Disdukcapil Kutai Barat Sosialisasikan Dokumen Kependudukan di Kecamatan Damai

KUTAI BARAT– Pemerintah Kecamatan Damai bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Barat menggelar Sosialisasi Dokumen Kependudukan bagi aparatur kampung, petugas pelayanan administrasi kependudukan kampung, dan tokoh masyarakat di Ruang Rapat Kantor Kecamatan Damai, Selasa (30/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00–13.00 WITA tersebut dibuka Sekretaris Kecamatan Damai, Sapto Raharjo mewakili Camat Damai Iman Setiadi.

Sapto Raharjo menegaskan, administrasi kependudukan merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena menjadi dasar bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan pemerintahan.

Menurutnya, sosialisasi ini merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Kecamatan Damai dan Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada warga.

“Dokumen kependudukan yang lengkap dan valid menjadi identitas hukum setiap warga negara. Karena itu, masyarakat perlu memahami pentingnya tertib administrasi agar dapat mengakses berbagai layanan publik dengan mudah,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat, Petrus didampingi Sekretaris Disdukcapil Ayanlia, menyampaikan materi mengenai ketentuan administrasi kependudukan, mulai dari persyaratan pengurusan dokumen, mekanisme perubahan data, pencatatan peristiwa penting, hingga pemanfaatan layanan administrasi kependudukan yang kini semakin mudah, cepat, dan transparan.

Peserta juga diberikan kesempatan berdialog langsung dengan narasumber untuk menyampaikan berbagai pertanyaan maupun kendala yang dihadapi dalam proses pengurusan dokumen kependudukan, seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, akta kematian, serta dokumen pencatatan sipil lainnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Disdukcapil Kutai Barat Petrus mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kecamatan Damai yang telah memfasilitasi kegiatan sosialisasi sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan.

Pemerintah Kecamatan Damai menegaskan bahwa kolaborasi bersama Disdukcapil merupakan bagian dari komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin memahami hak dan kewajibannya untuk segera melaporkan setiap perubahan data kependudukan, baik kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, maupun perpindahan domisili.

Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat juga mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan administrasi kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku. Data kependudukan yang akurat, valid, dan mutakhir tidak hanya mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan publik, tetapi juga menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.

Melalui sinergi antara Pemerintah Kecamatan Damai dan Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan terus meningkat sehingga tercipta tertib administrasi, pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta data kependudukan yang akurat dan mutakhir, tandasnya. (Adv/Diskominfo Kutai Barat)

Kampung Sumber Sari Lomba Kebersihan Antar-RT

KUTAI BARAT–Pemerintah Kampung Sumber Sari bersama panitia menggelar Lomba Kebersihan Lingkungan Antar-RT Tahun 2026. Kegiatan ini merupakan rangkaian memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Kampung Sumber Sari. Pengumuman pemenang lomba dan penyerahan penghargaan diserahkan pada puncak perayaan HUT Kampung Sumber Sari, Rabu (1/7/2026).

Petinggi Kampung Sumber Sari, Paino Wibowo, mengatakan lomba tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh Ketua RT dan masyarakat yang telah berperan aktif menjaga kebersihan, kerapian, keindahan, serta kelestarian lingkungan di wilayah masing-masing.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bertujuan menumbuhkan semangat gotong royong, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta mendorong terciptanya Kampung Sumber Sari yang bersih, sehat, asri, dan nyaman untuk ditinggali.

“Berdasarkan hasil penilaian tim juri, Juara I diraih RT 010, Juara II RT 001, Juara III RT 005, dan Juara IV RT 004. Penghargaan serta hadiah diserahkan langsung kepada para Ketua RT pada puncak syukuran Hari Jadi Kampung Sumber Sari ke-62 yang disaksikan tamu undangan dan masyarakat,” ujar Paino.

Ia menyampaikan selamat kepada para RT yang berhasil meraih prestasi dan berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menjaga kebersihan lingkungan serta memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun kampung.

“Penghargaan ini diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga lingkungan agar tetap bersih, indah, dan sehat,” katanya.

Paino juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Ketua RT beserta masyarakat RT 001 hingga RT 010 yang telah berpartisipasi dalam lomba tersebut.

“Menang ataupun belum menjadi juara, seluruh RT telah menunjukkan kepedulian dan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, indah, dan nyaman. Ini merupakan modal penting dalam membangun Kampung Sumber Sari yang semakin maju,” ungkapnya.

Ia berharap semangat kebersihan, gotong royong, dan kebersamaan yang telah ditunjukkan masyarakat dapat terus dipertahankan dan menjadi budaya yang diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kampung Sumber Sari yang lebih maju, sehat, dan berkualitas. (Ars/Adv-Diskominfo Kubar)

Harga BBM Non Subsidi Sumbang Inflasi Juni

SAMARINDA – Inflasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada periode Juni 2026 tetap terjaga. Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kaltim pada Juni 2026 mencatat inflasi sebesar 0,70% (mtm), lebih tinggi dibandingkan realisasi bulan sebelumnya sebesar 0,17% (mtm).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan menyampaikan perkembangan tersebut mendorong inflasi tahunan Kaltim berada pada level 3,20% (yoy) dengan inflasi tahun berjalan sebesar 2,36% (ytd). Secara umum, tekanan inflasi Juni 2026 terutama disumbangkan oleh kelompok transportasi, seiring dengan penyesuaian harga BBM nonsubsidi, serta peningkatan tarif angkutan udara seiring periode libur sekolah.

”Tekanan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dipengaruhi oleh pasokan sejumlah komoditas pangan strategis, antara lain bawang merah, beras, dan ikan layang, akibat cuaca kurang kondusif di daerah pemasok,” kata jajang melalui siaran pers yang diterima redaksi, Rabu (1/7/2026).

Secara spasial, inflasi bulanan terjadi di seluruh kota/kabupaten pembentuk IHK Kaltim. Kota Samarinda mencatat inflasi sebesar 0,72% (mtm), Kota Balikpapan sebesar 0,86% (mtm), Kabupaten Berau sebesar 0,27% (mtm), dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 0,39% (mtm). Berdasarkan komoditas, inflasi Kaltim pada Juni 2026 terutama dipengaruhi oleh bensin, angkutan udara, bawang merah, beras, dan ikan layang. Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas, antara lain daging ayam ras, cabai rawit, semangka, tomat, dan kacang panjang.

Langkah pengendalian inflasi terus diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Kaltim dengan implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Pada aspek keterjangkauan harga, selama Juni 2026 TPID telah melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, dan kegiatan stabilisasi harga lainnya yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Timur, antara lain Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang. Pada aspek ketersediaan pasokan, TPID bersama Bulog dan pemangku kepentingan terkait terus mendorong pemenuhan pasokan komoditas strategis di wilayah Kalimantan Timur. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui penyaluran beras SPHP, distribusi Minyakita, serta penguatan pengadaan komoditas pangan lainnya untuk menjaga kesinambungan pasokan.

Pada aspek kelancaran distribusi, TPID terus memperkuat koordinasi antarwilayah untuk memastikan rantai pasok tetap berjalan lancar, sekaligus memitigasi potensi hambatan distribusi yang dapat memicu kenaikan harga. Sementara itu, pada aspek komunikasi efektif, TPID Provinsi Kalimantan Timur secara rutin melaksanakan rapat koordinasi mingguan, serta menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) TPID Kota Bontang yang membahas langkah pengendalian inflasi seiring penyesuaian harga BBM.

Penguatan komunikasi publik juga terus dilakukan melalui penyampaian informasi terkait ketersediaan pasokan, perkembangan harga, serta imbauan belanja bijak kepada masyarakat guna menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali. Ke depan, TPID di wilayah Kalimantan Timur akan terus memperkuat sinergi dan langkah mitigasi dini melalui implementasi strategi 4K secara konsisten, termasuk penguatan program pengendalian inflasi dan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS).

”Dengan berbagai upaya tersebut, stabilitas harga di Kalimantan Timur diharapkan tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, serta aktivitas ekonomi daerah dapat terus berjalan dengan baik,” ujar Jajang Hermawan. (*)

Pemkab Kutai Barat Dorong Optimalisasi PAD Lewat Reformasi Regulasi dan Digitalisasi

SENDAWAR-Pemkab Kutai Barat (Kubar) terus memperkuat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui evaluasi kinerja, penyempurnaan regulasi, serta percepatan digitalisasi layanan.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Kubar Nanang Adriani, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pendapatan Daerah Semester I Tahun Anggaran 2026, Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Digitalisasi Pengelolaan PAD, di Ruang Rapat Diklat Lantai III Kantor Bupati Kubar, Kamis (2/7/2026).

Wabup mengapresiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kubar yang menginisiasi forum tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.Evaluasi berkala merupakan kunci optimalisasi fiskal daerah.

“Realisasi PAD semester pertama harus menjadi cerminan efektivitas kinerja pemungutan yang telah kita lakukan,”ujarnya.

Berdasarkan data Semester I Tahun Anggaran 2026, target PAD Kubar sebesar Rp247,4 miliar dengan realisasi sebesar Rp 82,7 miliar atau sekitar 33,42 persen. Sementara target pajak daerah sebesar Rp98,2 miliar dan realisasi sebesar Rp36,4 miliar atau 37,05 persen. Sedangkan sedangkan target retribusi daerah sebesar Rp83,6 miliar dan realisasi sebesar Rp24 miliar atau 28,80 persen.

Menurut Wabup, capaian tersebut tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan, memetakan potensi baru, serta menyusun strategi peningkatan penerimaan daerah secara lebih terukur dan bertanggung jawab.

Ia meminta seluruh perangkat daerah (PD) pengelola pendapatan lebih proaktif menggali potensi layanan, memperbaiki tata kelola pemungutan, meningkatkan akurasi data serta melakukan pemetaan ulang terhadap objek pajak dan retribusi yang belum tergarap secara optimal.

“Tantangan ekonomi global dan regional menuntut kita lebih jeli melihat potensi lokal. Setiap OPD harus mampu melakukan jemput bola dalam mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baru,”tegasnya.

Wabup juga menekankan pentingnya percepatan pembahasan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar tetap selaras dengan kebijakan fiskal nasional.

Menurutnya, regulasi daerah harus adaptif terhadap perkembangan hukum dan ekonomi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha tanpa mengurangi rasa keadilan bagi masyarakat. Selain penguatan regulasi, digitalisasi pengelolaan PAD menjadi fokus utama Pemkab Kubar.

Wabup menegaskan lagi bahwa implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) harus diperluas, termasuk penggunaan sistem pembayaran nontunai seperti QRIS dan layanan perbankan digital pada seluruh jenis pajak dan retribusi.

Ia menilai digitalisasi mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus menutup potensi kebocoran penerimaan daerah. Di sisi lain, kemudahan layanan pembayaran juga diyakini akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi.

Wabup berharap seluruh peserta FGD mampu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif untuk meningkatkan kinerja PAD pada sisa Tahun Anggaran 2026. Ia juga mengajak seluruh OPD, instansi vertikal, dan pihak perbankan memperkuat sinergi demi mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang semakin efektif, transparan dan berkelanjutan. (yan/adv/diskominfo)

Sekkab Kutai Barat Fokus Perkuat Sinergi Perangkat Daerah

SENDAWAR– Baru dilantik sebagai Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Barat (Kubar), Erik Victory langsung mematok sejumlah prioritas kerja. Fokus utamanya adalah memperkuat sinergi antar perangkat daerah (PD) sekaligus mempercepat realisasi fisik dan keuangan daerah yang dinilai masih rendah.

“Hal pertama yang akan kami laksanakan adalah sesuai arahan Bapak Bupati Kubar Frederick Edwin dalam sambutannya, yakni meningkatkan sinergitas antar perangkat daerah (PD) dalam pelaksanaan tugas. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah percepatan realisasi fisik dan keuangan kita yang saat ini masih sangat rendah,”kata Erik usai pelantikan di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Kantor Bupati Kubar, Rabu (1/7/2026).

Erik mengaku bersyukur atas amanah yang diberikan kepadanya. Namun, menurutnya, jabatan Sekkab juga membawa tantangan besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Tentunya saya merasa bersyukur. Di sisi lain, tantangan ke depan juga sangat besar. Ini menjadi tugas saya untuk mendampingi Bapak Bupati Frederick Edwin dan Bapak Wakil Bupati Nanang Adriani dalam melaksanakan program-program yang telah dituangkan dalam visi dan misi mereka,”ujarnya.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi PD, Erik mengatakan langkah awal yang akan dilakukan adalah menggelar pertemuan bersama seluruh kepala PD. Dari pertemuan tersebut, pemerintah akan memetakan berbagai persoalan yang selama ini menjadi kendala.

“Langkah pertama, kami akan duduk bersama dengan para kepala PD. Kami akan memitigasi permasalahan-permasalahan yang ada, mencari akar penyebabnya, kemudian segera melakukan langkah-langkah penyelesaian atau eksekusi agar kinerja pemerintahan semakin optimal,”tegasnya. (yan/adv/diskominfo)

« Previous Page — Next Page »