Mengenal Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional 2026-2055 Menyambut Hari Mangrove Sedunia 2026

Vivaborneo.com, Indonesia merupakan negara yang memiliki ekosistem mangrove terbesar di dunia. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2025, Indonesia memiliki tutupan mangrove seluas 3.45 juta hektare, yang mencakup sekitar 20% dari total luasan ekosistem mangrove dunia. Jumlah luasan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 594 Tahun 2025 tentang Peta Mangrove Nasional Tahun 2025.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup baru-baru ini mengesahkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) Nasional 2026-2055 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2412 Tahun 2026 tertanggal 25 Mei 2026.

RPPEM Nasional 2026-2055 merupakan sebuah dokumen perencanaan nasional jangka panjang yang menjadi pijakan penting dalam memastikan keberlanjutan ekosistem mangrove Indonesia selama tiga dekade ke depan yang disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Dokumen tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat perlindungan ekosistem mangrove sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berketahanan iklim, mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Ini memperkuat implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, mendukung pencapaian Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC) Indonesia, serta berkontribusi terhadap target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Sebagai negara yang memiliki salah satu kawasan mangrove terluas di dunia, Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas iklim global sekaligus melindungi kehidupan masyarakat pesisir. Mangrove merupakan benteng alami yang mampu mengurangi risiko abrasi pantai, meredam energi gelombang dan badai, menahan intrusi air laut, menjadi habitat berbagai spesies penting, serta menyimpan karbon dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan banyak ekosistem daratan.

Selain fungsi ekologisnya, mangrove juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial melalui sektor perikanan, ekowisata, hasil hutan bukan kayu, hingga berbagai usaha berbasis masyarakat yang mendukung penghidupan berkelanjutan.

Namun demikian, berbagai tekanan terhadap ekosistem mangrove masih terus terjadi, antara lain akibat perubahan penggunaan lahan, pembangunan kawasan pesisir yang tidak berkelanjutan, pencemaran, degradasi habitat, serta dampak perubahan iklim. Tantangan tersebut memerlukan kebijakan jangka panjang yang mampu mengintegrasikan aspek perlindungan, pemulihan, pemanfaatan berkelanjutan, serta penguatan tata kelola secara menyeluruh.

Merespon hal tersebut, Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna mengatakan bahwa RPPEM Nasional 2026–2055 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki visi jangka panjang dalam menjaga salah satu aset alam paling penting yang kita miliki. Tantangan pengelolaan mangrove saat ini tidak lagi dapat diselesaikan secara sektoral. Dibutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, lembaga filantropi, media, dan organisasi masyarakat sipil agar perlindungan mangrove menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.

“Belantara Foundation memandang RPPEM Nasional sebagai peluang untuk memperkuat pendekatan kolaboratif yang selama ini kami dorong, yaitu menghubungkan kepentingan konservasi biodiversitas dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami percaya bahwa mangrove yang sehat bukan hanya menghasilkan manfaat ekologis, tetapi juga menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan memperkuat pencapaian target pembangunan berkelanjutan Indonesia”, ujar Dolly. “Sebagai aksi nyata, sejak 2023 kami, Belantara Foundation, mendampingi masyarakat pesisir melalui skema Hutan Desa di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, yang kawasannya didominasi hutan mangrove dalam mengembangkan berbagai potensi ekonomi yang ada,” lanjut Dolly.

“Oleh karena itu, Belantara Foundation berkolaborasi dengan Klaster Lingkungan Hidup dan Konservasi Filantropi Indonesia menginisiasi rangkaian kegiatan kampanye dan edukasi memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026 yang diperingati pada 26 Juli setiap tahunnya. Kami mengusung tema “Jaga Mangrove, Kehidupan Lestari”, yang bertujuan untuk memberikan penyadartahuan dan edukasi kepada publik akan pentingnya menjaga dan mengelola ekosistem mangrove secara lestari dan berkelanjutan. Rangkaian kegiatan kampanye dan edukasi ini dilaksanakan secara luring dan daring, yaitu edukasi bagi siswa tingkat sekolah dasar melalui kunjungan ke hutan mangrove, penyadartahuan dan kampanye digital, seminar/webinar nasional inspiratif dan penanaman mangrove,” pungkas Dolly, yang juga pengajar Manajemen Lingkungan di Sekolah Pcasarjana Universitas Pakuan.

Sementara itu, (Plt.) Direktur Eksekutif Perhimpunan Filantropi Indonesia, Rully Amrullah, menuturkan bahwa Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) memiliki peran strategis dalam memperkuat upaya pelestarian lingkungan melalui kolaborasi program yang inovatif, penguatan kapasitas, kampanye aksi iklim dan lingkungan, serta implementasi program lingkungan yang lebih berdampak. PFI juga mendorong kolaborasi multipihak yang melibatkan komunitas, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan keberlanjutan program lingkungan sehingga intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran, partisipatif, dan inklusif.

“RPPEM Nasional 2026–2055 membuka ruang yang lebih luas bagi lembaga filantropi untuk berkontribusi secara terarah dalam mendukung konservasi mangrove. Kami berharap semakin banyak organisasi filantropi, sektor swasta, komunitas, dan masyarakat yang berinvestasi dalam perlindungan ekosistem mangrove sebagai investasi bagi ketahanan iklim, kesejahteraan masyarakat, dan masa depan Indonesia,” tandas Rully.

Chief Executive Officer Rumah Zakat dan Koordinator Klaster Lingkungan Hidup dan Konservasi Filantropi Indonesia, Irvan Nugraha menegaskan perlindungan mangrove tidak hanya berbicara mengenai pelestarian lingkungan, tetapi juga tentang peningkatan kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada ekosistem pesisir. Rumah Zakat melihat bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi RPPEM Nasional 2026-2055. Melalui kolaborasi lintas sektor, kita dapat menciptakan program-program yang memberikan manfaat ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.(vb/rls/adv)

Mangrove Coffee Talk: Fokus Nasional Rehabilitasi dan Restorasi Mangrove untuk Perubahan Iklim

Vivaborneo.com, Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), Klaster Filantropi Lingkungan Hidup & Konservasi (KFLHK), Belantara Foundation selaku Ketua KFLHK, Climateworks Center dan KADIN Indonesia menyelenggarakan Mangrove Coffee Talk bertajuk Menilik Rehabilitasi dan Restorasi Mangrove untuk Perubahan Iklim di Jakarta, Rabu (31/5/2023).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengarusutamakan ko-kreasi dan kolaborasi aksi kolektif multi-pihak untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs dan agenda perubahan iklim, mengedukasi terkait aspek penting rehabilitasi dan restorasi mangrove kepada seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu untuk memaparkan praktik baik mengenai aksi kolektif rehabilitasi dan restorasi mangrove serta mendiskusikan potensi pilot project serta rencana tindak lanjut antara KADIN Indonesia, PFI, dan KFLHK.

Memasuki Decades of Action, aksi kolektif sangat penting menjadi motor penggerak bagi multi-pihak dalam pencapaian SDGs khususnya terkait aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Salah satu aksinya melalui program rehabilitasi dan restorasi mangrove.

Luas lahan mangrove di Indonesia tercatat sebagai yang terbesar dan paling produktif di dunia, yaitu sekitar 3,4 juta hektar atau sekitar 20 persen daril luas lahan mangrove di dunia. Mangrove memiliki potensi luar biasa sebagai salah satu mitigasi berbasis alam untuk perubahan iklim.

Pada Mangrove Coffee Talk, Wakil Ketua I Komite Tetap Pengendalian dan Evaluasi DAS, Hutan Lindung dan Mangrove KADIN Indonesia, Chintya Dian Astuti, memaparkan Rencana Aksi Kolaborasi Rehabilitasi dan Restorasi Mangrove. Pada kesempatan yang sama, Local Champion Mangrove dari Kabupaten Indramayu, Surita bercerita tentang potensi hutan mangrove bagi kelangsungan hidup masyarakat pesisir Kabupaten Indramayu.

Selain itu, Head of Corporate Communications and Sustainability PT Indika Energy Tbk, Ricky Fernando menjelaskan praktik baik yang dilakukan oleh Indika Nature dengan IMPACT Program. Kemudian, Local Champion Mangrove dari Desa Lori, Kec. Tanjung Harapan, Paser, Kaltim, Muhammad Arfah bercerita tentang potensi kembalinya hutan mangrove bagi kehidupan masyarakat pesisir Desa Lori.

Manajer Program Ekosistem Kelautan Yayasan KEHATI, yang juga Anggota KFLHK, Toufik Alansar, memaparkan praktik baik yang dilakukan oleh Yayasan KEHATI terkait rehabilitasi dan restorasi mangrove untuk kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini dimoderatori oleh Fundraising & Outreach Coordinator Belantara Foundation, Ahmad Baihaqi.

Wakil Ketua I Komite Tetap Pengendalian dan Evaluasi DAS, Hutan Lindung dan Mangrove KADIN Indonesia, Chintya Dian Astuti mengatakan bahwa sinergi antara lembaga filantropi dan sektor swasta adalah esensial dan penting serta dapat menjadi kekuatan besar dalam menyelesaikan tantangan iklim serta pembangunan berkelanjutan.

Pada Desember 2022 lalu, PFI dan KADIN Indonesia berkomitmen mendorong terciptanya aksi kolektif filantropi dan sektor swasta agar berkontribusi dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Aksi kolektif ini ditandai dengan pemaparan dari KADIN Indonesia bahwa dua wilayah telah ditetapkan sebagai area intervensi sekaligus menjadi Piloting Project Mangrove KADIN Indonesia yaitu di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan program bernama IMPACT. Program tersebut diinisiasi oleh PT Indika Energy Tbk. dan di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat yang digagas oleh PFI dan KFLHK.

Penyadartahuan dan edukasi terkait aspek penting rehabilitasi dan restorasi mangrove terus dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan.  Oleh sebab itu, KADIN Indonesia, PFI, dan KFLHK mengajak dan mendorong anggotanya untuk berbagi pengalaman, memetakan kontribusi dan kolaborasi agar tercipta program rehabilitasi dan restorasi mangrove secara berkelanjutan.

“Harapannya, melalui kegiatan ini akan tersusun sebuah rencana aksi yang lebih konkrit, inklusif dan progresif serta pendanaan secara gotong-royong bersama antara lembaga filantropi dan sektor swasta”, tandas Chintya.

Turut hadir secara daring Country Lead – Indonesia Climateworks Center & Anggota KFLHK, Guntur Sutiyono dan Ketua Komite Tetap DAS, Hutan Lindung dan Mangrove, KADIN Indonesia, Toddy M. Sugoto. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan 36 lembaga secara luring, mulai dari sektor akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, komunitas penggiat lingkungan, media hingga sektor swasta yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup khususnya mangrove. (vb/*)