Bupati Kukar Minta OPD Efektif, Efisien Memanfaatan Aset dan Anggaran

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr Aulia Rahman Basri meminta seluruh perangkat daerah membangun pola kerja yang lebih kolaboratif, efektif dan efisien dalam pemanfaatan aset dan anggaran daerah.

“Tetap fokus pada pencapaian kinerja pemerintah seperti penurunan tingkat kemiskinan, pengendalian inflasi dan peningkatan iklim investasi yang kondusif,” kata Aulia ketika memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Semester I Pemkab Kukar 2025 di Aula Bappeda Lantai 1 Kompleks Perkantoran Bupati Kukar Tenggarong, Selasa (22/7/2025).

Kegiatan tersebut diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) – Camat se Kukar, hadir Asisten I Setdakab Kukar Akhmad Taufik Hidayat, Asisten II Ahyani Fadianur Diani, serta Sekda Kukar Sunggono mendampingi Bupati memimpin Rakordal itu.

Acara ini merupakan forum penting untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah selama semester pertama tahun ini. Rapat ini bertujuan untuk meninjau capaian pembangunan, serapan anggaran, dan kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk pelaksanaan pembangunan selanjutnya.

Aulia menyampaikan beberapa permasalahan pokok pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, antara lain target pendapatan 2025 berdasarkan hasil prognosis diperkirakan tidak tercapai, sehingga belanja melebihi asumsi pendapatan 2025. Kemudian beban penganggaran yang belum dialokasikan pada APBD 2025 perlu diakomodasi mengingat menjadi bagian belanja wajib mengikat (gaji dan utang). Juga terdapat beberapa Perangkat Daerah yang melaporkan kendala pada pelaksanaan program/kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian kebijakan perencanaan dan penganggaran.

Adapun langkah strategis yang dilakukan kata Aulia dengan melakukan Penyesuaian Belanja Terhadap Perubahan Asumsi Pendapatan, untuk menghindari terjadinya defisit anggaran, yang berdampak pada utang pemerintah. Memastikan belanja yang mendapat pengurangan merupakan belanja yang tidak mengurangi pada kualitas pelayanan secara langsung pada masyarakat. Melakukan penghematan pada biaya-biaya operasional seperti listrik dan air serta biaya-biaya penunjang kegiatan lainnya, untuk menghindari pemborosan anggaran.

Aulia memberikan arahan untuk Kepala OPD dan Camat agar segera menyusun dan mendesain Prioritas Pembangunan sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah (keberlanjutan Kukar Idaman ke Kukar Idaman Terbaik). Memperhatikan Standar Pelayanan Minimal – Penyelenggaraan Urusan secara terintegrasi yang telah disesuaikan dengan rencana rasionalisasi pada Perubahan APBD 2025.

Menyusun laporan pengendalian dan evaluasi dengan lebih detail berdasarkan atas tagging kebijakan dan sumber pengusulan (seperti: Program Dedikasi, SPM, Kemiskinan, Inflasi, Hibah, Bansos dan Pokir). Kepala Perangkat Daerah agar menyiapkan personil yang kompeten dengan membentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi Kinerja yang kuat, dalam rangka menjaga komitmen kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025.

Setda-Inspektorat-Bappeda-BPKAD-Bapenda-BKPSDM, sebagai perangkat daerah penggerak tata kelola pemerintahan yang lebih baik harus memiliki pola kerja yang sinergi dan terintegrasi, dalam sistem kelembagaan yang kuat untuk menjaga dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah yang lebih baik.

“Sekretariat Daerah mempersiapkan sistem reward dan punishment yang diintegrasikan dengan kebijakan pemberian TPP berdasarkan atas pencapaian kinerja pelaksanaan target pembangunan,” demikian ujarnya. (kk04/adv diskominfo kukar)

---