Menatap Berau 2029 Lewat Peta Jalan Kependudukan

TANJUNG REDEB – Bumi Batiwakkal julukan Kabupaten Berau yang sedang bersolek dengan sangat cepat. Investasi mengalir, roda ekonomi berputar kencang. Pariwisata bertaraf internasional kian memikat mata dunia, dan proyek infrastruktur terus tumbuh di berbagai sudut. Namun, di balik gemerlap pembangunan fisik tersebut, ada satu mesin penggerak utama yang tidak boleh luput dari perhatian yaitu penduduk kota ini.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat ibarat magnet. Ia menarik gelombang mobilitas, memicu urbanisasi, dan mengubah wajah demografi Berau menjadi jauh lebih kompleks. Jika tidak diantisipasi sejak dini, ledakan jumlah penduduk dan fenomena bonus demografi yang digadang-gadang sebagai berkah, justru bisa berbalik menjadi beban sosial yang berat.

Menyadari tantangan besar tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau tidak ingin sekadar menjadi pemadam kebakaran yang baru bergerak saat masalah tiba. Langkah preventif mulai diambil. Melalui sebuah Focus Group Discussion (FGD), Pemkab Berau memulai penyusunan dokumen krusial: Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Periode 2025-2029.

Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, mengingatkan kembali esensi paling mendasar dari sebuah pembangunan. Baginya, warga Berau tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek yang pasif, melainkan harus menjadi subjek sekaligus motor penggerak utama perubahan.

“Kependudukan adalah aspek fundamental. Pengelolaannya harus komprehensif, mulai dari kuantitas, kualitas, mobilitas, persebaran penduduk, sampai pembangunan keluarga,” tegas Muhammad Said dengan optimisme tinggi, Rabu (4/6/2026

Peta jalan yang sedang digodok ini dirancang sebagai kompas jangka panjang. Melalui instrumen ini, Pemkab Berau mencoba memetakan segala peluang sekaligus tantangan ke depan. Mulai dari pemenuhan kebutuhan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), hingga penguatan ketahanan keluarga agar tidak rapuh digerus zaman.

Said menyadari betul posisi Berau saat ini. Kemajuan wilayah yang sangat pesat menuntut respons yang tak kalah cepat dan adaptif dari jajaran birokrasi.

“Perkembangan Berau cukup pesat. Kalau tidak direncanakan matang, bonus demografi yang kita punya bisa jadi beban, bukan kekuatan,” tukasnya mengingatkan.

Merancang masa depan daerah tentu bukan perkara mudah, dan pemerintah sadar betul mereka tidak bisa berjalan sendirian di jalur sunyi. Keberhasilan peta jalan ini bertumpu pada kolaborasi multipihak.

Dalam menyusun dokumen ini, Pemkab Berau turut menggandeng barisan akademisi dari Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman (Unmul) untuk memberikan landasan ilmiah dan perspektif akademik yang tajam.

Namun, keterlibatan tidak berhenti di ruang kelas dan kantor pemerintahan saja. Peta jalan yang berkualitas harus lahir dari rahim realitas masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) bersama seluruh perangkat daerah diajak untuk melebur, menghimpun data, serta menjaring gagasan dari berbagai elemen.

“FGD ini diharapkan jadi wadah menghimpun masukan, data, gagasan, dan perspektif dari semua pihak. Perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, dan ormas harus terlibat agar dokumen yang lahir berkualitas dan implementatif,” pungkas Sekda.

Ketika dokumen Peta Jalan Kependudukan 2025-2029 ini rampung nanti, ia bukan sekadar lembaran regulasi yang berdebu di rak meja kerja. Ia akan menjadi cetak biru (blueprint) penting yang memastikan bahwa setiap anak yang lahir, setiap pemuda yang mencari kerja, dan setiap keluarga yang tumbuh di Berau, dapat benar-benar merasakan manisnya buah pembangunan di tanah mereka sendiri. (Dy/Ok/ADV)

Seno Tolak Mobil Baru

Catatan Rizal Effendi

WAKIL GUBERNUR Kaltim Seno Aji tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Dia menolak membeli mobil dinas baru. Padahal dalam APBD 2026 sudah dianggarkan dana Rp2,9 miliar untuk pembelian mobil dinas Wagub.

“Dari awal saya sudah sampaikan tidak perlu ada pengadaan kendaraan baru. Kendaraan yang ada masih layak dipergunakan,” kata Seno seperti diberitakan nusantaranews.id.

Dia menilai anggaran yang semula direncanakan untuk pengadaan kendaraan dapat dialihkan ke sektor yang lebih perioritas, seperti pelayanan dasar, pendidikan dan infrastruktur.

“Saaat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari penguatan pangan, infrastruktur di daerah, hingga pendidikan. Itu yang harus diperioritaskan,” tandasnya.

Plt Kepala Biro Barang dan Jasa Setdaprov Kaltim, Andi Muhammad Arfan menjelaskan,  sejak awal tahun pengadaan kendaraan dinas baru itu telah diusulkan untuk dicabut.

“Sejak Januari, Biro Umum  sudah mengajukan pencabutan paket pengadaan mobil pimpinan Rp2,9 miiar, namun sesuai mekanisme, harus disesuaikan terlabih dahulu di sistem perencanaan,” tambahnya.

Sikap Wagub ini banyak dipuji  warga net. “Mantap Pak Wagub, masih banyak masyarakat Kaltim yang memerlukan dana tersebut,” komentar @Rizky Alam.

Pengadaan mobil pimpinan terutama mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar sampai sekarang masih menjadi sorotan. Isu itu tampaknya bakal menjadi pembahasan utama jika usulan Hak Angket DPRD Kaltim lolos pada 10 Juni mendatang.

Melihat gencarnya sorotan masyarakat terutama netizen, Gubernur Rudy Mas’ud mengembalikan mobil jenis Range Rover 3.0 Autobiography LWB kepada penyedianya, CV Afisera Samarinda. Padahal sebelumnya dia dengan pedenya mengatakan bahwa pengadaan mobil sekelas itu untuk menjaga “marwahnya” Kaltim, “marwahnya Masyarakat Kaltim.”

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terungkap, mobil tersebut masih tercatat di Neraca Per 31 Desember 2025.  Itu artinya masih tercatat sebagai aset Pemda Kaltim dan dibeli pada tahun 2025.

Banyak pihak menilai pengembalian mobil Ranger tersebut tidak sesuai ketentuan dan tetap bermasalah. Sama seperti kursi pijat di rumah dinas gubernur yang mau diganti uang pribadi Gubernur Rudy Mas’ud. Faktanya tidak bisa karena sudah tercatat sebagai aset daerah.

BPK seperti diberitakan NIAGA.ASIA, berpendapat bahwa pengadaan mobil dinas gubernur tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan juga tidak sesuai dengan Pergub Kaltim No 32 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Pemda Kaltim Tahun Anggaran 2025.

“Standar Satuan Harga yang mengatur tentang kendaraan dinas jabatan kepala daerah adalah Rp2.425.000.000. Jadi ada selisih Rp6,074 miliar lebih jika dibandingkan dengan harga mobil yang dibeli seharga Rp8.499.936.000,” ungkap BPK.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sempat menjelaskan kepada BPK, pengadaan kendaraan dinas gubernur itu tidak mengacu pada SHS yang diatur dalam Pergub 28, melainkan berpedoman kepada spesifikasi maksimal pada Permendagri No 7 Tahun 2026.

Selain pengadaan mobil dinas gubernur, masyarakat dan netizen juga menyorot pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Kaltim senilai Rp6,8 miliar. Kabar terakhir menyebutkan sudah direvisi menjadi Rp3,099 miliar.

DALANG HAK ANGKET

Selain berani bersikap soal pembelian mobil dinas baru, Wagub Seno Aji juga menanggapi tudingan soal adanya tuduhan bahwa dia berada di balik pengguliran Hak Angket kepada Gubernur Rudy Mas’ud. Apalagi dia selain sebagai Wagub, juga menduduki jabatan Ketua DPD Gerindra Kaltim, yang memiliki 10 kursi di DPRD Kaltim

“Kalau saya bisa mengatur semua itu, mungkin sekarang saya sudah diminta Trump (Presiden AS) jadi konsultan politiknya,” katanya setengah bercanda kepada nusantaranews.id.

Seno menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam proses Hak Angket yang kini bergulir di DPRD Kaltim. “Tidak ada keterlibatan atau intervensi dari siapapun termasuk saya. Hak Angket murni merupakan kewenangan DPRD Kaltim sebagai lembaga legislatif dan bukan ranah pemerintah provinsi,” jelasnya.

Menurut Seno, tudingan yang diarahkan kepadanya terlalu dipaksakan hanya karena dirinya menjabat sebagai wakil gubernur. “Jadi, hanya karena posisi saya sebagai wagub, kemudian saya dituding demikian. Ini seperti ilmu cocokologi,” jelasnya.

Saat ini, ujar Seno, dirinya memilih tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari Karang Paci, suara Fraksi Gerindra dengan tegas menyatakan mereka sudah bulat mendukung penuh digelarnya Hak Angket. “Hak Angket adalah harga mati yang sah dalam sistem tata negara untuk membedah kebijakan Pemda yang selama ini menjadi polemik dan memicu kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Ketua Fraksi Gerindra, Agus Suwandy.

Berkaitan dengan itu, Fraksi Gerindra mengharamkan kadernya membelot dan mewajibkan seluruh anggota fraksi yang jumlah 10 orang hadir untuk memuluskan pengajuan Hak Angket. “Kami ingin menegaskan bahwa anggota Fraksi Gerindra tidak sekadar menjadi ‘stempel’ eksekutif, melainkan garda terdepan dalam fungsi pengawasan yang kerap dinilai mandul oleh publik,” kata Agus Suwandy.

Sementara itu, Fraksi Golkar yang menolak diajukannya Hak Angket rencananya tetap hadir pada Rapat Paripurna Hak Angket, Rabu, 10 Juni nanti. “Kami akan hadir, tapi itu bukan berarti bentuk persetujuan terhadap penggunakan hak tersebut,” kata Sarkowi V Zahry, anggota Fraksi Golkar seperti diberitakan  KOMPAS.com.

Menurut Sarkowi, nasib Hak Angket masih sangat terbuka bisa berlanjut ke tahap penyelidikan atau justru gugur di meja paripurna. “Pengusul Hak Angket harus mampu memenuhi syarat kuorum paripurna,” jelasnya.

Jika benar 15 anggota Fraksi Golkar hadir dan menandatangani absen kehadiran, hampir dipastikan Rapat Paripurna Hak Angket, 10 Juni bisa berjalan dan kuorum. Tinggal tahap terakhirnya pada saat pengambilan keputusan.

Sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Tatib Dewan, keputusan diterimanya Hak Angket jika 2/3 dari anggota yang hadir memberikan pernyataan persetujuan. Jika 54 dari 55 anggota Dewan hadir semuanya (1 dari NasDem meninggal dunia), maka 2/3 itu sama dengan 36 suara.

Andai dari 54 anggota Dewan yang hadir, terdapat 15 anggota Fraksi Golkar yang menolak, maka masih tersisa 39 suara. Jumlah itu masih di atas batas minimal 36 suara, sehinga Hak Angket bisa disetujui. Dengan catatan tidak ada anggota fraksi lain yang mengikuti jejak anggota Fraksi Golkar alias membelot.

Tempo hari Fraksi PAN sempat terkesan menarik dukungan terhadap Hak Angket. Tapi belakangan Fraksi PAN (Gabung NasDem) menyatakan akan tetap memberi ruang digulirkannya hak penyelidikan tersebut.

Sementara itu, Aliansi Rakyat Kaltim (ARK) bersama para mahasiswa dan BEM, organisasi masyarakat dan elemen lainnya akan melakukan aksi unjuk raksa di Karang Paci pada tanggal 10 Juni untuk mengawal berlangsungnya Rapat Paripurna Hak Angket.  “Pokoknya harga mati Hak Angket harus disetujui,” kata mereka dengan tegas.

Dari Karang Paci ada suara sejuk dari Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud yang beredar di media sosial. Di tengah dinamika publik yang berkembang belakangan ini, katanya, dia mengajak semua pihak untuk tetap menjaga persaudaraan dan persatuan agar suasana daerah tetap sejuk. “Kritik boleh disampaikan, aspirasi harus didengarkan, tetapi suasana daerah tetap harus sejuk, kondusif dan aman,” imbaunya.

Hasanuddin diperkirakan akan memimpin langsung Rapat Paripurna Hak Angket, yang berlangsung pada hari Rabu, 10 Juni nanti. Rasanya ini suasana empat hari ke depan yang cukup menegangkan.(*)

Ketika Anyaman dan Manik Berau Memikat Dunia

TANJUNG REDEB – Ada sepotong cerita menarik yang dibawa pulang seorang pelancong asal Italia saat berkunjung ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Matanya berbinar bukan hanya karena pesona bawah laut Derawan yang masyhur, melainkan karena jemarinya menyentuh jalinan rotan yang rapi dan jajaran manik-manik warna-warni yang dirangkai membentuk motif magis khas Dayak.

Kekaguman turis Eropa itu menjadi bukti, di tangan para perajin lokal, sebilah serat tumbuhan dan sebutir manik kecil bisa menjelma menjadi karya seni yang melintasi batas negara.

Melihat potensi besar ini, Pemerintah Kabupaten Berau kini tengah bersiap menyulap kerajinan anyaman dan manik-manik bukan lagi sekadar pajangan di lemari tetua adat, melainkan sebagai buah tangan wajib bagi setiap pelancong yang menginjakkan kaki di Bumi Batiwakkal.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas melihat ada peluang ekonomi kreatif yang sangat menjanjikan di balik untaian manik dan anyaman ini. Namun, ia mengingatkan zaman telah berubah. Agar mampu bersaing di etalase toko suvenir modern, para perajin harus berani mendobrak pakem lama melalui inovasi desain.

“Produk anyaman dan manik lokal kita memiliki daya tarik yang kuat. Saya melihat sendiri bagaimana wisatawan mancanegara menyukainya. Ini membuktikan pasar itu ada,” ujar Sri Juniarsih hangat di Tanjung Redeb, Rabu (4/6/2026).

Tantangannya kini adalah bagaimana membuat kerajinan tradisional ini “nyambung” dengan selera generasi kekinian. Anyaman rotan dan bambu tidak boleh lagi hanya berbentuk bakul atau tikar konvensional. Mereka harus bertransformasi menjadi tas jinjing estetis, dekorasi rumah minimalis, hingga aksesori fesyen yang bisa dipakai bangga di ruang-ruang urban.

Meski mendorong modifikasi besar-besaran agar produk ini naik kelas, Sri Juniarsih memberikan catatan tebal, jati diri Berau tidak boleh luntur.

“Inovasi boleh dilakukan, tapi ciri khas sebagai warisan budaya Berau harus tetap dipertahankan. Nilai budaya yang melekat itu justru jadi pembeda dan nilai jual utama kita,” tegasnya.

Ambisi besar ini tentu membutuhkan bahan bakar berupa kesiapan para perajin di hilir. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau langsung tancap gas memperkuat benteng pembinaan bagi Industri Kecil Menengah (IKM).

Kepala Diskoperindag Berau, Eva Yunita, menegaskan bahwa mengemas aset budaya ini agar bernilai ekonomi tinggi membutuhkan sentuhan yang presisi.

“Kami ingin produk anyaman dan manik Berau bisa bersaing dengan kerajinan daerah lain. Dengan pembinaan yang tepat, kami yakin para perajin bisa naik kelas,” kata Eva penuh optimisme.

Strategi yang disiapkan Diskoperindag Berau kini mencakup tiga pilar utama. Pertama peningkatan kualitas dengan memastikan produk tahan lama dan memiliki sentuhan akhir (finishing) yang halus. Kedua, melek tren & digital, yaitu melatih perajin membaca selera pasar kekinian serta memanfaatkan platform digital untuk pemasaran. Ketiga perluasan jejaring yaitu membawa karya-karya terbaik perajin Berau ke panggung pameran tingkat provinsi hingga nasional.

Pada akhirnya, anyaman dan sebutir manik dari Berau bukan lagi sekadar oleh-oleh pemuas mata. Di dalam setiap lilitan dan jalinannya, ada keringat perajin lokal, ada cerita tentang hutan Kalimantan yang lestari, dan ada denyut nadi ekonomi masyarakat yang berputar.

Ketika pemerintah dan perajin berjalan beriringan, anyaman dan manik ini siap mengantar Berau dikenal dunia lewat jalur yang anggun. (Dy/Ok/ADV)

Yamaha Gelar Pelatihan Ekonomi Kreatif di SMAN 9 & SMAN 16 Samarinda

SAMARINDA – PT Surya Timur Sakti Jatim (STSJ) selaku Main Dealer Yamaha wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif di kalangan generasi muda. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pelatihan merangkai bunga dan menghias kue yang digelar di SMAN 9 Samarinda, Jalan RA Kartini, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, dan SMAN 16 Samarinda , Jl. Perjuangan, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara,Kamis (4/6/2026).

Kegiatan yang diikuti para siswa dan siswi sebanyak 40 masing masing sekolah, itu berlangsung meriah. Peserta terlihat antusias mengikuti setiap sesi pelatihan yang tidak hanya memberikan pengalaman baru, tetapi juga melatih kreativitas dan keterampilan yang berpotensi dikembangkan menjadi peluang usaha di masa depan.

Asisten Manajer Promosi/Area PT Surya Timur Sakti Jatim (STSJ) Main Dealer Yamaha Kaltim, Efendy Ariadi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Yamaha mendukung pengembangan potensi generasi muda melalui aktivitas yang kreatif dan edukatif.

Menurutnya, Yamaha tidak hanya ingin dikenal sebagai perusahaan otomotif, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya kalangan pelajar.

“Kegiatan merangkai bunga dan menghias kue ini merupakan salah satu cara kami untuk lebih dekat dengan generasi muda. Kami ingin siswa tidak hanya mendapatkan pengalaman baru, tetapi juga mengembangkan kreativitas, keterampilan, dan kepercayaan diri mereka,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut dirancang agar para siswa dapat belajar sambil berkreasi dalam suasana yang menyenangkan. Antusiasme peserta selama pelaksanaan kegiatan menjadi bukti, program berbasis kreativitas mendapat sambutan positif dari kalangan pelajar.

Ia berharap program serupa dapat terus dilaksanakan di berbagai sekolah di Kalimantan Timur sebagai bentuk dukungan Yamaha terhadap pengembangan potensi generasi muda.

“Harapan kami, Yamaha dapat terus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan yang inspiratif, edukatif, dan sesuai dengan minat anak muda saat ini,” katanya.

Salah satu peserta, Mutiara Inka Asyifa, mengaku menikmati kegiatan merangkai bunga yang diadakan Yamaha. Menurutnya, aktivitas tersebut tidak terlalu sulit sehingga mudah diikuti para peserta.

“Kegiatannya seru dan memberikan pengalaman baru. Selain itu, kegiatan seperti ini juga bisa membantu mengembangkan kreativitas siswa,” ujarnya.

Mutiara berharap Yamaha dapat terus menghadirkan program-program positif yang bermanfaat bagi pelajar dan semakin berkembang di masa mendatang.

Hal senada disampaikan Alia Hayronisa. Ia menilai kegiatan menghias kue dan merangkai bunga memberikan pengalaman berbeda yang jarang didapatkan di lingkungan sekolah.

Menurutnya, jika kegiatan serupa kembali digelar, dirinya tidak akan ragu untuk ikut berpartisipasi.

“Seru sekali dan menyenangkan. Saya juga jadi tertarik mencoba menghias kue sendiri di rumah saat ada waktu luang,” katanya.

Alia juga berharap Yamaha terus meningkatkan kualitas produk dan program-programnya agar semakin bermanfaat bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Sementara itu, Nia Maulida Madina mengaku tantangan terbesar dalam kegiatan menghias kue adalah proses dekorasi dan penataan hiasan agar terlihat menarik.

Meski demikian, ia tidak mengalami kesulitan menentukan konsep dekorasi karena terbiasa melakukan kegiatan kreatif di rumah, termasuk memasak ketika memiliki waktu senggang.

“Yang paling sulit saat menghias dan menata dekorasinya. Tapi untuk menentukan konsep tidak terlalu sulit karena tergantung selera masing-masing,” ujarnya.

Nia berharap Yamaha dapat lebih sering mengadakan kegiatan kreatif di sekolah, termasuk aktivitas lain seperti melukis atau keterampilan seni yang dapat mengembangkan bakat siswa.

Pengalaman baru juga dirasakan Yuni Cahya Ramadani. Ia mengungkapkan, kegiatan menghias kue tersebut merupakan pengalaman pertamanya.

Menurut Yuni, tingkat kesulitan kegiatan berada pada kategori sedang, terutama saat mengatur krim agar tetap rapi dan sesuai dengan desain yang diinginkan.

“Baru pertama kali menghias kue. Yang cukup sulit itu mengatur krimnya karena mudah berantakan, tapi tetap menyenangkan,” tuturnya.

Ia berharap dapat mencoba kembali membuat dan menghias kue di rumah serta berharap Yamaha terus berkembang dan semakin maju.

Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari pihak sekolah. Guru SMAN 9 Samarinda, Anugerah Ramadani, menilai kegiatan yang dihadirkan Yamaha sangat positif karena mampu menjadi wadah bagi siswa untuk menyalurkan ide dan kreativitas di luar kegiatan akademik.

Menurutnya, siswa cenderung lebih antusias mengikuti kegiatan yang bersifat praktik langsung dibandingkan hanya menerima materi di dalam kelas.

“Anak-anak biasanya lebih tertarik dengan kegiatan praktik seperti ini. Mereka bisa langsung mencoba, berkreasi, dan menyalurkan ide-ide mereka,” katanya.

Dirinya berharap Yamaha dapat menghadirkan lebih banyak program kreatif lainnya, seperti pembuatan kerajinan tangan maupun pelatihan keterampilan lainnya yang bermanfaat bagi pelajar.

Selain itu, ia juga berharap Yamaha terus berinovasi menghadirkan produk dan program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Melalui kegiatan tersebut, Yamaha tidak hanya memperkenalkan kreativitas sebagai bagian dari pengembangan diri siswa, tetapi juga membuka wawasan generasi muda terhadap berbagai peluang ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan sejak dini. Dengan antusiasme yang ditunjukkan para peserta, program serupa diharapkan dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah di Kalimantan Timur.

Pembangunan Berau Bertumpu Izin Galian C

TANJUNG REDEB – Deru mesin ekskavator dan hilir mudik truk pengangkut pasir kini menjadi ritme harian yang krusial bagi Kabupaten Berau. Di tengah ambisi besar menata wajah daerah dan menggenjot infrastruktur, ada sebuah ironi yang sedang bergulir di bawah tanah Bumi Batiwakkal. Pembangunan daerah ini terancam “seret” atau melambat. Penyebabnya bukan karena ketiadaan anggaran, melainkan perkara legalitas bahan baku konstruksi, Saat ini hanya ada satu tambang Galian C yang mengantongi izin resmi.

Bayangkan sebuah wilayah seluas Berau, yang sedang giat-giatnya membangun jalan, jembatan, hingga gedung fasilitas publik, hanya bertumpu pada satu lahan legal seluas 100 hektare untuk memasok kebutuhan pasir dan batu. Lahan tunggal ini memikul beban berat sendirian demi memastikan roda pembangunan tidak mandek.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, tidak menampik kondisi ini. Namun, ia menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam. Di balik layar, sejumlah pelaku usaha lokal sebenarnya sedang “berperang” dengan tumpukan berkas demi melegalkan usaha mereka.

“Ada beberapa nama yang sudah masuk ke Dinas ESDM Provinsi Kaltim dan saat ini masih menunggu proses perizinan selesai,” ungkap Sri Juniarsih saat ditemui di Tanjung Redeb, Kamis (4/6/2026).

Bagi para pelaku usaha, mengurus izin Galian C kerap dirasa seperti labirin yang panjang. Sejak kewenangan ditarik ke tingkat provinsi, prosesnya memang membutuhkan ketelitian ekstra. Berkas administrasi, kajian teknis, hingga dampak lingkungan harus lolos sensor ketat.

Menurut Sri Juniarsih, jika seluruh dokumen lengkap tanpa cela, ketukan palu izin sebenarnya bisa rampung dalam waktu sekitar tiga bulan. Namun, realita di lapangan sering kali mempertemukan pengusaha dengan kendala teknis yang membuat waktu tunggu menjadi lebih panjang.

Di satu sisi, ada desakan kebutuhan material yang tinggi. Di sisi lain, ada hukum yang harus ditegakkan. Pemkab Berau begitu bersikeras agar semua Galian C harus legal. Kepastian hukum diperlukan untuk melindungi pelaku usaha dari jerat pidana penambangan liar. Selain itu, standar lingkungan juga untuk memastikan pengerukan pasir dan batu tidak merusak ekosistem sungai atau perbukitan Berau. Peluang pasar luar daerah dimiliki galian C yang legal memiliki izin resmi untuk menjual materialnya ke luar Berau, termasuk menyuplai proyek-proyek strategis di Kalimantan Timur.

Pemkab Berau mengambil peran sebagai “pemandu”. Tidak hanya mengawasi, mereka aktif melakukan pendampingan dan berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim agar proses birokrasi ini tidak mandek di tengah jalan.

Harapan kini digantungkan pada komitmen bersama antara pemangku kebijakan dan pelaku usaha. Jika keran izin dari Provinsi Kaltim segera terbuka, pasokan pasir dan batu di Berau dipastikan akan kembali stabil dan kompetitif.

“Kami terus membantu dan mendampingi pelaku usaha. Harapannya proses perizinan segera selesai sehingga kegiatan usaha berjalan sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Sri Juniarsih optimistis.

Kini, Berau sedang berkejaran dengan waktu. Menanti selesainya lembar demi lembar dokumen izin di tingkat provinsi, agar riuh pembangunan di daerah tidak perlu melambat hanya karena urusan segenggam pasir dan sebongkah batu.(Dy/Ok/ADV)

« Previous Page — Next Page »