pertamina EP Sangasanga Field Pertahankan Tren Positif Produksi

Sangasanga – PT Pertamina EP (PEP) Sangasanga Field mengawali tahun 2026 dengan capaian performa yang melampaui ekspektasi.

Perusahaan mencatatkan kinerja positif sebesar 104,02 persen dibandingkan target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Hasil ini mempertegas keberhasilan lapangan Sangasanga dalam mempertahankan tren kenaikan produksi yang telah dirintis sepanjang tahun 2025.

Senior Manager PEP Sangasanga Field, Sigid Setiawan, menjelaskan bahwa mengoperasikan lapangan yang sudah masuk kategori brown field atau lapangan tua memiliki tantangan tersendiri, terutama penurunan produksi secara alamiah.

Namun, melalui implementasi inovasi dan teknologi tepat guna, perusahaan mampu mendorong akumulasi produksi hingga 31 Januari 2026 mencapai angka 5.257 barel per hari (bph).

Sigid merincikan bahwa pertumbuhan ini melanjutkan keberhasilan tahun 2025 yang mencatatkan kenaikan produksi minyak sebesar 10 persen dan gas bumi sebesar 11,4 persen dibanding tahun sebelumnya.

Salah satu pendorong utama di awal tahun ini adalah keberhasilan pengeboran sumur pengembangan NKL-1183. Sumur tersebut memberikan kontribusi tambahan sebesar 420 bph, yang sempat membawa angka produksi harian menyentuh level 5.875 bph.

Selain sektor minyak, kinerja penjualan gas juga menunjukkan hasil yang memuaskan. Realisasi penjualan mencapai 5,44 mmscfd atau setara 108,8 persen dari target Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG).

Keberhasilan ini didukung oleh optimalisasi sistem kelistrikan di wilayah Selatan Mahakam melalui penggunaan Gas Engine Genset (GEG), yang secara efektif menekan frekuensi pemutusan arus otomatis atau blackout akibat gangguan sistem.

Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi perusahaan untuk terus berkontribusi pada ketahanan energi nasional sesuai agenda Asta Cita Pemerintah.

Sebagai bagian dari Zona 9 Subholding Upstream Regional 3 Kalimantan, PEP Sangasanga Field berkomitmen menjalankan operasi hulu migas yang andal dan ramah lingkungan berdasarkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) guna memastikan keberlanjutan energi untuk Indonesia. (*)

Pegadaian Dorong Literasi Investasi Emas

SAMARINDA – Momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Samarinda tidak hanya menjadi ajang temu insan media dan sektor energi, tetapi juga dimanfaatkan agar memperkuat literasi keuangan masyarakat. Hal ini terlihat dalam kegiatan Temu Bisnis Sumur Migas yang digelar di Gedung Olah Bebaya, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Selasa (10/2/2026).

Kegiatan yang digagas kalangan insan pers Kalimantan Timur tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian ESDM, SKK Migas Pusat, dan Pertamina. Selain membahas sektor migas, forum ini juga diisi edukasi investasi oleh PT Pegadaian Area Samarinda dengan program literasi emas jangka panjang bertajuk Aman No Cemas dengan Emas.

Ketua Panitia Temu Bisnis Sumur Migas, Charles Siahaan, mengatakan pemilihan momen HPN dilatarbelakangi aspirasi wartawan daerah agar peringatan tidak hanya terpusat di tingkat nasional dan harus memberi manfaat luas.

“Tiap tahun para wartawan lokal ingin selalu ada perayaan hari pers di daerah, bukan cuma di pusat. Dan, kedua, acaranya harus yang bisa memberi manfaat kepada masyarakat. Nah, saya kira acara temu bisnis sumur migas ini sangat tepat dan bermanfaat,” ujarnya.

Peserta yang diundang dalam kegiatan ini mencakup pemimpin redaksi, wartawan ekonomi, pelaku usaha koperasi merah putih, BUMDes, serta koperasi desa lainnya.

Dalam sesi literasi keuangan, Pegadaian menekankan emas sebagai instrumen investasi aman dan stabil. Executive Marketing Manager Pegadaian Area Samarinda, Erlin Oktavia Siburian, menyebut tren harga emas terus meningkat dari tahun ke tahun dan relevan sebagai aset lindung nilai.

“Investasi emas adalah solusi aman untuk jangka panjang. Dengan emas, masyarakat bisa berinvestasi tanpa rasa cemas karena nilainya relatif stabil dan cenderung naik,” ujar Erlin.

Pegadaian memperkenalkan dua layanan utama, yakni Cicil Emas dan Tabungan Emas. Cicil Emas memberikan fasilitas pembiayaan kepemilikan emas batangan dengan angsuran tetap, baik perorangan maupun kelompok. Sementara Tabungan Emas memungkinkan masyarakat menabung dalam bentuk emas dengan konversi langsung dari rupiah ke gram.

Seluruh produk emas Pegadaian berkadar 24 karat serta bersertifikat SNI dan LBMA, serta dapat dicetak fisik, digadaikan, dijual kembali, maupun ditransfer antar rekening.

Kemudahan akses juga diperkuat lewat aplikasi digital Tring! yang memungkinkan pendaftaran dan pembukaan rekening Tabungan Emas secara daring melalui tahapan verifikasi berlapis.

“Melalui aplikasi Tring!, kami ingin memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk mulai berinvestasi emas kapan saja dan di mana saja,” tambah Erlin.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kantor Wilayah IV Balikpapan, Rinaldi Lubis, menilai forum Temu Bisnis Sumur Migas menjadi ruang kolaborasi strategis lintas sektor.

“Kami melihat forum ini sebagai momentum yang sangat tepat untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang. Emas merupakan instrumen investasi yang relatif stabil, mudah diakses, dan cocok bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil, koperasi, dan BUMDes,” ujar Rinaldi.

Ia menegaskan keterlibatan Pegadaian merupakan bagian dari komitmen memperluas inklusi keuangan melalui solusi investasi sederhana dan terpercaya.

“Harapannya, kehadiran Pegadaian dalam kegiatan seperti ini tidak hanya memperluas pemahaman masyarakat terhadap investasi emas, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.

Melalui program literasi tersebut, Pegadaian berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keuangan dan investasi jangka panjang terus meningkat sekaligus memperkuat inklusi keuangan nasional. (yud)

Jasa Raharja Pasang Spanduk Keselamatan Lalu Lintas di Jalan Poros Samarinda-Bontang

SAMARINDA – PT Jasa Raharja secara rutin melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas. Kegiatan yang dilakukan PT Jasa Raharja yaitu memasang spanduk keselamatan lalu lintas jalan di kawasan Jalan Poros Samarinda Bontang, Samarinda, Jumat (27/2/2026)

Kegiatan tersebut dilaksanakan petugas Jasa Raharja, Rivaldy Arvelsa Landarto, sebagai bagian dari upaya preventif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah rawan kecelakaan. Spanduk yang dipasang berisi pesan-pesan imbauan keselamatan, seperti “Hati-hati daerah rawan kecelakaan”

Pemasangan spanduk dilakukan di titik-titik strategis yang memiliki mobilitas kendaraan cukup tinggi, sehingga diharapkan dapat menarik perhatian para pengguna jalan dan meningkatkan kewaspadaan saat berkendara.

Rivaldy Arvelsa Landarto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Jasa Raharja dalam mendukung terciptanya budaya tertib berlalu lintas. Menurutnya, upaya pencegahan melalui edukasi dan imbauan keselamatan menjadi langkah penting untuk meminimalisir risiko kecelakaan di jalan raya.

Melalui kegiatan ini, Jasa Raharja berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan sebagai kebutuhan bersama, sehingga dapat mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan di Kota Samarinda. (*)

Kesiapan Digital Indonesia Masih Dihadapkan pada Tantangan IT dan Keamanan Siber

JAKARTA – Selama 2025, transformasi digital di Indonesia sudah berada pada tahap yang berbeda. Tantangannya bukan lagi soal skala atau adopsi, karena sistem digital kini telah menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi, layanan publik, hingga operasional perusahaan di tingkat nasional. Perubahan paling signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya adalah tingkat ketergantungan yang semakin dalam.

Memasuki 2026, berbagai keputusan di area enterprise IT yang diambil sepanjang 2024 dan 2025 mulai menunjukkan dampaknya. Risiko yang muncul bukan lagi bersifat teoritis atau semata-mata ancaman siber, melainkan persoalan nyata dalam operasional dan tata kelola yang berdampak pada keberlanjutan, kepercayaan, dan daya saing Indonesia di tingkat global.

Ketergantungan Indonesia terhadap sistem digital tercermin dari ekonomi digitalnya. Laporan e-Conomy SEA 2025 memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia mendekati USD 100 miliar pada 2025, terbesar di Asia Tenggara. E-commerce menjadi kontributor utama, disusul layanan keuangan digital dan media online, menegaskan tingginya ketergantungan aktivitas bisnis pada platform digital.

Dari sisi masyarakat, data nasional menunjukkan bahwa infrastruktur digital telah menjadi bagian dari keseharian. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lebih dari 70 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet pada 2024. Dengan tingkat penetrasi ini, gangguan sistem, kebocoran data, atau terhentinya layanan tidak lagi berdampak terbatas pada fungsi IT semata, tetapi berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Dari sisi tata kelola, laju adopsi digital di Indonesia belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan pengelolaannya. Sejumlah kajian internasional, termasuk laporan Bank Dunia, mencatat bahwa pengelolaan digital masih terfragmentasi, kapasitas keamanan siber belum merata, dan koordinasi antar lembaga masih terbatas. Akibatnya, meskipun sistem digital terus berkembang, kemampuan institusi dalam mengelola risiko dan memastikan keterhubungan antar sistem masih menjadi tantangan, terutama di tengah ketergantungan digital yang semakin tinggi.

Di sisi lain, Indonesia juga mencatat tren peningkatan insiden siber yang menyasar sistem sektor publik maupun swasta. Tekanan ini semakin besar bagi organisasi yang sejak awal memiliki keterbatasan visibilitas keamanan dan kemampuan respons. Skala adopsi digital yang masif juga membuka kembali berbagai keputusan yang diambil saat fase ekspansi cepat di 2024 dan 2025. Banyak organisasi memprioritaskan kecepatan dengan meluncurkan platform baru, membuka akses kerja jarak jauh, dan memigrasikan sistem tanpa diimbangi investasi yang memadai pada integrasi, tata kelola, dan arsitektur keamanan jangka panjang. Kompleksitas pun menumpuk tanpa disadari dan pada 2025 mulai muncul sebagai risiko struktural, bukan sekadar tantangan sementara.

 

Menjelang 2026, salah satu tantangan yang paling terasa adalah sistem pemantauan IT dan keamanan yang masih terpisah-pisah. Banyak organisasi menggunakan alat berbeda untuk memantau jaringan, mengelola perangkat, mengatur akses, hingga mendeteksi ancaman, sehingga gambaran kondisi sistem secara menyeluruh sering kali tidak terlihat. Ketika insiden terjadi, keterbatasan visibilitas ini membuat proses analisis dan penanganan menjadi lebih lambat, yang pada akhirnya memperpanjang downtime yaitu kondisi ketika sistem atau layanan tidak dapat digunakan dan mengganggu operasional bisnis. Tantangan tersebut semakin besar karena keterbatasan talenta di bidang IT dan keamanan siber untuk mengelola lingkungan yang semakin kompleks.

Pengelolaan identitas dan akses juga menjadi titik lemah yang krusial. Adopsi cloud, integrasi dengan pihak ketiga, serta pola kerja hybrid memperbanyak titik akses di dalam organisasi. Tanpa pengawasan identitas yang terpusat dan penegakan kebijakan yang konsisten, hak akses sering kali dibiarkan aktif lebih lama dari yang diperlukan, meningkatkan risiko penyalahgunaan atau kebocoran. Di banyak organisasi, sistem identitas berkembang secara bertahap tanpa perencanaan strategis yang matang, sehingga muncul kesenjangan antara kebijakan dan implementasi teknis.

Di sisi anggaran, tantangan lain muncul secara lebih tersembunyi. Meskipun belanja teknologi digital terus meningkat, manfaat yang diperoleh sering kali tidak optimal akibat tumpang tindih fungsi dan platform yang kurang dimanfaatkan. Investasi yang dilakukan secara terpisah tanpa keselarasan antara kebutuhan operasional IT dan tujuan keamanan berujung pada biaya yang tinggi tanpa peningkatan ketahanan yang sepadan. Di tengah tekanan ekonomi, kondisi ini semakin sulit dipertahankan dihadapan manajemen.

Berbagai celah tersebut kini mulai berdampak langsung pada bisnis. Sistem yang belum terintegrasi dengan baik membuat risiko gangguan layanan semakin besar, sementara insiden keamanan dapat dengan cepat memengaruhi reputasi. Di sisi lain, tata kelola yang lemah juga menyulitkan organisasi untuk memenuhi ketentuan digital nasional maupun sektor publik, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ketika layanan digital sudah menjadi fondasi utama bisnis dan pemerintahan, toleransi terhadap gangguan pun semakin kecil.

Menatap 2026, fokus strategis para pemimpin di Indonesia perlu bergeser dari ekspansi menuju konsolidasi. Penyatuan fungsi operasional IT dan keamanan siber dalam satu pandangan operasional memungkinkan deteksi yang lebih cepat, tanggung jawab yang lebih jelas, serta penerapan kebijakan yang lebih konsisten. Pendekatan pengelolaan ancaman yang proaktif, didukung pemantauan berkelanjutan dan otomatisasi, menjadi semakin penting karena model respons reaktif tidak lagi memadai di lingkungan yang kompleks. Di saat yang sama, pengelolaan endpoint dan akses berbasis kebijakan membantu menutup celah yang muncul dari kerja terdistribusi dan infrastruktur hybrid.

Dalam konteks ini, platform IT dan keamanan yang terintegrasi berperan sebagai pendukung utama. Dengan menyatukan pemantauan, otomatisasi, dan kepatuhan dalam satu sistem, solusi seperti yang ditawarkan ManageEngine membantu organisasi mengurangi kompleksitas penggunaan banyak alat, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan praktik keamanan tetap sejalan dengan kebutuhan tata kelola. Pendekatannya bukan menambah teknologi baru, melainkan mengoptimalkan sistem yang sudah ada agar dapat bekerja lebih selaras.

Menjelang 2026, pertanyaan utamanya bukan lagi apakah transformasi digital perlu dilanjutkan, melainkan apakah fondasi yang ada cukup kuat untuk menopang fase pertumbuhan berikutnya. Tahun-tahun ke depan akan berpihak pada organisasi yang mampu meningkatkan efisiensi, menyederhanakan sistem, dan membangun ketahanan dengan dukungan AI. Sebaliknya, menunda pembenahan struktural justru berisiko memperbesar kerentanan di tengah ekonomi yang semakin digital. Bertindak sekarang bukan sekadar mengejar inovasi, tetapi memastikan fondasi digital yang sudah ada benar-benar aman dan siap digunakan. (*)

« Previous Page — Next Page »