Jemaah Umrah Sultanah Aman di Tengah Ketegangan Timur Tengah

ARAB SAUDI – Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada sejumlah pembatalan dan penundaan penerbangan internasional, jemaah umrah Sultanah, Umroh Bareng Yuk, dipastikan dalam kondisi aman dan seluruh rangkaian perjalanan berjalan lancar.

Kabar tersebut disampaikan oleh Endro S Efendi, Tour Leader Sultanah yang juga Ketua Forum Pemimpin Redaksi SMSI Kalimantan Timur. Ia menyampaikan bahwa rombongan jemaah yang berangkat dari Jakarta pada 3 Maret 2026 telah mendarat dengan selamat di Jeddah menggunakan maskapai Oman Air dengan transit di Muscat.

“Alhamdulillah, jemaah landing dengan lancar di Jeddah tanpa kendala. Kondisi aman dan seluruh layanan berjalan sesuai rencana,” ujar Endro.

Dalam rombongan tersebut turut serta mantan Bupati Berau Agus Tantomo bersama putranya. Total jemaah dalam penerbangan ini berjumlah 37 orang.

Endro juga menyampaikan bahwa rombongan umrah Free Hainan yang sebelumnya berangkat pada 19 Februari 2026 telah kembali ke Tanah Air dan tiba di Samarinda pada Senin (3/3/2026) sore melalui Bandara APT Pranoto.

Sementara itu, secara terpisah, Owner Sultanah Julia Wingantini menyampaikan bahwa pada Ramadan tahun ini Sultanah menggunakan beberapa maskapai internasional, yakni Hainan Airlines, Oman Air, Saudi Airlines, serta IndiGo untuk melayani penerbangan umrah, termasuk program umrah full Ramadan. Hingga saat ini, seluruh maskapai tersebut tetap beroperasi normal tanpa kendala.

“Kami mohon doa dari semua pihak, semoga seluruh penerbangan dari keberangkatan hingga kepulangan jemaah berjalan lancar dan aman,” ujar Julia.

Untuk diketahui, dalam beberapa pekan terakhir situasi keamanan di kawasan Timur Tengah kembali memanas akibat eskalasi konflik regional. Kondisi tersebut berdampak pada pengaturan ulang rute penerbangan internasional, di mana sejumlah maskapai memilih menghindari wilayah udara tertentu demi alasan keselamatan, sehingga menyebabkan penundaan bahkan pembatalan penerbangan di beberapa negara.

Meski demikian, Endro menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah umrah di Mekkah tetap berjalan aman dan kondusif. Namun di lapangan, terasa adanya peningkatan pengamanan yang cukup signifikan. Petugas keamanan terlihat jauh lebih banyak, baik di dalam Masjidil Haram maupun di lingkungan sekitarnya.

Di sejumlah ruas jalan, kehadiran aparat keamanan tampak sangat intens. Bahkan pada jalur Madinah–Mekkah yang biasanya minim pemeriksaan, saat ini terlihat banyak pos pemeriksaan kendaraan yang dilakukan oleh petugas keamanan. Hingga kini, belum diketahui secara pasti apakah peningkatan penjagaan tersebut berkaitan langsung dengan ketegangan geopolitik regional atau merupakan bagian dari pengamanan rutin selama bulan Ramadan.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada informasi pembatalan penerbangan dari maskapai yang digunakan Sultanah. Endro menambahkan bahwa dirinya masih berada di Mekkah dan bersiap untuk kembali ke Tanah Air.

“Sampai saat ini belum ada informasi pembatalan dari maskapai. Semoga semuanya tetap aman dan lancar,” pungkasnya. (esf)

Diskominfo Kaltim Tegaskan Internet Desa Gratis

SAMARINDA – Program internet desa gratis yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipastikan bebas dari pungutan biaya bagi pemerintah desa. Kepastian itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menyusul laporan adanya oknum yang menagih pembayaran kepada sejumlah kepala desa.

Faisal menegaskan, seluruh pembiayaan program internet desa gratis sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Karena itu, ia meminta para kepala desa tidak menanggapi tagihan apa pun yang mengatasnamakan penyedia layanan internet.

“Program ini tidak memungut biaya dari desa. Kalau ada yang menagih, jangan ditanggapi dan segera laporkan kepada kami,” ujarnya saat konferensi pers di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Senin (2/3/2026).

Ia mengungkapkan, pada Januari hingga Februari 2026 terdapat dua hingga tiga desa yang melaporkan menerima tagihan dari pihak yang mengaku sebagai provider internet Pemprov. Menurutnya, jika benar terdapat penagihan dari penyedia resmi, hal itu kemungkinan hanya kesalahan administratif. Namun, ia tetap menekankan agar desa tidak melakukan pembayaran dalam bentuk apa pun.

“Kalaupun ada provider yang benar-benar menagih, bisa jadi itu kekeliruan administrasi. Tetapi tetap jangan ditanggapi, karena seluruh biaya ditanggung pemerintah provinsi,” tegasnya.

Hingga akhir 2025, program internet desa gratis telah menjangkau 802 desa di Kalimantan Timur. Pada 2026, pemerintah provinsi menargetkan penambahan 39 desa, sehingga total desa penerima manfaat menjadi 841 desa.

Saat ini, 39 desa tersebut masih dalam proses pengadaan melalui sistem e-katalog dan ditargetkan rampung pada Maret 2026.

“Maret ini kita kejar agar 39 desa bisa terpasang, sehingga total 841 desa semuanya sudah teraliri internet desa gratis,” kata Faisal.

Berdasarkan data Diskominfo Kaltim, capaian pemasangan internet desa menunjukkan progres signifikan di sejumlah kabupaten masing-masing Mahakam Ulu 50 desa (tuntas), Penajam Paser Utara 30 desa (tuntas), Berau sebanyak 99 dari 100 desa, Kutai Timur sebanyak 136 dari 139 desa. Sementara Kabupaten Paser sebanyak 131 dari 139 desa, Kutai Barat sebanyak 167 dari 190 desa serta Kutai Kartanegara sebanyak 188 dari 193 desa

Distribusi ini menandakan sebagian besar wilayah telah menikmati akses internet desa gratis, meskipun beberapa kabupaten masih menyisakan desa yang sedang dalam tahap penyelesaian.

Pemerintah provinsi memastikan program ini merupakan bagian dari upaya pemerataan akses digital hingga ke wilayah pedesaan, sekaligus memperkuat pelayanan publik berbasis teknologi.

Faisal kembali mengingatkan agar pemerintah desa waspada terhadap potensi penipuan yang mencatut nama program resmi pemerintah.

“Jika ada indikasi penagihan, segera laporkan agar bisa kami tindaklanjuti,” pungkasnya. (intan)

Gubernur Kaltim Kembalikan Mobil Dinas Baru

SAMARINDA – Menyikapi aspirasi masyarakat yang berkembang serta memperhatikan imbauan dan arahan dari pemerintah pusat, Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud memutuskan mengembalikan mobil dinas baru hasil pengadaan pada APBD Perubahan 2025.

Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan masukan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kalimantan Timur.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal menjelaskan, mobil tersebut belum pernah digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Mumpung mobil baru tersebut belum pernah digunakan operasional Pemprov Kaltim, kemudian memperhatikan aspirasi masyarakat serta imbauan dari pemerintah pusat dan para tokoh masyarakat, Gubernur mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang disampaikan selama ini dan memerintahkan kepada PPK dan KPA untuk mengembalikan mobil tersebut,” ujar Faisal di Samarinda, Minggu (1/3/2026).

Pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim menjadi perbincangan publik sejak dianggarkan dalam APBD Perubahan 2025. Melalui Biro Umum Sekretariat Daerah, Pemprov Kaltim mengadakan satu unit kendaraan roda empat untuk operasional pimpinan senilai Rp8,49 miliar yang disediakan oleh CV Afisera Samarinda.

Unit yang dimaksud adalah Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e warna putih telah dilakukan serah terima pada 20 November 2025. Namun demikian, kendaraan tersebut hingga kini masih berada di Jakarta, tepatnya di Kantor Badan Penghubung Kaltim.

“Walaupun sudah diserahterimakan, unit mobil ini masih berada di Jakarta. Sesuai arahan Gubernur, KPA dan PPK telah melakukan koordinasi dengan penyedia. Alhamdulillah pihak penyedia sangat memaklumi dan bersedia menerima pengembalian tersebut. Surat resmi juga telah dikirimkan pada hari Jumat kemarin,” jelas Faisal.

Selanjutnya, penyedia akan memberikan balasan surat. Setelah surat diterima, proses serah terima kembali kendaraan akan segera dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Empat belas hari setelah menerima kembali mobil tersebut, penyedia berkewajiban menyetorkan kembali dana yang telah diterima sesuai harga mobil ke kas daerah,” tambahnya.

Pemprov Kaltim berharap langkah ini dapat mengakhiri polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Untuk sementara waktu, operasional Gubernur menggunakan mobil yang ada saja walaupun sudah tidak optimal lagi karena sudah lama.

Keputusan ini disebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan setiap kebijakan tetap selaras dengan aspirasi masyarakat dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (MF/KRV)

Hari Peduli Sampah Nasional 2026: Butuh Strategi Terpadu dalam Pengelolaan Sampah

Vivaborneo.com, Pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), Pemerintah mengusung tema Kolaborasi Aksi untuk Gerakan Nasional Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya pengelolaan sampah yang terintegrasi, mulai dari memilah sampah hingga daur ulang, serta mendorong komitmen semua pihak untuk mengatasi masalah sampah.

Berdasarkan Global Waste Management Outlook 2024, sampah global yang tidak terkelola dengan baik sebanyak 38%, sehingga memberikan kontribusi negatif terhadap Triple Planetary Crisis, yaitu perubahan iklim (climate change), kehilangan keanekaragaman hayati (biodiversity loss), dan polusi (pollution) atau timbulan sampah.

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2025, timbulan sampah nasional di Indonesia sebanyak 24,8 juta ton/tahun dengan capaian pengelolaan sampah nasional tahun 2025 adalah sebesar 34,55 persen atau 8,5 juta ton/tahun terkelola dengan baik dan sebesar 65,45 persen atau 16,3 juta ton/tahun tidak terkelola.

Selain itu, sampah yang masuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sanitary landfill atau controlled landfill sebanyak 36,24% sedangkan 63,76 persen diantaranya masih menerapkan open dumping (penimbunan terbuka).

Masih berdasarkan SIPSN 2025, tercatat penyumbang sampah terbesar di Indonesia dengan persentase mencapai 56,7% atau 7,2 juta ton/tahun adalah sektor rumah tangga. Sumber lain meliputi perniagaan menyumbang 7,58% atau 972,2 ribu ton/tahun, pasar sebesar 1,7 juta ton/tahun, sementara fasilitas publik sebesar 7,03% atau 899,7 ribu ton/tahun dan kawasan sebesar 4,68% atau 598,6 ribu ton/tahun. Kategori lainnya tercatat sebesar 6,13% atau 785,1 ribu. Sektor perkantoran menjadi penyumbang paling kecil dengan persentase 4,22% atau 541,8 ribu dari total timbulan sampah nasional.

Merespon hal tersebut, Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna mengatakan dibutuhkan strategi terpadu dalam pengelolaan sampah untuk mendukung mitigasi perubahan iklim dan  meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Kombinasi strategi yang perlu dijalankan mencakup reformasi kebijakan, inovasi teknologi, kampanye kesadaran dan edukasi publik serta partisipasi aktif dari masyarakat luas,” ujarnya.

Reformasi kebijakan menjadi fondasi utama dengan menghadirkan regulasi yang tegas, insentif bagi praktik ramah lingkungan, serta sistem pengawasan yang konsisten agar pengelolaan sampah berjalan secara efektif. Di sisi lain, inovasi teknologi seperti pengolahan sampah berbasis daur ulang, pemanfaatan limbah menjadi energi, dan digitalisasi sistem pengumpulan sampah dapat meningkatkan efisiensi serta mengurangi dampak pencemaran lingkungan.

Kampanye kesadaran dan edukasi publik berperan penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya. Seluruh upaya tersebut akan berjalan optimal apabila didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, baik dalam skala rumah tangga, komunitas, maupun sektor industri, sehingga tercipta kolaborasi yang kuat menuju sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

“Ketika masyarakat diberdayakan untuk mengelola sampah secara bertanggung jawab, mereka tidak hanya berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan tetapi juga membuka peluang ekonomi, yang mengarah pada masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan”, imbuh Dolly.

Dolly menegaskan pengelolaan sampah berkelanjutan bukan sekadar kewajiban lingkungan, tetapi juga merupakan langkah strategis menuju masa depan yang tangguh dan rendah karbon yang dapat menguntungkan semua pihak baik di tingkat lokal maupun global.

Oleh karena itu, peringatan HPSN ini dapat menjadi momentum penting untuk bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan menerapkan solusi inovatif dalam membangun ekonomi sirkular, untuk merawat Bumi kita, serta sekaligus membantu membuka peluang untuk kesejahteraan masyarakat.(vb/yul)

 

 

Telkomsel Terapkan Registrasi Biometrik Wajah untuk Nomor Seluler Baru

JAKARTA – Telkomsel resmi mulai menerapkan registrasi pelanggan berbasis biometrik pengenalan wajah (face recognition – FR) untuk nomor seluler. Inisiatif ini merupakan bagian dari dukungan Telkomsel terhadap program Senyum Nyaman dengan Biometrik (SEMANTIK) oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No. 7 Tahun 2026, yang bertujuan memperkuat validitas identitas pelanggan dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penipuan digital, termasuk scam dan phishing.

VP Customer Care Management Telkomsel, Filin Yulia menyatakan, Telkomsel fokus mendukung Kemkomdigi melalui program SEMANTIK, untuk menghadirkan proses registrasi yang lebih aman dan nyaman bagi semua pelanggan.

“Melalui registrasi biometrik, kita semua bisa ambil peran untuk  memastikan agar setiap nomor terhubung dengan identitas yang benar. Dengan demikian, kami berharap pelanggan dan masyarakat dapat merasa lebih tenang saat berkomunikasi dan bertransaksi via digital,” kata Filin.

Dijelaskan, ada perubahan registrasi pelanggan baru Telkomsel. Perubahan tersebut yaitu  registrasi pelanggan WNI dilakukan menggunakan NIK dan verifikasi wajah. Selain itu, registrasi pelanggan di bawah 17 tahun dan belum menikah dilakukan menggunakan NIK pelanggan sekaligus NIK dan verifikasi wajah kepala keluarga sesuai Kartu Keluarga.

Filin Yulia juga menjelaskan beberapa hal perlu diketahui pelanggan Telkomsel antara lain Kartu perdana wajib diedarkan dalam kondisi tidak aktif. Aktivasi hanya dapat dilakukan setelah data tervalidasi (WNI) atau terverifikasi (WNA). Pemerintah juga membatasi kepemilikan maksimal 3 nomor prabayar per identitas per operator, dengan pengecualian untuk kebutuhan tertentu. Pelanggan yang telah registrasi biometrik memiliki kendali penuh untuk cek seluruh nomor yang terdaftar atas NIK mereka, serta meminta pemblokiran jika terdaftar nomor tidak dikenali.

Untuk melakukan Registrasi Biometrik dapat dilakukan melalui GraPARI atau secara mandiri. Pelanggan dapat ke GraPARI terdekat cukup dengan membawa KTP. Petugas layanan Telkomsel siap membantu seluruh pelanggan, termasuk yang tidak memiliki smartphone.

Sementara untuk melakukan registrasi mandiri bisa dilakukan melalui laman tsel.id/registrasibiometrik. Setelah verifikasi nomor yang akan diregistrasi, pelanggan cukup memasukkan NIK dan melakukan selfie (potret diri).

Telkomsel memastikan bahwa data biometrik hanya digunakan untuk proses verifikasi identitas sesuai ketentuan perlindungan data pribadi dan standar keamanan informasi yang berlaku. Teknologi yang digunakan telah memenuhi prinsip pencegahan penipuan serta ketahanan terhadap ancaman siber sebagaimana dipersyaratkan oleh regulator.

“Implementasi ini merupakan kelanjutan dari uji coba bertahap yang telah kami lakukan sejak beberapa tahun terakhir bersama Komdigi. Dengan kesiapan kanal layanan kami, pelanggan Telkomsel kini dapat merasakan proses registrasi yang singkat, jelas, dan mudah diikuti,” tambah Filin.

Pelanggan masih dapat melakukan registrasi menggunakan NIK dan Nomor KK hingga Juni 2026, sesuai masa transisi yang ditetapkan Pemerintah. Setelah periode tersebut berakhir, proses registrasi nomor seluler akan sepenuhnya menggunakan identitas yang valid beserta data biometrik pelanggan.

• Nomor yang sudah teregistrasi sebelum peraturan berlaku tetap dapat digunakan.
• Telkomsel juga menyediakan fasilitas registrasi ulang bagi pelanggan yang ingin berpindah ke sistem biometrik.

Info lebih lanjut, cek tsel.id/registrasibiometrik atau hubungi kanal layanan pelanggan resmi Telkomsel. (*)

Next Page »