Mengenal Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional 2026-2055 Menyambut Hari Mangrove Sedunia 2026

Vivaborneo.com, Indonesia merupakan negara yang memiliki ekosistem mangrove terbesar di dunia. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2025, Indonesia memiliki tutupan mangrove seluas 3.45 juta hektare, yang mencakup sekitar 20% dari total luasan ekosistem mangrove dunia. Jumlah luasan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 594 Tahun 2025 tentang Peta Mangrove Nasional Tahun 2025.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup baru-baru ini mengesahkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) Nasional 2026-2055 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2412 Tahun 2026 tertanggal 25 Mei 2026.

RPPEM Nasional 2026-2055 merupakan sebuah dokumen perencanaan nasional jangka panjang yang menjadi pijakan penting dalam memastikan keberlanjutan ekosistem mangrove Indonesia selama tiga dekade ke depan yang disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Dokumen tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat perlindungan ekosistem mangrove sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berketahanan iklim, mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Ini memperkuat implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, mendukung pencapaian Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC) Indonesia, serta berkontribusi terhadap target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Sebagai negara yang memiliki salah satu kawasan mangrove terluas di dunia, Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas iklim global sekaligus melindungi kehidupan masyarakat pesisir. Mangrove merupakan benteng alami yang mampu mengurangi risiko abrasi pantai, meredam energi gelombang dan badai, menahan intrusi air laut, menjadi habitat berbagai spesies penting, serta menyimpan karbon dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan banyak ekosistem daratan.

Selain fungsi ekologisnya, mangrove juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial melalui sektor perikanan, ekowisata, hasil hutan bukan kayu, hingga berbagai usaha berbasis masyarakat yang mendukung penghidupan berkelanjutan.

Namun demikian, berbagai tekanan terhadap ekosistem mangrove masih terus terjadi, antara lain akibat perubahan penggunaan lahan, pembangunan kawasan pesisir yang tidak berkelanjutan, pencemaran, degradasi habitat, serta dampak perubahan iklim. Tantangan tersebut memerlukan kebijakan jangka panjang yang mampu mengintegrasikan aspek perlindungan, pemulihan, pemanfaatan berkelanjutan, serta penguatan tata kelola secara menyeluruh.

Merespon hal tersebut, Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna mengatakan bahwa RPPEM Nasional 2026–2055 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki visi jangka panjang dalam menjaga salah satu aset alam paling penting yang kita miliki. Tantangan pengelolaan mangrove saat ini tidak lagi dapat diselesaikan secara sektoral. Dibutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, lembaga filantropi, media, dan organisasi masyarakat sipil agar perlindungan mangrove menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.

“Belantara Foundation memandang RPPEM Nasional sebagai peluang untuk memperkuat pendekatan kolaboratif yang selama ini kami dorong, yaitu menghubungkan kepentingan konservasi biodiversitas dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami percaya bahwa mangrove yang sehat bukan hanya menghasilkan manfaat ekologis, tetapi juga menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan memperkuat pencapaian target pembangunan berkelanjutan Indonesia”, ujar Dolly. “Sebagai aksi nyata, sejak 2023 kami, Belantara Foundation, mendampingi masyarakat pesisir melalui skema Hutan Desa di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, yang kawasannya didominasi hutan mangrove dalam mengembangkan berbagai potensi ekonomi yang ada,” lanjut Dolly.

“Oleh karena itu, Belantara Foundation berkolaborasi dengan Klaster Lingkungan Hidup dan Konservasi Filantropi Indonesia menginisiasi rangkaian kegiatan kampanye dan edukasi memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026 yang diperingati pada 26 Juli setiap tahunnya. Kami mengusung tema “Jaga Mangrove, Kehidupan Lestari”, yang bertujuan untuk memberikan penyadartahuan dan edukasi kepada publik akan pentingnya menjaga dan mengelola ekosistem mangrove secara lestari dan berkelanjutan. Rangkaian kegiatan kampanye dan edukasi ini dilaksanakan secara luring dan daring, yaitu edukasi bagi siswa tingkat sekolah dasar melalui kunjungan ke hutan mangrove, penyadartahuan dan kampanye digital, seminar/webinar nasional inspiratif dan penanaman mangrove,” pungkas Dolly, yang juga pengajar Manajemen Lingkungan di Sekolah Pcasarjana Universitas Pakuan.

Sementara itu, (Plt.) Direktur Eksekutif Perhimpunan Filantropi Indonesia, Rully Amrullah, menuturkan bahwa Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) memiliki peran strategis dalam memperkuat upaya pelestarian lingkungan melalui kolaborasi program yang inovatif, penguatan kapasitas, kampanye aksi iklim dan lingkungan, serta implementasi program lingkungan yang lebih berdampak. PFI juga mendorong kolaborasi multipihak yang melibatkan komunitas, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan keberlanjutan program lingkungan sehingga intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran, partisipatif, dan inklusif.

“RPPEM Nasional 2026–2055 membuka ruang yang lebih luas bagi lembaga filantropi untuk berkontribusi secara terarah dalam mendukung konservasi mangrove. Kami berharap semakin banyak organisasi filantropi, sektor swasta, komunitas, dan masyarakat yang berinvestasi dalam perlindungan ekosistem mangrove sebagai investasi bagi ketahanan iklim, kesejahteraan masyarakat, dan masa depan Indonesia,” tandas Rully.

Chief Executive Officer Rumah Zakat dan Koordinator Klaster Lingkungan Hidup dan Konservasi Filantropi Indonesia, Irvan Nugraha menegaskan perlindungan mangrove tidak hanya berbicara mengenai pelestarian lingkungan, tetapi juga tentang peningkatan kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada ekosistem pesisir. Rumah Zakat melihat bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi RPPEM Nasional 2026-2055. Melalui kolaborasi lintas sektor, kita dapat menciptakan program-program yang memberikan manfaat ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.(vb/rls/adv)

Belantara Foundation Serahkan Bantuan Alat dan Modal Usaha Tani Bagi Lima Desa di Indragiri Hilir Riau

Vivaborneo.com, Riau — Belantara Foundation menyelenggarakan acara serah terima bantuan berupa alat dan modal usaha bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada lima desa, yaitu Desa Sungai Bela, Desa Concong Dalam, Desa Concong Tengah, Desa Kampung Baru, dan Desa Panglima Raja, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau pada 6-7 Juli 2026.

Bantuan yang diberikan kepada masing-masing desa, didasarkan atas hasil asesmen potensi aktivitas ekonomi kelompok masyarakatnya, yang dilakukan oleh Belantara Foundation sebelumnya, di desa-desa yang kawasannya didominasi ekosistem mangrove tersebut.

Belantara Foundation memberikan bantuan berupa alat dan modal usaha untuk pengembangan usaha kerupuk udang kepada KUPS Pakan Makmur di Desa Sungai Bela. Sedangkan untuk KUPS Bina Keluarga, di Desa Panglima Raja untuk pengembangan usaha kerupuk amplang.

Selain itu, Belantara Foundation juga memberikan bantuan alat dan modal usaha kepada KUPS Kepiting Alam Berkah, di Desa Concong Dalam dan KUPS Kepiting Lestari, di Desa Concong Tengah, masing-masing untuk pengembangan usaha budi daya kepiting (ketam), sedangkan KUPS Nipah Pesisir, Desa Kampung Baru untuk pengembangan usaha pucuk dan lidi nipah.

Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna, saat memberikan sambutan pada acara serah terima bantuan secara simbolis mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk membantu pemberdayaan masyarakat agar pada satu saat akan mampu mengelola hutan desa secara berkelanjutan, sekaligus mengurangi laju deforestasi, memulihkan kawasan hutan yang terdegradasi, meningkatkan manfaat jasa ekosistem, serta memperkuat mata pencaharian masyarakat.

Program ini juga mendorong upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan beserta biodiversitas, yang merupakan fondasi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mendukung FOLU Net Sink 2030, serta tujuan pembanguan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

Sejak 2023, Belantara telah menjalankan program pengelolaan hutan desa berkelanjutan, yang merupakan wujud komitmen Belantara dalam mendukung target Perhutanan Sosial pemerintah melalui penguatan tata kelola hutan berbasis masyarakat, khususnya pada enam hutan desa di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Dalam implementasi kegiatan yang telah berjalan sekitar 3 tahun ini, Belantara berhasil memfasilitasi pengusulan hingga mendapat Surat Keputusan (SK) hutan desa di enam desa di Indragiri Hilir, Riau. Enam desa tersebut yaitu Desa Concong Dalam, Desa Panglima Raja, Desa Kuala Gaung, Desa Kampung Baru, Desa Concong Tengah, dan Desa Sungai Bela dengan total kawasan seluas 10.087 hektar. Saat ini, Belantara juga masih membantu memfasilitasi pengusulan hutan desa baru di Desa Sungai Bela.

Lebih dari itu, Belantara telah memfasilitasi berbagai kegiatan, mulai dari pembentukan enam pengelola hutan desa dengan melibatkan 124 anggota masyarakat, menyusun rencana pengelolaannya, memberikan peningkatan kapasitas pengelola hutan desa, hingga pembentukan enam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan melibatkan 74 anggota masyarakat.

“Saat ini, program pengelolaan hutan desa berkelanjutan berfokus untuk mendukung target SDGs ke 13 yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya,” jelas Dolly.

Target SDGs ke 15 yaitu melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem, serta target SDGs ke 17 yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Pada waktu yang sama, Penyuluh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Mandah, Bapak Syamsi Mahdi mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi program yang dijalankan Belantara dan para mitra dalam upaya memperkuat program perhutanan sosial yang telah dijalankan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan hutan desa berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

“Kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk mendorong sinergi antara pelestarian kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan desa yang berorientasi pada keberlanjutan”, ujar Bapak Syamsi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Concong Tengah, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Bapak M. Asikin, S.Sos., menyampaikan apresiasi atas dukungan Belantara dalam memperkuat pengelolaan desa berkelanjutan di wilayah nya.

Pendampingan ini menjadi peluang yang sangat baik bagi desa untuk meningkatkan kapasitas dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Senada dengan Bapak M. Asikin, S.Sos., Kepala Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Bapak Erwandi, S.H., mengatakan sebagai desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, pihaknya menyadari bahwa pengelolaannya harus dilakukan secara berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat tanpa mengurangi fungsi ekologis lingkungan.

Kepala Desa Panglima Raja, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Bapak H. Haliar, mengucapkan terima kasih atas hadirnya Belantara Foundation yang memberikan pendampingan pada LPHD dan KUPS di desanya. Ia juga berharap potensi wisata mangrove di desanya dapat dibantu untuk dikembangkan.

Ketua KUPS Bina Keluarga, Desa Panglima Raja, Ibu Yusnizar mengungkapkan melalui dukungan Belantara, kami berharap dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan juga para anggota KUPS.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua KUPS Nipah Pesisir, Ibu Zuraida mengatakan pendampingan dari Belantara bukan hanya memberikan penguatan kelompok ibu-ibu, tetapi juga membuka peluang untuk mengembangkan usaha yang lestari.(vb/rls/adv)