Guru Harus Siap Hadapi Era Digital dan AI

SENDAWAR-Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Karena itu, guru dan kepala sekolah dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Hal tersebut disampaikan Wabup Kutai Barat (Kubar) Nanang Adriani saat membuka Pelatihan Sekolah Idaman Bagi Kepala Sekolah dan Guru Jenjang SD Tahun 2026, di LAN Provinsi Kaltim, Jalan H.M. Ardans, Samarinda, Senin (22/6/2026).

Menurut Nanang Adriani, pelatihan tersebut merupakan salah satu upaya nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Guru dan kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan berdaya saing.

“Melalui pelatihan ini diharapkan lahir berbagai inovasi dan perubahan positif dalam pengelolaan sekolah sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, inovatif, dan inspiratif sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini,”ujarnya.

Nanang menegaskan kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas tenaga pendidik. Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru maupun kepala sekolah harus terus dilakukan agar mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kurikulum, dan metode pembelajaran yang terus berkembang.

Selain meningkatkan kompetensi, pelatihan ini juga diharapkan mampu memperkuat kapasitas kepemimpinan para kepala sekolah dan guru. Menurutnya, seorang pendidik tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan inovasi dalam lingkungan sekolah.

“Kepala sekolah dan guru harus memiliki kemampuan kepemimpinan, komunikasi, kolaborasi, serta pengambilan keputusan yang baik untuk menghadapi berbagai tantangan pendidikan saat ini,”katanya.

Ia juga menekankan pentingnya menciptakan sekolah yang inklusif, inovatif, dan inspiratif. Sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, menyenangkan, dan ramah bagi seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, agama, maupun kemampuan mereka.

Menurutnya, lingkungan belajar yang positif akan membantu peserta didik berkembang secara optimal, baik dalam aspek akademik maupun pembentukan karakter.

Terkait perkembangan teknologi, ia mengingatkan bahwa kehadiran AI dan teknologi digital harus dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan sebagai ancaman.

 

“Pemanfaatan teknologi dan AI harus diimbangi dengan penguatan karakter, literasi digital, etika, serta kemampuan berpikir kritis peserta didik agar mereka siap menghadapi tantangan masa depan,” tegasnya.

Nanang menyebut pelatihan tersebut sejalan dengan Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui transformasi pendidikan yang berkualitas dan merata.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk membangun budaya belajar sepanjang hayat. Menurutnya, pendidikan yang maju hanya dapat terwujud apabila para pendidiknya terus meningkatkan kapasitas diri dan terbuka terhadap berbagai inovasi pembelajaran. (yan/adv/diskominfo)

Super Brand Day Telkomsel dan Erajaya di Indonesia Timur, Berikan Banyak Keuntungan Pelanggan dari Diskon hingga Hiburan Digital Gratis

KALIMANTAN – Telkomsel bersama Erajaya resmi meluncurkan program Super Brand Day di Region 6 (Sulawesi, Papua, dan Maluku) yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 16 Agustus 2026. Program ini menghadirkan berbagai penawaran menarik dan nilai tambah bagi pelanggan melalui bundling perangkat dan layanan digital Telkomsel.

Program ini digelar secara serentak di 45 kota melalui 134 store Erajaya, termasuk Erafone, iBox, Xiaomi Store, dan Samsung by Erafone. Pelaksanaan turut didukung oleh 55 user Digipos Store untuk layanan Quick Activation Kartu HALO, serta seluruh promotor Telkomsel dan Erajaya guna memastikan pengalaman pelanggan yang optimal.

General Manager Market Personalization and Territory Business Alignment Telkomsel Area Pamasuka, Godo Intan, mengatakan, Telkomsel dengan bangga menghadirkan program Super Brand Day bersama Erajaya, yang memberikan penawaran bundling Halo+ untuk setiap pembelian perangkat di jaringan store Erajaya di wilayah Sulawesi, Papua, dan Maluku.

Program ini dirancang untuk menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan, sekaligus membuka akses menuju pengalaman gaya hidup digital yang lebih komprehensif, yang didukung oleh kualitas jaringan Telkomsel yang andal serta fleksibilitas paket Halo+, sehingga diharapkan dapat memperkuat kedekatan dengan pelanggan dan mendorong percepatan transformasi digital di kawasan timur Indonesia.

Program Super Brand Day, menghadirkan berbagai promo eksklusif bagi pelanggan, di antaranya diskon paket Telkomsel hingga Rp1,9 juta, cashback tambahan hingga Rp100 ribu serta gratis langganan Netflix dan Spotify melalui paket Telkomsel Halo Optima

Head of B2C Erajaya Digital Region 6, Karsono Lii, menyampaikan, Telkomsel ingin setiap pembelian smartphone di seluruh gerai Erajaya digital (Erafone, iBox, Xiaomi Store, Samsung by Erafone) dapat langsung terkoneksi dengan layanan Telkomsel. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas penetrasi layanan digital sekaligus memperkuat loyalitas pelanggan,

Melalui kolaborasi ini, Telkomsel dan Erajaya menegaskan komitmennya dalam menghadirkan ekosistem digital yang terintegrasi. Setiap pembelian perangkat tidak hanya memberikan keuntungan secara finansial, tetapi juga membuka akses ke berbagai layanan digital yang mendukung produktivitas dan gaya hidup modern masyarakat.

Program Super Brand Day diharapkan dapat mempercepat adopsi gaya hidup digital dan menghadirkan pengalaman konektivitas yang lebih mudah, cepat, dan bernilai bagi pelanggan di wilayah Sulawesi, Papua, dan Maluku. (*)

Wamen HAM Serap Aspirasi Warga Sepaku

PENAJAM PASER UTARA – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Mugiyanto, berdialog langsung dengan masyarakat Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk menyerap aspirasi warga terkait dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (22/6/26).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Sepaku tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Timur, Dr. Umi Laili. Dialog digelar sebagai upaya memastikan pembangunan IKN tetap mengedepankan prinsip Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM).

Pada forum tersebut, masyarakat menyampaikan pembangunan IKN telah memberikan sejumlah dampak positif terhadap perekonomian daerah. Aktivitas ekonomi meningkat, sektor perdagangan berkembang, usaha penyewaan hunian bertambah, serta nilai aset masyarakat mengalami kenaikan seiring pesatnya pembangunan kawasan ibu kota baru.

Meski demikian, warga juga mengemukakan sejumlah persoalan yang masih memerlukan perhatian pemerintah. Aspirasi yang disampaikan di antaranya terkait peluang kerja bagi putra-putri daerah, penyelesaian ganti rugi lahan, ketersediaan akses air bersih, hingga dampak debu dari aktivitas pembangunan yang dinilai memengaruhi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Mugiyanto menegaskan Kementerian HAM akan terus mengawal agar pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak.

Ia mengatakan seluruh aspirasi yang dihimpun dalam dialog tersebut akan diteruskan kepada Otorita IKN dan instansi terkait sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan maupun penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Kementerian HAM berharap berbagai isu yang dihadapi warga dapat diidentifikasi secara lebih komprehensif sehingga solusi yang dihasilkan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan nasional.

Ke depan, Kementerian HAM bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Timur akan terus melakukan pemantauan, koordinasi, dan pendampingan terhadap pelaksanaan pembangunan IKN agar tetap memperhatikan hak-hak masyarakat serta mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Masyarakat juga didorong untuk terus berpartisipasi melalui forum dialog, penyampaian aspirasi, maupun keterlibatan aktif dalam mengawal pembangunan IKN sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata tanpa mengabaikan hak-hak warga terdampak. (*/yud)

Wamen HAM Pastikan Pembangunan IKN Berjalan Sejalan dengan Prinsip Hak Asasi Manusia

IKN – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Mugiyanto, melakukan audiensi dan koordinasi dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, guna memastikan pembangunan IKN berjalan selaras dengan prinsip Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Otorita IKN, Penajam Paser Utara, Senin (22/6/26), itu turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Timur, Dr. Umi Laili.

Pada audiensi tersebut, Kementerian HAM menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat Kecamatan Sepaku yang terdampak pembangunan IKN. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian warga meliputi kesempatan kerja, penyelesaian ganti rugi lahan, akses air bersih, layanan kesehatan, hingga dampak lingkungan akibat aktivitas pembangunan.

Mugiyanto menegaskan pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar.

Melalui koordinasi tersebut, Kementerian HAM mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat agar pembangunan IKN dapat berlangsung secara inklusif, berkeadilan, dan berpusat pada manusia.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memberikan tanggapan atas berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat. Ia juga memaparkan perkembangan penyelesaian sejumlah isu yang menjadi perhatian warga serta menyambut baik usulan pengembangan konsep Human Rights City atau Kota HAM di kawasan IKN.

Usai audiensi, rombongan melakukan peninjauan kawasan pembangunan IKN yang dilanjutkan dengan penanaman pohon sebagai simbol komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kementerian HAM bersama Otorita IKN berkomitmen memperkuat koordinasi dalam implementasi P5HAM di kawasan IKN. Kedua pihak juga akan menyusun langkah lanjutan untuk mengembangkan konsep Human Rights City yang disesuaikan dengan karakteristik IKN sebagai ibu kota negara baru.

Kementerian HAM turut mengajak masyarakat agar terus berpartisipasi pada pembangunan IKN dengan menyampaikan aspirasi, masukan, maupun pengaduan melalui forum dialog dan mekanisme yang telah disediakan. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan IKN mampu memberikan perlindungan, kesempatan, dan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat. (*/yud)

Wamen HAM RI Tegaskan Komitmen Tuntaskan Pelanggaran HAM

SAMARINDA – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Mugiyanto, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu sekaligus memastikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Hal itu disampaikannya saat memberikan kuliah umum bertajuk “Penguatan Kapasitas HAM bagi Mahasiswa” di Gelora 27 September, Universitas Mulawarman. Selasa (23/6/26).

Dalam kuliah umum yang dihadiri ratusan mahasiswa tersebut, Mugiyanto mengatakan forum akademik menjadi ruang penting agar berdialog mengenai norma-norma HAM, termasuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan aktivis terkait berbagai persoalan yang belum terselesaikan.

“Ini forum yang sangat baik. Saya bisa bertemu dengan ratusan mahasiswa untuk menjelaskan norma-norma HAM sekaligus mendiskusikan berbagai kasus pelanggaran HAM,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah aktivis yang hadir turut menyampaikan aspirasi mengenai berbagai kasus, mulai dari dugaan pelanggaran HAM akibat aktivitas pertambangan hingga kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada 1998. Ia menegaskan seluruh persoalan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab Kementerian HAM.

“Kasus-kasus itu memang sedang kami tangani. Tidak ada yang tidak kami upayakan untuk diselesaikan. Bahkan sebagian merupakan kasus yang saya perjuangkan sejak 1998 dan hingga kini masih saya perjuangkan. Itu juga merupakan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Dirinya juga mengapresiasi aksi para aktivis, termasuk kelompok Aksi Kamisan di Kalimantan Timur, yang terus mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Ia mengungkapkan dirinya merupakan salah satu inisiator Aksi Kamisan yang lahir sebagai bentuk dorongan agar negara menuntaskan berbagai kasus HAM.

Kini, perjuangan tersebut dilakukan dari dalam pemerintahan bersama Menteri HAM Natalius Pigai. Ia mengaku mendapat dukungan dari keluarga para korban agar memperjuangkan penyelesaian kasus melalui jalur pemerintahan.

Ia menjelaskan penyelesaian pelanggaran HAM mengacu pada empat prinsip transitional justice, yakni pengungkapan kebenaran, keadilan, pemulihan hak korban, serta jaminan agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.

“Empat prinsip itu menjadi pegangan Kementerian HAM dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM masa lalu,” ucapnya.

Selain menangani pelanggaran HAM, dirinya menegaskan pemerintah juga berkewajiban memastikan terpenuhinya hak-hak dasar seluruh warga negara, seperti akses pendidikan, pangan, dan layanan dasar lainnya.

Menurutnya, program-program pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat, merupakan bagian dari upaya memenuhi hak pendidikan masyarakat. Begitu pula penanganan stunting dan busung lapar merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi setiap warga negara.

Pada kesempatan itu, Mugiyanto juga mengungkapkan sejumlah persoalan HAM yang saat ini menjadi perhatian pemerintah di Kalimantan Timur, salah satunya berkaitan dengan dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Ia mengatakan telah menerima langsung aspirasi masyarakat di kawasan Sepaku yang terdampak pembangunan IKN, mulai dari persoalan debu proyek, ketersediaan air bersih, penyelesaian ganti rugi lahan, hingga harapan agar masyarakat lokal memperoleh kesempatan bekerja di kawasan ibu kota baru.

“Itu merupakan tuntutan yang valid dan harus menjadi perhatian pemerintah. Saya sudah menyampaikan langsung berbagai persoalan tersebut kepada Kepala Otorita IKN agar segera ditindaklanjuti,” katanya.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat. Karena itu, Kementerian HAM tengah menyiapkan regulasi yang akan memperkuat kewenangan pemerintah dalam memastikan perusahaan maupun pihak terkait tetap menghormati dan memenuhi prinsip-prinsip HAM dalam setiap proses pembangunan.

“Negara memiliki tanggung jawab memastikan pembangunan berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat,” tegasnya. (yud)

« Previous Page — Next Page »