Pemprov Kaltim Akan Terapkan Rekayasa Lalu Lintas Jembatan Mahakam

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menerapkan rekayasa lalu lintas sebagai respons terhadap insiden tongkang bermuatan kayu yang menabrak pilar Jembatan Mahakam pada 16 Februari 2025 silam.

Penutupan sementara jembatan ini diperkirakan berlangsung selama dua minggu guna mendukung investigasi lebih lanjut terkait kondisi jembatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Irhamsyah, menyatakan, pihaknya telah menyiapkan skema pengalihan arus kendaraan guna meminimalkan dampak penutupan. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan sistem contraflow di jalur Mahakam 4.

“Jalur Mahakam 4, yang sebelumnya satu arah, kini akan diberlakukan contraflow untuk kendaraan dari Kota Samarinda menuju Samarinda Seberang maupun sebaliknya,” ujar Irhamsyah saat meninjau lokasi pada Selasa (25/2/25).

Dalam pengaturan lalu lintas baru ini, kendaraan roda empat tetap melewati jalur kiri, sementara roda dua serta kendaraan roda empat dari arah seberang akan menggunakan jalur kanan yang diubah menjadi dua arah. Untuk memastikan kelancaran arus, Dishub Kaltim telah memasang rambu pengarah dan pembatas serta berkoordinasi dengan Polresta Samarinda dan Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Kasat Lantas Polresta Samarinda, Kompol La Ode Prasetyo, mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan, termasuk batas kecepatan yang dibatasi antara 30 hingga 40 km/jam di atas jembatan alternatif.

“Kami telah menyiapkan rambu petunjuk serta water barrier untuk mendukung pengalihan arus. Kami juga mengimbau pengendara agar berhati-hati dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama,” ungkapnya.

Dengan diterapkannya rekayasa lalu lintas ini, diharapkan arus kendaraan tetap berjalan lancar selama proses investigasi dan evaluasi terhadap kondisi Jembatan Mahakam. (yud)

Pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum Kaltim Kembali Digelar

BALIKPAPAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim kembali menggelar ajang pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum (DPSH) provinsi Kaltim tahun 2025. Kegiatan yang bertujuan untuk  pengembangan budaya sadar hukum di kalangan pelajar ini telah dilaksnakan sejak tahun 2021.

Peluncuran DPSH 2025 dilaksanakan di SMKN 1 Balikpapan Jalan Marsma R. Iswahyudi  Balikpapan oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Victor Antonius Saragih Sidabutar, SH.MH, didampingi Plt. Kepala Disdikbud Kaltim Rahmad Ramadhan, Senin, (24/2/2025).

Victor Antonius Saragih Sidabutar menyampaikan, pelaksanaan pengembangan budaya sadar hukum merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, yang diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang memahami hak dan kewajiban, sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum.

“Membangun kesadaran hukum harus dimulai sejak dini agar bisa tertanam dan menjadi kebiasaan sehari-hari, sehingga kaum muda/ pelajar berkembang menjadi pribadi yang disiplin, bertanggungjawab, taat dan patuh pada aturan dengan kesadaran penuh tanpa harus diawasi dan dipaksakan,” katanya.

Menurutnya, pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa harus dikembangkan potensinya kearah yang positif. Salah satunya diberikan pemahaman hukum melalui pembinaan atau pembentukan pelajar sadar hukum. Secara tidak langsung tentunya akan membentuk karakter para pelajar terkait hukum yakni kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi dan peduli pada lingkungan dan sosial serta dapat bertindak lebih bijak dengan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Dijelaskan, hal ini sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa.

Melalui kegiatan DPSH Kaltim diharapkan kedepannya dapat melahirkan pelajar-pelajar sadar hukum, yang dapat menjadi agen perubahan (agent of change) di tengah masyarakat khususnya di lingkungan sekolah masing-masing.

“Selain itu dapat menularkan hal-hal positif dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga ketertiban dan ketentraman umum dapat terpelihara ditengah kehidupan masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Disdikbud Kaltim menyampaikan dunia Pendidikan khususnya bagi para pelajar jenjang Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah dan Sekolah Luar Biasa, merupakan masa yang paling dinamis dan menjadi kunci keberhasilan dalam menentukan masa depan pribadi pelajar yang pada akhirnya akan menetukan masa depan bangsa Indonesia.

“Jika pelajar tidak mengisi diri dengan berbagai pengetahuan dan ketrampilan maka kelak setelah tamat sekolah, mereka tidak akan mampu bersaing,” ujar Rahmad Ramadhan.

Pemerintah Provinsi Kaltim sangat mengapresiasi kegiatan ini dengan harapan generasi muda di Kaltim paham akan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Ia berharap kegiatan ini membuat peserta memiliki semangat dan komitmen yang tinggi untuk mengikuti Kegiatan Pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum Tingkat Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur.

Selain itu, melalui kegiatan DPSH ini dapat memberikan gambaran bagi  pelajar yang hadir untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya Pengetahuan tentang Hukum di Indonesia.

“Saya mengharapkan kegiatan Launching ini dapat memberikan inspirasi kepada Kepala Sekolah, Guru, dan Peserta Didik agar dapat berpartisipasi pada Lomba Pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum Tingkat Kab/Kota se Kaltim,”  pungkasnya.

Peluncuran ini turut dihadiri para Asisten pada Kejati Kaltim, para Kasi pada Asisten Intelijen Kejati Kaltim, Kajari Balikpapan, para Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se Kalimantan Timur, para guru jenjang SMA/SMK/MA/SLB (Tuna Daksa) se Balikpapan, perwakilan para alumni Duta Pelajar Sadar Hukum se Kaltim dan perwakilan OSIS jenjang SMA/SMK/MA/SLB (Tuna Daksa) se Balikpapan.*

Penunjukan Plt Ketua PWI Kalbar Dinilai Ilegal

JAKARTA – Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan bahwa penunjukan Wawan Suwandi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Kalimantan Barat adalah tindakan ilegal dan cacat hukum. Menurutnya, keputusan tersebut dibuat oleh pihak yang tidak memiliki legitimasi dalam organisasi.

“Zulmansyah Sekedang sudah diberhentikan dari keanggotaan PWI. Akta yang digunakannya untuk mengklaim kepemimpinan PWI sedang diselidiki oleh Bareskrim karena berisi keterangan palsu. Jadi, semua keputusan yang diambilnya tidak sah,” ujar Hendry Ch Bangun di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

Ia menegaskan, sesuai Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI, pengangkatan Plt Ketua PWI Provinsi tidak bisa dilakukan secara sepihak. Setiap keputusan harus melalui mekanisme organisasi yang sah.

“Tindakan ini bukan hanya melanggar aturan organisasi, tetapi juga mengancam kredibilitas PWI di tingkat daerah. Kami tidak bisa membiarkan ini terjadi,” katanya.

Selain tidak sah, Hendry juga mempertanyakan kredibilitas Wawan Suwandi yang ditunjuk sebagai Plt Ketua PWI Kalbar. Menurutnya, Wawan tidak tercatat sebagai anggota PWI Kalbar dan tidak memiliki sertifikat kompetensi wartawan yang diwajibkan dalam organisasi.

“Bagaimana mungkin seseorang yang bukan anggota PWI dan tidak memiliki sertifikat kompetensi bisa ditunjuk sebagai pemimpin organisasi wartawan? Ini jelas pelanggaran terhadap standar profesionalisme di PWI,” tegasnya.

Hendry juga menambahkan bahwa Wawan diberikan kartu PWI ilegal yang tidak sah, karena tidak ada kewenangan Zulmansyah untuk memberikan kartu kepada non-anggota, apalagi yang tidak bersertifikat kompetensi.

Atas kondisi ini, Hendry Ch Bangun mengimbau seluruh anggota PWI yang sah untuk berkonsultasi dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKPBH) guna mengambil langkah hukum.

“Kami sarankan semua anggota yang dirugikan untuk melaporkan hal ini ke kepolisian. Kami juga akan menyiapkan bahan sebagai penguat laporan hukum agar tindakan ilegal ini bisa dihentikan,” tambahnya.

Hendry menegaskan bahwa keputusan yang dibuat oleh Zulmansyah Sekedang dan kelompoknya tidak memiliki dasar hukum. “Kami akan terus mempertahankan marwah PWI dan memastikan organisasi tetap berjalan sesuai aturan yang benar,” pungkasnya. (**)

Jaksa Masuk Sekolah di SMA IT Granada dan SMA Plus Melati Samarinda

SAMARINDA – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melalui Bidang Intelijen menggelar kegiatan Penyuluhan hukum melalui program Jaksa Masuk Sekolah kepada para pelajar di SMA Islam Terpadu Granada Jalan Ringroad No.3, Bukit Pinang dan di SMA Plus Melati Samarinda yang Jalan H. A. M. M. Rifaddin Harapan Baru Samarinda.

Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah ini mengangkat tema Generasi Emas Sadar Hukum, yang disampaikan Toni Yuswanto – Kasi Penkum pada Asisten Intelijen Kejati Kaltim dan Julius Michael Butarbutar – Kasi II pada Asisten Intelijen Kejati Kaltim dan dihadiri 50 orang siswa.

Menurut Toni, kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran hukum generasi muda khususnya para pelajar, dengan memperkenalkan hukum sejak dini diharapkan para pelajar melek akan hukum, dan dapat terhindar dari hukuman.

“Sejak dini kita berikan pemahaman kepada siswa terkait peraturan perundang-undangan dan akibat hukum jika melanggar,” ucapnya.

Kegiatan di SMA Islam Terpadu Granada Samarinda dibuka Abd. Wahab Syahrani –  Kepala SMA Islam Terpadu Granada dan disambut baik oleh para pelajar, Kamis (20/2/2025). Sedangkan di SMA Plus Melati Samarinda dibuka Saparun Kepala SMA Plus Melati Samarinda, Jumat (21/2/2025).

Para pelajar nampak antusias dan aktif mengajukan pertanyaan kepada narasumber seputar permasalahan hukum yang ada disekitarnya terutama mengenai Tugas dan Fungsi Kejaksaan, bahaya Narkotika dan Judi Online.

Selain menggelar Jaksa Masuk Sekolah, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbut) Kaltim, setiap tahun menggelar ajang kompetisi berupa Pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum. Kegiatan ini melibatkan siswa SMA/MA se Kaltim.*

Gotong Royong Kunci Sukses HPN 2025, PWI Ucapkan Terimakasih Pada Sponsor

JAKARTA – Spirit gotong royong kunci sukses Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tanggal 7-9 Februari lalu, sebagaimana digambarkan dengan pas melalui Tarian Tradisional “Limpuar”. Semua pemangku kepentingan bahu membahu mendukung suksesnya momen penting bagi insan pers itu.

Tarian khas Kalimantan Selatan ini membuka acara puncak HPN 2025 di Banjarbaru tanggal 9 Februari yang dihadiri sekitar 2.000 undangan. Terdiri atas wartawan dan keluarga wartawan, pejabat provinsi dan kabupaten, kota Se Kalimantan Selatan, tokoh masyarakat setempat, kalangan usaha dan masyarakat umum. Hari itu juga diperingati sebagai hari ulang tahun PWI. Tarian persembahan “Limpuar” menceritakan semangat gotong royong masyarakat Meratus dalam bercocok tanam.

Pas dengan spirit yang diusung PWI dalam menyelenggarakan HPN di Bumi Lambung Mangkurat. Penanggung jawab HPN 2025/ Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, Ketua HPN Pusat 2025 Raja Pane dan Ketua PWI Kalsel H Zainal Helmie menyampaikan apresiasi, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya HPN 2025, termasuk para sponsor.

HPN 2025  mengangkat tema besar “Pers Mengawal Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Bangsa”, dengan subtema “Kalsel Pintu Gerbang Logistik Kalimantan”. Melalui berbagai kegiatannya, HPN 2025 berhasil menyebarluaskan dan memperkuat gagasan Ketahanan Pangan yang tengah digerakkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Pemprov Kalsel.

“Dalam konteks hari ini, pers  memiliki peran strategis dalam mengawal ketahanan pangan sebagai bagian dari kemandirian bangsa,” ujar DR Fadli Zon, Menteri Kebudayaan pada acara puncak HPN 2025.

Gotong royong adalah modal sosial bagi PWI untuk menjawab tantangan masa depan yang tidak ringan, bersama pemangku kepentingan lain, seperti pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Termasuk di dalamnya menyiapkan pers yang berkualitas.

Penanggung Jawab HPN 2025, Hendry Ch Bangun menyampaikan ucapan terima kasih, antara lain kepada kalangan dunia usaha yang membangun kebersamaan dengan PWI, yakni

1) Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)

2) Triputra Group

3) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

4) PT Nestle Indonesia

*

« Previous Page — Next Page »