Inflasi Kalimantan Timur Februari 2026 Tetap Terjaga

SAMARINDA – Inflasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada periode Februari tahun 2026 tetap terjaga di tengah peningkatan permintaan masyarakat selama Ramadan menjelang Idulfitri 2026. Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kaltim pada Februari 2026 mencatat inflasi sebesar 0,60% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,04% (mtm), dan inflasi tahunan berada pada level 4,64% (yoy) serta 0,64% (ytd). Secara tahunan, inflasi Kaltim tercatat lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 4,76% (yoy). Inflasi tahunan Kaltim dipengaruhi low base effect, sehubungan dengan implementasi kebijakan diskon tarif listrik pada Januari–Februari 2025.

Kepala Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim Jajang Hermawan melalui release kepada media ini menyampaikan, inflasi Kaltim pada Februari 2026 utamanya disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring meningkatnya permintaan komoditas pangan strategis menjelang dan selama Ramadan serta momen Imlek 2026.

”Kelompok ini mencatat inflasi 0,97% (mtm) dengan andil 0,29% (mtm),” kata Hermawan, Senin (2/3/2026)

Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya turut memberikan andil besar, didorong oleh tren kenaikan emas perhiasan yang masih berlanjut. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi 2,66% (mtm) dengan andil 0,20% (mtm), yang didorong oleh kenaikan rata-rata harga emas menjadi sekitar Rp3.085.000 per gram pada Februari 2026.

Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga pada kelompok transportasi, seiring penurunan harga BBM non-subsidi pada awal Februari 2026 sekitar 3–4%, sehingga membantu menjaga stabilitas harga di tengah peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Langkah pengendalian inflasi terus diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Kaltim dengan implementasi strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif). Pada aspek Keterjangkauan harga, periode Januari hingga Februari 2026, TPID melaksanakan kurang lebih 75 kegiatan gerakan pangan murah, operasi pasar, dan kegiatan serupa lainnya di beberapa kabupaten/kota.

Pada aspek Komunikasi efektif, TPID terus berkoordinasi untuk melakukan langkah konkret pengendalian inflasi, diantaranya pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID di beberapa daerah menjelang Ramadan dan Idul Fitri, koordinasi mingguan yang membahas perkembangan harga, progres program di OPD teknis, dan evaluasi kebijakan. Selain itu, sebagai penguatan kapasitas kelembagaan, telah dilaksanakan capacity building TPID se-Provinsi Kaltim pada 14–15 Januari 2026 dan 5-6 Februari 2026 yang bertujuan untuk mempertahankan kinerja pengendalian inflasi daerah melalui pembekalan, refreshment dan penyusunan laporan TPID. (*)

Pemkab Kutim Tegaskan Rp9 Miliar untuk Pengadaan 40 Ambulans

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memberikan penjelasan rinci mengenai anggaran pengadaan ambulans Tahun Anggaran 2024 senilai Rp9 miliar yang belakangan menjadi perbincangan di ruang publik. Informasi yang menyebutkan dana tersebut digunakan untuk membeli satu unit ambulans dipastikan tidak benar.

Klarifikasi itu disampaikan pemerintah daerah setelah beredar potongan informasi yang tidak utuh di masyarakat maupun media sosial. Dalam penjelasan resmi, Pemkab Kutim menegaskan bahwa anggaran Rp9 miliar tersebut dialokasikan untuk pengadaan 40 unit ambulans operasional.

Jika dihitung secara rata-rata, setiap unit ambulans memiliki nilai sekitar Rp225 juta. Angka tersebut menyesuaikan spesifikasi kendaraan ambulans yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar. Sehingga dapat difungsikan untuk kebutuhan operasional pelayanan sosial dan penanganan pasien.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Kabag Umum Setkab Kutim), Uud Sudiharjo, mengatakan bahwa kesimpangsiuran informasi bermula dari penyampaian data yang tidak lengkap. Hal itu kemudian menimbulkan tafsir yang keliru di tengah masyarakat.

“Anggaran Rp9 miliar tersebut diperuntukkan bagi 40 unit ambulans operasional, bukan satu unit seperti yang beredar. Seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Menurut Uud, pengadaan ambulans tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat. Di wilayah yang memiliki bentang geografis luas seperti Kutim, keberadaan kendaraan ambulans menjadi sarana penting dalam mempercepat mobilitas pasien menuju fasilitas layanan kesehatan.

Program pengadaan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat dukungan kegiatan sosial dan kemanusiaan yang selama ini banyak dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, maupun komunitas warga. Karena itu, ambulans yang diadakan tidak hanya ditempatkan pada fasilitas kesehatan formal, tetapi juga disalurkan kepada berbagai elemen masyarakat.

Sebanyak 40 unit ambulans tersebut didistribusikan kepada sembilan masjid, sembilan kerukunan, tiga yayasan, lima desa, enam rukun tetangga (RT), Palang Merah Indonesia (PMI), serta sejumlah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan lainnya. Skema penyaluran ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan darurat dan membantu masyarakat yang memerlukan akses transportasi kesehatan secara cepat dan responsif.

Teguh, pengurus Masjid Al Hidayah di Jalan APT Pranoto, Sangatta, mengaku bantuan ambulans tersebut memberikan manfaat nyata bagi kegiatan sosial di lingkungannya.

“Kami sangat bersyukur menerima ambulans ini. Bantuan ini sangat membantu kegiatan sosial dan pelayanan kesehatan warga sekitar. Dengan adanya ambulans, kami bisa lebih cepat menolong masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Siswanto, pengurus Masjid Baabul Jannah di kawasan Teluk Rawa, Kabo Jaya. Ia menilai keberadaan ambulans sangat penting untuk membantu warga yang membutuhkan penanganan medis darurat.

“Ambulans ini menjadi sarana penting bagi kami untuk menolong warga yang sakit atau mengalami keadaan darurat. Bantuan dari pemerintah ini sangat bermanfaat dan nyata dirasakan masyarakat,” katanya.

Di bagian lain, Uud Sudiarjo menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Setiap program yang dibiayai melalui APBD, kata dia, dapat diawasi sesuai mekanisme yang berlaku.

Pemkab Kutim juga membuka ruang pengawasan bagi DPRD maupun lembaga pengawas lainnya sesuai kewenangan masing-masing. Dengan demikian, proses pengadaan hingga distribusi bantuan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Melalui klarifikasi ini, pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Dalam arus informasi yang bergerak cepat, rujukan kepada sumber resmi pemerintah dinilai penting agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh, jernih, dan dapat dipertanggungjawabkan. (fj)

Riding & Bukber Fazio di Samarinda, Yamaha Kaltim Rangkul Generasi Muda Lewat Kelas Kreatif

SAMARINDA – Main Dealer Yamaha Kaltimtara (PT. Surya Timur Sakti Jatim) menggelar kegiatan buka puasa bersama (bukber) dan riding bareng pengguna Yamaha Fazzio di Ya Kun Kaya Toast Samarinda, Area 77 Sport Hub, Jalan Pipit, Bandara, Sungai Pinang, Sabtu (28/2/26).

Kegiatan ini diikuti 18 konsumen Fazzio serta 13 peserta dari pengguna roda 2 Merk Lain.

Asisten Manajer Promosi/Area PT Surya Timur Sakti Jatim (STSJ) Main Dealer Yamaha Kaltim, Efendy Ariadi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin untuk mempererat silaturahmi antar konsumen Yamaha, khususnya pengguna Fazzio.

“Event ini rutin kami laksanakan agar mempererat silaturahmi konsumen Yamaha Fazzio. Kami ingin membangun kedekatan yang lebih kuat dengan para pengguna,” ujar Efendy.

Kegiatan diawali dengan rolling city dari Yamaha Sentral Samarinda jalan Agus Salim menuju lokasi acara. Peserta kemudian mengikuti kelas kreatif yang terbagi pada dua pilihan, yakni pelatihan pembuatan Chunky Bag dan Flower Bucket, sebelum ditutup dengan buka puasa bersama.

Area Marketing Development (AMD) STSJ Kalimantan, Ilham Sintang, menjelaskan konsep kegiatan dirancang menyasar generasi muda, terutama segmen milenial dan Gen Z yang menjadi target pasar Fazzio.

“Segmen Fazzio ini kan youngster. Jadi kami ingin lebih dekat dengan anak-anak muda, terutama yang aktif dan kreatif. Mereka sekarang mencari kegiatan yang bisa menambah value diri. Harapannya kegiatan ini sama-sama memberikan manfaat,” katanya.

Menurutnya, Yamaha juga mulai mengundang pengguna merek lain agar bergabung pada kegiatan tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jaringan serta memperkenalkan Fazzio kepada calon konsumen baru.

“Kalau sebelumnya fokus ke pengguna Fazzio, sekarang kami kombinasikan dengan pengguna non-Fazzio. Harapannya mereka bisa membangun circle baru dan ke depan tertarik menggunakan Fazzio. Kami juga akan mengolah database untuk menawarkan program khusus agar semakin memikat konsumen,” jelasnya.

Dirinua menambahkan, kegiatan serupa direncanakan digelar secara berkala, dengan target maksimal 12 kali dalam setahun, menyesuaikan minat peserta dan lokasi pelaksanaan.

Salah satu peserta dari pengguna non-Fazzio, Salsabila Cahya Isnani, mengaku tertarik mengikuti kelas Flower Bucket karena sesuai dengan minatnya.

“Saya ikut kelas Flower Bucket, merangkai bunga segar. Saya lebih suka bunga karena bisa jadi pajangan,” ujarnya.

Mahasiswi tersebut berharap kegiatan serupa kembali digelar dengan variasi kelas yang lebih beragam.

“Semoga ke depan bisa diadakan lagi dan mungkin ditambah kelas baru selain Chunky Bag dan Flower Bucket,” tambahnya.

Ia juga mengaku tertarik beralih ke Yamaha Fazzio jika memiliki kesempatan.

Sementara itu, Yulianti, pengguna Fazzio yang telah menggunakan motor tersebut selama setahun, mengaku sudah tiga kali mengikuti kegiatan serupa. Ia menilai acara tersebut menarik dan bermanfaat.

“Ini yang ketiga kali saya ikut. Sebelumnya di Big Mall. Acaranya asik, semoga ada terus setiap bulan dan makin ramai,” katanya.

Yulianti menambahkan, selama menggunakan Fazzio tidak mengalami kendala berarti.

“Sudah setahun pakai, tidak ada kendala. Servis rutinnya juga bagus. Tadi saya ikut pelatihan Chunky Bag, tasnya bisa langsung dipakai, dan juga menambah pengalaman baru,” tutupnya. (*)

Diskominfo Kaltim Tegaskan Internet Desa Gratis

SAMARINDA – Program internet desa gratis yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipastikan bebas dari pungutan biaya bagi pemerintah desa. Kepastian itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menyusul laporan adanya oknum yang menagih pembayaran kepada sejumlah kepala desa.

Faisal menegaskan, seluruh pembiayaan program internet desa gratis sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Karena itu, ia meminta para kepala desa tidak menanggapi tagihan apa pun yang mengatasnamakan penyedia layanan internet.

“Program ini tidak memungut biaya dari desa. Kalau ada yang menagih, jangan ditanggapi dan segera laporkan kepada kami,” ujarnya saat konferensi pers di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Senin (2/3/2026).

Ia mengungkapkan, pada Januari hingga Februari 2026 terdapat dua hingga tiga desa yang melaporkan menerima tagihan dari pihak yang mengaku sebagai provider internet Pemprov. Menurutnya, jika benar terdapat penagihan dari penyedia resmi, hal itu kemungkinan hanya kesalahan administratif. Namun, ia tetap menekankan agar desa tidak melakukan pembayaran dalam bentuk apa pun.

“Kalaupun ada provider yang benar-benar menagih, bisa jadi itu kekeliruan administrasi. Tetapi tetap jangan ditanggapi, karena seluruh biaya ditanggung pemerintah provinsi,” tegasnya.

Hingga akhir 2025, program internet desa gratis telah menjangkau 802 desa di Kalimantan Timur. Pada 2026, pemerintah provinsi menargetkan penambahan 39 desa, sehingga total desa penerima manfaat menjadi 841 desa.

Saat ini, 39 desa tersebut masih dalam proses pengadaan melalui sistem e-katalog dan ditargetkan rampung pada Maret 2026.

“Maret ini kita kejar agar 39 desa bisa terpasang, sehingga total 841 desa semuanya sudah teraliri internet desa gratis,” kata Faisal.

Berdasarkan data Diskominfo Kaltim, capaian pemasangan internet desa menunjukkan progres signifikan di sejumlah kabupaten masing-masing Mahakam Ulu 50 desa (tuntas), Penajam Paser Utara 30 desa (tuntas), Berau sebanyak 99 dari 100 desa, Kutai Timur sebanyak 136 dari 139 desa. Sementara Kabupaten Paser sebanyak 131 dari 139 desa, Kutai Barat sebanyak 167 dari 190 desa serta Kutai Kartanegara sebanyak 188 dari 193 desa

Distribusi ini menandakan sebagian besar wilayah telah menikmati akses internet desa gratis, meskipun beberapa kabupaten masih menyisakan desa yang sedang dalam tahap penyelesaian.

Pemerintah provinsi memastikan program ini merupakan bagian dari upaya pemerataan akses digital hingga ke wilayah pedesaan, sekaligus memperkuat pelayanan publik berbasis teknologi.

Faisal kembali mengingatkan agar pemerintah desa waspada terhadap potensi penipuan yang mencatut nama program resmi pemerintah.

“Jika ada indikasi penagihan, segera laporkan agar bisa kami tindaklanjuti,” pungkasnya. (intan)

Setelah Polemik, Pemprov Kaltim Kembalikan Mobil Dinas Gubernur Rp8,5 M

SAMARINDA – Polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur yang sempat memantik perbincangan luas di ruang publik akhirnya menemui titik terang. Setelah kritik bergulir dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat hingga tokoh daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan kendaraan tersebut dikembalikan ke penyedia dan dana pembeliannya utuh kembali ke kas daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan, unit kendaraan tersebut belum pernah digunakan untuk operasional pemerintahan dan hingga kini masih berada di Jakarta.

“Kendaraan tersebut belum digunakan dan belum operasional di Kaltim. Ini sedikit memudahkan proses pengembaliannya,” ujar Faisal dalam konferensi pers di Kantor Diskominfo Kaltim, Senin (2/3/2026).

Ia menjelaskan, mobil tersebut masih berpelat nomor B (Jakarta) dan proses administrasi balik nama, termasuk BPKB dan STNK, juga belum rampung. Kondisi itu dinilai mempermudah tahapan serah terima kembali kepada penyedia.

Seperti diketahui, kendaraan yang diadakan melalui APBD Perubahan 2025 itu adalah Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e warna putih dengan nilai kontrak Rp8.499.936.000. Unit telah dilakukan serah terima pada 20 November 2025, namun belum dibawa ke Kalimantan Timur.

Keputusan pengembalian diambil setelah Pemprov Kaltim menggelar rapat koordinasi pada 27 Februari 2026 bersama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta pihak terkait lainnya. Hasil pembahasan menyimpulkan pengembalian dimungkinkan secara regulasi sepanjang penyedia bersedia menerima kembali unit tersebut.

Surat resmi kemudian dilayangkan kepada CV Afisera pada 28 Februari 2026 dan mendapat respons positif.

“Setelah berita acara serah terima kembali dilakukan, maksimal 14 hari dana wajib disetorkan kembali ke kas daerah. Target kami seluruh proses administrasi rampung paling lambat 20 Maret 2026. Intinya, mobil kembali dan uang kembali,” tegas Faisal.

Untuk sementara, operasional Gubernur akan menggunakan kendaraan dinas yang tersedia. Meski dinilai kurang optimal untuk mobilitas tinggi, kendaraan tersebut masih dalam kondisi layak pakai.

“Apalagi Pak Gubernur memang senang menyetir sendiri, terutama saat meninjau infrastruktur ke kabupaten/kota yang rutin dilakukan hampir setiap satu hingga dua minggu,” ungkap Faisal. Ia juga menyebut Gubernur bersedia menggunakan kendaraan pribadi apabila diperlukan.

 

Sementara itu, Direktur CV Afisera, Subhan, menyatakan pihaknya menerima keputusan tersebut sebagai bentuk komunikasi yang baik antara penyedia dan pemerintah daerah.

“Setelah menerima surat permintaan pengembalian pada 28 Februari, saya berkomunikasi dengan keluarga dan manajemen. Setelah dipertimbangkan, kami memutuskan menerima proses pengembalian. Tidak ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.

Subhan menegaskan, pengadaan sebelumnya telah berjalan melalui mekanisme e-katalog sesuai aturan yang berlaku. Namun sebagai pengusaha lokal, dirinya menghormati aspirasi masyarakat serta keputusan pemerintah daerah.

“Yang terpenting kita berpegang pada aturan dan norma. Selama mobil kembali dalam kondisi utuh, tidak ada masalah. Mobil ini bisa kami sewakan atau jual kembali,” tambahnya.

Dana hasil pengembalian nantinya akan tercatat sebagai saldo kas daerah dan dapat dimanfaatkan dalam perubahan anggaran maupun perencanaan tahun berikutnya. (intan)

« Previous Page — Next Page »