Pengurus PWI Bontang Periode 2026–2029 Dilantik

BONTANG – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Timur, Abdurrahman Amin melantik kepengurusan PWI Kota Bontang masa bakti 2026–2029 dilantik. Acara pelantikan digelar di Auditorium Taman Tiga Dimensi, Sabtu (2/5/2026). Mengangkat tema “Wartawan Profesional, Pers Berintegritas”, acara ini dihadiri Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.

Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Konferensi PWI Bontang yang berlangsung pada 12 Februari 2026, serta mengacu pada Surat Keputusan PWI Provinsi Kalimantan Timur Nomor 49/PWI-KT/KEP/III/2026 tentang pengesahan pengurus baru. Dalam konferensi tersebut, Muhammad Kusnadi terpilih secara aklamasi sebagai ketua, menggantikan Suriadi Said yang telah menyelesaikan dua periode kepemimpinannya. Dalam menjalankan organisasi, Kusnadi didampingi Sekretaris Qadile Fachruddin S dan Bendahara Dahlia, serta jajaran pengurus bidang lainnya.

Ketua PWI Kalimantan Timur, Abdurrahman Amin, mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kebenaran fakta dan etika dalam pemberitaan. Menurutnya, pers memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong pembangunan melalui karya jurnalistik yang konstruktif.

“Tidak hanya mengejar fakta, tetapi juga menjunjung tinggi kebijaksanaan agar berita yang dihasilkan mampu memberi dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Kusnadi menegaskan pentingnya peran wartawan sebagai penjaga kebenaran di tengah maraknya informasi yang tidak terverifikasi alias hoaks. Ia juga berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya insan pers melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan berbagai program pelatihan.

“PWI harus hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga independensi dan kepercayaan publik. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus akurat dan berpegang pada Kode Etik Jurnalistik,” tegasnya.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan harapannya kepada kepengurusan baru. Ia menekankan bahwa pers merupakan mitra strategis pemerintah sekaligus pilar penting dalam demokrasi.

“Pers berperan besar dalam menyampaikan informasi yang akurat, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta mengawal jalannya pembangunan daerah,” ucapnya.

Ia juga mendorong seluruh wartawan untuk memiliki sertifikasi UKW guna menjamin profesionalisme. Selain itu, Neni mengajak insan pers menjaga stabilitas daerah, terutama dalam menghadapi isu-isu sensitif dan dinamika politik.

“Bangun sinergi yang sehat. Kritik harus tetap konstruktif dan informasi yang disampaikan harus memberi nilai edukatif. Jangan sampai hoaks atau sensasi merusak kepercayaan publik. Pers harus menjadi penuntun opini yang bijaksana bagi masyarakat Bontang,” pesannya.

Acara pelantikan ini turut dihadiri Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, unsur Forkopimda, Kepala BNN Bontang Lulyana Ramdhani, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abdu Safa Muha, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Eko Mashudi, pengurus PWI Kaltim, perwakilan perusahaan, serta perwakilan organisasi pers. (*)

PFI Tetapkan Arah Strategis 2026, Perkuat Peran Filantropi sebagai Penggerak Solusi Nasional

Vivaborneo.com, Jakarta —Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) menetapkan arah strategis tahun 2026 untuk memperkuat peran filantropi sebagai penggerak solusi atas berbagai tantangan pembangunan nasional dalam Rapat Umum Anggota (RUA) yang diselenggarakan di Gedung IPMI, Jakarta.

Menghadapi tantangan yang kian kompleks—dari perubahan iklim hingga ketimpangan ekonomi—PFI mendorong transformasi filantropi menuju pendekatan yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berdampak luas.

Rencana Strategis 2026 PFI difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, penguatan peran PFI sebagai Filantropi Hub nasional, yang tidak hanya menghubungkan aktor, tetapi juga menyelaraskan arah dan mendorong aksi kolektif lintas sektor. Kedua, pengembangan ekosistem kolaborasi melalui Multi-Stakeholder Forum (MSF) dan klaster tematik untuk mempercepat solusi bersama, khususnya dalam isu kemiskinan, ketahanan ekonomi, dan perubahan iklim.

Ketiga, penguatan infrastruktur pengetahuan dan inovasi pendanaan sosial, termasuk pemanfaatan data, publikasi strategis, serta model pembiayaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Untuk mendukung implementasi ketiga pilar tersebut, PFI juga mengembangkan platform strategis yang meliputi platform Philanthropy Directory, Impact, dan Learning. Platform directory akan menjadi basis data terintegrasi untuk memetakan aktor dan inisiatif filantropi di Indonesia guna memperkuat konektivitas dan kolaborasi.

Sementara platform impact difokuskan pada pengukuran dan pelaporan dampak agar praktik filantropi semakin akuntabel dan berbasis data. Adapun platform learning yang ditargetkan rampung pada 2026 akan melengkapi ekosistem platform ini sebagai ruang pembelajaran bersama bagi anggota untuk meningkatkan kapasitas, berbagi praktik baik, serta mendorong adopsi inovasi. Kehadiran ketiga platform ini diharapkan dapat memperkuat transparansi, efektivitas, dan kualitas kolaborasi dalam ekosistem filantropi nasional.

Untuk memastikan implementasi strategi ini berjalan efektif, PFI juga menekankan pentingnya partisipasi aktif anggota dalam membangun kolaborasi yang lebih terarah. Pengalaman anggota selama ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif yang difasilitasi PFI telah membuka peluang sinergi yang lebih luas.

“Kami tidak hanya belajar dari berbagai praktik baik, tetapi juga berkolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat kapasitas dan memperluas jangkauan program,” ujar Dian A. Purbasari, Direktur Yayasan Bakti Barito .

Sementara itu, Ahmad Juwaini dari Dompet Dhuafa menambahkan bahwa “kami merasakan manfaat signifikan dalam memperluas jejaring, memperkuat kolaborasi, serta meningkatkan kapasitas dan tata kelola lembaga.”

Pengalaman ini menjadi landasan bagi PFI untuk terus memperkuat pendekatan kolaboratif yang lebih terintegrasi dan berdampak pada tahun 2026.

Ketua Badan Pengurus PFI, Rizal Algamar, menyampaikan bahwa arah strategis 2026 merupakan kelanjutan dari penguatan peran PFI sebagai Filantropi Hub yang telah dibangun sepanjang 2025. PFI juga mendorong agar kolaborasi yang telah terbentuk dapat berkembang menjadi aksi kolektif yang lebih terarah, dengan dukungan infrastruktur pengetahuan, platform digital, serta penguatan peran anggota dalam co-creation solusi lintas sektor.

Berangkat dari capaian sepanjang tahun 2025, mulai dari pertumbuhan jumlah anggota, penyelenggaraan puluhan forum diskusi, penguatan chapter daerah, hingga pelaksanaan berbagai inisiatif strategis seperti Filantropi Indonesia Festival, Piagam Budaya Filantropi, dan Multi-Stakeholder Forum (MSF)—PFI menunjukkan peran yang semakin kuat tidak hanya sebagai ruang kolaborasi, tetapi juga sebagai penggerak arah, standar, dan praktik filantropi di Indonesia.

Sebagai bagian dari kelanjutan dari capaian tersebut, PFI akan memperkuat kemitraan lintas sektor—dengan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan mitra internasional—untuk memastikan bahwa praktik filantropi dapat berkontribusi secara lebih signifikan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

PFI meyakini masa depan filantropi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dihimpun, tetapi oleh kemampuan untuk mengelola, menyelaraskan, dan mengarahkan sumber daya tersebut menjadi dampak yang nyata dan berkelanjutan.

Melalui RUA 2026, PFI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran sebagai penggerak ekosistem dan pendorong budaya filantropi nasional, serta mempercepat transformasi menuju praktik filantropi yang lebih terukur, inklusif, dan berdampak luas.(vb/adv)

 

HUT ke-41 Hermina Hadirkan Penanaman Pohon di Nusantara

Vivaborneo.com, NUSANTARA — Hermina Hospitals Group memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-41 melalui penanaman pohon di Miniatur Hutan Hujan Tropis (MHHT) Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, beserta jajarannya serta berbagai mitra di kawasan Nusantara, termasuk RS Hermina Nusantara.

Dalam sambutan hangatnya, Direktur RS Hermina Nusantara, dr. Stefanus Dony, menyampaikan momentum perayaan HUT melalui penanaman pohon ini merupakan komitmen Hermina dalam mendukung pembangunan Nusantara, salah satunya  melalui kontribusi terhadap lingkungan.

“Kami memilih kegiatan penanaman pohon ini sebagai bentuk komitmen bahwa rumah sakit (RS Hermina Nusantara) tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan kuratif, tetapi juga berperan dalam upaya promotif dan preventif, termasuk menjaga lingkungan yang sehat. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan IKN sebagai forest city, sponge city, dan smart city,” sambut direktur tersebut pada Rabu (22/04/2026).

Seiring dengan berkembangnya Hermina yang kini telah mencapai lebih dari 50 rumah sakit di Indonesia, dr. Stefanus Dony menambahkan bahwa kehadiran RS Hermina Nusantara turut menguatkan sistem dan layanan kesehatan di kawasan Nusantara, termasuk pemenuhan tenaga dokter spesialis dan dukungan infrastruktur ke depan.

Senada dengan hal tersebut, Basuki mengapresiasi inisiatif Hermina Group dalam menghadirkan kegiatan yang tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan.

“Kegiatan ini menunjukkan pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada upaya menjaga lingkungan yang sehat. Menanam pohon harus menjadi bagian dari gaya hidup kita bersama. Setiap kontribusi kecil akan memberikan dampak besar bagi masa depan Ibu Kota Nusantara,” tutup Basuki.

Penanaman pohon menjadi simbol sederhana dari kolaborasi yang lebih besar. Di kawasan Nusantara, pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana setiap pihak, baik itu layanan kesehatan, perbankan, serta berbagai lainnya ikut mengambil peran dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.(vb/hms-oikn)

 

Jaga Desa Terintegrasi Siskeudes, Kejaksaan Perkuat Pengawasan Dana Desa Secara Real Time

Vivaborneo.com, Jakarta – Program Jaga Desa yang digagas Kejaksaan RI bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) terus diperkuat guna mendorong transparansi serta pengawasan pembangunan di tingkat desa.

Langkah tersebut semakin strategis karena aplikasi Jaga Desa telah terintegrasi dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) milik Kementerian Dalam Negeri, sehingga proses pemantauan berjalan lebih sistematis dan real time, seperti disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung sekaligus Ketua Pengawas DPP ABPEDNAS, Reda Manthovani kepada awak media pada Selasa (21/4/2026) di Jakarta.

Reda Manthovani menegaskan bahwa sistem tersebut memungkinkan laporan pertanggungjawaban kepala desa dipantau langsung oleh Kejaksaan. Ia menjelaskan pihaknya bekerja sama dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan validitas laporan melalui verifikasi lapangan, termasuk mengecek kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan data yang dilaporkan.

“Sistem tersebut juga membuka ruang partisipasi luas bagi penerima manfaat program, seperti guru, siswa, dan kepala sekolah. Mereka dapat menyampaikan laporan terkait kualitas bantuan secara langsung, lengkap dengan bukti foto atau video yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak terkait,” ujar Reda.

Apabila ditemukan pelanggaran, Kejaksaan dapat menjatuhkan sanksi secara bertahap mulai dari teguran hingga penghentian sementara. Mekanisme tersebut dirancang untuk menjaga akuntabilitas sekaligus memberikan efek jera bagi pelanggaran yang terjadi di tingkat desa.

Selain penguatan sistem pengawasan, Kejaksaan RI bersama ABPEDNAS juga menggelar Jaga Desa Award melalui kompetisi film pendek untuk meningkatkan partisipasi publik.

Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Aditya Yusma, mengungkapkan ajang tersebut telah diikuti lebih dari 3.300 desa dari seluruh Indonesia, menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat terhadap pengelolaan desa yang transparan.

Aditya menegaskan bahwa program tersebut tidak hanya menjadi sarana promosi potensi desa, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tata kelola yang baik agar terhindar dari persoalan hukum. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat budaya integritas di tingkat akar rumput.

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menilai ABPEDNAS memiliki peran strategis dalam mendampingi berbagai program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyoroti pemanfaatan teknologi melalui aplikasi yang mendukung pelaporan dan pengawasan desa secara lebih efektif dan transparan.

Ke depan, Program Jaga Desa diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk tetap tinggal dan berkontribusi dalam pembangunan desa masing-masing. Inisiatif tersebut juga diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang semakin transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.(vb/adv)

 

Gen Matic x Shopee Dorong Generasi Melek Digital dan UMKM di Nusantara

Vivaborneo.com, NUSANTARA — Kegiatan Gen Matic x Shopee yang digelar di Multifunction Hall Kantor Bersama 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Jumat (17/04/2026).

Acara ini menarik kehadiran para peserta dari berbagai daerah sejak pagi hari. Antusiasme terlihat melalui aktivitas peserta yang tidak hanya menjajakan berbagai produk, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif sepanjang kegiatan.

Kegiatan Generasi Melek Teknologi (Gen Matic) ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai penjual (seller) di platform Shopee serta sebagai affiliate yang memanfaatkan konten digital untuk mendorong penjualan. Materi disertai dengan praktik langsung, mulai dari pengelolaan toko hingga pembuatan konten yang menarik dan relevan untuk meningkatkan performa di platform digital.

Membuka kegiatan tersebut, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif, Muhammad Neil El Himam, menyampaikan bahwa program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas generasi muda, khususnya dalam penguatan keterampilan kewirausahaan di sektor digital.

“Melalui pelaksanaan kegiatan di Ibu Kota Nusantara ini, kami ingin mendorong agar masyarakat lokal memiliki akses yang sama untuk berkembang dan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital nasional,” ujar Neil.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, turut menyampaikan kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran bagi masyarakat Nusantara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menghadirkan narasumber langsung dari Kampus UMKM Shopee Team, Mohamad Caesar Elfauza, peserta didorong untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam memperluas jangkauan pasar melalui platform digital.

“Kalau kita tidak menyesuaikan diri, kita akan kalah. Jika kita ingin mendapatkan tambahan penghasilan, kita harus beradaptasi dengan memanfaatkan media sosial sebagai platform bisnis digital. Itulah yang dimaksud dengan e-commerce,” jelas Caesar dalam paparannya.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital tidak hanya membuka peluang usaha baru, tetapi juga memperkuat kapasitas pelaku UMKM dalam bersaing di pasar yang lebih luas. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, diharapkan masyarakat di Nusantara semakin siap menghadapi perkembangan ekonomi digital yang terus tumbuh.(VB/iokn)

 

 

« Previous Page — Next Page »