Jospol Jadi Motor Percepatan Pembangunan Kaltim

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan, Program Jaring Sosial dan Politik (Jospol) akan menjadi motor penggerak pembangunan Kaltim dalam lima tahun mendatang. Program ini dirancang sebagai agenda prioritas bersama Gubernur Rudy Mas’ud yang akan memetakan arah pembangunan daerah menuju percepatan kesejahteraan masyarakat Kaltim pada periode 2025–2030.

Seno menilai Jospol bukan sekadar rancangan program, tetapi fondasi strategis yang disiapkan agar menciptakan lompatan pembangunan. Dengan cakupan lintas sektor, Jospol diharapkan mampu memberikan efek pembangunan berantai mulai dari pertumbuhan ekonomi, penguatan sektor layanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan sosial. “Jospol akan memberikan dampak luas karena mencakup banyak sektor sekaligus. Efeknya terhadap ekonomi, infrastruktur, dan kualitas hidup masyarakat akan sangat terasa,” ujarnya pada Sabtu (22/11/25).

Jospol ditempatkan sejajar dengan GratisPol sebagai dua program utama pemerintah provinsi. GratisPol, yang berorientasi pada pendidikan dan kesehatan, diarahkan sebagai pelayanan dasar masyarakat. Sementara itu, Jospol menguatkan arah pembangunan jangka panjang melalui pengembangan ekonomi, teknologi, infrastruktur, dan pelibatan publik.

Program Jospol mencakup sembilan bidang strategis. Di sektor ekonomi, program ini mengusung hilirisasi pertanian berbasis modernisasi guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas lokal. Selain itu, Jospol mendorong pengembangan teknologi dan inovasi di sektor perikanan, kelautan, industri, serta pelayanan publik. Dibidang sosial-keagamaan, Jospol juga menetapkan peningkatan insentif bagi guru sekolah umum, tenaga pengajar pesantren, dan penjaga rumah ibadah sebagai bagian dari dukungan kesejahteraan kelompok pengabdi masyarakat.

Di sisi lain, Jospol juga mengarah pada penguatan UMKM melalui ekonomi kreatif dan digital, pengembangan pariwisata desa berbasis budaya lokal, hingga pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan transportasi publik. Pemerintah juga menargetkan percepatan pembangunan jalan, jembatan, jaringan komunikasi, serta pelabuhan internasional. Revitalisasi Sungai Mahakam turut menjadi agenda besar untuk memperkuat fungsi transportasi, industri, dan pariwisata air di Kaltim.

Seno menekankan, pelaksanaan Jospol membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. Menurutnya, banyak kerusakan infrastruktur berada di luar kewenangan provinsi sehingga memerlukan kolaborasi pembiayaan. “Untuk jalan provinsi, tingkat kerusakan tinggal sekitar 15 persen. Tantangannya justru pada jalan nasional serta kabupaten dan kota. Ini harus ditangani bersama,” tegasnya.

Ia berharap, pemerintah kabupaten/kota menyelaraskan program daerah dengan Jospol agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. “Jika seluruh pemangku kebijakan bergerak dalam satu arah, hasil pembangunan akan jauh lebih optimal dan dampaknya bisa langsung dirasakan rakyat,” tutup Seno. (adv/diskominfokaltim/yud).

---