Pemkab Kubar Perketat Pengawasan Distribusi BBM

SENDAWAR – Prokopim-Pemkab Kutai Barat (Kubar) memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) menyusul kenaikan harga yang dikhawatirkan berdampak terhadap ketersediaan BBM bersubsidi di daerah.

Bupati Kubar Frederick Edwin mengatakan, kenaikan harga BBM merupakan kondisi yang harus disikapi bersama karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari situasi nasional hingga global yang berdampak pada pasokan energi. Kondisi tersebut berpotensi memicu peralihan pengguna BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi sehingga mengancam ketersediaan stok yang jumlahnya terbatas.

“Kenaikan harga BBM dan subsidi ini tentu akan menguras stok karena ada peralihan pengguna BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Sehingga jumlah BBM yang disubsidi pasti akan berkurang. Kita harus menyikapi keadaan ini dengan bijak,”ujar Bupati saat memimpin rapat koordinasi, di Ruang Rapat Diklat Lantai 3 Kantor Bupati Kubar, Jumat (12/6/2026).

Rapat dihadiri Asisten 2 Ali Sadikin, Kepala Satpol PP Yustinus Giri, Plt Kepala BKAD Erik Vicktory, Plt Kepala Dinas Perhubungan Rita Nursandy, Kepala Disdagkop UKM Uji Rinjani, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Kubar.

Bupati meminta seluruh instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM di SPBU maupun Agen Premium dan Minyak Solar (APMS). Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi demi meraup keuntungan di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

“Jangan sampai ada yang mengambil keuntungan dari keadaan sulit masyarakat di sekitar kita. Pengawasan harus dilakukan sesuai kewenangan dan kemampuan yang ada,”tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kubar Nanang Adriani menyoroti masih adanya APMS yang tidak beroperasi dalam waktu cukup lama. Menurutnya, kondisi itu turut memicu penumpukan antrean di APMS lain yang masih aktif melayani masyarakat.

Ia mencontohkan adanya APMS yang sempat berhenti beroperasi selama sekitar dua bulan sehingga masyarakat terpaksa beralih ke APMS terdekat.

“Nah ini yang memicu APMS tetangganya diserbu oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang mengisi secara berlebihan. Syukur, setelah dikoordinasikan akhirnya APMS tersebut kembali melayani penjualan,”katanya.

Nanang juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap sasaran penerima BBM bersubsidi. Menurutnya, distribusi BBM harus melalui jalur resmi seperti SPBU dan APMS. Namun, praktik penjualan kembali BBM di luar jalur resmi masih ditemukan dan diduga menjadi penyebab masyarakat yang berhak justru kesulitan memperoleh pasokan.

“Ini yang harus menjadi perhatian bersama. Banyak pihak mengambil keuntungan dengan menjual kembali BBM. Akibatnya masyarakat yang memang berhak membeli justru tidak kebagian,”ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab akan melakukan operasi atau razia terpadu secara berkala. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, langkah itu dinilai efektif menekan praktik pembelian berlebihan maupun penjualan BBM ilegal.

Selain itu, evaluasi terhadap pengelolaan APMS juga akan dilakukan guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal di tengah meningkatnya kebutuhan akibat perubahan pola konsumsi BBM.

“Kita harus peka terhadap kondisi ini. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru kesulitan mendapatkan BBM. Semua pihak harus bersama-sama menjaga agar distribusi berjalan tertib dan tepat sasaran,”pungkas Wabup. (adv diskominfo)

Pemkab Kubar Serahkan Nota Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban APBD

KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang II Tahun 2026 DPRD Kabupaten Kutai Barat, Senin (15/6/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kutai Barat tersebut dipimpin Ketua DPRD Ridwai dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, jajaran perangkat daerah, instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.

Mewakili Bupati Kutai Barat, Wakil Bupati Kutai Barat (Kubar) H. Nanang Adriani menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan anggaran dan program pembangunan selama tahun 2025.

Menurutnya, dokumen yang disampaikan kepada DPRD telah dilengkapi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan tersebut memuat berbagai informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan program pembangunan, hingga capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

“Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Nanang Adriani.

Ia menjelaskan penyusunan laporan keuangan daerah bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan anggaran dan sumber daya daerah yang telah dipercayakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

“Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan yang lebih baik pada masa mendatang,” jelasnya.

Nanang juga menekankan pentingnya peran DPRD dalam proses pembahasan Raperda tersebut. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Melalui pembahasan yang akan dilakukan bersama DPRD, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan keuangan daerah sekaligus menjadi pijakan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. (adv diskominfo)

Duta Budaya Kutai Barat Cetak Generasi Muda Berkarakter dan Cinta Budaya Daerah

KUTAI BARAT – Semangat pelestarian budaya terus digaungkan di kalangan generasi muda melalui Grand Final Pemilihan Kanda Dinda Duta Budaya Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Aji Tullur Jejangkat (ATJ), Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Senin (15/6/2026).

Kegiatan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat tersebut menjadi ajang untuk menjaring putra-putri terbaik daerah yang nantinya akan mengemban tugas sebagai Duta Budaya sekaligus mewakili Kutai Barat pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

Grand final dibuka Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Ali Sadikin, yang mewakili Bupati Kutai Barat. Ia menegaskan keberadaan Duta Budaya memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi budaya lokal di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis.

“Pemilihan Duta Budaya bukan sekadar mencari pemenang, tetapi menyiapkan generasi muda yang mampu menjadi wajah budaya Kutai Barat, memiliki wawasan yang baik, serta mampu memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat yang lebih luas,” ujarnya.

Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini harus dipandang sebagai peluang untuk mempromosikan budaya daerah. Generasi muda diharapkan mampu memanfaatkan berbagai platform digital untuk mengenalkan adat, seni, bahasa, dan tradisi yang dimiliki Kutai Barat kepada khalayak yang lebih luas.

“Budaya kita memiliki nilai yang sangat besar. Karena itu, anak-anak muda harus menjadi pelopor dalam menjaga dan memperkenalkannya. Manfaatkan teknologi sebagai sarana promosi, bukan justru membuat kita melupakan identitas budaya yang kita miliki,” katanya.

Ia juga mengingatkan para finalis agar menjadikan seluruh proses yang telah dilalui sebagai pengalaman berharga dalam membentuk karakter, meningkatkan kemampuan diri, dan memperluas pengetahuan tentang budaya daerah.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat, Nanzy Paskadalius menyampaikan bahwa pelaksanaan Duta Budaya merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam membina generasi muda yang peduli terhadap pelestarian budaya.

Ia mengungkapkan bahwa jumlah peserta tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebanyak 44 peserta berhasil lolos administrasi dan mengikuti proses seleksi, jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.

“Antusiasme peserta tahun ini sangat menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga budaya daerah terus tumbuh dan berkembang,” ungkapnya.

Dari seluruh peserta yang mengikuti seleksi, panitia menetapkan 12 finalis terbaik yang berhak tampil pada malam grand final. Mereka merupakan hasil seleksi yang ketat berdasarkan kemampuan, wawasan budaya, serta potensi untuk menjadi representasi daerah di tingkat provinsi.

Nanzy juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan, termasuk para sponsor dan mitra kerja yang turut berkontribusi dalam menyukseskan acara tersebut.

“Kami berharap para finalis tidak hanya berhenti pada ajang kompetisi ini. Siapa pun yang terpilih nantinya harus mampu menjadi agen pelestarian budaya dan terus mengajak generasi muda lainnya untuk mencintai budaya daerah,” tuturnya.

Melalui ajang ini, diharapkan lahir Duta Budaya yang tidak hanya memiliki kemampuan dan prestasi, tetapi juga komitmen kuat untuk menjaga, melestarikan, dan mempromosikan kekayaan budaya Kabupaten Kutai Barat hingga ke tingkat yang lebih luas. (Ibn/adv diskominfo).

Apresiasi hingga Pola Asuh Jadi Materi Seminar Kesehatan Mental

TENGGARONG SEBERANG – Seminar dan Sosialisasi Kesehatan Mental di SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang tidak hanya menghadirkan penyampaian materi, tetapi juga menjadi ruang dialog antara peserta dan narasumber.

Suasana hangat dan penuh antusiasme terlihat saat para siswa aktif mengajukan pertanyaan terkait persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu pertanyaan disampaikan oleh Robiatul Adawiyah, siswi kelas XI, yang mengaku sering menjadi tempat curhat teman-temannya. Namun, niat baik yang ia berikan melalui nasihat kerap mendapat respons yang tidak sesuai harapan.

“Saya sering menjadi tempat curhat, dan ketika saya memberikan nasihat justru saya mendapatkan respons sebaliknya. Padahal saya ingin membantu, dan teman saya playing victim,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Praktisi Hipnoterapi, Endro S. Efendi menjelaskan, perilaku tersebut dapat dipengaruhi pengalaman masa lalu, termasuk minimnya apresiasi yang diterima seseorang saat tumbuh dan berkembang.

“Bisa jadi sejak kecil ia jarang mendapatkan apresiasi. Perilaku itu terkadang menjadi cara untuk mencari perhatian dan pengakuan dari lingkungan sekitar,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Husnul Khatimah mempertanyakan alasan kegiatan kesehatan mental lebih banyak menyasar kalangan pelajar dibandingkan orang tua.

“Kenapa kegiatan ini menyasar kepada siswa, bukan orang tua? Karena saya sebagai anak sudah berulang kali mengajak orang tua beribadah, tetapi tidak berhasil,” katanya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Ria Atia Dewi menjelaskan, pendekatan kepada generasi muda merupakan salah satu upaya membangun perubahan jangka panjang.

“Pola asuh generasi terdahulu berbeda. Karena itu, edukasi kepada generasi muda diharapkan dapat memutus rantai pola asuh yang kurang tepat dan melahirkan agen perubahan di masa depan,” ujarnya.

Sementara itu, Endro menambahkan tidak sedikit orang tua tumbuh dalam lingkungan yang minim edukasi mengenai kesehatan mental. Berbagai tuntutan hidup yang mereka hadapi membuat perhatian lebih banyak tercurah pada pemenuhan kebutuhan ekonomi dibandingkan pemahaman terhadap kondisi psikologis keluarga.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan untuk disalahkan, melainkan dipahami sebagai bagian dari tantangan yang perlu diperbaiki bersama melalui edukasi yang berkelanjutan. (rad)

PT HPU Dukung Edukasi Kesehatan Mental Siswa di Tenggarong Seberang

TENGGARONG SEBERANG – Upaya meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya kesehatan mental terus dilakukan. Hal itu diwujudkan melalui Seminar dan Sosialisasi Kesehatan Mental yang digelar di SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang, Senin (15/6/2026).

Kegiatan yang mengangkat tema “Kenali Diri, Kelola Emosi, Raih Masa Depan yang Lebih Sehat” ini merupakan hasil kolaborasi antara Komunitas Emak Peduli Anak Kalimantan Timur bersama PT Harmoni Panca Utama (HPU) dan sejumlah pihak terkait.

Kepala SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang, Siti Koribah, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, edukasi kesehatan mental penting diberikan kepada siswa sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan di lingkungan pendidikan maupun kehidupan sehari-hari.

Pada kesempatan itu, Adar Darajat selaku External Relation PT HPU menyampaikan, perusahaan mendukung berbagai program yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk kesehatan mental generasi muda.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menambah pemahaman siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan mental sejak dini,” ujarnya.

Selain penyampaian materi, peserta juga diajak mengikuti sejumlah permainan interaktif yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai dampak perundungan (bullying). Melalui pendekatan tersebut, siswa diajak merasakan pentingnya sikap saling menghargai, empati, dan dukungan terhadap sesama.

Kegiatan ditutup dengan ajakan kepada para pelajar untuk menjadi agen perubahan demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan positif. Semangat itu diwujudkan melalui deklarasi bersama yang diucapkan para peserta.

“Aku siap, aku semangat, aku bisa karena aku berharga,” seru para siswa. (*)

« Previous Page — Next Page »