Komisi III DPRD Samarinda Usulkan Pintu Air Skala Kecil di Anak Sungai Mahakam

SAMARINDA – Selain mendorong pembangunan pintu air utama di kawasan Jembatan I, Komisi III DPRD Samarinda juga mengusulkan pembangunan pintu-pintu air berukuran lebih kecil di sejumlah anak sungai yang tersebar di wilayah kota.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Moh Yusrul Hana, menilai keberadaan pintu air skala kecil dapat membantu mengurangi genangan yang kerap terjadi ketika Sungai Mahakam mengalami pasang, meski tidak turun hujan.

“Kami berharap ke depan tidak hanya ada pintu air besar, tetapi juga pintu-pintu air kecil di anak-anak sungai yang ada di Samarinda,” ujarnya, Selasa (14/7/26).

Ia mencontohkan kawasan Pasar Pagi hingga Teras Samarinda yang memiliki anak sungai bermuara ke Sungai Mahakam dan sering terdampak limpasan air saat pasang.

Menurutnya, kondisi serupa juga terjadi di sejumlah titik lain yang kerap tergenang, seperti kawasan Jalan Panglima Batur hingga Citra Niaga.

“Ketika Mahakam pasang, air justru masuk kembali ke saluran sehingga memicu banjir. Dengan pintu air kecil, kondisi seperti itu diharapkan bisa dikurangi,” katanya.

Yusrul berharap usulan tersebut dapat menjadi bagian dari perencanaan pengendalian banjir terpadu yang disiapkan Pemerintah Kota Samarinda bersama pemerintah pusat. (yud/adv)

DPRD Apresiasi Target Pemkot Selesaikan Seluruh Utang Proyek pada 2026

SAMARINDA – Target Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk menuntaskan seluruh utang proyek tahun anggaran 2025 pada tahun ini mendapat dukungan dari Komisi III DPRD Kota Samarinda. Legislatif menilai penyelesaian kewajiban tersebut menjadi langkah strategis agar menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaksanaan program pembangunan pada APBD 2027.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Moh Yusrul Hana, mengatakan komitmen yang disampaikan Wali Kota Samarinda menjadi sinyal positif dalam upaya memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, penyelesaian seluruh kewajiban pada tahun ini akan memberikan ruang fiskal yang lebih baik bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menjalankan APBD Tahun Anggaran 2027.

“Kami sangat mengapresiasi komitmen Pak Wali Kota yang menyampaikan utang pemerintah kota tahun 2025 akan diselesaikan pada tahun 2026. Ini langkah yang baik agar tidak menjadi beban APBD tahun 2027,” ujar Yusrul, Senin (13/7/26).

Ia menjelaskan, pembayaran utang proyek yang tepat waktu juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan para penyedia jasa maupun kontraktor yang telah melaksanakan pekerjaan pemerintah daerah. Dengan demikian, roda pembangunan dapat terus berjalan tanpa terkendala persoalan administrasi maupun pembayaran pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, total kewajiban Pemerintah Kota Samarinda yang masih harus diselesaikan mencapai sekitar Rp400 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp200 miliar merupakan kewajiban pada sektor pekerjaan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur.

Menurutnya, besarnya nilai kewajiban tersebut memerlukan pengelolaan anggaran yang cermat agar penyelesaiannya tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah. Karena itu, DPRD akan terus mengawal realisasi pembayaran sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan pemerintah kota.

Ia juga menilai penyelesaian utang proyek pada tahun ini akan memberikan dampak positif terhadap kesinambungan pembangunan. Selain memberikan kepastian bagi para rekanan, langkah tersebut akan membuat penyusunan APBD tahun berikutnya lebih fokus pada program pembangunan baru tanpa harus dibayangi kewajiban dari tahun sebelumnya.

“Kalau bisa diselesaikan tahun ini, tentu APBD 2027 tidak lagi terbebani kewajiban tahun sebelumnya,” katanya.

Ia menambahkan, tantangan penyelesaian kewajiban tersebut tidak ringan mengingat APBD Tahun 2026 juga menghadapi tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat serta adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Meski demikian, ia berharap kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah kota dalam memenuhi seluruh kewajibannya.

Menurutnya, disiplin dalam menyelesaikan kewajiban keuangan merupakan salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik. DPRD berharap target pelunasan utang proyek dapat direalisasikan sesuai rencana sehingga tidak menimbulkan akumulasi beban pada tahun anggaran berikutnya.

Komisi III DPRD Samarinda akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, termasuk memastikan proses pembayaran utang proyek berjalan sesuai ketentuan dan tidak menghambat pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah kota. (yud/adv)

KONI Kaltim Desak Kepastian Kesiapan Tuan Rumah Porprov

SAMARINDA – Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Paser pada November mendatang. Kepastian mengenai kesiapan tuan rumah masih menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut mendorong KONI Kalimantan Timur meminta adanya langkah cepat untuk memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana.

Tim Pengawas dan Pengarah (Wasrah) Porprov VIII bersama Tim Keabsahan dan Dewan Hakim Porprov melakukan audiensi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur, Rasman Rading, beserta jajaran di Kantor Dispora Kaltim, Selasa (14/7/2026).

Pertemuan tersebut bertujuan meminta Dispora Kaltim segera melakukan koordinasi dan menindaklanjuti perkembangan persiapan Porprov kepada Pengurus Besar (PB) Porprov Paser.

Ketua Tim Wasrah Porprov VIII, Hendra Radinal Ary, mengatakan hingga kini pihaknya belum memperoleh informasi yang memadai mengenai kesiapan penyelenggaraan, mulai dari kesiapan venue, nomor pertandingan hingga kepastian jadwal pelaksanaan.

“Kami meminta Dispora Kaltim melakukan follow up kepada PB Porprov terkait kesiapan pelaksanaan, baik venue pertandingan, nomor yang dipertandingkan maupun kepastian tanggal pelaksanaan. Sampai saat ini kami belum memperoleh informasi tersebut,” ujar Hendra.

Menurutnya, ketidakjelasan informasi tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan pengurus cabang olahraga maupun atlet yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Porprov.

Terlebih, beredar informasi mengenai kemungkinan pengurangan jumlah cabang olahraga maupun nomor pertandingan yang akan dipertandingkan.

“Kalau informasi ini tidak segera diperjelas, tentu bisa memunculkan gejolak di kalangan pengprov maupun atlet. Karena itu kami berharap kesiapan Paser segera dipastikan,” katanya.

Senada dengan itu, Ketua Tim Keabsahan Porprov VIII, Dandri Dauri, menjelaskan pihaknya telah mempersiapkan sistem verifikasi status atlet melalui kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang didukung tim teknologi informasi (IT). Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan potensi persoalan administrasi atlet selama pelaksanaan Porprov. Namun demikian, menurut Dandri, kesiapan teknis penyelenggaraan tetap menjadi perhatian utama.

“Persiapan keabsahan atlet terus kami lakukan. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang adalah kepastian pelaksanaan Porprov itu sendiri. Karena itu kami datang ke Dispora untuk meminta adanya kepastian. Ibaratnya, kami membuat asap di sini agar api di Paser segera menyala,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dispora Kaltim Rasman Rading mengakui kekhawatiran yang disampaikan KONI Kaltim juga menjadi perhatian pemerintah provinsi.

Ia memastikan Dispora Kaltim akan segera menyampaikan surat kepada PB Porprov Paser guna meminta laporan perkembangan persiapan penyelenggaraan.

“Kami akan segera bersurat kepada PB Porprov agar perkembangan persiapan di Paser segera disampaikan. Dengan begitu, semua pihak memiliki kepastian dan tidak terjadi kesalahpahaman,” kata Rasman.

Rasman menegaskan, apabila terdapat kendala dalam kesiapan sarana pertandingan, komunikasi harus dilakukan sejak dini agar dapat segera dicarikan solusi.

“Kalau memang ada venue yang belum siap, tentu bisa dicarikan alternatif di daerah lain, misalnya Balikpapan. Yang penting koordinasi dilakukan lebih awal sehingga pelaksanaan Porprov tidak terganggu,” ujarnya.

Rasman juga memberikan apresiasi terhadap langkah Tim Keabsahan yang menggandeng Disdukcapil dan tim IT dalam proses verifikasi administrasi atlet. Menurutnya, sistem tersebut akan memperkuat transparansi sekaligus meminimalkan potensi sengketa status atlet selama pelaksanaan Porprov VIII Kalimantan Timur 2026. (*)

IODI Kaltim Borong 25 Medali di Bali Open

SAMARINDA – Pengurus Provinsi Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI) Kalimantan Timur mencatatkan hasil gemilang pada ajang Bali Open DanceSport National Competition X 2026 dengan memborong 25 medali dari penampilan lima atlet terbaiknya.

Kejuaraan yang berlangsung pada 11–12 Juli 2026 di Discovery Shopping Mall, Kuta, Bali, tersebut menjadi bagian dari agenda pembinaan sekaligus tolok ukur kesiapan atlet menghadapi Kejuaraan Nasional (Kejurnas), Babak Kualifikasi (BK) Pekan Olahraga Nasional (PON), hingga PON 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Lima atlet yang memperkuat kontingen Kalimantan Timur ialah Anastasya Jolie Vien, Jaceline Richie, Reyvan Michael Iroth, Nabila Gadistia, dan Najwa Kirey Sakura.

Dari keikutsertaan tersebut, Kaltim berhasil mengoleksi 15 medali emas, 7 medali perak, dan 3 medali perunggu, sehingga total meraih 25 medali. Selain itu, atlet Kaltim juga membawa pulang penghargaan individu. Reyvan Michael dinobatkan sebagai Juara Senior Teladan, sedangkan Jaceline Richie dan Najwa Kirey Sakura meraih predikat Juara Junior Terbaik.

Sekretaris Pengprov IODI Kalimantan Timur, Roni Andi Pangajoang, mengatakan keikutsertaan pada Bali Open merupakan bagian dari program pembinaan jangka panjang yang dirancang untuk mengukur perkembangan atlet sebelum menghadapi kompetisi nasional yang lebih bergengsi.

“Keikutsertaan tim Dansa Kaltim merupakan uji coba pembuka guna menyatukan langkah menuju Kejurnas, Babak Kualifikasi PON, dan PON 2028 di NTB dan NTT,” kata Roni.

Menurut Roni yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua IV KONI Kalimantan Timur, perkembangan olahraga dansa di daerah menunjukkan tren yang semakin positif. Hal itu terlihat dari meningkatnya minat masyarakat serta bertambahnya klub-klub dansa, khususnya di Samarinda dan Balikpapan.

Ia menyebut keberhasilan di Bali Open juga menjadi bukti keberhasilan proses regenerasi atlet. Dari lima atlet yang tampil, empat di antaranya merupakan wajah baru hasil pembinaan daerah.

“Empat atlet merupakan wajah baru. Hanya Jolie yang merupakan atlet senior. Dia andalan kami dan pernah meraih medali perunggu pada PON Aceh-Sumut,” ujarnya.

Bali Open DanceSport National Competition X diikuti sekitar 200 atlet dari berbagai daerah, antara lain Bali, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Sejumlah nomor bergengsi dipertandingkan, termasuk kategori Pre-Amateur Latin dan FFA Waltz.

Usai tampil di Bali, IODI Kalimantan Timur akan mengalihkan fokus menghadapi Kejuaraan Nasional Dansa ke-16 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 14–16 Agustus 2026. Pada ajang tersebut, IODI Kaltim berencana mengirimkan 33 orang yang terdiri atas atlet, pelatih, dan ofisial untuk mengikuti sekitar 40 nomor pertandingan.

Roni menilai Kejurnas akan menjadi indikator penting dalam mengukur kekuatan atlet dari seluruh Indonesia sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju PON 2028.

Sebelumnya, pada PON Aceh-Sumut, cabang olahraga dansa Kalimantan Timur berhasil menyumbangkan 1 medali emas, 2 medali perak, dan 2 medali perunggu. Capaian tersebut mengantarkan dansa masuk sebagai salah satu dari 12 cabang olahraga unggulan yang menjadi fokus pembinaan KONI Kalimantan Timur.

Roni pun menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan KONI Kaltim atas dukungan yang terus diberikan terhadap pembinaan olahraga dansa.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan. Dukungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan prestasi olahraga dansa Kalimantan Timur di tingkat nasional,” pungkasnya. (*)

Percepat Penurunan Stunting, Pemkab Kutai Barat Hadirkan Program GEMILANG

KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat meluncurkan Program GEMILANG (Gerakan Cegah Stunting Demi Generasi Cemerlang) sebagai langkah strategis mempercepat penurunan angka stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Peluncuran program tersebut berlangsung di Sendawar, Senin (13/7/2026).

Peluncuran Program GEMILANG diresmikan Wakil Bupati H. Nanang Adriani sebagai langkah strategis dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Kutai Barat. Ia berharap program tersebut mampu memperkuat semangat gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh mitra pembangunan dalam mewujudkan generasi Kutai Barat yang sehat, cerdas, berkualitas, dan bebas stunting.

Nanang Adriani menegaskan, program GEMILANG merupakan wujud nyata sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Yayasan doctorSHARE, Bayan Resources, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan penurunan stunting.

Ia menekankan stunting bukan sekadar persoalan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berdampak terhadap perkembangan kecerdasan, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, prevalensi stunting di daerah tersebut masih berada pada angka 27,6 persen. Hingga Desember 2025 tercatat sebanyak 804 balita terindikasi stunting dari 6.537 balita yang telah diukur. Kasus tersebut tersebar di 194 kampung pada 16 kecamatan, sehingga hingga saat ini belum ada satu pun kampung yang bebas dari stunting.

“Kondisi ini memerlukan perhatian dan tanggung jawab bersama. Penanganan stunting harus dilakukan melalui kolaborasi yang berkelanjutan. Kami mengapresiasi Yayasan doctorSHARE dan Bayan Resources yang telah menghadirkan Program GEMILANG sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Barat,” ujar Wabup.

Wakil Bupati juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan komitmen seluruh perangkat daerah dan tenaga kesehatan, memastikan setiap sasaran memperoleh pendampingan secara berkelanjutan, menjadikan Program GEMILANG sebagai model kolaborasi yang dapat diperluas ke seluruh kecamatan, serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan ibu hamil, balita, pola asuh, dan pemenuhan gizi keluarga.

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinas Kesehatan Kutai Barat, dr. Nyoman Mahardika, mengatakan, stunting masih menjadi salah satu program prioritas nasional karena berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting secara nasional masih berada pada angka 27,6 persen, sementara pemerintah menargetkan penurunannya hingga 14 persen.

Menurut dr. Nyoman, penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara instan. Upaya tersebut membutuhkan proses yang berkelanjutan melalui perubahan perilaku masyarakat, edukasi, serta dukungan berbagai pihak.

“Gerakan pencegahan stunting tidak bisa dilakukan hanya oleh sektor kesehatan. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dan kemitraan yang kuat. Pencegahan juga harus dimulai sejak sebelum kehamilan, bukan hanya ketika bayi telah lahir. Perubahan perilaku masyarakat menjadi tantangan terbesar sehingga edukasi harus terus dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, melalui Program GEMILANG akan dilaksanakan berbagai intervensi, antara lain edukasi kesehatan, pemberian makanan tambahan, peningkatan kualitas layanan Posyandu, serta penguatan pendampingan bagi ibu hamil dan balita.

Pada tahap awal, program difokuskan di Kecamatan Melak dan Muara Pahu dengan sasaran 10 Posyandu, yaitu Posyandu Dewi Sartika Kampung Sebelang, Posyandu Anggrek Hitam, Posyandu Harapan Ibu Kampung Teluk Tempudau, Posyandu Sarana Jaya Kampung Tanjung Pagar, Posyandu Tepian Ulaq, Posyandu Pinang Sendawar Kampung Muara Bunyut, Posyandu Mawar Mekar Kampung Empakuq, Posyandu Sehat Bersama Kelurahan Melak Ilir, Posyandu Cempaka, serta Posyandu Aisyiyah di Kelurahan Melak Ulu.

Sementara itu, perwakilan Yayasan doctorSHARE, Dedi Saputra, menjelaskan, program GEMILANG merupakan hasil kolaborasi antara doctorSHARE dan Bayan Resources melalui program Bayan Peduli sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Kutai Barat.

Program tersebut akan dilaksanakan selama dua tahun, mulai 2026 hingga Mei 2028. Kegiatannya meliputi pendampingan dan penguatan kapasitas Posyandu, pelaksanaan kelas ibu hamil, edukasi kesehatan keluarga, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader Posyandu, skrining ibu hamil melalui layanan mobile USG, dukungan pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan balita, monitoring berbasis masyarakat, hingga pelayanan Rumah Sakit Kapal yang sebelumnya juga telah dilaksanakan di Kutai Barat.

“Keberhasilan program ini hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, kader Posyandu, pemerintah kampung, sektor swasta, dan partisipasi aktif masyarakat. Kami berharap praktik-praktik baik yang dibangun melalui Program GEMILANG dapat terus dilanjutkan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah dan masyarakat,” kata Dedi. (Ars/Adv-DiskominfoKubar)

« Previous Page — Next Page »