Pemprov Kaltim Salurkan BST untuk 7.300 Penerima Manfaat

SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan program Bantuan Sosial Terencana (BST) yang dilaksanakan pada tahun 2025 menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menghadirkan kesejahteraan merata di seluruh wilayah.

Tercatat, sebanyak 7.300 penerima manfaat di 10 kabupaten dan kota se-Kaltim telah menerima bantuan yang disalurkan melalui 112 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

“Tahun 2025 semua terealisasi. Ini wujud perhatian Pemprov Kaltim agar kesejahteraan dapat dirasakan masyarakat hingga ke pelosok,” ujar Rudy Mas’ud.

Dijelaskan Rudy, program BST difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rentan. Mulai dari makanan, sandang, hingga alat bantu bagi penyandang disabilitas, serta menjadi bagian dari pelayanan dasar yang sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.

Adapun 10 kabupaten/kota di Provinsi Kaltim yang menerima bantuan ini, antara lain  Samarinda sebanyak 29 LKS dengan 2.043 penerima manfaat.  Kutai Kartanegara dengan 16 LKS dan 976 penerima manfaat. Paser sebanyak 12 LKS dengan 959 penerima manfaat. Kutai Barat terdapat 5 LKS dengan 658 penerima manfaat. Berau sebanyak 10 LKS dengan 637 penerima manfaat. Balikpapan sebanyak 19 LKS dengan 621 penerima manfaat. Bontang sebanyak 7 LKS dengan 548 penerima manfaat. Kutai Timur sebanyak 8 LKS dengan 487 penerima manfaat. Penajam Paser Utara sebanyak 5 LKS dengan 299 penerima manfaat serta Mahakam Ulu sebanyak 1 LKS dengan 72 penerima manfaat.

Tak hanya panti pemerintah, BST juga menyasar panti sosial milik swasta dan lembaga masyarakat. Langkah ini memperluas jangkauan pelayanan sosial agar semua lapisan masyarakat merasakan manfaatnya secara adil.

Bantuan meliputi rehabilitasi sosial anak terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, hingga perlindungan korban bencana. Penyaluran dilakukan melalui enam Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) panti sosial milik Pemprov Kaltim, bekerja sama dengan 112 LKS di berbagai daerah.

Harapannya, pemerataan kesejahteraan bukan lagi sekadar wacana, tetapi kerja nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat dari Samarinda hingga Mahakam Ulu.

“Pemerataan ini bukan hanya angka, tapi bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk masyarakat Kaltim,” tutupnya. (*)

---