Dewan Pimpinan Korpri Kaltim Terima Penghargaan Nasional

JAKARTA – Dewan Pimpinan KORPRI Provinsi pada acara ini mendapat  penghargaan kepengurusan terbaik tingkat provinsi pada acara KORPRI Award yang digelar Dewan Pimpinan KORPRI Nasional (DPKN) sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI ke 52, di Jakarta International Velodrome, Rabu (29/11/2023).

Acara tersebut dihadiri Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB), Abdullah Azwar Anas yang mewakili Presiden RI  serta  Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga.

Ketua DPKN, Prof. Zudan Fakhrullah menyampaikan, rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun KORPRI ke 52, dengan tema “KORPRIKAN INDONESIA”, cukup banyak.  Rangkaian kegiatan tersebut dimulai tanggal 17 Oktober hingga Desember 2023. Salah satu acara puncaknya adalah KORPRI Award.

Sementara Ketua Dewan Pimpinan KORPRI Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, yang diwakili Wakil Ketua I, Jauhar Efendi kepada media ini menyampaikan, KORPRI Award terbagi dalam 4 katagori.

Katagori pertama adalah Life Time Achievement. Ada 7 individu yang diberikan penghargaan. Salah satunya adalah Ibu Bintang Puspayoga, Menteri PPPA.

Katagori Kedua, Kepengurusan KORPRI terbaik. Untuk tingkat Kementerian/Lembaga, penghargaan diberikan kepada Pengurus KORPRI Badan Informasi Geospasial (BIG). Untuk Kepengurusan Terbaik KORPRI Tingkat Provinsi, diberikan kepada Dewan Pimpinan KORPRI Provinsi Kaltim. Tingkat Kabupaten, diberikan kepada    DP KORPRI Kab. Musi Banyu Asin, dan untuk Kelompok Kota diberikan kepada Pengurus DP KORPRI Kota Yogjakarta.

Katagori penghargaan ketiga adalah katagori kemitraan. Sedangkan katagori keempat adalah katagori inspiring.

Jauhar didampingi Kabid Pembinaan ASN BKD Prov. Kaltim, menambahkan, kegiatan KORPRI Award, selain dihadiri secara luring, juga diikuti oleh seluruh Pengurus dan Anggota KORPRI di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, yang bertugas di Kedutaan Besar melalui kanal YouTube DPKN.

Sementara itu, Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas, dalam paparannya menyampaikan ada empat dilema reformasi birokrasi. Pertama, masih adanya pola pikir zona nyaman. Takut adanya perubahan. Kedua, masih adanya KKN. Kecurangan jual beli jabatan.  Ketiga, politisasi ASN. Keempat, sistem anggaran yang “lemah”, sehingga kesejahteraan ASN menjadi tak terperhatikan.

Kendatipun demikian, Azwar Anas menegaskan, KORPRI adalah organisasi yang kuat, netral, demokratis, yang membangun jiwa korps (korsa) Pegawai Republik Indonesia dan menyejahterakan anggota serta keluarganya. (Mj)

---