Wamen HAM Buka Uji Publik RUU HAM di Samarinda

SAMARINDA – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) menggelar uji publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Asasi Manusia di Samarinda. Kegiatan yang berlangsung di Tigris Cafe, Jalan Belatuk, Kecamatan Sungai Pinang itu menghadirkan akademisi, aktivis, mahasiswa, hingga pelaku usaha sebagai peserta. Senin (22/6/26).

Forum yang dimoderatori Umi Laili tersebut menghadirkan Fery Kusuma dan Ester Indahyani Jusuf sebagai narasumber, serta Aulia Vivi Yulianingrum, Ikhwanul Muslim, dan Parawansa Assoniwora sebagai penanggap.

Pada kesempatan itu, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Republik Indonesia Mugiyanto menegaskan kegiatan tersebut bukan sekadar sosialisasi, melainkan forum uji publik agar menghimpun masukan substantif terhadap draf RUU HAM yang masih dalam proses penyusunan.

“Regulasi ini belum final sehingga kami ingin mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah tidak ingin menyusun aturan secara sepihak, tetapi memastikan seluruh aspirasi masyarakat dapat diakomodasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Kementerian HAM telah melaksanakan uji publik di sejumlah daerah seperti Papua, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bengkulu, dan dalam waktu dekat akan berlanjut ke Lampung serta Medan.

Menurutnya, salah satu masukan penting dalam forum tersebut adalah perlunya memperkuat tata kelola ekosistem HAM, khususnya hubungan dan koordinasi antarlembaga nasional HAM seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas, dan Komnas Anak.

Selain itu, muncul usulan mengenai efektivitas kelembagaan HAM. Salah seorang penanggap menilai pengaturan dalam RUU masih lebih menitikberatkan pada Komnas HAM dibandingkan lembaga nasional HAM lainnya.

“Masukan yang menarik adalah agar kelembagaan HAM memiliki koordinasi yang lebih efektif. Ada juga pandangan yang mengusulkan agar seluruh lembaga nasional HAM diintegrasikan dalam satu institusi, seperti yang diterapkan di Australia,” katanya.

Meski demikian, dirinya menyebut pemerintah saat ini masih mempertahankan model empat lembaga nasional HAM yang terpisah. Menurutnya, yang terpenting adalah memperkuat mekanisme koordinasi melalui forum yang telah diatur dalam draf RUU.

“Kami ingin memastikan seluruh lembaga HAM tetap kuat sekaligus memiliki sistem koordinasi yang efektif dalam menjalankan tugasnya,” ucapnya.

Pada draf RUU HAM, pemerintah juga mengusulkan pengaturan mengenai perlindungan bagi pembela HAM. Setiap orang yang melakukan advokasi, pendampingan, maupun upaya pemajuan HAM secara damai akan memperoleh perlindungan hukum sehingga tidak mudah dikriminalisasi.

“Selama dilakukan tanpa kekerasan, mereka akan dikategorikan sebagai pembela HAM dan mendapatkan perlindungan hukum. Ini menjadi salah satu hal baru dalam revisi undang-undang tersebut,” jelasnya.

Selain itu, RUU HAM juga memuat penguatan hak-hak digital. Salah satu poin baru yang diusulkan adalah pengakuan terhadap right to be forgotten atau hak untuk dilupakan.

Melalui ketentuan tersebut, seseorang dapat mengajukan penghapusan informasi digital yang berkaitan dengan masa lalunya setelah memperoleh penetapan pengadilan, terutama apabila perkara yang bersangkutan telah selesai atau dinyatakan bebas.

“Informasi yang sudah tidak relevan dan berpotensi merugikan seseorang tidak seharusnya terus beredar di ruang digital apabila telah ada putusan hukum yang berkekuatan tetap,” tuturnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengusulkan pembentukan Dana Abadi Pemajuan HAM dan Demokrasi yang bersumber dari APBN maupun sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana tersebut nantinya akan dikelola oleh komite yang terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil. Organisasi masyarakat maupun individu yang memiliki program pemajuan HAM dan demokrasi dapat mengajukan proposal pendanaan.

“Pemerintah menyadari kapasitas negara memiliki keterbatasan. Karena itu, masyarakat sipil yang selama ini melakukan pendampingan terhadap kelompok rentan juga perlu diperkuat melalui dukungan pendanaan yang akuntabel,” pungkasnya. (yud)

IPPRISIA Kaltim Audiensi dengan DPPKB P3A Berau, Seriusi Kolaborasi SIAP BERDAYA

TANJUNG REDEB – Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penata Persona Indonesia (DPD IPPRISIA) Kalimantan Timur melakukan audiensi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB P3A) Kabupaten Berau guna memperkuat sinergi dalam program pemberdayaan perempuan, Rabu (17/6/2026).

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya IPPRISIA Kaltim memperkenalkan sekaligus membangun kolaborasi pelaksanaan Program Sekolah Inklusif Aman dan Produktif untuk Perempuan Berdaya (SIAP BERDAYA) yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, kepercayaan diri, dan kemandirian ekonomi perempuan, khususnya kelompok perempuan rentan.

Ketua DPD IPPRISIA Kalimantan Timur, Marliana Wahyuningrum, menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan, tetapi juga membangun kepercayaan diri, akses terhadap peluang usaha, serta penguatan jejaring sosial dan ekonomi.

“Perempuan merupakan salah satu pilar utama pembangunan keluarga dan masyarakat. Karena itu, diperlukan program yang tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga pendampingan berkelanjutan agar perempuan mampu berkembang secara mandiri dan produktif,” ujarnya.

Dalam pemaparan yang disampaikan, Program SIAP BERDAYA dirancang melalui berbagai kegiatan edukasi, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, penguatan jejaring, hingga pengembangan potensi ekonomi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

IPPRISIA Kaltim juga menyampaikan harapan agar program tersebut dapat disinergikan dengan berbagai program pemberdayaan perempuan yang selama ini telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Berau sehingga mampu memperluas manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Plt Kepala DPPKB P3A Kabupaten Berau Warji didampingi Sekretaris DPPKB P3A, Halijah dan jajarannya menyambut baik inisiatif yang dibangun IPPRISIA Kaltim. Audiensi berlangsung dalam suasana konstruktif dengan membahas berbagai peluang kerja sama, termasuk penguatan kapasitas perempuan, peningkatan keterampilan ekonomi produktif, serta dukungan terhadap kelompok perempuan rentan.

Melalui pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat bahwa kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat terwujudnya perempuan yang mandiri, berdaya saing, dan memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Untuk memudahkan berjalannya program agar efektif dan efisien, pertemuan kemarin juga sekaligus mendukung dan memfasilitasi terbentuknya DPC IPPRISIA Kabupaten Berau sebagai perpanjangan tangan DPD IPPRISIA Provinsi Kalimantan Timur.

Ke depan, hasil audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal bagi pengembangan program-program pemberdayaan perempuan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga di Kabupaten Berau.
“Bersama Bergerak, Bersama Berdampak untuk Perempuan Berdaya dan Keluarga Sejahtera.” (esf)

Ratusan Siswa di PPU Praktik Padamkan Api Bersama PT WKP dan Damkar Waru

Penajam Paser Utara – Ratusan siswa, guru, dan tenaga kependidikan SMKN 4 Penajam Paser Utara mengikuti pelatihan dan simulasi penanganan kebakaran yang digelar PT Waru Kaltim Plantation (WKP) berkolaborasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kecamatan Waru. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat budaya keselamatan sekaligus meningkatkan kemampuan warga sekolah dalam menghadapi potensi kebakaran sejak dini.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan mengenai penyebab dan pencegahan kebakaran, pengenalan berbagai peralatan pemadam api, praktik penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), penanganan kebakaran menggunakan kain basah, hingga simulasi pemadaman menggunakan mobil pemadam kebakaran.

Kepala SMKN 4 Penajam Paser Utara, Esti Dwi Lestari, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, pelatihan semacam ini sangat penting untuk membekali siswa dan tenaga pendidik dengan pengetahuan serta keterampilan yang dapat digunakan saat menghadapi keadaan darurat.

“Pelatihan ini memiliki nilai yang sangat penting bagi kami karena seluruh siswa, guru, dan staf sekolah membutuhkan pengetahuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3), khususnya terkait pencegahan, penanganan awal kebakaran, penggunaan APAR, serta prosedur evakuasi saat terjadi keadaan darurat. Kami berharap warga sekolah dapat lebih siap dan sigap dalam menghadapi risiko kebakaran sehingga dapat meminimalkan potensi korban maupun kerugian yang ditimbulkan,” ujarnya.

Esti juga mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara PT WKP dan Dinas Pemadam Kebakaran Kecamatan Waru. Menurutnya, sinergi antara dunia usaha, instansi pemerintah, dan lembaga pendidikan memberikan pengalaman belajar yang lebih aplikatif bagi para siswa sekaligus memperluas wawasan mereka di luar pembelajaran di kelas.

Manajemen PT WKP, Miftahul Ulum, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bidang pendidikan. Melalui program tersebut, perusahaan tidak hanya mendukung peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga membekali generasi muda dengan keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami menyadari risiko kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk di lingkungan sekolah. Karena itu, penting bagi siswa dan tenaga pendidik untuk memahami langkah-langkah pencegahan, cara penanganan awal, serta prosedur evakuasi yang benar saat menghadapi keadaan darurat,” katanya.

Menurut Miftahul, kolaborasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kecamatan Waru diharapkan mampu menumbuhkan budaya keselamatan sejak dini. Selain memperoleh pengetahuan secara teori, para peserta juga mendapatkan pengalaman praktik yang dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan kepercayaan diri saat menghadapi kondisi darurat.

Ia menambahkan, PT WKP akan terus menghadirkan program-program CSR yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Perusahaan berharap pelatihan tersebut dapat menjadi bekal bagi siswa dan guru serta mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang lebih aman, tanggap, dan peduli terhadap keselamatan.

Komitmen tersebut sejalan dengan semangat sinergi bumi dan manusia untuk satu Indonesia melalui berbagai program yang tidak hanya mendukung peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan di lingkungan sekitar.

Sejalan dengan itu, PT WKP juga menegaskan komitmennya untuk mewujudkan zero fire sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan dengan memastikan tidak terjadi kebakaran di seluruh wilayah operasional maupun rantai pasok.

Upaya tersebut diperkuat melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Kepolisian, Manggala Agni, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), guna memastikan kesiapan sarana dan prasarana, serta kapasitas personel dalam pencegahan dan penanganan kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku. (*)

BBPJN Kaltim Uji Mutu Aspal di Ruas Gunung Tabur–Usiran Tanjung Batu

SAMARINDA – Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur terus memperketat pengawasan kualitas pekerjaan jalan nasional. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melaksanakan trial mix atau uji campuran aspal pada ruas Gunung Tabur–Usiran Tanjung Batu untuk memastikan material yang digunakan memenuhi spesifikasi teknis.

Tahapan tersebut menjadi bagian penting sebelum pekerjaan penghamparan dilakukan secara penuh. Melalui trial mix, komposisi campuran aspal dan agregat diuji guna menghasilkan perkerasan jalan yang memiliki daya tahan optimal terhadap beban lalu lintas maupun pengaruh cuaca.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.7 BBPJN Kalimantan Timur, Puput Setya Nugroho, mengatakan pengujian campuran aspal dilakukan sebagai bentuk pengendalian mutu agar kualitas pekerjaan sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Pelaksanaan trial mix di ruas Gunung Tabur–Usiran Tanjung Batu dilakukan untuk memastikan mutu campuran aspal yang digunakan telah memenuhi spesifikasi teknis. Dengan demikian, kualitas hasil pekerjaan dapat terjaga dan memberikan umur layanan jalan yang lebih baik,” ujar Puput.

Dikatakan, seluruh material yang akan digunakan harus melalui tahapan pengujian terlebih dahulu, mulai dari proporsi agregat hingga kadar aspal yang tepat. Hasil dari trial mix nantinya menjadi acuan dalam proses produksi campuran aspal secara massal.

Puput menegaskan, kualitas konstruksi jalan menjadi perhatian utama Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBPJN Kaltim. Karena itu, setiap tahapan pekerjaan dilakukan secara cermat dan mengacu pada standar teknis yang berlaku.

“Kami ingin memastikan material yang dihampar benar-benar sesuai dengan desain dan spesifikasi. Pengendalian mutu dilakukan sejak proses produksi hingga pelaksanaan di lapangan agar jalan yang dibangun aman, nyaman, dan memiliki ketahanan yang optimal,” katanya.

Ruas Gunung Tabur–Usiran Tanjung Batu sendiri merupakan salah satu jalur penting yang mendukung konektivitas dan aktivitas masyarakat di Kabupaten Berau. Dengan pengawasan mutu yang ketat, diharapkan infrastruktur jalan yang dibangun dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pengguna jalan dan mendukung kelancaran distribusi barang maupun mobilitas masyarakat.(*)

Pemkab Berau Genjot Layanan Publik Serba Cepat

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau terus mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Pola kerja lama yang membuat setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan sendiri dengan sistem dan aplikasi masing-masing kini diminta untuk ditinggalkan.

Sebagai gantinya, seluruh perangkat daerah didorong untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh guna membangun ekosistem layanan publik yang terintegrasi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said menegaskan transformasi digital bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk menjawab tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat, mudah, dan transparan.

“Nantinya tidak boleh lagi ada perangkat daerah yang bekerja sendiri-sendiri. Semua harus terhubung dalam satu sistem yang terintegrasi sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, tepat, dan efisien,” tegas Muhammad Said saat membuka Sosialisasi SPBE yang digelar Diskominfo Berau, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, keberhasilan digitalisasi pemerintahan tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang dibuat oleh masing-masing instansi. Terpenting adalah terciptanya interoperabilitas, yakni kemampuan sistem dan data antar instansi untuk saling terhubung dan berbagi informasi secara efektif.

Dengan integrasi tersebut, berbagai proses birokrasi yang selama ini dianggap berbelit dapat dipangkas. Selain mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan, sistem yang terhubung juga akan membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat berbasis data yang valid.

“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar pelayanan publik semakin berkualitas,” ujarnya.

Langkah percepatan SPBE ini juga menjadi fondasi penting bagi Kabupaten Berau dalam mewujudkan konsep smart city atau kota cerdas. Melalui sistem pemerintahan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel, Pemkab Berau berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Transformasi digital yang kini tengah digenjot menjadi sinyal kuat bahwa Berau siap meninggalkan pola kerja sektoral menuju tata kelola pemerintahan modern yang mengedepankan kolaborasi, efisiensi, dan pelayanan prima bagi masyarakat. (Dy/Ok/Adv)

« Previous Page — Next Page »