Pemkab Kutai Barat Dorong Optimalisasi PAD Lewat Reformasi Regulasi dan Digitalisasi

SENDAWAR-Pemkab Kutai Barat (Kubar) terus memperkuat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui evaluasi kinerja, penyempurnaan regulasi, serta percepatan digitalisasi layanan.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Kubar Nanang Adriani, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pendapatan Daerah Semester I Tahun Anggaran 2026, Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Digitalisasi Pengelolaan PAD, di Ruang Rapat Diklat Lantai III Kantor Bupati Kubar, Kamis (2/7/2026).

Wabup mengapresiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kubar yang menginisiasi forum tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.Evaluasi berkala merupakan kunci optimalisasi fiskal daerah.

“Realisasi PAD semester pertama harus menjadi cerminan efektivitas kinerja pemungutan yang telah kita lakukan,”ujarnya.

Berdasarkan data Semester I Tahun Anggaran 2026, target PAD Kubar sebesar Rp247,4 miliar dengan realisasi sebesar Rp 82,7 miliar atau sekitar 33,42 persen. Sementara target pajak daerah sebesar Rp98,2 miliar dan realisasi sebesar Rp36,4 miliar atau 37,05 persen. Sedangkan sedangkan target retribusi daerah sebesar Rp83,6 miliar dan realisasi sebesar Rp24 miliar atau 28,80 persen.

Menurut Wabup, capaian tersebut tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan, memetakan potensi baru, serta menyusun strategi peningkatan penerimaan daerah secara lebih terukur dan bertanggung jawab.

Ia meminta seluruh perangkat daerah (PD) pengelola pendapatan lebih proaktif menggali potensi layanan, memperbaiki tata kelola pemungutan, meningkatkan akurasi data serta melakukan pemetaan ulang terhadap objek pajak dan retribusi yang belum tergarap secara optimal.

“Tantangan ekonomi global dan regional menuntut kita lebih jeli melihat potensi lokal. Setiap OPD harus mampu melakukan jemput bola dalam mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baru,”tegasnya.

Wabup juga menekankan pentingnya percepatan pembahasan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar tetap selaras dengan kebijakan fiskal nasional.

Menurutnya, regulasi daerah harus adaptif terhadap perkembangan hukum dan ekonomi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha tanpa mengurangi rasa keadilan bagi masyarakat. Selain penguatan regulasi, digitalisasi pengelolaan PAD menjadi fokus utama Pemkab Kubar.

Wabup menegaskan lagi bahwa implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) harus diperluas, termasuk penggunaan sistem pembayaran nontunai seperti QRIS dan layanan perbankan digital pada seluruh jenis pajak dan retribusi.

Ia menilai digitalisasi mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus menutup potensi kebocoran penerimaan daerah. Di sisi lain, kemudahan layanan pembayaran juga diyakini akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi.

Wabup berharap seluruh peserta FGD mampu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif untuk meningkatkan kinerja PAD pada sisa Tahun Anggaran 2026. Ia juga mengajak seluruh OPD, instansi vertikal, dan pihak perbankan memperkuat sinergi demi mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang semakin efektif, transparan dan berkelanjutan. (yan/adv/diskominfo)

Sekkab Kutai Barat Fokus Perkuat Sinergi Perangkat Daerah

SENDAWAR– Baru dilantik sebagai Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Barat (Kubar), Erik Victory langsung mematok sejumlah prioritas kerja. Fokus utamanya adalah memperkuat sinergi antar perangkat daerah (PD) sekaligus mempercepat realisasi fisik dan keuangan daerah yang dinilai masih rendah.

“Hal pertama yang akan kami laksanakan adalah sesuai arahan Bapak Bupati Kubar Frederick Edwin dalam sambutannya, yakni meningkatkan sinergitas antar perangkat daerah (PD) dalam pelaksanaan tugas. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah percepatan realisasi fisik dan keuangan kita yang saat ini masih sangat rendah,”kata Erik usai pelantikan di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Kantor Bupati Kubar, Rabu (1/7/2026).

Erik mengaku bersyukur atas amanah yang diberikan kepadanya. Namun, menurutnya, jabatan Sekkab juga membawa tantangan besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Tentunya saya merasa bersyukur. Di sisi lain, tantangan ke depan juga sangat besar. Ini menjadi tugas saya untuk mendampingi Bapak Bupati Frederick Edwin dan Bapak Wakil Bupati Nanang Adriani dalam melaksanakan program-program yang telah dituangkan dalam visi dan misi mereka,”ujarnya.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi PD, Erik mengatakan langkah awal yang akan dilakukan adalah menggelar pertemuan bersama seluruh kepala PD. Dari pertemuan tersebut, pemerintah akan memetakan berbagai persoalan yang selama ini menjadi kendala.

“Langkah pertama, kami akan duduk bersama dengan para kepala PD. Kami akan memitigasi permasalahan-permasalahan yang ada, mencari akar penyebabnya, kemudian segera melakukan langkah-langkah penyelesaian atau eksekusi agar kinerja pemerintahan semakin optimal,”tegasnya. (yan/adv/diskominfo)

Bupati Kutai Barat Minta Sekkab Gerak Cepat Benahi Birokrasi

SENDAWAR – Bupati Kutai Barat (Kubar) Frederick Edwin melantik Erik Victory sebagai Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kubar, di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Kantor Bupati Kubar, Rabu (1/7/2026).

Pelantikan tersebut menandai berakhirnya kekosongan jabatan birokrasi tertinggi di lingkungan Pemkab Kubar. Pengangkatan Erik Victory juga telah mendapat persetujuan Gubernur Kaltim melalui Surat Nomor 800.1.10.2/3257/BKD-S.III/2026 tertanggal 30 Juni 2026.

Bupati Frederick Edwin menegaskan, jabatan Sekkab memiliki peran strategis sebagai motor penggerak birokrasi daerah. Seorang Sekkab dituntut mampu mengoordinasikan seluruh perangkat daerah, memastikan administrasi pemerintahan berjalan efektif, sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik.

“Atas nama pribadi dan Pemkab Kubar, saya menyampaikan selamat kepada Saudara Erik Victory. Amanah besar telah menanti dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,”ujar Frederick.

Ia meminta Sekkab yang baru segera melakukan adaptasi dan konsolidasi internal agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa hambatan. Selain itu, koordinasi dengan seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga harus diperkuat.

Bupati juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program strategis daerah agar target pembangunan sesuai visi dan misi Kabupaten Kubar dapat tercapai.

Selain kemampuan manajerial, Frederick mengingatkan agar Sekkab menjadi teladan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga integritas, profesionalisme serta netralitas birokrasi.

“Saya juga mengajak seluruh kepala perangkat daerah beserta jajaran untuk memberikan dukungan penuh kepada Sekretaris Kabupaten yang baru. Sinergi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Bumi Tanaa Purai Ngeriman,”tegasnya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sekkab merupakan jabatan birokrasi tertinggi di tingkat kabupaten yang bertanggung jawab langsung kepada bupati. Tugas utamanya meliputi membantu penyusunan kebijakan strategis daerah, mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, mengawasi pelaksanaan program perangkat daerah, membina manajemen ASN serta mengoordinasikan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan APBD hingga pelaporan.

Dengan dilantiknya Erik Victory, Pemkab Kubar berharap koordinasi pemerintahan semakin solid sehingga berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (yan/adv/diskominfo)

Bupati Kutai Barat Bangga, Kontingen Kubar Raih Dua Gelar Bergengsi di PENAS

SENDAWAR – Bupati Kutai Barat (Kubar) Frederick Edwin mengapresiasi prestasi gemilang yang diraih kontingen Kubar pada Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Meski berangkat dengan keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, kontingen Kubar berhasil membawa pulang dua gelar bergengsi, yakni Juara 1 Paduan Suara dan Juara 1 Vokal Solo pada kategori Pagelaran Seni Budaya dan Gita Nusantara.

Apresiasi tersebut disampaikan Bupati saat menerima kunjungan Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kubar Stepanus Alexander Samson, Sekretaris Distan Muhammad Firdaus, jajaran Distan, serta peserta PENAS, di ruang kerjanya, Rabu (1/7/2026).

“Ditengah keberangkatan yang terbatas karena efisiensi anggaran, kontingen Kubar mampu memberikan hasil terbaik. Mereka tidak hanya mewakili Kaltim, tetapi juga mengharumkan nama Kabupaten Kubar di tingkat nasional,”ujar Frederick.

Ia menegaskan, Pemkab Kubar akan terus memberikan dukungan terhadap pengembangan potensi petani, termasuk di bidang seni dan budaya, agar prestasi yang diraih dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Kami akan terus berupaya memberikan dukungan sehingga potensi seni yang dimiliki para petani dapat berkembang lebih baik dan terus melahirkan prestasi,”katanya.

Sementara itu, Kepala Distan Kubar Stepanus Alexander Samson mengatakan keikutsertaan Kubar dalam PENAS merupakan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pertanian melalui pengiriman petani, penyuluh, pelaku usaha pertanian dan unsur pendamping secara rutin.

Menurutnya, PENAS menjadi wadah pembelajaran bagi petani untuk bertukar pengalaman, mempelajari praktik terbaik, serta mengenal inovasi dan teknologi pertanian yang telah berhasil diterapkan di berbagai daerah.

“Petani saat ini dituntut tidak hanya mampu berproduksi, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial, berwirausaha, memanfaatkan teknologi, serta mampu beradaptasi dengan perubahan iklim dan dinamika pasar,”jelasnya.

Selain meningkatkan kapasitas SDM, PENAS juga menjadi kesempatan memperluas jejaring dengan petani dari berbagai provinsi, pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga investor. Jejaring tersebut dinilai penting untuk membuka akses informasi, teknologi, pasar, dan peluang kerja sama bagi pengembangan sektor pertanian di Kubar.

Stepanus menjelaskan, Kubar mewakili Kaltim setelah menjadi pemenang pada Pekan Daerah XI KTNA Kaltim. Semula kontingen dijadwalkan mengikuti lomba paduan suara, vokal solo, tari tradisional dan karya wirausaha petani. Namun, keterbatasan anggaran membuat peserta tari tradisional tidak dapat diberangkatkan, sedangkan peserta karya wirausaha berhalangan mengikuti lomba.

Meski demikian, penampilan pada cabang paduan suara dan vokal solo yang digelar di Taman Budaya Limboto pada 20 Juni 2026 membuahkan hasil membanggakan. Berkat latihan dan pendampingan yang maksimal, kedua cabang tersebut berhasil meraih Juara I.

“Hari ini kami melaporkan kepada Bupati capaian yang berhasil diraih selama mengikuti PENAS XVII di Gorontalo. Kami optimistis pengalaman dan jejaring yang diperoleh akan memberikan manfaat besar bagi kemajuan sektor pertanian Kubar”ujarnya.

Ia berharap pada PENAS Petani dan Nelayan XVIII yang akan digelar di Provinsi Lampung, Kubat dapat mengirim lebih banyak peserta agar semakin banyak petani yang memperoleh pengalaman, memperluas jejaring usaha, serta memperkuat kelembagaan petani demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (yan/adv/diskominfo)

FWK Nilai Komunikasi Pemerintah Masih Buruk

JAKARTA – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menilai komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran masih buruk, sejumlah menteri, pejabat negara di Kabinet Merah Putih sering menunjukkan sikap nirempati, egois dalam menjawab berbagai kesulitan yang dihadapi warga masyarakat.

“Komunikasi publik perlu empati, pejabat negara perlu mendengar kesulitan yang dihadapi masyarakat. Sikap egois, denial yang sering dipertontonkan pejabat negara hanya akan menambah persepsi buruk sebagian masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran,”ujar Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane dalam diskusi kebangsaan di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Hadir dalam diskusi ini, mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 1999-2022 Hendry Ch Bangun; Sekretaris FWK Dr Budi Nugraha; sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pendiri FWK seperti M Nasir; Dadang Rachmat; Umi Sjarifah, Rudy Sitompul dan Herwan Pebriansyah.

Tanggal 1 Juli 2026, saat peringatan Hari Bhayangkara, Presiden Prabowo meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk merasakan penderitaan rakyat dan menjaga kepercayaan rakyat. Dua poin itu mendapat sorotan khusus dalam diskusi kebangsaan FWK.

Mantan wartawan senior Kompas, Hendry Bangun mengatakan, komunikasi dengan empati sangat diperlukan agar rakyat yang susah tahu pemerintah peduli. Kesulitan ekonomi rakyat meningkat— akibat krisis energi global dan melemahnya kurs rupiah— harus bisa dikomunikasikan dengan bahasa baik dan memberi harapan agar dapat membangun kepercayaan publik.

Meningkatnya beban hidup, bukan saja karena naiknya harga-harga kebutuhan pokok, kondisi ini diperberat karena hilangnya mata pencarian akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami sebagian orang. Ada fenomena, ibu-ibu memunggut sisa sayuran di pasar— Untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga.

“Disamping komunikasi dengan empati, pejabat negara harus memiliki ‘sense of crisis’ agar kesulitan rakyat tidak menumpuk dan berkepanjangan,”tambah M Nasir, mantan wartawan Kompas lainnya.

FWK mencatat, komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran masih buruk karena mengabaikan empati dan “sense of crisis”. Tidak heran jika pejabat negara berpidato, sering ditanggapi  nitizen negatif di media sosial.

Kebijakan menaikkan harga Pertamax. Pemadaman listrik secara bergiliran di Jawa. Penjelasan terkait isu Koperasi Merah Putih adalah contoh-contoh kurangnya empati dan ‘sense of crisis’. Di sini beberapa pejabat negara memposisikan “si paling tahu”, “si paling mengerti” dan mengabaikan dampak, kesulitan yang dihadapi masyarakat.

Dalam istilah wartawan senior M Nasir, ini sikap “mentang-mentang”, saya pejabat maka saya harus didengar, harus dimengerti, tapi di sisi lain tidak peduli dengan kesulitan yang dihadapi rakyat.

Herry Sinamarata, Koordinator Bidang Ekonomi FWK mengatakan, kebijakan transformasi ekonomi dan tantangan Indonesia harus bisa dikomunikasikan dengan baik. Ekonomi bukan saja soal angka, tapi juga narasi yang dapat menunjukkan arah ke depan sekaligus menumbuhkan optimisme, harapan yang lebih baik. *

« Previous Page — Next Page »