Binaan LPTQ Kaltim Juarai MTQ Pelajar Internasional di Malaysia

SAMARINDA – Muhammad Murjani Alawi  qori cilik binaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Kaltim berhasil menjuarai MTQ Pelajar Internasional bertajuk Sampena Mejelis Ihtifal Ilmi  Sekolah – Sekolah Menengah Agama (MIISMAM) Peringkat Kebangsaan Kali ke 12, di Kuala Lumpur, Malaysia.

Ia berhasil mengungguli qori dunia lainnya termasuk tuan rumah dengan perolehan nilai 94 poin di atas Muhammad Sufi Zupairi Bin Asharudin dari Wilayah Persekutuan 91 poin (juara 2), dan Aus Salahudin dari Johor Malaysia 90 poin (juara 3).

“Alhamdulillah Murjani juara 1  MTQ Pelajar Internasional di Malaysia,” ujar Ketua LPTQ Provinsi Kaltim Sri Wahyuni melalui Wakil Ketua II Dasmiah, Ahad (5/7/2026).

Pengumuman pemenang dibacakan Pengarah Bahagian Pendidikan di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Datin Norliah binti Sajuri.

Perhelatan MTQ Pelajar Internasional Malaysia sendiri sudah berlangsung melalui berapa proses panjang dan seleksi ketat. Pelaksanaan Musabaqoh yang sedianya dilaksanakan secara langsung dirubah dilaksanakan secara daring.

Namun demikian untuk penyerahan penghargaan pemenang akan dilakukan secara langsung di Malaysia.  Juara 1 sampai dengan 3 akan dipanggil ke Malaysia untuk menerima penghargaan dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Keberhasilan Murjani tidak lepas hasil pembinaan secara terstruktur dan masif yang dilakukan LPTQ. “Kebetulan Murjani saat ini sedang kita persiapkan mengikuti MTQN XXXI Jawa Tengah 2026. Bersamaan ada MTQ Pelajar Internasional Malaysia maka porsi pelatihan semakin ditingkatkan,” akunya.

Keberhasilan Murjani semakin menambah pundi-pundi prestasi MTQ tingkat Internasional keberhasilan pembinaan LPTQ Kaltim.

Hingga saat ini setidaknya prestasi Internasional yang diperoleh sebanyak 20 prestasi, yakni 4 prestasi pada 2024, 11 prestasi pada 2025, dan 5 prestasi hingga Juli 2026.

Sedangkan  prestasi Nasional yang berhasil diraih sebayak 71 prestasi yang terdiri dari 51 prestasi pada perhelatan MTQN XXX Kaltim pada 2024 dan 20 prestasi pada perhelatan STQHN 2025. (AM)

Harga BBM Non Subsidi Sumbang Inflasi Juni

SAMARINDA – Inflasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada periode Juni 2026 tetap terjaga. Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kaltim pada Juni 2026 mencatat inflasi sebesar 0,70% (mtm), lebih tinggi dibandingkan realisasi bulan sebelumnya sebesar 0,17% (mtm).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan menyampaikan perkembangan tersebut mendorong inflasi tahunan Kaltim berada pada level 3,20% (yoy) dengan inflasi tahun berjalan sebesar 2,36% (ytd). Secara umum, tekanan inflasi Juni 2026 terutama disumbangkan oleh kelompok transportasi, seiring dengan penyesuaian harga BBM nonsubsidi, serta peningkatan tarif angkutan udara seiring periode libur sekolah.

”Tekanan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dipengaruhi oleh pasokan sejumlah komoditas pangan strategis, antara lain bawang merah, beras, dan ikan layang, akibat cuaca kurang kondusif di daerah pemasok,” kata jajang melalui siaran pers yang diterima redaksi, Rabu (1/7/2026).

Secara spasial, inflasi bulanan terjadi di seluruh kota/kabupaten pembentuk IHK Kaltim. Kota Samarinda mencatat inflasi sebesar 0,72% (mtm), Kota Balikpapan sebesar 0,86% (mtm), Kabupaten Berau sebesar 0,27% (mtm), dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 0,39% (mtm). Berdasarkan komoditas, inflasi Kaltim pada Juni 2026 terutama dipengaruhi oleh bensin, angkutan udara, bawang merah, beras, dan ikan layang. Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas, antara lain daging ayam ras, cabai rawit, semangka, tomat, dan kacang panjang.

Langkah pengendalian inflasi terus diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Kaltim dengan implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Pada aspek keterjangkauan harga, selama Juni 2026 TPID telah melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, dan kegiatan stabilisasi harga lainnya yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Timur, antara lain Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang. Pada aspek ketersediaan pasokan, TPID bersama Bulog dan pemangku kepentingan terkait terus mendorong pemenuhan pasokan komoditas strategis di wilayah Kalimantan Timur. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui penyaluran beras SPHP, distribusi Minyakita, serta penguatan pengadaan komoditas pangan lainnya untuk menjaga kesinambungan pasokan.

Pada aspek kelancaran distribusi, TPID terus memperkuat koordinasi antarwilayah untuk memastikan rantai pasok tetap berjalan lancar, sekaligus memitigasi potensi hambatan distribusi yang dapat memicu kenaikan harga. Sementara itu, pada aspek komunikasi efektif, TPID Provinsi Kalimantan Timur secara rutin melaksanakan rapat koordinasi mingguan, serta menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) TPID Kota Bontang yang membahas langkah pengendalian inflasi seiring penyesuaian harga BBM.

Penguatan komunikasi publik juga terus dilakukan melalui penyampaian informasi terkait ketersediaan pasokan, perkembangan harga, serta imbauan belanja bijak kepada masyarakat guna menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali. Ke depan, TPID di wilayah Kalimantan Timur akan terus memperkuat sinergi dan langkah mitigasi dini melalui implementasi strategi 4K secara konsisten, termasuk penguatan program pengendalian inflasi dan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS).

”Dengan berbagai upaya tersebut, stabilitas harga di Kalimantan Timur diharapkan tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, serta aktivitas ekonomi daerah dapat terus berjalan dengan baik,” ujar Jajang Hermawan. (*)

Wagub Kaltim Apresiasi Kerjasama LPTQ – Universitas Al-Azhar di Bidang Pendidikan

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji memberikan apresiasi besar langkah yang diambil Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Kaltim bekerjasama dengan Universitas Al-Azhar Cairo Mesir di bidang pendidikan.

“Hargai kerjasama LPTQ dan Al-Azhar. Langkah strategis untuk dapat kuota khusus kuliah di Al Azhar,” sebut Seno Aji saat membuka Sosialisasi Pendidikan Universitas Al-Azhar Cairo Mesir, di Pendopo Odah Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (30/5/2026).

Menurutnya kerjasama semakin membuka luas kesempatan anak-anak Kaltim menempuh pendidikan ke luar negeri, khususnya ke Universitas Al-Azhar Cairo Mesir.

Ini sejalan dengan kebijakan pembangunan pendidikan Provinsi Kaltim yang memberikan jaminan pendikan berkualitas gratis bagi seluruh masyarakat Kaltim.

Membuktikan bahwa pembangunan tidak selalu terkait infrastruktur, tetapi juga di bidang pendidikan karena merupakan investasi terbaik menyiapkan calon generasi penerus bangsa.

“Dengan didukung gratispol anak-anak kita bisa sekolah dimana saja tanpa hambatan dana. Dibiayai sekolah keluar negeri kembali bisa jadi tokoh-tokoh hebat di Kaltim. Bisa jadi pejabat, ustadz, guru agama,”

Kegiatan sosialisasi diharap memberi informasi seluas-luasnya bagi anak-anak Kaltim agar punya gambaran menentukan arah pendidikannya.

“Anak-anak perlu bimbingan menentukan langkah masa depan. Jika mendengar Al Azhar terbanyang universitas besar di Cairo yang sudah banyak menghasilkan cendikia muslim di berbagai wilayah Kaltim. Untuk itu mari manfaatkan kesempatan ini,” sebutnya.

Untuk itu perlu mempersiapkan diri diantaranya dengan meningkatkan kemampuan baca Al-Qur’an dan perkuat Bahasa Arab agar saat kuliah sudah mampu beradaptasi.

Pesan penting bagi calon mahasiswa asal Kaltim agar menjadi duta Kaltim yang baik selama berkuliah dan jadi mempromosikan bahwa Kaltim provinsi yang sangat indah miliki SDA besar dan potensi wisata luar biasa.

“Semoga anak-anak kita menjadi generasi Qurani, berlimu, berakhlak, dan berwawasan internasional kedepan,” harapnya.

Pada kesempatan itu disampaikan program kuliah yang ada di Universitas Al-Azhar Cairo oleh Direktur Penerangan Agama Islam (Dirpenais) Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Muchlis Muhammad Hanafi yang juga Sekjen Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia.

Nampak hadir Ketua LPTQ Provinsi Kaltim Sri Wahyuni dan segenap Kepengurusan LPTQ Provinsi Kaltim, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim M Faisyal, dengan undangan yang dari sekolah maupun madrasah se Kota Samarinda. (AM)

Pemprov Kaltim Rombak Jajaran Birokrasi

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali merombak jajaran birokrasi. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud melantik dan mengambil sumpah 110 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pendopo Lamin Etam, Senin (29/6/2026).

Rotasi itu mencakup 9 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), 45 pejabat administrator, 37 pejabat pengawas, serta 19 pejabat fungsional.

Menurut Rudy, pergeseran jabatan bukan sekadar mutasi rutin. Langkah tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi sekaligus memperkuat sistem merit dan manajemen talenta agar birokrasi di Kaltim semakin profesional.

Ia memastikan setiap pejabat ditempatkan berdasarkan kompetensi, rekam jejak kinerja, potensi, integritas, serta kebutuhan organisasi. Dengan pola manajemen talenta, peluang pengembangan karier ASN diharapkan berlangsung lebih objektif, transparan, dan berkelanjutan. Sistem tersebut akan melahirkan pemimpin yang tepat di posisi yang tepat atau the right person in the right place.

Sejumlah pejabat eselon II yang bergeser adalah Puguh Harjanto menjadi Staf Ahli Bidang III, Aji Muhammad Fitra Firnanda sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, Muhammad Faisal dipercaya memimpin Dinas Pariwisata, Ririn Sari Dewi menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Arief Murdiyanto sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Siti Sugiyanti sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Syarifah Alawiyah memimpin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ahmad Jais menjadi Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo, serta Mazniati sebagai Wakil Direktur Penunjang RSUD Kanujoso Djatiwibowo.

Mutasi yang dilakukan belum sepenuhnya mengisi kekosongan jabatan eselon II yang masih banyak diisi pelaksana tugas (Plt). Pasalnya, setelah pelantikan ini masih banyak kursi eselon II yang belum diisi pejabat definitif.

Kursi kosong kepala OPD Pemprov Kaltim antara lain masih ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Bahkan dengan pelantikan ini, justru bertambah lagi kursi definitif yang kosong. Salah satunya kursi kepala Dinas PUPR Pera yang ditinggalkan Aji Muhammad Fitra Firnanda yang mendapat amanah baru sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra. Kursi kosong lainnya adalah kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pejabat sebelumnya, Siti Sugiyanti dipercaya memimpin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Dinas ini ditinggalkan Puguh Harjanto yang dirotasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang III.

Rudy juga memberi perhatian khusus kepada empat pejabat fungsional ahli utama yang pengangkatannya ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Menurutnya, jabatan tersebut merupakan jenjang profesional tertinggi sehingga dituntut mampu melahirkan gagasan, rekomendasi, hingga inovasi yang berdampak bagi pembangunan daerah maupun nasional.

 

Sementara itu, kepada para tenaga kesehatan dan pejabat fungsional lainnya, Rudy meminta mereka terus menjaga profesionalisme. Dokter diharapkan meningkatkan mutu layanan kesehatan, sedangkan pranata komputer, arsiparis, dan pustakawan memiliki peran penting dalam mendukung transformasi digital serta tata kelola pemerintahan.

Rudy mengingatkan, reformasi birokrasi tidak berhenti pada rotasi jabatan. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik sekaligus mempercepat terwujudnya visi pembangunan Kalimantan Timur.

“Muara dari penguatan sistem merit dan manajemen talenta adalah meningkatkan kinerja pemerintahan, mewujudkan visi misi kepala daerah, dan menyejahterakan rakyat,” pungkasnya. (sam)

Wamen HAM Buka Uji Publik RUU HAM di Samarinda

SAMARINDA – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) menggelar uji publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Asasi Manusia di Samarinda. Kegiatan yang berlangsung di Tigris Cafe, Jalan Belatuk, Kecamatan Sungai Pinang itu menghadirkan akademisi, aktivis, mahasiswa, hingga pelaku usaha sebagai peserta. Senin (22/6/26).

Forum yang dimoderatori Umi Laili tersebut menghadirkan Fery Kusuma dan Ester Indahyani Jusuf sebagai narasumber, serta Aulia Vivi Yulianingrum, Ikhwanul Muslim, dan Parawansa Assoniwora sebagai penanggap.

Pada kesempatan itu, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Republik Indonesia Mugiyanto menegaskan kegiatan tersebut bukan sekadar sosialisasi, melainkan forum uji publik agar menghimpun masukan substantif terhadap draf RUU HAM yang masih dalam proses penyusunan.

“Regulasi ini belum final sehingga kami ingin mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah tidak ingin menyusun aturan secara sepihak, tetapi memastikan seluruh aspirasi masyarakat dapat diakomodasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Kementerian HAM telah melaksanakan uji publik di sejumlah daerah seperti Papua, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bengkulu, dan dalam waktu dekat akan berlanjut ke Lampung serta Medan.

Menurutnya, salah satu masukan penting dalam forum tersebut adalah perlunya memperkuat tata kelola ekosistem HAM, khususnya hubungan dan koordinasi antarlembaga nasional HAM seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas, dan Komnas Anak.

Selain itu, muncul usulan mengenai efektivitas kelembagaan HAM. Salah seorang penanggap menilai pengaturan dalam RUU masih lebih menitikberatkan pada Komnas HAM dibandingkan lembaga nasional HAM lainnya.

“Masukan yang menarik adalah agar kelembagaan HAM memiliki koordinasi yang lebih efektif. Ada juga pandangan yang mengusulkan agar seluruh lembaga nasional HAM diintegrasikan dalam satu institusi, seperti yang diterapkan di Australia,” katanya.

Meski demikian, dirinya menyebut pemerintah saat ini masih mempertahankan model empat lembaga nasional HAM yang terpisah. Menurutnya, yang terpenting adalah memperkuat mekanisme koordinasi melalui forum yang telah diatur dalam draf RUU.

“Kami ingin memastikan seluruh lembaga HAM tetap kuat sekaligus memiliki sistem koordinasi yang efektif dalam menjalankan tugasnya,” ucapnya.

Pada draf RUU HAM, pemerintah juga mengusulkan pengaturan mengenai perlindungan bagi pembela HAM. Setiap orang yang melakukan advokasi, pendampingan, maupun upaya pemajuan HAM secara damai akan memperoleh perlindungan hukum sehingga tidak mudah dikriminalisasi.

“Selama dilakukan tanpa kekerasan, mereka akan dikategorikan sebagai pembela HAM dan mendapatkan perlindungan hukum. Ini menjadi salah satu hal baru dalam revisi undang-undang tersebut,” jelasnya.

Selain itu, RUU HAM juga memuat penguatan hak-hak digital. Salah satu poin baru yang diusulkan adalah pengakuan terhadap right to be forgotten atau hak untuk dilupakan.

Melalui ketentuan tersebut, seseorang dapat mengajukan penghapusan informasi digital yang berkaitan dengan masa lalunya setelah memperoleh penetapan pengadilan, terutama apabila perkara yang bersangkutan telah selesai atau dinyatakan bebas.

“Informasi yang sudah tidak relevan dan berpotensi merugikan seseorang tidak seharusnya terus beredar di ruang digital apabila telah ada putusan hukum yang berkekuatan tetap,” tuturnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengusulkan pembentukan Dana Abadi Pemajuan HAM dan Demokrasi yang bersumber dari APBN maupun sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana tersebut nantinya akan dikelola oleh komite yang terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil. Organisasi masyarakat maupun individu yang memiliki program pemajuan HAM dan demokrasi dapat mengajukan proposal pendanaan.

“Pemerintah menyadari kapasitas negara memiliki keterbatasan. Karena itu, masyarakat sipil yang selama ini melakukan pendampingan terhadap kelompok rentan juga perlu diperkuat melalui dukungan pendanaan yang akuntabel,” pungkasnya. (yud)

« Previous Page — Next Page »