Perpustakaan Kota Samarinda Masih Ramai di Tengah Gempuran Layar

SAMARINDA — Di tengah meningkatnya durasi penggunaan gawai di kalangan generasi muda, Perpustakaan Kota Samarinda justru mencatat tren positif. Jumlah pengunjung harian berkisar 100 hingga 200 orang, dengan lonjakan signifikan sejak diberlakukannya layanan hingga malam hari pada 2025.

Suasana tersebut terasa ketika berkunjung ke gedung perpustakaan dua lantai yang berlokasi di pusat kota. Area baca, mulai dari meja belajar, sofa, hingga lesehan, tampak dipenuhi pelajar SMA, mahasiswa, dan masyarakat umum yang larut dalam buku masing-masing. Di tengah derasnya arus digital, ruang sunyi ini tetap hidup oleh aktivitas literasi.

Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda, Dewi Astuti Anggraeni, menjelaskan, rata-rata kunjungan reguler harian berada di angka 100 hingga 150 orang. Angka tersebut dapat meningkat ketika ada kunjungan sekolah maupun kampus yang dalam satu kali kedatangan bisa mencapai 50 sampai 100 orang.

“Sejak layanan malam diterapkan pada 2025, jumlah anggota dan peminjaman buku meningkat cukup signifikan. Ini memang kebutuhan masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa yang baru memiliki waktu luang setelah aktivitas di siang hari,” ujarnya saat ditemui di ruangannya, Kamis (12/2/2026).

Berdasarkan data 2025, sebelum adanya penambahan jam layanan malam, penambahan anggota tercatat sebanyak 4.529 orang. Setelah layanan diperpanjang hingga pukul 20.00 WITA pada Senin hingga Kamis, jumlah anggota meningkat menjadi lebih dari 6.000 orang. Sementara angka peminjaman buku melonjak dari 5.160 menjadi 10.519 peminjaman atau naik sekitar 103 persen.

Perpustakaan buka pada Senin-Kamis pukul 08.00–20.00 WITA, Jumat pukul 08.00–15.00 WITA, dan Sabtu pukul 09.00–13.00 WITA. Pada Minggu dan hari libur nasional, layanan tatap muka ditiadakan, namun perpustakaan tetap hadir melalui mobil perpustakaan keliling di area Car Free Day.

Dewi menyebut, komposisi pengunjung relatif merata antara pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. “Tidak ada dominasi kelompok tertentu. Semua kalangan memanfaatkan fasilitas yang ada,” katanya.

Selain koleksi buku, perpustakaan menyediakan lebih dari 30 unit komputer yang tersebar di dua lantai, ruang multimedia, akses internet gratis, serta ruang baca yang nyaman. Fasilitas tersebut banyak dimanfaatkan mahasiswa untuk mengerjakan tugas maupun riset.

Dari sisi sistem, mulai 2026 perpustakaan tidak lagi menggunakan kartu anggota fisik. Pendaftaran dilakukan secara daring dengan melampirkan kartu identitas, kemudian kartu elektronik dikirim melalui email masing-masing anggota. Keanggotaan terbuka bagi siapa saja yang berdomisili di Samarinda, termasuk mahasiswa perantau.

Menurut Dewi, perpustakaan bukan sekadar tempat meminjam buku, tetapi ruang wisata edukatif yang dapat menjadi alternatif aktivitas produktif di tengah dominasi layar digital. Ia mengimbau orang tua untuk mulai mengenalkan anak-anak pada perpustakaan sejak dini.

“Perpustakaan itu bukan tempat yang membosankan. Justru di sini masyarakat bisa mendapatkan banyak manfaat, baik untuk belajar maupun mengembangkan diri,” tuturnya.

Di tengah era serba cepat dan instan, denyut literasi di Perpustakaan Kota Samarinda menunjukkan, buku fisik belum kehilangan pembacanya. (intan)

Enam Perusahaan Sepakat Kelola Hutan Lestari

SAMARINDA — Enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Hutan Alam (PBPH-HA) di Kalimantan Timur menyepakati komitmen bersama untuk mengelola hutan secara berkelanjutan di kawasan Bentang Alam Wehea–Kelay.

Kesepakatan ini diwujudkan melalui penerapan skema Multi Usaha Kehutanan (MUK) yang diharapkan mampu menekan laju deforestasi, memperkuat mitigasi bencana, serta menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di salah satu lanskap hutan penting di provinsi tersebut.

Enam perusahaan yang terlibat yakni PT Gunung Gajah Abadi, PT Karya Lestari, PT Utama Damai Indah Timber, PT Aditya Kirana Makmur, PT Wana Bakti Persada Utama, dan PT Amindo Wana Persada.

Penandatanganan komitmen dilakukan di Samarinda, Rabu (11/2/2026), disaksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Joko Istanto yang juga menjabat Ketua Forum Bentang Alam Wehea–Kelay, Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis Universitas Mulawarman, Irawan Wijaya Kusuma, serta mitra pembangunan termasuk Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).

Joko Istanto menilai langkah tersebut relevan di tengah menyusutnya luas konsesi hutan di Indonesia dalam tiga dekade terakhir. Ia menyebutkan, luas konsesi yang pada 1993 mencapai lebih dari 60 juta hektare, turun menjadi kurang dari 19,3 juta hektare pada 2017.

“Penyusutan ini meningkatkan tekanan terhadap kawasan hutan yang tersisa, termasuk risiko deforestasi dan degradasi ilegal yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan habitat biodiversitas penting,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelumnya telah menetapkan Bentang Alam Wehea–Kelay sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) karena nilai konservasinya yang tinggi, termasuk sebagai habitat penting orangutan Kalimantan. Saat ini, pengelolaan bentang alam tersebut melibatkan 23 pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, perusahaan, akademisi, hingga mitra pembangunan.

Direktur Utama PT Gunung Gajah Abadi, Totok Suripto, menjelaskan, MUK dipilih sebagai pendekatan pengelolaan karena sejalan dengan kebijakan pemerintah yang membuka peluang diversifikasi usaha bagi pemegang konsesi.

“MUK memberi ruang bagi pemegang konsesi untuk mengembangkan sumber pendapatan yang tidak lagi bergantung pada kayu saja. Kami melihat skema ini sebagai peluang memperluas manfaat hutan melalui beragam usaha, mulai dari kayu, jasa lingkungan, hingga karbon,” katanya.

Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis Universitas Mulawarman, Irawan Wijaya Kusuma, mengapresiasi komitmen enam perusahaan tersebut. Ia menilai langkah ini penting, mengingat tren menurunnya pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam yang membuat sejumlah konsesi tidak lagi aktif beroperasi karena pendapatan tidak sebanding dengan biaya operasional.

Menurutnya, konsesi yang tidak dikelola secara optimal berpotensi mengalami pembalakan liar, perambahan, hingga alih fungsi lahan yang berujung pada deforestasi dan peningkatan risiko bencana.

“Karena itu, dukungan kebijakan yang tepat dari pemerintah sangat diperlukan agar skema ini dapat berjalan efektif,” ujarnya.

Direktur Eksekutif YKAN, Herlina Hartanto, menambahkan, komitmen ini menjadi pijakan awal pengembangan MUK pada skala bentang alam. Ke depan, berbagai strategi akan dirancang dan diuji di lanskap Wehea–Kelay untuk memperkuat kolaborasi, tidak hanya antarperusahaan konsesi, tetapi juga melibatkan desa-desa sekitar serta para pihak lainnya.

“Kami berharap pengembangan MUK skala bentang alam di Wehea–Kelay mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, ekologis, iklim, dan sosial, yang memberikan manfaat nyata bagi Kalimantan Timur. Musibah yang terjadi di Pulau Sumatera menjadi pengingat pentingnya upaya kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan,” tutur Herlina.

Sebagai informasi, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) merupakan organisasi nirlaba berbasis ilmiah yang beroperasi di Indonesia sejak 2014. Lembaga ini mengedepankan pendekatan non-konfrontatif dalam tata kelola sumber daya alam serta membangun kemitraan multipihak guna mendorong terciptanya keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam di Indonesia. (intan)

Rakernas SIWO Putuskan Lampung Tuan Rumah Porwanas

SERANG, BANTEN – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Seluruh Indonesia menetapkan Provinsi Lampung sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XV Tahun 2027.

‎Keputusan tersebut diambil dalam Forum Rakernas SIWO yang digelar pada 7 Februari 2026 di Hotel Le Dian, Serang, Banten. Rakernas juga menetapkan ketentuan kepesertaan Porwanas, yakni seluruh peserta wajib berstatus anggota biasa PWI (kartu biru) dan telah lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

‎Ketua SIWO PWI Lampung, Muslim, dalam paparannya menyampaikan Gubernur Lampung dan Ketua DPRD Provinsi Lampung memberikan dukungan penuh terhadap penetapan Lampung sebagai tuan rumah Porwanas 2027.

‎Dengan dukungan tersebut, Muslim mengajak seluruh kontingen SIWO dari berbagai provinsi di Indonesia untuk ikut ambil bagian dan meramaikan Porwanas yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2027.

‎Sementara itu, SIWO PWI Sumatera Utara yang sempat mengajukan diri sebagai calon tuan rumah, secara resmi menarik usulan tersebut. Ketua SIWO PWI Sumut, Johny Ramadhan Silalahi, menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil karena sejumlah daerah di Sumatera Utara baru saja dilanda bencana dan masih dalam tahap pemulihan.

‎“Sebenarnya sejak awal kami sangat serius menjadi tuan rumah. Namun dalam kondisi pascabencana, sangat tidak etis jika anggaran tidak difokuskan untuk pemulihan. Kami mendukung penuh Lampung sebagai tuan rumah Porwanas 2027,” ujarnya.

‎Rakernas SIWO 2026 juga mengumumkan pembentukan Komite Porwanas yang bertugas mengawasi dan mengatur seluruh rangkaian pelaksanaan Porwanas 2027. Komite ini memiliki kewenangan menyusun aturan penyelenggaraan serta membentuk Dewan Hakim, Komisi Disiplin, Dewan Pengawas, dan Dewan Verifikasi serta Keabsahan Peserta.

‎Komite Porwanas diketuai Erwin Muhammad (SIWO Pusat) dengan Rudi Syahwani (SIWO Pusat) sebagai Wakil Ketua. Widyo Suprayogi (SIWO DIY) ditunjuk sebagai Sekretaris, Noni (SIWO DKI Jakarta) sebagai Bendahara, serta anggota Denni Risman, Muslim Pranata, Irwansyah, dan Syaiful Hosen.

‎Ketua Komite Porwanas, M Erwin, menyampaikan Porwanas XV akan digelar pada Agustus 2027 di Lampung, dengan sejumlah perbaikan teknis serta penambahan nomor pertandingan.

‎Porwanas XV Tahun 2027 direncanakan mempertandingkan 12 cabang olahraga, yakni Atletik, Bridge, Biliar, Bulutangkis, Catur, Futsal, Domino, Sepakbola Mini, Tenis Lapangan, Tenis Meja, E-Sport, dan Jurnalistik.

‎Rakernas menegaskan seluruh atlet Porwanas wajib berstatus wartawan aktif, anggota biasa PWI, serta telah lulus UKW, guna menjaga profesionalitas dan kredibilitas ajang tersebut.

‎Dengan ditunjuknya Lampung sebagai tuan rumah, Porwanas 2027 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga wartawan, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas insan pers nasional sekaligus mempromosikan potensi daerah Lampung di tingkat nasional.*

Indosat Tanam Pohon Asli Kalimantan di IKN

Vivaborneo.com, NUSANTARA — Indosat Ooredoo Hutchison melakukan penanaman pohon asli Kalimantan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat ekosistem hijau dan mendukung pembangunan kota masa depan yang berkelanjutan.

Kegiatan penanaman pohon dilaksanakan di kawasan Miniatur Hutan Hujan Tropis (MHHT) IKN bersama Otorita IKN dan diikuti oleh 85 peserta dari jajaran pimpinan dan karyawan Indosat pada Rabu (04/02/2026).

Melalui kegiatan penanaman pohon ini, Indosat Ooredoo Hutchison menegaskan komitmennya untuk mendukung IKN sebagai kota masa depan yang tumbuh selaras dengan alam dan lingkungan sekitarnya.

Pohon yang ditanam merupakan tanaman endemik Kalimantan yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan Nusantara.

Kawasan MHHT pada mulanya adalah kawasan hutan tanaman industri eucalyptus. IKN dengan konsep kota hutan kemudian mengelola kawasan tersebut dengan pendekatan ekologis. Di sekitar kawasan Istana, eucalyptus tidak lagi ditebang dan dibiarkan tumbuh hingga siklus hidupnya selesai, sementara di bawahnya dilakukan penanaman tanaman asli Kalimantan untuk memperkaya keanekaragaman hayati.

Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita IKN, Onesimus Patiung, menyatakan bahwa penanaman pohon di kawasan IKN dilakukan dengan pendekatan ekologis untuk memulihkan dan memperkaya ekosistem hutan secara berkelanjutan.

“Walaupun berada di tengah hutan, kami berharap semua pihak dapat berpartisipasi dalam kegiatan penanaman ini. Di sekitar Istana, eucalyptus tidak lagi ditebang dan dibiarkan tumbuh secara alami. Oleh karena itu, di bawahnya kami menanam tanaman asli Kalimantan,” ujar Ones.

Director & Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Bilal Kazmi, menegaskan bahwa sebagai perusahaan teknologi, Indosat melihat kemajuan digital dan keberlanjutan lingkungan harus berjalan beriringan.

“Membangun Nusantara bukan hanya soal menghadirkan konektivitas, tetapi juga menjaga keseimbangan dengan alam. Kami percaya teknologi yang berdampak adalah teknologi yang ikut menciptakan kota yang lebih hijau, sehat, dan nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan,” ujar Bilal.(vb/yul)

 

FWK Tegaskan 9 Februari Tetap Hari Pers Nasional, Soroti Sejarah dan Desak Revisi UU Pers

JAKARTA — Forum Wartawan Kebangsaan menilai peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari harus tetap dipertahankan. FWK menyebut tanggal itu berdasar sejarah perjuangan pers, bukan sekadar bertepatan dengan hari lahir organisasi.

Salah satu pendiri FWK, Hendry CH Bangun, mengatakan gugatan dari sejumlah pihak seperti Aliansi Jurnalis Independen dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia sah dalam demokrasi. Namun ia menegaskan 9 Februari 1946 di Solo menjadi momen penting ketika 120 wartawan berkongres dan menyatakan bersatu mendukung kedaulatan bangsa. Saat itu Republik menghadapi ancaman penjajahan kembali oleh Belanda dan isu Indonesia dibahas di PBB. Media seperti Kedaulatan Rakyat, Harian Merdeka, dan RRI berperan menyuarakan bahwa Indonesia masih ada. “Itu sejarahnya,” ujar Hendry di Jakarta, Selasa (3/2).

Hendry menambahkan, setelah reformasi dan lahir UU Pers 1999, pers bebas membentuk organisasi. Banyak organisasi wartawan dan perusahaan pers berdiri. PWI tidak lagi menjadi organisasi tunggal. Menurut FWK, seluruh organisasi pers, baik konstituen Dewan Pers maupun bukan, harus bekerja bersama menghadapi tekanan ekonomi, perubahan pola baca, konsumsi informasi, dan perilaku pasar. Dewan Pers diminta lebih peka terhadap kehidupan media, kesejahteraan, dan keselamatan wartawan.

Dalam diskusi di Jakarta, Koordinator Nasional FWK Raja Parlindungan Pane menyatakan sudah waktunya amandemen UU No.40/1999. Regulasi lama dinilai belum menampung perkembangan, termasuk perlindungan hukum wartawan. Ia merujuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dari uji materi oleh Iwakum yang menilai Pasal 8 UU Pers belum lengkap.

FWK juga mendesak pemerintah bertindak cepat agar penutupan perusahaan pers berkurang. Media arus utama dinilai makin tertinggal dari media sosial dan platform digital. Jika tidak ditangani serius bersama organisasi pers dan pemerintah, narasi publik dikhawatirkan dipenuhi informasi bias dan kepentingan global. FWK mengusulkan pembentukan Gugus Tugas Penyelamatan Media Massa yang dipimpin Kementerian Politik dan Keamanan, melibatkan media, wartawan, dan akademisi.

Next Page »