Ratusan Wartawan se-Kaltim Bersiap Berlaga di Pupuk Kaltim Porwada III

BONTANG – Animo wartawan Kalimantan Timur mengikuti Pupuk Kaltim pekan olahraga wartawan (Porwada) III di Kota Bontang semakin tinggi. Pasalnya berdasarkan data pendaftaran yang dihimpun panitia terdapat 260 wartawan se-Kaltim yang akan mengikuti kegiatan tersebut.

“Jumlah itu terbagi dalam sembilan kontingen daerah se-Kaltim,” kata Ketua Organizing Committe Porwada III Adiel Kundhara.

Sembilan daerah itu yakni Balikpapan, Samarinda, Kukar, Kutim, Kubar, PPU, Paser, dan Berau. Di tambah tuan rumah Bontang. Sebelumnya panitia telah melakukan penjaringan dari sembilan cabor yang dipertandingkan. Meliputi futsal, bulu tangkis, tenis meja, atletik, catur, domino, e-sport, biliar, dan jurnalistik.

“Pelaksanaan Porwada yaitu 17 hingga 19 Oktober mendatang,” ucapnya.

Kontingen terbanyak yang dikirim yakni Samarinda dengan 52. Disusul tuan rumah Bontang 47, Kukar 36, Berau 35, Kutim 29, PPU 26, Kubar 8, dan Paser 8 atlet.

“Terdapat atlet yang mengikuti lebih dari satu cabor yang dipertandingkan,” tutur dia.

Menurutnya saat ini kesiapan panitia terkait penyelenggaraan sudah mencapai 97 persen. Termasuk dengan desain pembukaan dan penutupan kegiatan. Panitia pun telah menyiapkan  55 medali emas, 55 perak, dan 68 perunggu. “Bagi kontingen yang nantinya mendapatkan capaian medali emas terbanyak akan membawa pulang piala bergilir,” terangnya.

Kegiatan tahunan ini bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi di kalangan wartawan. Selain itu, melalui porwada juga dijadikan ajang seleksi untuk utusan Kaltim pada ajang Porwanas. Porwada III kali ini mendapat dukungan penuh dari PT Pupuk Kaltim sebagai sponsor utama kegiatan tersebut.

Sementara Ketua PWI Bontang Suriadi Said menuturkan siap menyambut rekan-rekan wartawan se-Kaltim. Persiapan panitia tuan rumah sudah matang saat ini.

“Kami berupaya untuk menjadi tuan rumah yang baik,” pungkasnya. (*)

Forum Wartawan Kebangsaan Usulkan Perpres Tegas Tata Kelola MBG

JAKARTA –Ribuan anak jadi korban keracunan dari program MBG. Sejak Januari hingga 31 September tercatat 6.517 kasus diduga berasal dari makanan program MBG. Fakta ini membuat Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengusulkan Peraturan Presiden yang tengah disusun tak sekadar formalitas, melainkan pagar hukum yang kokoh.

Koordinator Nasional FWK Raja Parlindungan Pane menegaskan Perpres harus mengatur detail, mulai dari standar gizi, distribusi, hingga pengawasan transparan.

“Program ini niatnya mulia. Tapi tanpa tata  dmini jelas, risikonya besar: kerugian anggaran dan  dministr publik,” ujarnya usai Diskusi MBG di Kantor Redaksi VOI.id, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Pada diskusi yang dihadiri sejumlah wartawan senior ini, FWK menilai ada beberapa poin krusial yang tak boleh absen dari draf Perpres. Antara lain standar gizi berbasis lokal, sertifikasi kelayakan dapur, transparansi pengadaan, audit  dministrat, partisipasi masyarakat, mekanisme pengaduan publik, hingga sanksi bagi dapur MBG yang lalai.

“Banyak menu uji coba belum memperhatikan gizi mikro seperti zat besi dan vitamin A. Kalau Perpres tidak tegas, manfaat program tidak maksimal,” kata Raja.

Masalah pendanaan juga disorot. Program ini menguras triliunan rupiah. Tanpa strategi pembiayaan campuran—dari pusat, daerah, hingga mitra swasta—risiko terhenti di tengah jalan terbuka lebar.

Data Badan Gizi Nasional menunjukkan  dminist besar keracunan dipicu sanitasi dapur yang buruk. “Ini alarm keras. Kalau higienitas tidak diatur detail dalam Perpres, kasus serupa bisa terulang,” tegas FWK.

Forum menekankan, kritik ini bukan untuk melemahkan MBG. Justru agar program menjadi  dministra nyata melawan stunting dan meningkatkan kualitas SDM.

“Perpres harus benar-benar melindungi rakyat, bukan sekadar dokumen  qdministratif,” tutup Koordinator FWK, Raja Pane. (*)

DLH Samarinda Janji Telusuri Pembuangan Limbah yang Rugikan Petani

SAMARINDA – Dugaan pembuangan limbah ilegal di kawasan Sempaja Utara menimbulkan keresahan warga. Limbah yang mencemari sumber air ladang, kolam, hingga rumah warga sejak Mei 2025 itu disebut tidak sesuai aturan karena berada di luar titik pembuangan resmi milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda.

Plt. DLH Kota Samarinda, Suwarso, menegaskan, pihaknya tidak mengetahui adanya aktivitas pembuangan limbah di kawasan tersebut.

“DLH hanya tahu tempat pembuangan ada di TPA Sambutan untuk TPA akhirnya, kalau TPS-nya kan sudah ditentukan pada titik-titik tertentu,” ujarnya saat dihubungi, Senin (29/09/25).

Menurut Suwarso, setiap pembuangan limbah di luar TPS atau TPST yang telah ditentukan masuk kategori ilegal.

“Jika tidak ada TPS atau TPST yang disiapkan, berarti itu ilegal,” tambahnya.

Suwarso berjanji akan menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran yang berdampak pada warga. “Kami akan segera menindaklanjuti hal ini untuk menemukan solusi yang tepat,” pungkasnya.

Sementara itu, warga RT 035, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, telah merasakan langsung dampak pencemaran tersebut. Arbani, petani sayur setempat, mengaku kesulitan mengairi tanaman karena air menjadi beracun.

“Kegiatan pembuangan limbah ini membuat sumber pengairan kami menjadi beracun dan tidak bisa digunakan,” ungkapnya saat ditemui di ladangnya, Minggu (28/09/25).

Keluhan serupa disampaikan petani lain, Tukiyono. Tanaman terong yang ia rawat mati akibat air yang terkontaminasi. “Sayang sekali, padahal sudah mulai berbuah,” jelasnya sembari menggemburkan tanah.

Menurut Tukiyono, kerugian bukan hanya dialami petani. “Banyak ikan mati di kolam depan, dan ada warga yang mengalami penyakit kulit,” ucapnya.

Warga mengaku sudah melaporkan masalah ini kepada pihak RT, namun hanya janji yang mereka terima. “Hanya janji yang kami dapat, namun kegiatan pembuangan limbah tetap berlangsung,” kata Tukiyono dengan nada kecewa.

Para petani berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas agar sumber pengairan yang menjadi tumpuan ladang, kolam, dan rumah warga bisa kembali digunakan tanpa rasa khawatir. (yud)

Dinas Pariwisata Kaltim Ingin Jadikan Pariwisata Sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi

SAMARINDA – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar kegiatan Bincang-Bincang Pariwisata sebagai salah satu kanal informasi publik terkait pengembangan sektor wisata di daerah. Acara ini berlangsung di Samarinda Theme Park, Jalan D.I Panjaitan, Samarinda, Jumat (26/9/2025) malam.

Hadir sebagai narasumber Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, sekaligus membuka acara, serta Ketua DPD Putri, Dian Rosita. Diskusi kali ini mengangkat tema “Pariwisata Kaltim Untuk Pertumbuhan Ekonomi.”

Ririn Sari Dewi menegaskan, pariwisata memiliki peran penting menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta mendorong pertumbuhan sektor pendukung seperti transportasi, akomodasi, dan ekonomi kreatif.

“Pengembangan pariwisata juga diharapkan mendorong pembangunan infrastruktur dan pelestarian budaya. Untuk mencapai tujuan ini, dukungan media massa sangat diperlukan dalam menyebarkan informasi serta berkolaborasi dengan pemerintah dan pelaku usaha pariwisata,” ujarnya.

Ia mengakui, sektor pariwisata Kaltim belum seoptimal Bali maupun Jawa. Namun, ia melihat adanya potensi besar agar menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Menurutnya, tantangan ke depan adalah diversifikasi ekonomi dan penyelenggaraan berbagai event yang dapat menjadi daya tarik kunjungan.

Ketua DPD Putri, Dian Rosita menekankan, pariwisata bukan hanya soal pemasukan daerah, tetapi juga tentang efek berkelanjutan yang melibatkan banyak sektor usaha.

“Pariwisata mencakup transportasi, akomodasi, kuliner, jasa pendukung, hingga ekonomi kreatif. Namun kontribusinya terhadap pendapatan daerah seringkali tidak terlihat besar karena adanya irisan dengan sektor lain. Padahal, dampaknya sangat luas,” jelasnya.

Ia mengajak seluruh pihak agar memperkuat pariwisata sebagai salah satu pilar ekonomi Kaltim pasca-migas.

“Jika dikelola dengan serius, pariwisata akan menjadi kekuatan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kalimantan Timur,” tambahnya. (yud)

Kementerian Kebudayaan Kembali Gelar Program Anugerah Kebudayaan Indonesia

JAKARTA – Kementerian Kebudayaan RI kembali akan menyelenggarakan program Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) Tahun 2025, sebagai bentuk apresiasi kepada individu, komunitas, dan lembaga yang telah menunjukkan dedikasi dan kontribusi luar biasa dalam memajukan kebudayaan nasional. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, memimpin langsung Rapat Persiapan Tim Penilai Penghargaan Menteri dalam rangka Anugerah Kebudayaan Indonesia di Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa, 23 September yang menjadi penanda dimulainya proses penjurian untuk 12 kategori penghargaan AKI tahun ini.

Membuka diskusi, Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra, menyampaikan laporan terkait pelaksanaan program AKI Tahun 2025. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk konkret komitmen pemerintah dalam mendukung pelaku budaya yang selama ini telah bekerja secara konsisten dan berdedikasi tinggi bagi kemajuan kebudayaan Indonesia.

Dirjen Ahmad Mahendra juga secara resmi mengumumkan 12 kategori penghargaan yang akan dinilai pada tahun ini, yaitu Maestro Seni Tradisi, Pelestari, Pelopor dan/atau Pembaru, Lembaga Asing dan Perorangan Asing, Anak, Media, Pemerintah Daerah, Museum, Taman Budaya, Masyarakat Adat, Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah, dan Sastra.

Sementara itu, dalam arahannya, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menyampaikan bahwa penyelenggaraan Anugerah Kebudayaan Indonesia merupakan amanat konstitusi, khususnya Pasal 32 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

“Apresiasi terhadap pelaku budaya bukan hanya tentang penghormatan simbolik, tapi juga bentuk komitmen negara dalam menjaga kesinambungan warisan budaya dari generasi ke generasi,” ujar Menbud Fadli. Ia menekankan pentingnya akselerasi dalam pemajuan kebudayaan, terlebih sejak berdirinya Kementerian Kebudayaan sebagai lembaga tersendiri yang tidak lagi menjadi bagian dari kementerian pendidikan atau riset.

Pada kesempatan ini, Menbud Fadli turut mengapresiasi kehadiran dan partisipasi para penilai yang berasal dari kalangan seniman, budayawan, akademisi, pejabat publik, hingga tokoh media. Menurutnya, keberagaman latar belakang para juri atau penilai akan memperkuat kredibilitas proses seleksi yang tengah berlangsung.

Menbud Fadli juga menyoroti pentingnya penghargaan terhadap maestro budaya, terutama mereka yang telah mendedikasikan hidupnya pada seni tradisi. “Penetapan maestro harus dilakukan dengan hati-hati. Ini bukan sekadar penghargaan, tapi komitmen negara seumur hidup,” tegasnya.

 

Tidak hanya itu, Menbud Fadli juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah memperluas cakupan penghargaan dengan menambahkan beberapa kategori baru seperti Museum, Taman Budaya, Media, dan Anjungan Daerah TMII. Ia berharap, penghargaan ini dapat menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk lebih aktif menghidupkan ruang-ruang kebudayaan di wilayahnya.

“Anjungan daerah di TMII adalah miniatur Indonesia. Kita harap daerah-daerah semakin terpacu memperbaiki fisik bangunan dan menghidupkan kegiatan budayanya. Begitu juga dengan museum-museum di daerah yang sering kali punya koleksi luar biasa,” ujar Menbud Fadli.

Penganugerahan AKI Tahun 2025 akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama akan digelar pada Oktober 2025, mencakup kategori Media, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Museum, Taman Budaya, dan Anjungan Daerah TMII. Sementara itu, tahap kedua direncanakan berlangsung pada Desember 2025, yang akan menganugerahkan penghargaan untuk kategori Maestro Seni Tradisi, Masyarakat Adat, Pelestari, Pelopor dan/atau Pembaru, Anak, serta Sastra.

Rapat Persiapan Tim Penilai Penghargaan Menteri dalam rangka AKI 2025 yang berlangsung secara luring dan daring ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Direktur Jenderal  Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik; Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Ani Nigeriawati; Wakil Rektor Universitas Bakrie, Tri Andika; jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Kebudayaan, serta jajaran tim penilai AKI 2025.

Menutup sambutannya, Menteri Kebudayaan mengajak seluruh elemen yang terlibat dalam proses seleksi untuk bekerja secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab. Menbud Fadli berharap AKI 2025 dapat memperluas makna apresiasi budaya dan menjadi bagian dari ekosistem besar dalam membangun Cultural and Creative Industry (CCI) yang berkelanjutan.

“Kalau bukan kita yang mengapresiasi para pelaku budaya, siapa lagi? Mari kita jadikan Anugerah Kebudayaan Indonesia ini sebagai panggung penghormatan dan regenerasi bagi kebudayaan nasional kita,” tutupnya. (**)

« Previous Page — Next Page »