APBD Kaltim 2012 Meningkat Rp 2,7 Triliun

SAMARINDA – vivaborneo.com, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Provinsi Kaltim bertambah secara keseluruhan sebesar Rp2,737 triliun, sehingga APBD tahun anggaran 2012 semula sebesar Rp10,60 triliun menjadi Rp13,34 triliun.

Rancangan Perubahan APBD 2012 itu disampaikan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dalam Rapat Paripurna XXIV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kaltim 2012 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kaltim, Selasa (7/8).

Dijelaskan Awang, untuk penerimaan daerah pada anggaran pendapatan daerah 2012 diperkirakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding dengan target yang telah ditetapkan pada APBD murni.

Mengacu pada hasil evaluasi dan perhitungan pada perubahan APBD 2012 pendapatan daerah yang direncanakan semula sebesar Rp9,10 triliun mengalami penambahan sebesar Rp1,40 triliun, sehingga pada perubahan APBD menjadi Rp10,50 triliun atau meningkat 15,38 persen.

Beberapa komponen pendapatan daerah yang mengalami perubahan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula direncanakan sebesar Rp4,29 triliun diperkirakan bertambah sebesar Rp393,85 miliar atau 9,17 persen, sehingga perubahan menjadi sebesar Rp4,68 triliun.

Terdiri dari Pajak daerah dari penerimaan PKB, BBNKB dan PBBKB direncanakan bertambah sebesar Rp300 miliar atau meningkat 8,43 persen dari alokasi APBD murni sebesar Rp3,55 triliun, sehingga pada perubahan menjadi Rp3,85 triliun.

Pada bagain Retribusi Daerah  terjadi peningkatan sebesar Rp4,08 miliar atau meningkat 40,47 persen dari rencana semula sebesar Rp10,08 miliar sehingga pada perubahan menjadi Rp14,16 miliar.

Bagian Hasil Perusahaan Milik Daerah (Perusda) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari anggaran semula sebesar Rp222,69 miliar berkurang Rp14,35 miliar sehingga menjadi Rp208,33 miliar atau berkurang sekitar 6,45 persen.

Selanjutnya bagian lain-lain PAD yang sah diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar Rp104,13 miliar atau meningkat 20,64 persen dari rencana anggaran murni Rp504,52 miliar sehingga pada perubahan menjadi Rp608,65 miliar.

Sedangkan pada bagian dana Perimbangan yang direncanakan Rp4,39 triliun diperkirakan bertambah Rp1 triliun atau bertambah sebesar 22,86 persen, sehingga pada perubahan direncanakan menjadi Rp5,39 triliun.

Terdiri dari bagi hasil pajak PBB dan PPh orang pribadi dalam negeri ditarget terjadi kenaikan sebesar Rp75 miliar atau 12,5 persen dari target murni sebesar Rp600 miliar sehingga perubahan menjadi Rp675 miliar.

Untuk bagi hasil bukan pajak terdiri dari PSDH, IIUPH, landrent, iuran eksploitasi/royalty, minyak bumi dan gas alam pada perubahan secara keseluruhan ditarget Rp4,61 triliun naik sebesar Rp929,19 miliar atau 25,20 persen dari target murni Rp3,68 triliun.

“Secara umum peningatan penerimaan masih didominasi sektor minyak bumi dan gas alam serta royalty. Sedangkan pada dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID) pada tidak mengalami perubahan ata tetap dari target semula,” ujarnya.

Sementara itu pada bagian lain-lain pendapatan daerah yang sah semula Rp414,01 miliar bertambah sebesar Rp1,95 miliar, seingga menjadi Rp415,96 miliar. Perubahan diperoleh dari penambahan sumbangan pihgak ketiga sebesar Rp2,35 miliar dan pengurangan penerimaan eks PNBP sebesar Rp400 juta.

Selain itu, sesuai dengan perhitungan tahun anggran 2011 sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa) sebesar Rp2,83 triliun. Dibanding rencana semula anggaran murni 2012 sebesar Rp1,5 triliun beratti terdapat selisih lebih Rp1,33 triliun yang dapat digunakan dalam perubahan 2012.

Alokasi dana tambahan pada belanja daerah didistribusikan ke masing-masing komponen belanja terdiri dari belanja tidak langsung direncanakan tambahan Rp1,58 triiun atau 31,32 persen dari anggaran semula Rp5,04 triliun sehingga menjadi Rp6,63 triliun.

“Tambahan alokasi direncanakan pada belanja pegawai untuk penyesuaian belanja gaji dan alokasi gaji untuk pegawai baru serta biaya pemungutan pajak daerah. Kemudian hibah dan belanja bantua sosial dialokasikan untuk sarana ibadah, yayasan dan organisasi kemasyarakatan yang mendukung kinerja pemerintah,” jelas Awang.

Disamping itu belanja tidak langsung direncanakan untuk bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota sebagai dampak penambahan penerimaan pajak daerah dan tambahan kekurangan bagi hasil pajak daerah 2011 serta bantuan keuangan kepada kabupaten/kota untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan prioritas pembangunan se-Kaltim.

Dijelaskan Awang, dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2012 untuk belanja langsung direncanakan bertambah sebesar Rp1,05 triliun atau 19,30 persen dari anggaran semula Rp5,45 triliun, sehinggga jumlah belanja langsung sebesar Rp6,50 triliun.

“Tambahan pada belanja langsung diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Misalnya, pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi serta kesehatan untuk memenuhi kebutuhan RSUD provinsi,” jelas Awang Faroek.

Selanjutnya untuk peningkatan infrastruktur diantaranya program pengadaan lahan jalan, pembangunan jalan dan jembatan, penanganan longsoran, pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.

Termasuk untuk peningkatan beberapa bandara di Kaltim juga peningkatan kepemudaan dan olahraga serta peningkatan kapasitas kepegawaian maupun pengelolaan komunikasi dan informasi daerah. Peningkatan fasilitas perpustakaan dan peningkatan pertanian dalam arti luas.

Tambahan belanja langsung SKPD yang menggunakan pola kontrak tahun jamak untuk kegiatan pembangunan Bandara Samarinda Baru, Pembangunan RSUD Tarakan, pembangunan jalan Samarinda-Simpang Sanga-Sanga (Terminal Peti Kemas/TPK Palaran) 18 Km serta pembangunan jalan Gusiq-simpang Blusuh 60 Km.

Juga dialokasikan untuk belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terdiri dari tiga rumah sakit Pemprov Kaltim. Dialokasikan pula untuk sisa DAK 2011 sebesar Rp2,91 miliar terdiri dari bidang infrastruktur jalan, bidang kesehatan pelayanan rujukan dan bidang kehutanan.

Sementara itu pembiayaan pengeluaran dialokasikan sebesar Rp104 miliar terdiri dari penyertaan modal BPD Kaltim Rp50 miliar, penyertaan modal perusahaan daerah Jamkrida Rp25 miliar serta pembiayaan pengeluaran BLUD sebesar Rp29 miliar. (vb/mas)

---