Wakil Bupati Berau Ajak Warga Rayakan Kemenangan Tanpa Tinggalkan Sampah

‎‎Tanjung Redeb – Videotron di kawasan Simpang 4 KFC Tanjung Redeb kini mulai difungsikan sebagai ruang publik untuk kegiatan nonton bareng (nobar). Momen final Piala Dunia 2026 pada Senin (20/7/2026) dini hari dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Berau untuk menghadirkan hiburan bagi masyarakat pecinta sepak bola.

‎‎Wakil Bupati Berau, Gamalis turut nobar bersama ratusan warga yang memadati kawasan tersebut. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak awal pertandingan, dengan pendukung kedua tim memenuhi lokasi sambil membawa atribut kebanggaan masing-masing.

‎‎Gamalis mengatakan, tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan fasilitas videotron dapat dimanfaatkan sebagai ruang berkumpul yang positif. Kegiatan seperti ini mampu mempererat kebersamaan warga sekaligus menghidupkan suasana di pusat kota.

‎‎“Malam ini kita sedang mengikuti nobar bersama seluruh masyarakat Tanjung Redeb, warga pecinta bola di final Piala Dunia 2026 ini. Alhamdulillah antusias masyarakat begitu bagus dan saya kira patut diapresiasi,” ujarnya.

‎‎Usai pertandingan berakhir, Gamalis tidak langsung meninggalkan lokasi. Ia mengajak masyarakat yang hadir untuk bersama-sama memungut sampah yang berserakan di sekitar area nobar.

‎‎Aksi sederhana tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian menjaga kebersihan ruang publik agar kawasan pusat kota tetap bersih dan nyaman.

‎‎Semangat kebersamaan tidak hanya ditunjukkan saat mendukung tim favorit di lapangan, tetapi juga melalui kepedulian terhadap lingkungan. Ia berharap budaya membersihkan sampah setelah setiap kegiatan dapat terus menjadi kebiasaan masyarakat Berau. (Dy/Ok/Adv)

KONI Kaltim Bantu Mesin Rumput Untuk Lapangan Hoki

SAMARINDA – Rumput lapangan hoki yang mulai meninggi dan mengganggu latihan atlet kini tak lagi jadi soal. Ketua Umum KONI Kaltim H Anderiy Syachrum turun langsung menyerahkan bantuan mesin potong rumput dorong untuk lapangan hoki di kawasan Gelanggang Olahraga (Gelora) Kadrie Oening, Jalan KH Wahib Hasyim, Senin (20/7/2026).

Penyerahan bantuan itu didampingi jajaran pengurus KONI Kaltim, di antaranya Ketua Harian Nidya Listiono, Sekretaris Abdul Muis, dan Bendahara Siti Astridya. Mesin potong rumput yang merupakan bentuk CSR salah satu perusahaan swasta di Samarinda ini diterima pelatih hoki putri Kaltim, Norma Yunita, yang akrab disapa Eno. Selain melatih, Eno juga menjabat Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Federasi Hoki Indonesia (FHI) Kaltim. Penyerahan disaksikan pula oleh atlet-atlet hoki Kaltim yang tengah mempersiapkan diri menuju kejurnas Agustus mendatang.

Anderiy mengatakan, bantuan ini merupakan jawaban atas keluhan yang disampaikan pelatih hoki Kaltim beberapa bulan terakhir. Rumput lapangan hoki di Gelora Kadrie Oening dikeluhkan sudah terlalu tinggi hingga mengganggu jalannya latihan.

“Setelah saya lihat langsung bersama pengurus, memang betul rumputnya tinggi-tinggi dan perlu ditata,” kata Anderiy.

Kondisi rumput yang memanjang itu, menurut Eno, bahkan sempat memaksa para atlet berlatih di luar lapangan hoki. Mereka terpaksa memanfaatkan lintasan lari yang berada di dalam area lapangan sepak bola Gelora Kadrie Oening lantaran lapangan hoki tak lagi layak dipakai untuk latihan rutin.

Bantuan ini, lanjut Anderiy, datang di waktu yang tepat. Sebab lapangan hoki Gelora Kadrie Oening rencananya bakal jadi venue Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) akhir tahun nanti. Meski tuan rumah Porprov adalah Kabupaten Paser, venue cabang hoki terpaksa dipindah ke Samarinda lantaran Paser belum memiliki lapangan hoki.

Tak berhenti di situ, Anderiy mengungkapkan pihaknya juga tengah menjajaki kerja sama dengan pihak ketiga untuk memenuhi standar internasional lapangan hoki. Sebab menurut Eno, standar lapangan hoki kini bukan lagi rumput alami, melainkan rumput sintetis di atas lapisan semen sesuai standar nasional.

“Karena kalau menurut Ibu Eno tadi, sebenarnya standar lapangan hoki bukan lagi lapangan rumput alam, tapi harus memenuhi standar nasional, yakni menggunakan rumput sintetis yang terlebih dahulu harus dicor dengan semen,” ungkap Anderiy.

Anderiy menegaskan, dirinya bersama Ketua Harian dan Sekretaris KONI Kaltim tengah pelan-pelan menjalin komunikasi dengan sejumlah mitra dan pemerintah untuk bergotong royong memenuhi standar lapangan tersebut. Perhatian khusus ini bukan tanpa alasan. Tim hoki Kaltim tercatat sebagai salah satu cabang olahraga berprestasi, setelah sukses menyabet medali emas nomor outdoor putra dan putri pada PON XXI Aceh-Sumatera Utara lalu.

“Kasihan juga kalau prestasi tadi belum diimbangi dengan fasilitas latihan yang memadai. Makanya di kepengurusan baru ini, kami akan coba inventarisasi cabor-cabor berprestasi yang membutuhkan perhatian lebih,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua Harian KONI Kaltim Nidya Listiono menyebut, di bawah kepemimpinan Anderiy saat ini, KONI Kaltim bergerak cepat meninjau kondisi atlet di seluruh Kaltim.

“Jadi saat ini kami sambil mendata, untuk satu minggu ke depan kami akan langsung turun ke lapangan meninjau atlet-atlet di beberapa cabor yang sedang latihan,” ujar pria yang akrab disapa Tio ini.

Tio menambahkan, langkah blusukan ke lapangan ini bertujuan mendengar sekaligus mencarikan solusi atas keluh kesah pelatih dan atlet selama menjalani latihan. Harapannya, kehadiran pengurus KONI yang baru bisa memberi motivasi kepada para atlet dan pelatih di lapangan.

Sementara itu, pelatih hoki putri Kaltim Norma Yunita mengaku bangga atas perhatian yang diberikan pengurus KONI Kaltim yang baru.

“Jujur, kehadiran ketua umum bersama unsur pimpinan sore ini menjadi suntikan motivasi bagi kami untuk terus berprestasi di kancah nasional,” ujar Eno.

Ia berharap, kepedulian pengurus baru ini menjadi angin segar bagi para atlet dan pelatih di seluruh cabang olahraga binaan KONI Kaltim. (*)

DPRD Samarinda Minta Sistem Perlindungan Anak Diperkuat

SAMARINDA – Penerapan Program Pesantren Ramah Anak di 56 pondok pesantren di Kota Samarinda mendapat perhatian dari DPRD Kota Samarinda. Komisi IV menilai program tersebut harus diiringi dengan sistem perlindungan anak yang kuat agar setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara cepat, terukur, dan sesuai ketentuan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan keberadaan mekanisme perlindungan anak di lingkungan pesantren menjadi kebutuhan penting agar menjamin keamanan dan kenyamanan para santri selama menempuh pendidikan.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari regulasi Kementerian Agama (Kemenag) RI yang mewajibkan setiap pondok pesantren menyediakan layanan pengaduan yang terhubung dengan Satuan Tugas (Satgas) Kemenag.

“Program Pesantren Ramah Anak merupakan langkah positif karena setiap lembaga pendidikan kini dituntut memiliki mekanisme perlindungan yang jelas. Dengan begitu, apabila muncul persoalan, penanganannya dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai prosedur yang berlaku,” ujarnya, Kamis (20/7/26).

Ia menjelaskan, seluruh laporan yang masuk nantinya akan melalui proses verifikasi terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, laporan tersebut akan diteruskan kepada aparat penegak hukum. Sementara itu, jika berkaitan dengan perlindungan anak maupun pendampingan psikologis, penanganannya akan dikoordinasikan dengan instansi terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).

“Setiap aduan akan diproses melalui satu pintu sehingga penanganannya lebih terarah. Kasus yang berindikasi pelanggaran hukum akan diserahkan kepada kepolisian, sedangkan persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak akan ditangani bersama instansi yang memiliki kewenangan,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui pengawasan terhadap pondok pesantren memiliki tantangan tersendiri. Pasalnya, kewenangan pembinaan maupun perizinan operasional pesantren berada di bawah Kementerian Agama, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh dalam aspek tersebut.

Dirinya menilai keberhasilan Program Pesantren Ramah Anak membutuhkan kolaborasi yang erat antara Pemerintah Kota Samarinda, Kementerian Agama, aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan anak.

“Koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat agar sistem perlindungan anak di lingkungan pesantren benar-benar berjalan efektif dan mampu memberikan rasa aman bagi seluruh santri,” ucapnya.

Ia berharap program tersebut tidak hanya mampu mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berperan penting agar membentuk karakter generasi muda.

“Jangan sampai tindakan segelintir oknum mencoreng nama baik seluruh pesantren. Selama ini pesantren memiliki peran besar dalam membina akhlak dan karakter generasi muda. Karena itu, sistem pengawasan dan perlindungan anak harus terus diperkuat,” tegasnya. (yud/adv)

DPRD Samarinda Minta Pemerintah Bertindak Tegas Terhadap Pelanggaran Limbah

SAMARINDA – Pengawasan terhadap pengelolaan limbah usaha dinilai perlu diperketat agar potensi pencemaran lingkungan di Kota Samarinda dapat dicegah sejak dini. Komisi III DPRD Kota Samarinda menilai langkah pengawasan yang konsisten menjadi kunci agar menghindari munculnya persoalan lingkungan yang berdampak pada kesehatan maupun kenyamanan masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengatakan, pemerintah daerah melalui instansi terkait perlu meningkatkan intensitas inspeksi serta pemantauan terhadap pelaku usaha. Menurutnya, pengawasan rutin akan lebih efektif dibandingkan menunggu persoalan berkembang hingga menimbulkan keluhan dari warga.

“Pengawasan harus dilakukan secara berkala, bukan hanya setelah muncul persoalan. Dengan pemantauan yang berkesinambungan, potensi pencemaran bisa diketahui lebih cepat sehingga penanganannya juga lebih efektif,” ujarnya, senin (20/7/26).

Ia menjelaskan, setiap aduan masyarakat mengenai dugaan pencemaran lingkungan akan tetap menjadi perhatian DPRD. Namun, proses penanganannya harus dilakukan secara objektif dengan mengedepankan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, Komisi III tidak ingin mengambil kesimpulan secara tergesa-gesa sebelum hasil pemeriksaan lapangan diperoleh. Karena itu, koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun instansi teknis lainnya menjadi bagian penting agar memastikan penyebab persoalan secara akurat.

“Semua laporan harus diverifikasi terlebih dahulu. Kami ingin memastikan sumber masalahnya benar-benar jelas sebelum menentukan langkah lanjutan maupun rekomendasi yang akan diberikan,” katanya.

Dirinya menambahkan, upaya menjaga kualitas lingkungan hidup bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pelaku usaha juga dituntut memiliki komitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan pengelolaan limbah agar aktivitas usahanya tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.

Ia menilai kepatuhan terhadap regulasi lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Kota Samarinda. Dengan demikian, potensi kerusakan lingkungan dapat ditekan sejak awal.

Ia juga memastikan Komisi III DPRD Samarinda akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai persoalan lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat. Apabila hasil inspeksi maupun laporan resmi membuktikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan baku mutu limbah, pihaknya akan meminta instansi yang berwenang memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau nantinya ditemukan adanya pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan, tentu kami akan mendorong pemerintah mengambil tindakan tegas, baik berupa sanksi maupun kewajiban melakukan perbaikan agar persoalan tidak terus berulang,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah sebagai regulator, pelaku usaha sebagai pihak yang menjalankan kegiatan usaha, serta masyarakat yang berperan melakukan pengawasan.

Menurutnya, sinergi ketiga unsur tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di Samarinda.

Komisi III DPRD Samarinda berharap setiap persoalan lingkungan dapat diselesaikan secara menyeluruh dengan menyasar akar permasalahan, sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang dan kualitas lingkungan tetap terjaga untuk masyarakat saat ini maupun generasi mendatang. (yud/adv)

Sunardi Dito Prawiro Pimpin FORPAMNAS 2026–2030

YOGYAKARTA – Musyawarah Nasional (Munas) IV Forum Pelanggan Air Minum Nasional (FORPAMNAS) menetapkan H. Sunardi Dito Prawiro, ST., MA., sebagai Ketua Umum didampingi Sekretaris Jendral (Sekjen) Sutikno untuk masa bakti periode 2026–2030.

Munas IV ini dibuka dibuka Bupati Kabupaten Sleman, H. Harda Kiswaya di Hotel Rich Yogyakarta, Jumat (17/7/2026).

Munas juga dihadiri jajaran Dewan Pembina, Pejabat Pemerintah Daerah, serta tokoh-tokoh penting di sektor pengelolaan air bersih. Wakil Bupati Kabupaten Sleman selaku Ketua Dewan Pembina FORPAMNAS, Wakil Wali Kota Yogyakarta, serta Sekretaris Umum PERPAMSI Pusat, Rino Indira Gusniawan, S.T., M.M.

Usai terpilih, Sunardi menyampaikan langkah awal yang langsung menjadi prioritas utama dari kepengurusan baru FORPAMNAS adalah mendorong percepatan pembentukan Badan Regulator Air Minum Nasional. Langkah strategis ini diambil guna memastikan perlindungan hak-hak pelanggan dapat berjalan lebih optimal, sekaligus menjamin standardisasi pelayanan prima dari Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) di seluruh wilayah Indonesia.

“Target utama yang ingin dicapai mencakup pemenuhan standar 4K dan T, yakni kualitas, kuantitas, kontinuitas, keterjangkauan, serta tekanan atau stabilitas distribusi air bersih bagi masyarakat luas,” kata Sunardi.

Sementara Rasyid Ridha, Ketua Forum Informasi Pelanggan (FIP) Perumda Tirta Kencana Kota Samarinda, menyampaikan pandangan serta harapan besarnya terhadap masa depan kepengurusan yang baru terbentuk.

Menurutnya, momentum perubahan struktur di tingkat pusat harus mampu menjadi pemantik utama bagi peningkatan kualitas layanan di tingkat regional.

“Kami mengucapkan selamat dan berharap kepemimpinan baru ini amanah dalam mengemban tugas serta mampu memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan pelayanan air minum di Indonesia,” ujar Rasyid Ridha saat memberikan keterangan resmi.

Rasyid menekankan kembali, keterlibatan aktif dari setiap forum pelanggan di daerah menjadi kunci utama bagi keberhasilan program kerja nasional. Pembentukan badan regulator independen, lanjutnya, akan menjadi jembatan krusial untuk menyelaraskan kepentingan masyarakat selaku konsumen dengan pihak manajemen Perumda serta pemerintah selaku pembuat kebijakan. (*)

« Previous Page — Next Page »