Tambang Ancam SMPN 13 Samarinda

SAMARINDA – vivaborneo.com, Akitifitas tambang batubara dan kegiatan cut and field untuk perumahan di belakang SMPN 13 Samarinda di Lempake tidak hanya menganggu proses belajar dan mengajar, tapi juga bisa mengancam keberadaan sekolah tersebut dimasa mendatang. Bagian bangunan sekolah yang sudah tidak bisa lagi difungsikan akibat ancama banjir dari kegiatan tambang batubara dan kegiatan cut and field adalah bangunan administrasi sekolah dan kepala sekolah dan ruang guru. Sedangkan dari 18 ruang kelas belajar, tujuh diantaranya bakal tenggelam bila tidak ditinggikan dalam waktu dekat.

Hal itu dikatakan Kepala SMPN 13 Samarinda, Suryanto ketika dikonfirmasi keberadaan sekolahnya setelah ada aktifitas penambangan batubara dan pembukaan kawasan perumahan di dekat sekolahnya. “Sekolah saya itu setiap hujan datang dihantam banjir lumpur,” ujarnya.

Dikatakan, keadaan sekolahnya itu sudah dilaporkan ke Bidang Sarana Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Untuk tahun ini ada digelontorkan dana sebesar Rp 500 juta untuk meninggikan lantai bangunan untuk ruang guru, administrasi, dan ruang kepala sekolah. “Pengerjaannya belum karena masih dalam proses lelang,” ujarnya.

Untuk tahun selanjutnya, Suryanto berharap ada tambahan dana untuk meninggikan tujuh ruang belajar sebab posisinya juga rendah.

“Dari 18 kelas yang kita punya, 7 kelas paling rendah posisinya. Kalau tidak ditinggikan bisa-bisa nanti kelas itu dipenuhi pasir setiap hujan datang,” paparnya.

Perusahaan tambang batubara yang aktif melakukan eksploitasi di Kelurahan Lempake tercatat antara lain PT Putra Nusantara Jaya, PT Mahakam Sarana Energi, dan CV Tri Mulia Abadi. Ketiga perusahaan tersebut sudah berkali-kali dikomplain warga Lempake sebagai penyebab banjir dan rusaknya jalan umum, tapi tidak sekalipun ada bimbingan teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi Samarinda dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup turun ke lapangan memeriksa aktifitas ketiga perusahaan tersebut.

Saat ini Kecamatan Samarinda Utara termasuk kecamatan yang paling rawan bencana banjir dan tanah longsor akibat adanya perubahan bentang alam, baik karena aktifitas tambang batubara maupun dibukanya kawasan untuk perumahan. Dari lima titik rawan banjir di Samarinda Utara tersebut, ada dua titik paling parah, yakni perempatan Jl KH Wahid Hasyim di Kelurahan Sempaja Selatan dan di jalan poros Lempake.

Banjir di perempatan Jl KH Wahid Hasyim menggenangi jalan KH Wahid Hasyim hingga 1000 meter ke Jl A Wahab Syahrani. Warga yang paling menderita adalah yang tinggal di Jl A Wahab Syahrani IV. Sedangkan banjir di jalan poros Lempake menggenangi pemukiman warga di empat rukun tetangga, masing-masing RT 9, 13, 14, dan 15. Setiap curah hujan tinggi sekitar 300 rumah  dimasuki air. Ketinggian air dari permukaan jalan yang sudah ditinggikan berkisar antara 30-50 cm.

“Setelah jalan di Lempake ditinggikan, masih tetap terendam air bila hujan lebat turun. Banjir selain menggenangi pemukiman penduduk juga menganggu proses belajar dan mengajar di SMPN 13 Lempake,” kata Camata Samarinda Utara Yanuar Rahmadani.

Menurut Yanuar, tiga titik rawan bajir lainnya juga berada di Sempaja Selatan yakni di jalan masuk ke Bengkuring sebanyak dua titik dan satu titik lagi ke Bengkuring Raya, yakni diseputar jalan Kastela. Sedangkan kawasan rawan longsor adalah di areal tambang Lana Harita, Sungai Siring.

“Kalau ada tanggul bekas galian tambang jebol, warga juga terkena dampak banjir lumpur,” kata Yanuar.

Kelurahan Lempake kini menjadi kawasan paling rawan bajir karena adanya aktifitas tambang dan pembukaan kawasan untuk perumahan yang meangkibatkan pendangkalan sungai-sungai yang hulunya di Tanah Merah dan melewati KRUS hingga ke depan Kantor Kelurahan Lempake.

Menurut Yanuar, dia sangat banyak menerima komplain dari masyarakat akibat adanya aktivitas penambangan batubara. Ada warga yang mendesak camat untuk menghentikan aktivitas tambang dan ada pula yang minta camat menghentikan keluar masuknya truk kontainer ke jalan lingkungan, serta minta pula camat menjadi mediator apabila ada sengketa antara warga dengan pengusaha tambang.

“Tapi semua permintaan warga itu tidak bisa dipenuhi camat sebab sekarang camat bukan lagi kepala wilayah,” ungkapnya.

Dikatakan pula, kewenangan camat sudah dipangkas sejak adanya UU No 32 Tahun 2004. Camat sekarang tak lebih dari staf dari SKPD  Pemerintah Kota Samarinda.  Dari itu kalau ada komplain dari masyarakat soal tambang dianjurkan menyampaikan ke Dinas Pertambangan. Kalau keberatan truk kontainer masuj jalan lingkungan silakan lapor ke Dinas Perhubungan.

“Tugas camat sekarang lebih pada tugas administratif saja,” kata Yanuar.

Lurah Lempake, Djoko ketika dikonfirmasi membenarkan kini wilayah pemukiman warganya paling rawan banjir. Ketinggian air setiap kali banjir di jalan poros hingga 75 cm, sedangkan di rumah-rumah penduduk bisa ampai 50 cm. Jalan lebih terendam karena posisinya lebih rendah dari lahan persawahan dan pemukiman penduduk.

“Setelah banjir besar bulan lalu, terpaksa pemerintah kota memperbaiki lagi jalan yang rusak. Sedangkan Pemprov Kaltim juga berpartisipasi melakukan pembersihan di anak-anak sungai,” kata Djoko.

Ia juga membenarkan, setiap kali banjir datang, surutnya memakan waktu satu hari lebih. Yang paling lambat surutnya adalah genangan air di jalanan. Sedangkan banjir yang juga menggenangi SMPN 13 Lempake juga sangat meganggu aktifitas belajar dan mengajar. Kalau banjir datang, siswa terpaksa pulang lewat kebun-kebun penduduk karena jalanan sudah terendam air setinggi 75 cm.

“Ada orangtua terpaksa menggendong anaknya pulang lewat kebun,” ujar Djoko. (vivaborneo/to)

---