Kejati Kaltim Lakukan Pendampingan Pembebasan Lahan Tol dan Non Tol Menuju IKN

SAMARINDA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim mengadakan rapat lanjutan pendampingan pembebasan lahan jalan tol dan jalan non tol akses menuju Ibu Kota Negara (IKN) dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan agenda rapat pembahasan permasalahan dan konsinyasi, di ruang rapat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Selasa (14/3/2023).

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Permohonan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : PR 03.01/Bb12/121.1 tanggal 18 Januari 2023 perihal Permohonan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Lahan Jalan Tol dan Jalan Non Tol Akses Menuju Ibu Kota Negara ( IKN ).

Rapat yang dipimpin Wakil Kepala Kejati Kaltim – Harli Siregar diikuti oleh Asiten Perdata Dan Tata Usaha Negara – Gunadi, koordinator, serta para Jaksa Pengacara Negara Kejati Kaltim.

Sedangkan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diwakili oleh Kasatker JPB – Armen Adekristi, PPK lahan tol – R. Adawiyanti, PPK lahan non tol – Dahlan beserta staf, perwakilan dari Kanwil BPN Provinsi Kaltim, perwakilan BPN Kab. PPU, serta perwakilan dari Pengadilan Negeri Balikpapan dan PPU.

Percepatan pembebasan lahan pembangunan jalan tol yang ditargetkan bulan April tahun 2023 ini harus selesai dan diharapkan kepada BPN untuk lahan yang sudah clean and clear segera ditindaklanjuti agar bisa dibayarkan.

“Kedepannya Kejati melalui Jaksa Pengacara Negara siap memberikan bantuan hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang ada,” kata Harli – Wakajati Kaltim.

Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan Kejaksaan khususnya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dalam mensukseskan Program Pemerintah Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).(*)

 

 

 

 

Perumdam Tirta Kencana Samarinda Luncurkan Smart Water Meter

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun meluncurkan program smart water neter Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana Samarinda di Ballroom Bumi Senyiur Samarinda, Senin (13/3/2023).

Andi Harun mendukung program ini sebagai upaya Perumdam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan air bersih di Kota Samarinda. program Smart Water Meter ini merupakan salah satu upaya Perumdam Samarinda dalam mewujudkan visi kota Samarinda sebagai kota cerdas atau Smart City.

Smart Water Meter adalah alat yang dipasang di rumah pelanggan untuk mengukur penggunaan air secara real-time. Alat ini dilengkapi dengan teknologi yang dapat memantau dan menganalisis pola penggunaan air, sehingga Perumdam dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air dan mengurangi kerugian akibat kebocoran atau pemborosan.

Direktur Utama Perumdam Tirta Kencana Noor Wahid Hasyim menyampaikan, pelaksanaan program ini bekerjasama dengan PT Telkm Indonesia. Pada tahap awal, akan dilakukan pergantian unit water meter di dua titik yaitu Grand Mahakam dan Villa Tamara sebanyak 500 unit. Pada pertengahan tahun juga akan ditambah 1000 unit. Pada akir tahun 2023 juga akan dipasang tambahan 1000 unit di bebera titik di Samarinda.

“Ditargetkan dalam waktu lima tahun ke depan akan tepasang sebanyak 160 ribu smart water meter,” kata Wahid Hasyim.

Selain peluncuran smart water meter, dilakukan juga peluncuran aplikasi layar (Lapor bayar) serta perubahan golongan tariff bgi pelanggan miskin dan ektrem miskin. Program ini  diharapkan dapat membantu meringankan beban hidup warga yang kurang mampu dan mengurangi ketimpangan sosial di kota Samarinda. (Wd)

Menhan Prabowo Beri Pembekalan 2.000 Babinsa di Samarinda

SAMARINDA – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) Kodam VI/Mulawarman (Mlw), Sabtu (10/03/2023).

Kunjungan Prabowo ke Kodam VI/Mlw untuk memberikan pembekalan kepada 2000 Babinsa jajaran Kodam VI/Mlw meliputi 3 Provinsi yakni Kaltim, Kalsel dan Kaltara, sekaligus memberikan bantuan 140 unit motor dinas dukungan transportasi pelaksanaan tugas.

Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang begitu bersemangat. Ia menjelaskanbahwa untuk membangun pertahanan negara yang kuat maka harus diawali dari TNI yang berada di bawah komando teritorial.

“Komando teritorial adalah tulang punggung dari pertahanan negara dan merupakan senjata rahasia rakyat Indonesia, di mana dengan komando teritorial, bangsa Indonesia mampu merdeka dan berhasil mengusir penjajah,” ungkap Menhan.

Sesuai dengan UU RI No. 34 Tahun 2004, Menhan Prabowo menambahkan, sistem pertahanan Indonesia adalah (Sishankamrata) yakni pertahanan keamanan rakyat semesta, dimana sistem pertahanan melibatkan seluruh komponen bangsa.

Inti dari Sishankamrata wujudnya adalah komando teritorial, dimulai dari Pangdam, Danrem, Dandim, Danramil kemudian Babinsa. Inilah tulang punggung pertahanan Indonesia. Karenanya, seluruh Babinsa di Indonesia akan mendapatkan kendaraan motor dinas untuk mendukung mobilitas. Termasuk melengkapi fasilitas alat komunikasi yang dapat menghubungkan langsung dengan komando atas.

“Babinsa adalah ujung tombak. Babinsa adalah mata dan telinga. Babinsa adalah yang mewakili seluruh TNI. Babinsa harus mengenal seluruh masyarakatnya, harus membantu sekaligus merebut hati dan pikiran rakyat. Kita akan bangun TNI yang kuat, karena dengan tentara yang kuat akan menjamin negara aman,” tegas Parbowo

“Negara aman menjamin perdamaian dan perdamaian akan menjamin pertumbuhan ekonomi sehingga negara dapat menjadi makmur,” lanjutnya.

Kedatangan Menhan Prabowodisambut oleh Pangdam VI/Mlw Mayor Jenderal TNI Tri Budi Utomo dan Danrem 091/ASN Brigjen TNI Dendi Suryadi.

Pangdam Tri Budi Utomo mengungkapkan rasa hormat dan kebanggaan bagi Kodam VI/Mlw atas kesempatan kunjungan Menhan Prabowo yang juga bersedia memberikan pembekalan terlebih bantuan sepeda motor untuk mendukung pelaksanaan tugas para Babinsa.

“Kami merasa sangat terhormat sekali, Bapak dapat hadir di tengah tengah kami. Ini merupakan kehormatan untuk kami semua. Dan untuk seluruh Babinsa yang hadir, agar mencatat hal-hal yang penting dalam pembekalan ini sebagai pedoman melaksanakan tugas di kewilayahan,” kata Pangdam.

Sementara menurut Danrem 091/ASN Dendi Suryadi, bantuan ini sangat menunjang tugas para Babinsa di setiap kecamatan.

“Kami mendapat bantuan bagi Babinsa 140 unit sepeda motor. Ini sangat penting untuk sarana mobilitas Babinsa yang memang mereka punya tugas untuk membina wilayah kelurahan masing-masing,” tuturnya.

Sebelumnya, Menhan Prabowo juga berkesempatan melakukan kunjungan ke Koramil 0901-03/Samarinda Seberang, Kodim 0901/Samarinda dan menyerahkan bantuan 20 sepeda motor dinas untuk Babinsa. (*/Kemhan)

Jaksa Agung Ingatkan Insan Adhyaksa Pola Hidup Sederhana dan Bijak Bermedia Sosial

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo di setiap kesempatan memberikan arahan untuk menjaga gaya hidup pejabat dan keluarganya agar tidak bermewah-mewahan.

Jokowi mengatakan gaya hidup mewah itu harus “direm” demi tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang sedang susah akibat krisis. Selain itu, Presiden RI juga meminta pimpinan kementerian/lembaga untuk mewujudkan “hidup sederhana” dalam setiap kebijakan.

Selain itu, Presiden RI Joko Widodo menginstrusikan kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisplinkan aparat di bawahnya dan memberitahukan hal-hal yang boleh maupun tidak dapat dilakukan.

Sementara di Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Aparat Penegak Hukum lainnya, Presiden RI meminta untuk membenahi kondisi internal lalu kemudian menyelesaikan dan membersihkan kementerian/lembaga lainnya. P

“Setiap pimpinan kementerian/lembaga harus menginatkan kepada seluruh jajarannya untuk jangan pamer kekuasaan dan jangan pamer kekayaan,” tegas Jokowi.

Menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo, Jaksa Agung Burhanuddin mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana.

Adapun maksud dari instruksi ini adalah dalam rangka membangun dan membudayakan pola hidup sederhana bagi seluruh pegawai Kejaksaan sebagai salah satu cara mencegah terjadinya perilaku koruptif dan perbuatan tercela lainnya.

Setiap pegawai Kejaksaan juga harus menjadi contoh teladan bagi keluarga dan lingkungannya, serta menjadi pengendalian dan introspeksi bagi insan Adhyaksa agar tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan terlebih lagi perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan masyarakat.

”Insan Adhyaksa harus menghindari gaya hidup konsumtif dengan tidak membeli, memakai, memamerkan barang-barang mewah, serta menghindari timbulnya kesenjangan dan kecemburuan sosial dengan tidak mengunggah foto, video pada media sosial yang mempertontonkan gaya hidup berlebihan,” ujar Burhanuddin melalui siaran pers Kepala pusat penerangan hukum Kejagung Ketut Sumedana, Sabtu (11/3/2023).

Jaksa Agung menuturkan bahwa pekerjaan seorang Jaksa adalah bentuk pengabdian yang kelak nantinya akan terukir dalam perjalanan karir dan menjadi suatu kebanggaan. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pola hidup sederhana penting sekali dilakukan oleh seorang Jaksa. Melalui pola hidup sederhana, Jaksa akan menghasilkan profesionalisme dan integritas dalam bekerja seperti disiplin waktu, tanggung jawab, taat aturan, inisiatif, dan kreativitas, sehingga nantinya sosok Jaksa semakin dekat dengan masyarakat.

Kesederhanaan mengajarkan untuk selalu hidup bersyukur atas kenikmatan yang diperoleh setiap harinya. Sederhana adalah sikap yang mampu mencegah dari perilaku boros, tamak, dan rakus sehingga perilaku sederhana adalah kunci pengendalian diri untuk membangun integritas institusi. Sikap sederhana insan Adhyaksa dengan sendirinya akan membangun integritas sebagai seorang penegakan hukum.

Selain pola hidup sederhana, Jaksa Agung juga menginstrusikan kepada seluruh insan Adhyaksa untuk berhati-hati mengunggah sesuatu di akun media sosial, serta bijaksana dalam penggunaan media sosial sebagai salah satu contoh sarana untuk berkomunikasi. Jaksa Agung meminta setiap arahan yang diberikannya diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan arahan mengenai bijak dalam media sosial ini telah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 41 Tahun 2021.

“Seluruh insan Adhyaksa wajib memperhatikan etika, adab dan sopan santun dalam menggunakan media sosial. Setiap insan Adhyaksa diminta untuk mencermati setiap unggahan di media sosial sehingga tidak mengandung hal-hal yang bersifat SARA, radikalisme, kebohongan, berita palsu, menyerang pribadi orang lain, atau bertentangan dengan kebijakan instruksi pemerintah,” tutupnya.(*)

Usulan Pemekaran Wilayah Pesisir Berau Terus Berlanjut

BERAU – Usulan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB)  di Kaltim,  khususnya wilayah pesisir Berau, terus digaungkan. Setelah sebelumnya tim pemekaran yang dikoordinir Akmal berangkat ke Jakarta menemui beberapa pemangku kebijakan dan Kemendagri.  Dukungan DOB juga diberikan  Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)  Provinsi Kalimantan Timur.

“Demi kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan memaksimalkan pelayanan, kami mendukung penuh  pembentukan Berau Pesisir Selatan ini. Beberapa langkah terkait dengan persyaratan DOB sudah kita penuhi, ” kata Ketua 1  APDESI, Edi Santoso kepada media ini.

Dijelaskan Edi Santoso,  bersama anggota APDESI lainnya terus bergerak ‘melobi’ pemerintah pusat termasuk DPR RI agar memprioritaskan Berau Pesisir Selatan (BPS) masuk dalam daftar rencana pemekaran di Indonesia khususnya di Kaltim Tahun 2023.

Menurut Edi Santoso,  waktu dekat ini tim dari Pusat akan meninjau ke Berau untuk melihat wilayah yang diusulkan masuk dalam DOB. Ia berharap rencana kedatangan tim itu tidak berubah.

“Kalau dari kesiapan,  tentu kita lebih siap, ” sambat Edi Santoso yang juga Kepala Kampung Sumber  Agung,  Kecamatan Batu Putih,  Berau.

Sementara Akmal  begitu optimis keinginan masyarakat agar BPS masuk dalam  daftar DOB dapat terwujud. Cukup beralasan jika dilihat dari jarak tempuh dengan kabupaten induk cukup jauh. Jika melalui  darat bisa ditempuh sekitar 5 jam dari pesisir ke Tanjung Redeb.

“Kemudian dari kelengkapan data,  BPS satu-satunya daerah yang punya berkas terlengkap dibanding yang lainnya,” tambah Akmal.

Adapun kecamatan yang masuk dalam daftar BPS yaitu Kecamatan Tabalar,  Kecamatan Biatan Lempake,  Kecamatan Talisayan,  Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biduk-Biduk. (yoi)

« Previous Page — Next Page »