Empat Kampung di Kecamatan Bongan Nikmati Jalan Yang Layak

SENDAWAR – Empat kampung  yang ada di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kampung Draya, Gerunggang, Tanjung Soke dan Lemper yang hingga awal tahun 2026 masih mendapat julukan kampung terisolir, saat ini sudah bisa tertawa lega. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sudah mengalokasikan dana sekitar Rp. 10 milliar untuk jalan tersebut yang berbagi dengan provinsi.

Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang melakukan kebijakan mendukung pembangunan yang ada di Kutai Barat.

Ia menyebut, dalam hal ini rekonstruksi jalan Bongan ke Gerunggang, untuk diketahui bersama hingga tahun 2026 ini di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih ada kampung yang berstatus kampung tertinggal, kampung ini berada di Kecamatan Bongan.

“Kampung Draya, Gerunggang, Tanjung Soke, sedangkan Kampung Lemper sudah menjadi kampung berkembang sejak 2025 lalu,” kata Frederick Edwin dalam konfrensi pers di lantai tiga ruang rapat kantor Bupati Kubar, Kamis (4/6/2026).

Total panjang jalan dari jalan nasional Trans Kalimantan di Bongan menuju bukit harapan 88 km, sedangkan Lemper, Draya, Tanjung Soke dan Gerunggang 45 km. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat selama kurun waktu 2017-2025 pernah menangani rekonstruksi ruas jalan sepanjang 8.25 km, serta pembangunan jembatan Belly satu unit serta 12 titik sungai dan anak sungai dengan total anggaran sebesar Rp. 69,57 milliar.

“Pada tahun 2026 ini dianggarkan sebesar Rp. 10 milliar untuk penanganan jalan berupa beton sepanjang 2 km, dan akan disingkronkan dengan rencana penanganan jalan oleh pemerintah  provinsi Kalimantan Timur,”tandasnya.

Untuk kondisi ruas jalan saat ini menuju tiga kampung tertinggal tersebut terdiri dari aspal dan beton sepanjang 10,17 km, dan sisanya masih berupa tanah sepanjang 34,83 km,”bebernya. (adv/kominfo).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Samarinda Kunjungi Pemkab Kubar

SENDAWAR – Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, Misnal Ariyanto, beserta jajaran di ruang kerja Bupati, Kamis (4/6/2026).

Kepala Kantor Imigrasi didampingi Jeacky Gerald Gerung, Prabowo Putra M, Hidayatullah Hambali, dan Ade Hermawan selama satu melakukan pertemuan dengan penuh keakraban. Ini sekaligus menjadi momentum mempererat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda.

Selain sebagai ajang perkenalan dan silaturahmi, pertemuan tersebut juga membahas berbagai hal terkait peningkatan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat Kutai Barat, khususnya pelayanan pembuatan paspor bagi warga yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri.

Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyampaikan harapan agar pelayanan paspor dapat lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat Kutai Barat. Selama ini, warga yang hendak mengurus paspor harus datang ke Samarinda, sehingga memerlukan waktu perjalanan yang cukup panjang serta biaya transportasi yang tidak sedikit.

Menurut Bupati, kondisi tersebut sering menjadi kendala, terutama bagi masyarakat yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, umrah, maupun perjalanan ziarah ke Yerusalem dan negara lainnya. Selama ini masyarakat Kutai Barat yang ingin membuat paspor harus datang ke Samarinda. Tentu membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang cukup besar.

“Kami berharap ke depan ada pelayanan yang lebih dekat sehingga masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam mengurus dokumen perjalanan mereka,” ujar Bupati.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda Misnal Ariyanto menyambut baik aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Ia menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk membuka peluang pelaksanaan layanan paspor secara berkala di Kutai Barat.

Misnal Ariyanto mengungkapkan, pihaknya akan mengkaji pelaksanaan layanan keimigrasian jemput bola di Kutai Barat. Ke depan, masyarakat berpeluang mendapatkan pelayanan pembuatan paspor tanpa harus datang ke Samarinda.

“Kami berupaya memberikan pelayanan yang lebih mudah dan dekat kepada masyarakat. Ke depan, kami merencanakan adanya pelayanan paspor di Kutai Barat selama dua hingga tiga hari pada waktu tertentu, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Samarinda untuk mengurus paspor,” jelasnya.

Program pelayanan tersebut nantinya akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, termasuk terkait lokasi pelayanan, jadwal pelaksanaan, serta jumlah pemohon yang akan dilayani.

Frederick Edwin menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, kehadiran layanan paspor di Kutai Barat akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama bagi calon jamaah haji, jamaah umrah, peserta perjalanan ziarah rohani, pelaku usaha, maupun warga yang memiliki keperluan perjalanan ke luar negeri.

“Kami sangat mengapresiasi rencana dari Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda. Ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat Kutai Barat karena pelayanan publik semakin dekat dan mudah dijangkau.

Harapannya program ini dapat segera direalisasikan sehingga masyarakat tidak lagi terbebani dengan jarak dan biaya perjalanan yang cukup jauh,” ungkap Bupati.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dengan adanya rencana layanan paspor di Kutai Barat, diharapkan masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam pengurusan dokumen perjalanan internasional, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. (adv/kominfo).

Bukan Sekadar Produksi, PHI Cetak Lompatan Cadangan Migas 193 Persen di Atas Target

Jakarta – Di tengah tantangan pemenuhan kebutuhan energi nasional yang terus meningkat, PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) berhasil mencatatkan capaian strategis berupa penambahan cadangan minyak dan gas bumi (migas) yang melampaui target perusahaan sepanjang tahun 2025. Pencapaian tersebut dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga ketahanan energi Indonesia di masa mendatang.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (3/6/2026), PHI melaporkan keberhasilan menambah cadangan migas terbukti (1P) lebih dari 70 juta barel setara minyak atau mencapai sekitar 193 persen dari target RKAP 2025.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya eksplorasi dan pengembangan lapangan migas yang dilakukan PHI di wilayah Kalimantan mulai memberikan hasil signifikan. Selain mendukung keberlangsungan produksi, penambahan cadangan menjadi indikator penting dalam menjaga pasokan energi nasional dalam jangka panjang.

Direktur Utama PHI, Sunaryanto, menjelaskan bahwa investasi berkelanjutan pada sektor hulu migas menjadi strategi utama perusahaan untuk memastikan keberlangsungan produksi energi nasional. Menurutnya, PHI terus mengembangkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sebagai bagian dari kontribusi perusahaan terhadap target produksi migas nasional.

“Keberlanjutan produksi tidak hanya bergantung pada kemampuan mempertahankan lapangan eksisting, tetapi juga pada keberhasilan menemukan dan mengembangkan cadangan baru yang dapat diproduksikan di masa depan,” ujarnya.

Sepanjang lima tahun terakhir, PHI tercatat telah melakukan pengeboran 13 sumur eksplorasi dan 517 sumur pengembangan. Pada tahun 2025 saja, perusahaan menyelesaikan pengeboran 146 sumur pengembangan, 619 kegiatan workover, serta 9.783 kegiatan well service guna menjaga produktivitas lapangan migas yang dikelolanya.

Keberhasilan tersebut turut berdampak pada peningkatan realisasi produksi migas perusahaan. Rata-rata produksi minyak PHI selama 2025 mencapai 44,42 ribu barel per hari atau 107,29 persen dari target RKAP. Sementara produksi gas tercatat mencapai 536,72 MMSCFD atau sekitar 101,34 persen dari target yang telah ditetapkan.

Pencapaian produksi di atas target ini menjadi catatan penting karena merupakan keberhasilan pertama dalam lima tahun terakhir bagi PHI. Kondisi tersebut menunjukkan efektivitas strategi investasi selektif, optimalisasi produksi, serta inovasi operasi yang diterapkan perusahaan.
Selain aspek produksi dan cadangan, PHI juga menunjukkan komitmennya terhadap operasi berkelanjutan. Perusahaan berhasil mendukung pengurangan emisi karbon lebih dari 215 kiloton sepanjang 2025, sekaligus mencatatkan lebih dari 32 juta jam kerja selamat dengan tingkat keselamatan kerja yang berada di bawah batas toleransi industri.

Pemegang saham mayoritas melalui PT Pertamina Hulu Energi (PHE) memberikan apresiasi terhadap kinerja PHI yang dinilai mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi, efisiensi biaya operasi, keselamatan kerja, serta keberlanjutan lingkungan.

Ke depan, PHI akan terus memperkuat investasi dan pengembangan wilayah kerja migas di Kalimantan guna mendukung program ketahanan energi nasional sekaligus memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat dan sektor industri.

Sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina, PHI saat ini mengelola operasi hulu migas di Regional Kalimantan yang mencakup Zona 8, Zona 9, dan Zona 10 dengan mengedepankan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) dalam setiap aktivitas bisnisnya. (*)

FWK Desak Prabowo Evaluasi Total Program MBG Usai Kasus Korupsi BGN

JAKARTA — Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan desakan agar pemerintah membenahi secara menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menilai langkah tersebut penting agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto tidak terus dibayangi persoalan tata kelola. Hal itu mengemuka dalam diskusi FWK di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Koordinator Nasional FWK Raja Pane mengatakan kasus yang menyeret mantan petinggi BGN menjadi pukulan bagi pemerintah karena MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo.

Menurut Raja, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menata ulang pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, pengelolaan anggaran, penunjukan mitra, hingga sistem pengawasan di lapangan.

“Kita minta presiden melakukan evaluasi total. Sehingga program MBG benar-benar tepat sasaran dan tidak bisa lagi dipermainkan, apalagi dikorupsi,” kata Raja Pane.

Sikap FWK itu muncul setelah Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakil kepala BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG periode 2025-2026.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan para tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan dalam penunjukan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program tersebut.

Menurut Kejaksaan Agung, yayasan yang seharusnya dipilih melalui mekanisme transparan diduga justru dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana korupsi dan memiliki keterkaitan dengan pejabat maupun pegawai BGN.

Mantan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun menilai kasus tersebut harus menjadi titik balik bagi pemerintah dalam menentukan arah program MBG ke depan.

“Kalau mau diteruskan, ini harus menjadi titik balik agar program MBG berjalan sesuai tujuannya, bukan seperti selama ini yang banyak masalah,” ujarnya.

Hendry menilai pembenahan harus dimulai dari penempatan orang-orang yang tepat dan berintegritas agar program tidak kembali tersandung persoalan serupa.

Wartawan senior AR Loebis menilai pergantian Kepala BGN dari Dadan Hindayana kepada Naniek S. Deyang patut diapresiasi. Namun, menurutnya, pergantian pimpinan harus diikuti pembenahan nyata dalam pelaksanaan program.

“Ini apresiasi sekaligus ujian bagi Naniek S. Deyang. Dia harus fokus dan memastikan program MBG tepat sasaran,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan wartawan senior Sarwani. Ia berharap transparansi menjadi fondasi utama dalam pengelolaan program yang menyangkut kebutuhan jutaan anak Indonesia.

“Data harus terbuka, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sementara itu, wartawan senior Didin Maninggara mengusulkan agar kepolisian tidak lagi terlibat dalam pelaksanaan operasional MBG.

“Polisi sebaiknya fokus pada fungsi pengawasan sehingga tugas dan tanggung jawabnya lebih jelas,” katanya.

Program MBG mulai dijalankan pemerintah pada awal Januari 2025 untuk meningkatkan pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) bagi anak-anak sekolah.

Dengan anggaran Rp85,27 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp268 triliun pada 2026, program ini menjadi salah satu kebijakan pemerintah dengan anggaran terbesar sekaligus mendapat sorotan publik paling luas.

Mengubah Gerbang Wisata Menjadi Etalase Ekonomi

TANJUNG REDEB – Berau tidak pernah kehabisan pesona. Sebagai daerah yang dianugerahi surga bawah laut dunia seperti Pulau Derawan dan Maratua, arus keluar-masuk pelancong menjadi denyut nadi harian yang menjanjikan. Di tengah riuh rendah mobilitas pelancong tersebut, Dermaga Tanjung Batu berdiri kokoh sebagai pintu gerbang utama. Namun, di balik megahnya infrastruktur penyeberangan ini, ada potensi ekonomi lokal yang masih “tertidur” dan menunggu untuk dibangunkan Kios Cinderamata.

Terletak tepat di jalur krusial keberangkatan dan kedatangan wisatawan, deretan kios ini sebenarnya memegang posisi ekonomi yang sangat strategis. Potensi transaksinya besar, namun pemanfaatannya hingga kini belum berjalan optimal. Menanggapi hal ini, Bupati Berau, Sri Juniarsih, mendorong adanya langkah nyata agar fasilitas yang dibangun lewat anggaran negara ini tidak sekadar menjadi ornamen mati.

Sri Juniarsih menilai, kios cinderamata ini harus bertransformasi menjadi etalase hidup bagi kreativitas masyarakat Berau. Mulai dari kerajinan tangan pesisir yang eksotis, suvenir khas, hingga produk olahan makanan kreatif hasil racikan pelaku UMKM kampung, seluruhnya harus mendapat panggung di tempat ini.

“Tingginya mobilitas wisatawan yang melintas setiap hari, peluang transaksi dan promosi produk daerah terbuka sangat lebar apabila fasilitas tersebut dikelola dengan baik,” ujar Sri Juniarsih, Senin (01/06/2026)

Bagi pemerintah daerah, investasi anggaran yang telah digelontorkan untuk membangun fasilitas fisik tersebut harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan warga. Kios tersebut tidak boleh dipandang sempit hanya sebagai tempat transaksi jual-beli biasa, melainkan sebuah ruang inkubasi bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas penetrasi pasar mereka melalui tangan para pelancong.

“Kios yang sudah dibangun ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat,” tambahnya.

Di samping menghidupkan urat nadi ekonomi melalui UMKM, tantangan besar lain yang dihadapi Dermaga Tanjung Batu adalah masalah estetika dan kebersihan lingkungan. Gerbang wisata adalah wajah pertama yang dilihat wisatawan saat menjejakkan kaki, dan kesan pertama (first impression) selalu bersifat permanen.

Adanya sorotan terhadap masalah sampah di sejumlah titik di sekitar dermaga menjadi alarm penting. Lingkungan yang kurang terawat dikhawatirkan dapat menggerus kenyamanan pengunjung dan mencoreng citra Berau sebagai destinasi wisata premium.

Tata kelola pariwisata yang berkelanjutan memerlukan kerja kolektif. Menghidupkan ekonomi sekadar satu sisi mata uang; sisi lainnya adalah menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan dermaga.

Sri Juniarsih menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor agar gerbang wisata ini tidak pasif. Pemerintah daerah berharap, investasi pembangunan fisik di kawasan wisata ini melahirkan efek domino yang berkelanjutan bagi ekonomi kreatif.

“Saya berharap Dermaga Tanjung Batu tidak hanya menjadi lokasi penyeberangan wisatawan, tetapi juga dapat berkembang sebagai pusat promosi produk lokal yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Berau,” pungkasnya.

Kini, bola panas berada di tangan para pemangku kebijakan terkait, pengelola dermaga, serta komunitas pelaku usaha lokal. Mengubah sepi menjadi pundi, dan mengubah sampah menjadi berkah di Dermaga Tanjung Batu adalah kerja panjang yang harus segera dimulai demi masa depan pariwisata Berau yang lebih hidup dan mandiri. (Dy/Ok/ ADV)

« Previous Page — Next Page »