Pansus DPRD Samarinda Panggil Sejumlah OPD

SAMARINDA– Panitia khsusu (Pansus) DPRD Samarinda menggali informasi dan mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota 2022 masih dilakukan pihak legislatif.

Kali ini Pansus LKPJ DPRD Samarinda menggundang sejumlah organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan PUPR. Pihaknya menggelar rapat di Gedung DPRD Samarinda Jalan Basuki Rahmat, Kamis (13/04/2023).

Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Fuad Fakhruddin menjelaskan, bahwa ada beberapa hal yang tersorot terkait dengan permasalahan yang terjadi di Samarinda seperti banyaknya parkir liar di badan jalan, mobil kapasitas besar yang bisa sampai masuk ke kota, hingga masalah lainnya yang berhubungan dengan Dishub.

“Masih banyak tersorot adalah permasalahan parkir liar di badan jalan, mobil besar masuk kota, ataupun permasalahan penutupan jalan di Ring Road, Kota Samarinda,” ujarnya.

Dijelaskan Fuad, bahwa masalah yang ada di jalan Ring Road ini adalah kurangnya pengawasan dari dinas terkait, sehingga untuk meminimalisir kejadian yang seperti ini, pihaknya meminta Dishub Samarinda dapat memaksimalkan dan meningkatkan pengawasannya terkait aturan untuk tidak diperbolehkannya mobil besar masuk menggunakan jalan umum tengah kota.

“Sebenarnya dari dishub hanya kurang pengawasan untuk mobil-mobil besar yang masu ke kota, sehingga kita imbau untuk memaksimalkan pengawasan itu,” ujarnya.

Selain itu, Politikus Gerindra itu juga meminta kepada Disdik Samarinda untuk membenahi sekolah yang tergenang air jika saat banjir, kemudian adanya sekolah gabungan karena fasilitas yang belum memadai.

“Ini juga menjadi teguran keras untuk dinas pendidikan untuk mengevaluasi kebutuhan tersebut. Untuk saat ini masalah pendidikan pada sekolah yang tergenang air banjir dan sekolah yang masih melaksanakan kelas-kelas gabungan dari sekolah lain,” tukasnya.

Sdapun dari aspek pendidikan permasalahan sertifikasi dari PNS yang hampir pensiun belum tersertefikasi. “Dinas pendidikan juga harus bisa mensertifikasi secepatnya kepada PNS yang akan pensiun,” tambahnya.

Kemudian, untuk sektor kesehatan, Ketua Komisi II DPRD Samarinda itu mengapresiasi komitmen Dinas Kesehatan untuk membangun rumah sakit pertamina dan swasta yang diharapkan dapat membantu pelayanan dan penanganan medis di Samarinda. (adv).

---