Kaltim Siapkan Generasi Hijau dari Ruang Kelas

Balikpapan – Kalimantan Timur mulai menggeser cara pandang terhadap pendidikan. Di tengah ancaman perubahan iklim yang kian nyata, sekolah tidak lagi diposisikan hanya sebagai tempat mencetak lulusan berprestasi, tetapi juga sebagai garda depan membangun generasi yang mampu menghadapi krisis lingkungan.

Pesan itu menguat dalam peluncuran Gerakan Sekolah ASRI (Aman, Sehat, Resik dan Indah) yang dirangkai dengan penanaman mangrove pada peringatan Milad ke-109 Aisyiyah di SMA Negeri 8 Balikpapan, Jumat (5/6/2026).

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan, tantangan terbesar generasi masa depan bukan semata persaingan teknologi dan ekonomi, melainkan dampak perubahan iklim yang sudah dirasakan saat ini. Karena itu, pendidikan lingkungan harus masuk ke jantung proses pembelajaran.

“Kesadaran menjaga lingkungan tidak bisa dibangun secara instan. Harus dimulai sejak anak-anak berada di bangku sekolah,” kata Rudy.

Menurutnya, krisis iklim tidak cukup dilawan dengan kebijakan pemerintah semata. Dibutuhkan perubahan perilaku masyarakat yang dimulai dari dunia pendidikan. Sekolah menjadi ruang strategis untuk menanamkan budaya hidup ramah lingkungan sejak dini.

Rudy menyoroti pentingnya mangrove sebagai salah satu aset ekologis terbesar yang dimiliki Kalimantan Timur. Selain melindungi kawasan pesisir dari abrasi, mangrove juga berfungsi sebagai penyerap karbon yang sangat efektif.

Ia menyebut satu hektare mangrove mampu menyimpan hingga 1.000 ton karbon, menjadikan Kaltim memiliki posisi penting dalam pengembangan ekonomi hijau dan perdagangan karbon di tingkat global.

“Potensi itu akan sia-sia jika tidak diiringi kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan. Karena itu pendidikan menjadi kunci,” ujarnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengingatkan bahwa gerakan lingkungan tidak boleh berhenti pada seremoni penanaman pohon. Tantangan terbesar justru memastikan nilai-nilai kepedulian lingkungan tumbuh menjadi kebiasaan sehari-hari.

Menurutnya, dunia saat ini sedang bergerak menuju pembangunan berkelanjutan dan energi bersih. Karena itu sekolah harus menyiapkan generasi yang memiliki kesadaran ekologis sekaligus kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.

“Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan. Kita sedang menghadapinya sekarang,” tegas Abdul Mu’ti.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menambahkan pembentukan karakter peduli lingkungan harus dimulai dari hal-hal sederhana, mulai menjaga kebersihan sekolah, mengurangi penggunaan plastik hingga menanam dan merawat pohon.

Peluncuran Gerakan Sekolah ASRI  menunjukkan bahwa agenda pendidikan dan lingkungan kini semakin sulit dipisahkan. Di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim, Kaltim memilih menyiapkan pertahanan jangka panjang melalui ruang kelas.

Jika selama ini mangrove dianggap benteng alami bagi pesisir, maka sekolah sedang dipersiapkan menjadi benteng sosial untuk melahirkan generasi yang mampu menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus bersaing di era ekonomi hijau. (sam)

Kaltim Siapkan Generasi Penyangga IKN

Balikpapan – Di tengah masifnya pembangunan jalan, kantor pemerintahan, dan berbagai infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah mulai menggarap pekerjaan yang jauh lebih menentukan masa depan Kalimantan Timur: membangun manusia.

Sebanyak 102 satuan pendidikan di Balikpapan, Samarinda, dan Penajam Paser Utara (PPU) yang telah direvitalisasi resmi berfungsi. Program yang menyasar PAUD hingga SMA, SMK, SLB dan SKB itu menjadi bagian dari upaya mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah yang akan menjadi pusat gravitasi baru Indonesia. Program ini dibiayai melalui APBN dan diresmikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti di Balikpapan, Jumat (5/6/2026).

Langkah ini dinilai penting karena tantangan terbesar Kalimantan Timur menjelang hadirnya IKN bukan hanya soal kesiapan infrastruktur, tetapi kemampuan masyarakat lokal bersaing dalam perebutan peluang ekonomi, investasi, dan lapangan kerja yang akan terus tumbuh.

Tanpa SDM yang kuat, masyarakat lokal berpotensi hanya menjadi penonton di tengah derasnya arus perubahan.

“Kalian harus belajar lebih giat lagi, lebih semangat lagi,” pesan Abdul Mu’ti kepada para pelajar.

Ia menegaskan, sekolah yang lebih baik harus menghasilkan kualitas pembelajaran yang lebih baik pula. Karena itu, pemerintah tidak hanya membangun ruang kelas, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan belajar yang aman, sehat, bersih, dan nyaman.

Bagi Kalimantan Timur, revitalisasi sekolah memiliki makna lebih besar dibanding sekadar proyek pembangunan fisik. Daerah ini sedang berpacu dengan waktu untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu memenuhi kebutuhan SDM masa depan.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan pembangunan sekolah sejatinya adalah investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan.

“Kita tidak hanya membangun gedung, tetapi membangun harapan dan ruang masa depan,” ujarnya.

Pernyataan itu mencerminkan tantangan yang masih dihadapi Kaltim. Di tengah statusnya sebagai provinsi kaya sumber daya alam, kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan agar kemajuan ekonomi dapat dinikmati lebih merata.

Karena itu, revitalisasi sekolah dipadukan dengan kebijakan lain yang menyasar akses pendidikan. Pemerintah Provinsi Kaltim kini menjalankan program pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi serta bantuan perlengkapan sekolah bagi pelajar SMA dan SMK.

Pesan yang ingin disampaikan cukup jelas: pembangunan IKN tidak boleh hanya melahirkan gedung-gedung megah, tetapi juga generasi yang siap mengisinya.

Komitmen itu terlihat dari rencana pemerintah pusat yang kembali mengalokasikan revitalisasi untuk 21 satuan pendidikan tambahan pada 2026.

Jika pembangunan fisik IKN menjadi simbol wajah baru Indonesia, maka sekolah-sekolah yang diperbaiki hari ini adalah tempat lahirnya sumber daya manusia yang akan menentukan berhasil atau tidaknya masa depan ibu kota baru tersebut. Tanpa pendidikan yang kuat, kemegahan IKN hanya akan menjadi bangunan. Dengan pendidikan yang kuat, Kalimantan Timur memiliki peluang menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. (sam)

Bupati Berau Ajak Masyarakat Bangun Kemandirian Pangan

Tanjung Redeb – Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, makan tanpa rasa pedas ibarat sayur kurang garam. Cabai telah lama menjadi komoditas “kecil-kecil cabai rawit” ukurannya mini, namun gejolak harganya di pasar mampu membuat ibu rumah tangga hingga pelaku UMKM kelimpungan. Ketika harganya melonjak, cabai kerap menjadi salah satu aktor utama yang memicu bisingnya angka inflasi daerah.

Melihat fenomena menahun ini, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menawarkan sebuah solusi yang sederhana namun mematikan bagi laju inflasi. Strategi ini tidak dimulai dari meja rapat kedinasan yang kaku, melainkan dari sejengkal tanah di pekarangan rumah kita masing-masing.

Secara terbuka Sri Juniarsih mengajak seluruh lapisan masyarakat di Bumi Batiwakkal untuk mulai membangun kemandirian pangan secara swadaya.

“Caranya dengan menanam beberapa batang pohon cabai memanfaatkan lahan sisa atau pot-pot kosong di rumah,” katanya Kamis (4/6/2026)

Gerakan menanam mandiri ini sejatinya memiliki dampak ganda (multiplier effect) yang langsung terasa di dompet keluarga. Pertama, memangkas pengeluaran bulanan dapur secara instan. Kedua, memperkuat ketahanan pangan dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

Ketika setiap rumah tangga mampu memetik cabai dari halaman mereka sendiri saat memasak, permintaan di pasar tradisional otomatis akan melandai. Sesuai hukum ekonomi, penurunan permintaan ini perlahan akan memaksa harga merangkak turun dan tetap stabil.

“Kami menyarankan melalui camat, kepala kampung, dan dinas terkait agar masyarakat bisa mandiri menanam cabai di rumah. Paling tidak bisa membantu kebutuhan rumah tangga,” tutur Sri Juniarsih hangat.

Saat ini, kondisi inflasi di Kabupaten Berau sebenarnya masih tergolong aman dan berada di posisi tengah. Namun bagi Sri, kenyamanan ini tidak boleh membuat semua pihak terlena. Kewaspadaan harus tetap berada di baris terdepan, dan aksi preventif warga adalah benteng pertahanan terbaik.

Gerakan akar rumput yang digagas Bupati ini tidak akan berjalan sendirian di ruang hampa. Pemerintah Kabupaten Berau telah menyiapkan bantalan strategis untuk memperkuat pasokan skala besar.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Berau berhasil mengamankan dukungan dari Kementerian Pertanian berupa bantuan pengembangan lahan tanaman cabai seluas lima hektare. Proyeksi kebun cabai berskala besar ini rencananya akan segera dibuka di wilayah Talisayan.

Melalui kombinasi apik antara kesiapan stok logistik pemerintah dan aksi gotong royong warga yang menanam di rumah, Pemkab Berau optimis daya beli masyarakat akan tetap terjaga dengan aman.

Langkah kecil dari pot pekarangan ini membuktikan satu hal: melawan inflasi ternyata tidak selalu membutuhkan kebijakan makro yang rumit. Kadang, ia hanya butuh ketekunan kecil untuk merawat sebatang pohon cabai di balik pintu rumah kita sendiri. (Dy/Ok/adv)

Menanti Fajar Ekonomi Baru di Pedalaman Kelay

Tanjung Redeb – Bagi mereka yang mendambakan petualangan sejati, Kecamatan Kelay di Kabupaten Berau adalah sebuah surga yang tersembunyi. Bayangkan sebuah wilayah di mana bentang alam karst Bukit Merabu berdiri dengan megah dan eksotis, mendekap Danau Nyadeng yang airnya jernih memikat mata. Di bawah kanopi hutannya yang lebat, keanekaragaman hayati hidup berdampingan dengan harmonis bersama masyarakat Dayak yang teguh menjaga warisan leluhur mereka.

Tak hanya itu, tanah Kelay belakangan juga mulai menawarkan aroma manis yang menjanjikan: komoditas cokelat khas lokal yang potensinya kian dilirik pasar.

Kelay bukan lagi sekadar wilayah pedalaman biasa. Ia adalah raksasa tidur yang menyimpan modal kuat untuk menjadi motor penggerak ekonomi baru di Bumi Batiwakkal. Namun, pesona di atas kertas ini masih membentur dinding realitas yang cukup keras.

Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, angkat bicara mengenai masa depan wilayah ini. Ia menegaskan bahwa sudah saatnya mimpi-mimpi tentang Kelay ditransformasikan menjadi aksi yang nyata dan terukur.

“Potensi yang dimiliki Kelay sangat lengkap, mulai dari wisata alam, budaya hingga produk unggulan masyarakat. Yang diperlukan saat ini adalah pengelolaan yang tepat agar seluruh potensi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Said, Jumat (05/06 2026)

Tantangan terbesar Kelay hari ini terletak pada urat nadi konektivitas. Keterbatasan akses jalan, jaringan antar-kampung yang masih sulit, hingga belum meratanya fasilitas pendidikan dan kesehatan menjadi “pekerjaan rumah” menahun yang harus segera diselesaikan.

Berdasarkan Data Indeks Desa Tahun 2025, potret Kelay memang memperlihatkan potret yang butuh sentuhan akselerasi. Dari 14 kampung yang tersebar, enam kampung sudah berstatus maju, sementara delapan lainnya masih berstatus berkembang. Belum ada satu pun kampung yang berhasil menembus kategori mandiri.

Bagi Pemkab Berau, data ini adalah cermin. Peningkatan kualitas infrastruktur bukan lagi sebuah pilihan belanja, melainkan fondasi utama jika ingin memerdekakan ekonomi Kelay. Tanpa jalan yang mulus, cokelat terbaik dari Kelay akan sulit dipasarkan, dan indahnya Danau Nyadeng akan tetap menjadi cerita yang sulit dijangkau wisatawan.

Menyadari rumitnya medan pertempuran membangun pedalaman, Pemkab Berau tidak ingin bergerak dengan cara-cara lama yang monoton. Sebuah langkah strategis diambil dengan membentuk Tim Percepatan Pembangunan Berkelanjutan Kecamatan Kelay. Tim ini dirancang untuk bekerja secara presisi berbasis data lapangan.

Menariknya, pembangunan di Kelay tidak mengadopsi gaya modernisasi babat alas yang merusak. Mengingat Kelay adalah salah satu benteng hijau Berau, pemerintah menggandeng sektor swasta dan lembaga non-pemerintah, termasuk Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).

Misi kolaborasi ini sangat jelas: memastikan roda ekonomi berputar tanpa harus mengorbankan kelestarian hutan atau mencerabut nilai budaya Dayak dari akarnya. Ini adalah konsep pembangunan yang berpusat pada manusia dan alam (eco-development).

Jika pembenahan akses jalan mulai mulus, puskesmas serta sekolah bisa diakses dengan mudah oleh anak-anak pedalaman, wajah Kelay diprediksi akan berubah total dalam beberapa tahun ke depan.

Kecamatan Kelay sedang dipersiapkan untuk menjadi cetak biru (blueprint) ideal bagi pembangunan daerah. Sebuah kawasan yang mampu mandiri secara ekonomi, makmur berkat kekuatan komoditas lokalnya, namun tetap setia menjaga paru-paru dunia yang dititipkan di tanah mereka. Fajar ekonomi baru itu kini sedang dijemput dari pedalaman Berau. (Dy/Ok/Adv)

Pemkab Berau Pastikan Gaji ke 13 ASN

Tanjung Redeb– Awan mendung fiskal sedang membayangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau. Di tengah proyeksi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang berpotensi memangkas postur anggaran daerah hingga tahun 2027 mendatang, Pemerintah Kabupaten Berau dipaksa memutar otak. Strategi efisiensi ketat mulai diberlakukan demi menjaga napas pembangunan agar tidak tersengal-sengal.

Namun, di tengah badai penghematan tersebut, Pemkab Berau memastikan kesejahteraan para Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah tidak akan dikorbankan demi menambal lubang fiskal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said membawa kabar segar yang melegakan ribuan abdi negara di Bumi Batiwakkal. Gaji ke-13 yang dinanti-nanti dipastikan cair tepat. Bulan Juni selalu menjadi momen yang mendebarkan bagi para orang tua karena bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah saat di mana kebutuhan membeli seragam, buku, hingga biaya pendaftaran estafet pendidikan anak melonjak tajam.

“Gaji ke-13 tetap dibayarkan karena anggarannya sudah tersedia dan memang menjadi hak ASN. Insyaallah akan dicairkan pada minggu kedua Juni, bertepatan dengan kebutuhan pendidikan anak-anak,” ujar Muhammad Said, Jumat (5/6/2026).

Langkah ini diambil bukan tanpa pengorbanan. Diakui Said, ruang fiskal daerah saat ini memang semakin sempit. Namun, menjaga motivasi dan kinerja ASN di tengah situasi sulit dinilai sebagai investasi yang tak kalah penting agar pelayanan publik tidak kendor.

Salah satu kebijakan ekstrem namun rasional yang diambil Pemkab Berau saat ini adalah melakukan moratorium alias penghentian sementara pengadaan kendaraan dinas baru. Fasilitas-fasilitas yang sifatnya sekadar menunjang operasional biasa dipaksa masuk kotak hitam penundaan. Anggaran belanja daerah kini dialihkan sepenuhnya untuk kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa ditawar.

“Untuk kendaraan operasional biasa kita tunda dulu. Pengadaan hanya dilakukan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak, seperti mobil pemadam kebakaran dan ambulans, karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat,” urai Said secara gamblang.

Said menginstruksikan dengan tegas agar seluruh instansi mengubah pola pikir pengelolaan fasilitas negara. Jika selama ini ada kecenderungan rusak sedikit minta baru, kini rumusnya adalah merawat dengan apik demi memperpanjang usia pakai kendaraan dinas yang ada.

“Kalau aset yang ada dirawat dengan baik, tentu masa pakainya lebih panjang. Ini menjadi salah satu cara kita menghemat anggaran di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang menantang,” tekannya.

Langkah mengencangkan ikat pinggang ini barulah sebuah permulaan. Pemkab Berau memproyeksikan hantaman penurunan APBD yang sesungguhnya baru akan terasa signifikan pada tahun 2027 nanti.

Menghadapi realitas tersebut, menyusun strategi efisiensi dan penajaman skala prioritas belanja sejak dini adalah bentuk mitigasi terbaik agar pelayanan publik di Berau tetap berjalan optimal tanpa harus limbung.

“Kewajiban pemerintah dan menyangkut kepentingan masyarakat luas tetap menjadi prioritas. Sementara kegiatan yang belum mendesak akan kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkas Said.

Melalui langkah taktis ini, Berau sedang mengirimkan pesan yang kuat: bahwa di tengah menyusutnya pundi-pundi daerah, roda pemerintahan harus tetap berputar, pelayanan publik tidak boleh kendor, dan kesejahteraan masyarakat serta para pegawainya tetap berada di urutan teratas. (Dy/Ok/ADV)

« Previous Page — Next Page »