BKOW Kaltim dan IDI Samarinda Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

SAMARINDA – Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Kalimantan Timur bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Samarinda, Puskesmas Juanda, dan Puskesmas Bengkuring menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan edukasi deteksi penyakit tidak menular (PTM) di Sekretariat BKOW Kaltim, Jalan M. Yamin, Samarinda, Sabtu (25/7/2026).

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 120 peserta yang merupakan perwakilan dari 43 organisasi wanita di bawah naungan BKOW Kaltim. Acara bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan deteksi dini penyakit tidak menular.

Seminar kesehatan menjadi salah satu agenda utama dalam kegiatan tersebut. Narasumber, dr. Syifa Mahmud Syukran Akbar, Sp.JP, FIHA, AIPO-K, memaparkan pentingnya pola hidup sehat, faktor risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes melitus, serta langkah-langkah deteksi dini untuk mencegah komplikasi yang lebih serius.

Diskusi berlangsung interaktif dengan dipandu moderator Dr. Hj. Diah Riyani, S.Pd., M.Pd. Para peserta juga memanfaatkan sesi tanya jawab untuk berkonsultasi mengenai berbagai persoalan kesehatan yang mereka hadapi.

Selain edukasi, peserta memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan gratis berupa pengecekan tekanan darah dan kadar gula darah. Pemeriksaan dilakukan oleh tim medis gabungan dari IDI Cabang Samarinda, Puskesmas Juanda, dan Puskesmas Bengkuring.

Melalui layanan tersebut, peserta dapat mengetahui kondisi kesehatan mereka sejak dini sekaligus memperoleh arahan medis apabila ditemukan faktor risiko penyakit tertentu.

Ketua Panitia Bidang Sosial, Kesehatan Keluarga, dan Pembinaan Mental sekaligus Ketua II BKOW Kaltim, dr. Hj. Padilah Rante Runa, M.Si, MARS, menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat serta upaya mendorong budaya hidup sehat di kalangan perempuan.

Kegiatan berlangsung tertib dan mendapat sambutan antusias dari peserta. BKOW Kaltim berharap kolaborasi dengan organisasi profesi dan fasilitas kesehatan dapat terus berlanjut guna memperkuat upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat di Kalimantan Timur. (mn)

BPS Ajak Pelaku Usaha Berikan Data Jujur demi Kebijakan yang Tepat Sasaran

SAMARINDA – Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Samarinda sebagai upaya memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pendataan. Dalam forum tersebut, pelaku usaha diimbau memberikan data secara jujur karena hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPS RI, Trophy Endah Rahayu menjelaskan, Sensus Ekonomi memiliki fungsi layaknya medical check up bagi perekonomian Indonesia. Menurutnya, kualitas kebijakan pemerintah sangat bergantung pada akurasi data yang dihimpun dari masyarakat dan pelaku usaha.

“Sensus Ekonomi ini adalah gambaran seperti medical check up untuk ekonomi bangsa, ekonomi Indonesia. Kalau kita melakukan medical check up, tentu harus jujur menyampaikan kondisi sebenarnya agar dokter bisa memberikan penanganan yang tepat. Begitu juga dalam Sensus Ekonomi, masyarakat harus menjawab pertanyaan dengan jujur apa adanya,” ujarnya, Jumat (24/7/2026).

Data yang dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi akan menjadi landasan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan, mulai dari pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, pengendalian inflasi hingga mendorong investasi. Karena itu, ia mengingatkan agar pelaku usaha tidak memberikan informasi yang keliru.

“Kalau data yang kita kumpulkan tidak berdasarkan kondisi sebenarnya, maka intervensi kebijakannya juga bisa salah. Karena itu kami mengharapkan seluruh pelaku usaha memberikan informasi yang benar agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran,” katanya.

Trophy juga mengungkapkan Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB), Kalimantan Timur menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan yang masuk dalam 10 besar penyumbang PDRB nasional. Meski demikian, struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertambangan, industri pengolahan, dan konstruksi yang menyumbang sekitar 64 persen terhadap total perekonomian daerah.

Sementara itu, Kepala BPS Kalimantan Timur, Mas’ud Rifai mengatakan, pelaksanaan Sensus Ekonomi di Kaltim terus menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, petugas di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya beredarnya informasi yang tidak benar di media sosial sehingga petugas kerap harus memberikan penjelasan kepada masyarakat sebelum melakukan pendataan.

“Secara umum isu-isu positif memang lebih banyak. Namun ada saja isu negatif yang menjadi konsumsi publik. Salah satunya konten yang memperlihatkan petugas sensus dilempar keranjang. Setelah kami telusuri, itu hanya sebuah konten dan bukan kejadian yang sebenarnya,” ujarnya.

Mas’ud mengatakan BPS Kalimantan Timur telah menemui pembuat konten tersebut. Setelah memberikan klarifikasi, kreator yang bersangkutan bahkan membuat konten baru sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Timur.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian yang turut hadir dalam agenda, menilai FGD tersebut menjadi wadah penting untuk memperkuat kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Ia optimistis pelaksanaan pendataan di Kalimantan Timur berjalan sesuai target meski masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi.

“Kita berharap masyarakat tidak lagi memiliki kekhawatiran ketika memberikan data. Data yang disampaikan dijamin kerahasiaannya dan justru akan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, baik untuk investasi, pengembangan usaha maupun program pemerintah lainnya,” tegasnya.

Menurut Hetifah, pengalaman dari sensus-sensus sebelumnya membuktikan bahwa data statistik yang akurat mampu melahirkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kalimantan Timur mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan terkini.

“Dengan data yang akurat, kita akan memiliki basis informasi yang dapat dipercaya. Dari situlah pemerintah dapat menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur,” pungkasnya. (ain)

Petugas Sensus Ekonomi Gugur Saat Bertugas

SAMARINDA – Di tengah upaya mengejar target penyelesaian Sensus Ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur harus kehilangan salah seorang petugas terbaiknya. Ashadi Permana meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas saat menjalankan tugas pendataan di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda.

Kepala BPS Kalimantan Timur, Mas’ud Rifai, mengatakan kepergian Ashadi Permana menjadi duka mendalam bagi keluarga besar BPS. Menurutnya, almarhum dikenal sebagai petugas yang berdedikasi tinggi dan memiliki kinerja yang sangat baik selama pelaksanaan Sensus Ekonomi.

“Kami juga ingin menyampaikan, ada beberapa petugas kami yang mengalami kemalangan. Ada yang mengalami kecelakaan di Mahakam Ulu, kemudian di Balikpapan, dan dua orang di Samarinda. Di Samarinda, salah satunya meninggal dunia dalam perjalanan menuju lokasi sensus,” ujarnya saat Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Samarinda, Jumat (24/7/2026).

Mas’ud menjelaskan kecelakaan yang merenggut nyawa Ashadi terjadi di kawasan Sambutan ketika almarhum dalam perjalanan menuju lokasi pendataan. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa pelaksanaan sensus tidak hanya menuntut ketelitian, tetapi juga menghadapi berbagai risiko di lapangan.

“Almarhum Ashadi Permana  merupakan petugas terbaik kami, khususnya di Kecamatan Sambutan. Proses pendataannya sangat bagus sekali. Tentu kami semua merasa kehilangan atas kepergian almarhum,” katanya.

Dalam forum tersebut, Mas’ud mengajak seluruh peserta mendoakan almarhum. Ia juga memastikan BPS Kalimantan Timur akan membantu proses pengurusan serta menyalurkan hak-hak yang menjadi hak keluarga almarhum.

“Kami bantu pengurusannya dan akan kami berikan kepada keluarga yang bersangkutan. Mudah-mudahan almarhum mendapat tempat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala bersama orang-orang yang bertakwa,” ucapnya.

Selain menghadapi risiko kecelakaan, pelaksanaan Sensus Ekonomi juga diwarnai berbagai tantangan lain, salah satunya munculnya informasi yang tidak benar di media sosial. Mas’ud mengatakan isu-isu tersebut kerap membuat petugas harus memberikan penjelasan kepada masyarakat sebelum memulai pendataan agar tidak timbul kesalahpahaman.

Ia mencontohkan salah satu konten yang sempat beredar di Kalimantan Timur yang memperlihatkan petugas sensus dilempar keranjang saat menjalankan tugas. Setelah ditelusuri, peristiwa tersebut dipastikan hanya konten media sosial dan bukan kejadian yang sebenarnya.

“Kami sudah mendatangi konten kreatornya dan yang bersangkutan sudah memberikan klarifikasi bahwa itu hanya sebuah konten. Bahkan setelah itu, yang bersangkutan juga membuat konten baru untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur,” ungkapnya.

Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, Mas’ud menegaskan BPS Kalimantan Timur tetap berkomitmen menyelesaikan pendataan sesuai target yang telah ditetapkan BPS RI. Ia berharap masyarakat terus mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi dengan menerima petugas pendata dan memberikan informasi yang benar agar data yang dihasilkan mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

“Kami meyakini dengan dukungan seluruh stakeholder dan masyarakat, pelaksanaan Sensus Ekonomi di Kalimantan Timur dapat diselesaikan dengan baik. Kami berharap seluruh masyarakat dapat menerima petugas kami sehingga pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas,” pungkasnya. (ain)

Naturalisasi Timnas Jangan Tinggalkan Pembinaan Usia Dini

SAMARINDA – Setiap kali Tim Nasional Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan, isu naturalisasi pemain kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola Tanah Air. Di balik tingginya harapan publik terhadap pemain keturunan, pemerintah mengingatkan bahwa proses naturalisasi tidak bisa dilakukan secara instan dan tetap harus diimbangi dengan pembinaan pesepak bola muda di dalam negeri.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan pemerintah bersama pihak terkait terus mengkaji kebutuhan Timnas Indonesia, termasuk kemungkinan menambah pemain naturalisasi yang dinilai mampu memberikan kontribusi maksimal sesuai kebutuhan tim. Namun, proses tersebut harus dilakukan secara cermat dan berdasarkan aturan yang berlaku.

“Saya kira kita terus mengkaji siapa-siapa yang akan bisa memberikan kontribusi yang maksimal sesuai dengan kebutuhan,” ujar Hetifah, Jumat (24/7/2026).

Menurutnya, pencarian pemain naturalisasi bukan perkara mudah karena Indonesia hanya dapat merekrut pemain yang memiliki garis keturunan atau diaspora sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, proses identifikasi hingga penetapan calon pemain membutuhkan waktu dan kehati-hatian.

“Tidak mudah juga karena kita punya syarat mereka itu adalah diaspora. Artinya harus ada turunan langsung, jadi mencarinya pun tidak mudah,” katanya.

Setelah menemukan pemain yang memenuhi syarat, lanjut Hetifah, pemerintah juga harus mempertimbangkan kebutuhan tim secara menyeluruh. Naturalisasi tidak boleh sekadar menambah jumlah pemain, tetapi harus mampu menutup kekurangan pada posisi tertentu.

“Nanti kalau sudah ketemu, kita benar-benar harus melihat kombinasinya dengan komposisi tim yang sekarang. Kita kekurangannya di mana, sehingga naturalisasinya harus betul-betul selektif dan cermat,” tuturnya.

Di sisi lain, Hetifah mengingatkan, keberhasilan Timnas Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada program naturalisasi. Menurutnya, pembinaan pemain sejak usia dini tetap menjadi investasi utama untuk menjaga prestasi sepak bola nasional dalam jangka panjang.

“Tidak kalah penting, pembinaan pesepak bola sejak usia dini juga tidak ditinggalkan. Jadi kita tidak hanya mengandalkan semata-mata naturalisasi, tetapi untuk jangka panjang harus diimbangi dengan pembinaan bibit-bibit pemain,” tegasnya.

Saat ditanya mengenai nama-nama pemain yang tengah masuk dalam pembahasan, Hetifah memilih belum membukanya ke publik. Ia hanya memberi isyarat proses pengkajian masih berjalan sebelum nantinya diputuskan sesuai kebutuhan Timnas Indonesia. (ain)

Besaran Anggaran Pendidikan Harus Tepat Sasaran

SAMARINDA – Data UNESCO Institute for Statistics (UIS) yang diperbarui pada 2025 sempat memicu perhatian publik setelah menempatkan Indonesia sebagai negara dengan belanja pendidikan pemerintah terendah jika diukur berdasarkan persentase terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni sekitar 1,3 persen. Namun jika dikaji lebih jauh, ternyata persoalan utama pendidikan nasional bukan semata besarnya anggaran, melainkan efektivitas pemanfaatannya.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai Indonesia sejatinya telah memiliki alokasi anggaran pendidikan yang besar melalui amanat konstitusi yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan. Karena itu, menurutnya, fokus yang harus dibenahi adalah tata kelola dan ketepatan penggunaan anggaran tersebut.

“Sebenarnya anggaran pendidikan kita, jika benar-benar dimanfaatkan sesuai mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD, itu cukup besar. Dengan APBN lebih dari Rp3.500 triliun, berarti anggaran pendidikannya lebih dari Rp700 triliun, bahkan sekitar Rp750 triliun,” ujar Hetifah, Jumat (24/7/2026).

Menurutnya, besarnya anggaran tidak akan memberikan dampak signifikan apabila tidak dikelola secara konsisten dan diarahkan pada program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran pendidikan harus mampu mendorong pemerataan akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

“Terpenting yaitu melaksanakan ini dengan lebih konsisten supaya dana pendidikan betul-betul dimanfaatkan untuk sesuatu yang paling urgent dan berkontribusi langsung kepada pemerataan maupun peningkatan kualitas pendidikan kita,” katanya.

Hetifah juga mengingatkan bahwa perhatian pemerintah tidak boleh hanya terfokus pada pendidikan tinggi. Menurutnya, pembangunan kualitas sumber daya manusia harus dimulai sejak usia dini melalui penguatan layanan pendidikan anak.

“Bukan hanya mereka yang kuliah, tapi juga early childhood learning harus berkualitas. Itu juga sangat penting kalau kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh,” ucapnya.

Ia menilai kebijakan pendidikan harus diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan dan dunia kerja. Pendidikan, kata dia, tidak cukup hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga harus mampu mencetak sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja maupun menciptakan lapangan usaha baru.

Karena itu, Hetifah mengajak pemerintah memaksimalkan anggaran yang sudah tersedia sebelum berbicara mengenai penambahan alokasi dana. Dengan tata kelola yang baik, ia meyakini anggaran pendidikan yang ada sudah cukup untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara merata di Indonesia.

“Kalau menurut saya, efektifkan dulu yang ada ini supaya tidak ada penggunaan-penggunaan yang mungkin masih kurang tepat sasaran atau kurang tepat guna,” tutup Hetifah. (*)

« Previous Page — Next Page »