Andi Wibowo Nahkodai PWI Kukar 2025–2028

TENGGARONG – Konferensi Kabupaten (Konferkab) Ke-III Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memilih Andi Wibowo sebagai Ketua PWI Kukar periode 2025–2028. Proses pemilihan berlangsung demokratis dan kondusif, menandai babak baru kepemimpinan organisasi profesi wartawan di Kukar.

Sebanyak empat orang calon bersaing pada Konferkab ini. Andi Wibowo meraih 17 suara, disusul Bambang Irawan 12 suara dan Ufqil Mubin 1 suara. Calon lainnya Muhammad Rafi’i tidak mendapat suara.

Ketua PWI Kalimantan Timur, Abdurrahman Amin, menegaskan profesionalisme dan integritas merupakan fondasi utama dalam menjaga kehormatan pers. Ia mengingatkan agar wartawan tetap berpihak pada kepentingan publik dengan menyajikan informasi yang jujur, berimbang, dan bertanggung jawab.

“Pers tidak boleh menjadi alat untuk menyenangkan pihak tertentu. Tugas utama wartawan adalah menyampaikan fakta apa adanya kepada masyarakat,” tegasnya.

Rahman menambahkan, jabatan dalam organisasi bersifat sementara dan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Jabatan itu ada masanya. Namun, cara kita memperlakukan sesama pengurus dan anggota akan dikenang sepanjang hidup,” katanya.

Ia mengingatkan agar kepengurusan baru tidak hanya fokus pada pemilihan ketua, tetapi juga pada penyusunan program kerja yang realistis dan dapat direalisasikan. Menurutnya, banyaknya program tidak menjadi tolok ukur keberhasilan, melainkan sejauh mana program tersebut benar-benar dijalankan.

Rahman menegaskan tantangan utama organisasi profesi wartawan terletak pada kompetensi dan kesejahteraan. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan kompetensi harus menjadi prioritas utama.

“Jika kompetensi wartawan baik, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Jangan dibalik. Kompetensi harus dibangun terlebih dahulu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kukar terpilih Andi Wibowo menyatakan komitmennya untuk membawa PWI Kukar menjadi organisasi yang lebih profesional, solid, dan berintegritas, sekaligus terus memperjuangkan kesejahteraan wartawan.

“Kondisi hari ini berlangsung kondusif. Kemenangan ini bukan kemenangan pribadi saya, melainkan kemenangan seluruh tim. Ini adalah kemenangan bersama untuk membangun PWI ke depan agar lebih baik,” katanya.

Ia berharap seluruh anggota PWI Kukar dapat semakin solid dan melangkah bersama dalam satu arah perjuangan. Terkait susunan kepengurusan, Andi menyebut akan segera menyusunnya bersama tim formatur sebelum diserahkan kepada PWI Provinsi Kalimantan Timur untuk diproses lebih lanjut. (intan)

Telkomsel Dukung Kenyamanan Pengalaman Digital dan Kelancaran Komunikasi Momen Sekumpul di Kalimantan Selatan

BANJARMASIN – Terus konsisten mengambil peran terdepan sebagai digital connectivity enabler, Telkomsel menegaskan komitmennya untuk #MelayaniSepenuhHati dengan menghadirkan jaringan yang andal serta layanan dan ragam produk berkualitas dalam mendukung pengalaman digital terbaik dan kelancaran komunikasi Jemaah selama momen 5 Rajab 1557 H yang berpusat di Sekumpul Martapura Kalimantan Selatan.

Telkomsel telah memperkuat seluruh elemen jaringan guna mengantisipasi lonjakan trafik layanan pada saat acara berlangsung dengan menghadirkan 6 unit compact mobile (combat) BTS 4G/LTE, 15 unit imacro BTS 4G, penambahan kapasitas 8 BTS 4G/LTE, optimalisasi 35 BTS eksisting baik pada jaringan 5G maupun 4G/LTE, serta menghadirkan 25 unit Massive Multiple Input Multiple Output (MIMO) untuk memberikan kapasitas pengguna yang lebih banyak serta pengalaman pelanggan Telkomsel yang lebih konsisten, mendukung kenyamanan layanan data pada kondisi keramaian yang dipadati oleh jamaah momen 5 Rajab 1447 H.

General Manager Region Network Operations and Productivity Telkomsel Kalimantan, Wendy Adewijaya menyampaikan, Telkomsel konsisten mendukung momen 5 Rajab 1447 H yang berpusat di Sekumpul Martapura Kalimantan Selatan. Kami juga telah melakukan serangkaian kegiatan terkait optimalisasi maupun penambahan kapasitas jaringan Telkomsel guna memastikan kondisi jaringan tetap prima sehingga pelanggan dan para jemaah nyaman berkomunikasi selama kegiatan berlangsung,” kata Wendy.

Didukung Hyper 5G Telkomsel sebagai operator seluler pertama yang menghadirkan 5G di Kalimantan Selatan pada Oktober 2025 lalu, salah satunya di titik keramaian Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor. Serta lebih dari 5.210 BTS 4G/LTE Telkomsel yang saat ini hadir di Kalimantan Selatan dengan lebih dari 93 persen jaringan 4G/LTE Telkomsel telah menjangkau wilayah populasi di Kalimantan Selatan sehingga pelanggan dapat memaksimalkan layanan broadband dengan koneksi cepat Telkomsel.

General Manager Mobile Consumer Business Region Telkomsel Kalimantan, Eureka Meliala, mengatakan, melalui layanan komunikasi yang andal serta dukungan solusi digital Telkomsel kami ingin memastikan para jemaah, panitia, dan masyarakat setempat dapat berkomunikasi dengan lancar, aman, dan nyaman. Kami berharap dukungan ini dapat memberikan pengalaman digital terbaik dan kelancaran komunikasi bagi seluruh lapisan masyarakat setempat serta jamaah dari luar kota yang hadir.”

Untuk memberikan kemudahan akses layanan serta upaya mengoptimalkan pengalaman aktivitas digital para jemaah, Telkomsel menghadirkan ragam program, produk, dan layanan yang dapat melengkapi sekaligus menunjang berbagai kebutuhan komunikasi pelanggan selama acara 5 Rajab 1447 H. Telkomsel telah menyiagakan 8 posko diantaranya 3 Posko Utama di Serampi Ponsel Sekumpul Depan, Lia Cell Sekumpul Ujung, GraPari Telkomsel Jalan PM. Noor Banjarbaru, 3 Posko Reguler di Pertiwi Cell Sekumpul Raya, Hilya Cell Jalan Tanjung Rema, SH Cell Jalan Pendidikan, serta 3 Posko lainnya di Q Mall Banjarbaru kawasan Pal 2 Banjarmasin, dan Rest Area Binuang.

Pada Posko-posko Telkomsel tertentu, juga disediakan layanan pengecekan kesehatan secara gratis, minuman dingin dan wifi gratis bagi pengunjung posko. Selain itu, Telkomsel juga membagikan kuota paket data gratis bagi pengunjung posko untuk mendukung kenyamanan pengalaman digital dan kelancaran komunikasi silaturahmi. Pelanggan dan para jemaah juga tetap dapat mengakses layanan pelanggan Telkomsel di aplikasi MyTelkomsel, website telkomsel.com, GraPARI, Call Center 188, maupun media sosial @Telkomsel. (*)

LPTQ Kaltim Evaluasi Program dan Prestasi

BALIKPAPAN – Menjelang tutup tahun 2025, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kaltim melakukan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Hotel Jatra, Balikpapan (27/12).

Rakerda menitikberatkan pada evaluasi atau refleksi tentang program yang sudah dilakukan serta capaian yang diperoleh.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni sekaligus sebagai Ketua LPTQ Kaltim, mengingatkan tentang semakin beratnya amanah yang diemban Pengurus LPTQ Kaltim. Saat Kaltim meraih juara umum MTQ Tingkat Nasional ke-30 di Samarinda Tahun 2024, publik masih menganggap wajar, karena sebagai tuan rumah MTQ.

“Tapi, ketika Kaltim juga meraih juara umum pada Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist Tingkat Nasional pada Bulan Oktober 2025 yang lalu, di Kendari, maka bisa dikatakan, Kaltim sebagai juara umum pada MTQ Tingkat Nasional tahun lalu, bukan karena sebagai tuan rumah, tapi memang karena prestasi,” kata Sri Wahyuni.

Sri Wahyuni menekankan tentang pentingnya melakukan konsolidasi organisasi untuk menjaga marwah LPTQ Kaltim yang telah meraih dua kali juara umum berturut-turut, baik MTQ maupun STQH Tingkat Nasional, serta beberapa kejuaraan tingkat Internasional.

Sri Wahyuni lebih menfokuskan pada strategi keberlanjutan prestasi dan modernisasi sistem pembinaan. Karena Kaltim sudah mampu berbicara di tingkat nasional maupun internasional.

Ia menekankan tentang pola pembinaan jangka panjang, meliputi Training Center Intensif dengan durasi waktu antara 20 – 45 hari. Kedua mendatangkan pelatih nasional dan internasional, dan ketiga memberikan beasiswa dan kursus di Luar Negeri bagi para juara.

Menurut Sri Wahyuni, pentingnya proses rekrutmen dan talent scouting, misalnya melalui penjaringan santri pondok pesantren yang berprestasi, dari para mahasiswa maupun pembinaan usia dini sebagai bagian dari pengkaderan peserta dalam berbagai cabang dan kelompok. Selain itu, ia memandang perlu  digitalisasi administrasi yang meliputi e-MTQ dan e-Scoring, transparansi seleksi dan tersedianya database terintegrasi.

LPTQ Kaltim juga perlu penguatan kelembagaan. Meliputi raker terprogram, sinergi dengan LPTQ Kabupaten/Kota serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

 

 

 

 

Sementara itu, Kepala Biro Kesra Setda Prov. Kaltim, Dasmiah, yang juga sebagai Wakil Ketua II LPTQ dan Ketua Panitia Rakerda menyampaikan, saat ini banyak pengurus LPTQ dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melakukan studi tiru ke LPTQ Kaltim.

“Ini menunjukkan eksistensi LPTQ Kaltim, mulai diperhitungkan oleh para pengurus LPTQ dari daerah lain,” tambah Dasmiah.

Dr. H. Rijal Ahmad Rangkuti, M.Pd.I., Kepala Sub Direktorat MTQ Kementerian Agama, yang juga sebagai Sekretaris IV LPTQ Nasional yang tampil sebagai narasumber menyampaikan secara online mengenai materi tentang “Kebijakan Penyelanggaraan MTQ dan Pengembangan Program MTQ”.

Ia menekankan empat hal berkaitan dengan Transformasi LPTQ. Keempat hal tersebut meliputi digitalisi dalam penyelenggaraan MTQ/STQH, penguatan SDM Penyelenggara MTQ/STQH, penguatan Program Baca Tulis Al-Qur’an serta pemberdayaan Juara MTQ / Manajemen Talenta.

Sementara narasumber lainnya Dr. Hajarul Akbar, selaku koordinator pelatih, menyampaikan tentang pentingnya menjaga semangat, menjaga komunikasi serta membuat halaqah-halaqah yang sifatnya bukan individual, tetapi dikelola   secara manajerial dengan bendera LPTQ.

“LPTQ Kaltim perlu belajar kepada LPTQ Jawa Barat, terkait dengan pembentukan halaqah”, pungkas Ustadz Hajarul Akbar. (MJE)

Catatan Akhir Tahun Ekonomi Syariah, Menuju Arus Utama Perekonomian Nasional dan Target Investasi 2026

 Jakarta – Wakil Rektor Universitas Paramadina sekaligus Ekonom CSED Indef, Dr. Handi Risza, memberikan tinjauan kritis dan optimistis terhadap perjalanan ekonomi syariah Indonesia sepanjang tahun 2025. Dalam catatan akhir tahunnya, ia menyoroti transformasi besar dari dominasi sektor keuangan menuju penguatan sektor riil dan industri halal.

Dr. Handi Risza menjelaskan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia kini mulai bergerak ke arah yang lebih ideal. Menurutnya, semestinya ekonomi berkembang lebih dahulu sektor riil-nya lalu menyusul sektor keuangan.

“Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dimulai dan lebih didominasi oleh sektor keuangan tetapi kini mulai bergerak menuju sektor riil dan arus utama perekonomian nasional. Sektor industri halal, mulai memainkan peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Handi dalam keterangan tertulisnya.

Ia menambahkan bahwa transformasi ini perlu tetap dijaga agar pada tahun 2026 nanti, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah tetap inklusif dan berkelanjutan. Handi juga melihat potensi besar pada tahun 2026 yang didukung oleh kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai LPNK langsung di bawah Presiden, serta peluang strategis pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran sebesar Rp335 triliun.

Secara internasional, posisi Indonesia semakin kokoh. Handi memaparkan bahwa dalam State of the Global Syariah Economy (SGIE) Report 2024/2025, Indonesia berhasil mempertahankan posisi ketiga dunia dengan skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 99,9, meningkat 19,8 poin dari tahun sebelumnya.

“Capaian paling menonjol dalam SGIE 2024/2025 adalah keberhasilan Indonesia mencatat investasi halal tertinggi di dunia. Sebanyak 40 transaksi senilai USD 1,6 miliar terealisasi sepanjang tahun 2023, meliputi sektor makanan halal, kosmetik, farmasi, teknologi halal, dan gaya hidup Muslim,” ungkapnya. Menurutnya, angka ini membuktikan kepercayaan investor yang tinggi sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai pusat investasi halal global.

Meski mencatat prestasi gemilang, Dr. Handi Risza mengingatkan adanya sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) yang ditinggalkan tahun 2025. Ia menyoroti data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025 yang menunjukkan ketimpangan antara pemahaman dan penggunaan produk syariah.

Handi menyebutkan bahwa tingkat literasi keuangan Syariah di Indonesia sudah mencapai 43,42%, namun tingkat inklusi keuangan syariah bertahan di angka 13,41%. Hal ini berarti masih terdapat 30,01% orang yang memahami keuangan syariah namun belum memanfaatkannya secara nyata. “Perlu terobosan dan inovasi yang masif untuk mendekatkan informasi dan akses terhadap ekonomi dan keuangan Syariah kepada masyarakat hingga ke daerah-daerah,” tegasnya. (*)

Filantropi Digital di Tengah Banjir Sumatra dan Krisis Legitimasi Pemerintah

oleh: Muhammad Faris Taqiyuddin

Banjir yang kembali melanda di daerah Sumatra tidak hanya memberikan genangan air dan kerugian secara fisik, tetapi juga memperlihatkan persoalan yang jauh lebih serius yaitu krisis kepercayaan terhadap negara dengan melihat penanganan yang lambat. Catatan resmi dari BNPB menunjukkan kerugian yang sangat besar dengan mencapai Rp 38,48 triliun di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dan lebih dari 600 korban jiwa 283 di Sumatra Utara, 165 di Sumatra Barat, dan 156 di Aceh. Infrastruktur publik lumpuh dikarenakan dampak dari lumpur banjir tersebut, ribuan rumah tersapu arus, dan akses jalan terputus. Dari fenomena tersebut ironisnya, ketika mekanisme negara masih tersendat, masyarakat justru bergerak lebih cepat. Rakyat bersama para influencer yang merasa dan memiliki empati untuk membantu menggalang dana melalui platform digital dengan nilai yang mencengangkan dalam hitungan jam solidaritas publik langsung bisa terkonsolidasi, bantuan mengalir, sementara negara ? masih kembali tampak sebagai penonton pada saat itu.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah derasnya arus donasi rakyat yang diberikan menjadi bukti tingginya kepedulian sosial, atau justru menjadi cermin telanjang atas kegagalan negara dalam menjalankan fungsi proteksi sosial yang seharusnya menjadi kewajiban utamanya?

Filantropi digital adalah bentuk rasa paling manusiawi dari masyarakat hari ini untuk bersimpati didalam bencana alam tersebut. Media sosial menjelma menjadi ruang empati kolektif. Rakyat saling menopang ketika negara tertatih. Influencer, dengan segala kontroversinya, mampu menggerakkan bantuan lebih cepat dibandingkan prosedur birokrasi yang terlalu  berbelit dengan segala pembelaan yang diberikan seolah olah memberikan pandangan “Keterlambatan bukanlah suatu hal yang bahaya”. Di titik darurat, solidaritas ini menyelamatkan.

Digital Philanthropy: Empati Masyarakat di Era Media Sosial

Di tengah banjir besar yang melanda Sumatra, media sosial kembali menunjukkan perannya sebagai ruang solidaritas digital. Ribuan warganet, jejaring relawan, dan figur publik menggalang donasi, menyebarkan informasi darurat, dan mengorganisir bantuan dengan kecepatan yang jauh melampaui mekanisme birokrasi formal. Fenomena ini menegaskan bahwa filantropi digital bukan sekadar tren, melainkan manifestasi nyata empati masyarakat yang menemukan saluran baru di era teknologi. Di balik Handphone, masyarakat membangun jembatan kepedulian yang tak terbatas, memperlihatkan bahwa rasa kemanusiaan kini bisa bergerak secepat arus data.

Media sosial memiliki fungsi bukan hanya sekedar sebagai ruang ekspresi, tetapi sebagai wadah baru yang memungkinkan solidaritas diwujudkan dalam tindakan nyata. Ketika dukungan dari masyarakat tiba lebih cepat dibandingkan dengan respons pemerintah, filantropi digital menunjukkan bahwa negara belum melaksanakan fungsi perlindungan dengan baik. Dalam kondisi ini, meskipun negara masih memiliki otoritas resmi, kepercayaan publik menurun karena pemerintah tidak menjadi yang pertama dirasakan hadir oleh warga saat menghadapi situasi darurat

Pemerintahan dan Krisis Legitimasi

Respon defensif DPR terhadap donasi digital banjir Sumatra memperlihatkan legitimacy crisis ketika publik lebih percaya solidaritas warga dan influencer dibanding wakil rakyat. Data dan berita menunjukkan DPR justru sibuk menyindir donasi Rp10 miliar yang viral, sementara pemerintah klaim sudah menyalurkan triliunan rupiah, yang bisa kita baca sekaligus dengarkan bersama sama. Alih-alih mengapresiasi solidaritas publik yang membantu pemerintahan dalam menangani banjir, sejumlah anggota DPR justru merespons dengan nada sensi dan defensif. Misalnya:

Endipat Wijaya, anggota Komisi I DPR dari Gerindra, melontarkan sindiran pedas terhadap aksi para influencer yang berhasil menggalang donasi hingga Rp10 miliar untuk korban banjir Sumatra. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa pemerintah sebenarnya telah menyalurkan bantuan bernilai “triliunan rupiah”, namun tetap kalah gaung di ruang publik. Alih-alih menumbuhkan kepercayaan, komentar tersebut justru memicu gelombang kritik keras di media sosial. Publik menilai DPR lebih sibuk merawat citra politik ketimbang menjejakkan kaki di lokasi bencana, lebih sibuk berdebat soal popularitas daripada memastikan korban selamat.

Kontras dengan sikap yang terdengar defensif itu, Komisi VIII DPR justru malah mengingatkan pemerintah agar tidak menghambat solidaritas warga. Mereka menegaskan bahwa dalam situasi darurat, prinsip kemanusiaan menuntut kecepatan, bukan birokrasi berbelit. Perbedaan sikap ini semakin menyorot krisis legitimasi sebagian anggota DPR terjebak dalam ego politik, sementara rakyat dan influencer bergerak nyata di lapangan.

Dari Solidaritas ke Alarm Kegagalan Negara

Fenomena filantropi digital yang sekarang muncul di tengah bencana banjir Sumatra mengandung pandangan yang tidak bisa diabaikan. Di satu sisi, ia menunjukkan kekuatan solidaritas masyarakat yang luar biasa bergerak cepat, spontan, dan masif melalui media sosial. Namun, di sisi lain, solidaritas ini juga berfungsi sebagai peringatan keras terhadap ketidakmampuan negara dalam menjalankan tugas pokoknya melindungi rakyat. Saat masyarakat sipil dan influencer terpaksa mengambil alih tanggung jawab darurat yang seharusnya ditangani pemerintah, krisis legitimasi pun tak terhindarkan. Negara masih memiliki wewenang resmi, tetapi kehilangan kecepatan respons dan kehadiran yang sangat diperlukan dalam kondisi darurat.

Solidaritas digital yang berjalan tanpa menunggu arahan negara menandai perubahan signifikan dalam hubungan antara warga dan pemerintah. Masyarakat tidak lagi menempatkan negara sebagai pelaku utama dalam penanganan bencana, melainkan sebagai pihak yang tertinggal dan sibuk mempertahankan klaim administratif seperti angka triliunan rupiah, laporan, serta pernyataan resmi tanpa mampu memberikan rasa aman yang nyata. Pada saat itulah, filantropi digital berubah dari sekadar tindakan kemanusiaan menjadi kritik sosial yang menantang ketidakhadiran negara. Jika pemerintah terus merespons solidaritas warga dengan sikap defensif, maka filantropi digital akan semakin dipandang bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai bukti konkret kegagalan struktural negara dalam memenuhi kewajiban dasarnya.

Banjir di Sumatra secara jelas memperlihatkan sebenarnya siapa yang benar-benar hadir saat krisis terjadi. Ketika pemerintah masih sibuk dengan defensif ketika ditanyakan “mana bantuannya ?”, prosedur, rapat koordinasi, dan laporan resmi, masyarakat bergerak spontan melalui filantropi digital, donasi online, dan jaringan relawan yang langsung menjangkau daerah terdampak. Perbedaan kondisi ini bukan hanya soal kecepatan, melainkan soal kehadiran sekaligus peran masyarakat untuk korban. Dari situ, masyarakat terlebih dahulu merasakan bantuan dari rakyat lebih dulu sebelum bantuan dari negara. Dalam situasi krisis, kehadiran yang cepat lebih berarti daripada klaim kebijakan yang datang kemudian. Filantropi digital selama banjir Sumatra menunjukkan dua sisi sekaligus yaitu kekuatan empati masyarakat dan kelemahan kehadiran negara dalam kondisi darurat. Ketika solidaritas warga bergerak lebih cepat daripada respons pemerintah, kepercayaan publik pun berubah. Dalam hal ini, filantropi digital bukan sekadar bantuan kemanusiaan, melainkan tanda kegagalan negara untuk menjalankan fungsi perlindungan dasar terhadap masyarakat. Jika pemerintah terus bersikap defensif dan lamban dalam memperbaiki diri, maka solidaritas rakyat akan terus menjadi pengganti sementara dari peran yang seharusnya diemban oleh negara.

« Previous Page — Next Page »