Porsi Pembagian PI 10 Persen Blok Mahakam Akan Dikaji Ulang

Samarinda, vivaborneo.com,  Tuntutan Parcipating Interest (PI)  sebesar 10 persen atas pengelolaan Blok Migas Mahakam akan ditinjau ulang. Tuntutan pendemo yang menamakan Aliansi Masyarakat Kutai Kartanegara Bersatu agar PI 10 persen dibagi 50 persen untuk Kabupaten Kutai Kartanegra dan 50 persennya lagi untuk Pemprov Kaltim.

 “Pembagian 10 persen atas Blok Mahakam ini akan ditinjau ulang. Kita akan bicarakan bersama dengan melibatkan elemen yang ada,” ujar Hadi Mulyadi usai  menemui ribuan pendemo dari Koalisi Rakyat Kutai Kartanegara Bersatu (KRKKB) di depan Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, Kamis (27/12/2018).

Untuk meninjau ulang atas pembagian PI Blok Mahakam 10 persen itu, lanjut Hadi, maka Pemprov Kaltim bersama Pemkab Kukar akan terlebih dulu menghadap kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kooordinator KRKKB, Thauhid Aprilian, menyatakan  tuntutan PI 10 persen atas Blok Mahakam ini bermula saat janji Gubernur Kaltim terpilih, Isran Noor yang disebutnya pernah berjanji saat kampanye akan membagi rata PI Blok Mahakam 50:50 dari 10 persen yang diberikan pemerintah pusat.

“Kami menuntut janji bapak gubernur yang akan membagi PI 50:50. Ingat! janji adalah utang. Jika janji tidak ditepati, itu dosa besar,” teriak salah seorang pendemo sambil berdiri di atas mobil terbuka yang dilengkapi dengan pengeras suara.

Saat kepemimpinan gubernur sebelumnya,  Gubernur Awang Faroek Ishak, disepakati PI 10 persen atas Blok Mahakam itu telah dibagi sebesar 65,5 persen untuk Pemprov Kaltim, yang akan dibagi lagi untuk sembilan kabupaten/kota lainnya di Kaltim, sementara sisanya yang sebesar 33,5 persen khusus untuk Kabupaten Kutai Kartanegara.

Thauhid Aprilian menyatakan bahwa wajar Pemkab Kukar menuntut pembagian PI lebih besar ketimbang yang telah diputusakan gubenur sebelumnya.

“Karena selain Kukar sebagai daerah penghasil, di kabupaten ini juga masih banyak desa tertinggal sehingga diperlukan biaya besar untuk pembangunan dan pemenuhan infrastruktur,” ujarnye.(vb/yul)

---