Jelang Nataru 2025–2026, IAS Group Lakukan Langkah Penting di Bandara

TANGERANG – Menyambut lonjakan pergerakan penumpang pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025–2026), PT Integrasi Aviation Solusi atau InJourney Aviation Services (IAS) memperkuat kesiapan layanan kebandarudaraan di seluruh wilayah operasionalnya. Langkah tersebut ditegaskan dalam konferensi pers yang digelar di Grand Anara Airport Hotel, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (17/12/2025).

Konferensi pers ini dihadiri jajaran manajemen InJourney sebagai induk holding IAS Group. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya transparansi sekaligus penegasan komitmen perusahaan dalam menjaga keandalan layanan bandara selama periode dengan intensitas operasional tinggi.
IAS Group menilai masa Nataru sebagai fase krusial yang menuntut koordinasi lintas entitas, penyesuaian sumber daya secara terukur, serta pengendalian operasional berbasis data. Penguatan dilakukan pada aspek sumber daya manusia, kesiapan fasilitas, hingga sistem pengawasan operasional agar mutu layanan tetap terjaga di seluruh titik pelayanan bandara.

Direktur Komersial InJourney, Veronica H. Sisilia, menyampaikan bahwa kesiapan menghadapi Nataru merupakan bagian dari strategi menjaga pengalaman pengguna jasa sekaligus keberlanjutan kinerja ekosistem aviasi nasional.

“Sebagai holding, InJourney memastikan seluruh entitas berada pada level kesiapan optimal. Konsistensi kualitas layanan dan keandalan operasional menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik serta menopang kinerja komersial bandara dan layanan pendukungnya,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama IAS, Danny P. Thaharsyah, menegaskan bahwa fokus utama kesiapan Nataru 2025–2026 diarahkan pada penguatan sistem kendali dan pengawasan operasional di lapangan.

“IAS Group melakukan penataan personel, optimalisasi sarana dan prasarana, serta pemanfaatan sistem monitoring berbasis digital. Seluruh pengendalian dilakukan secara terstruktur melalui Posko Gabungan Nasional sehingga potensi gangguan dapat diantisipasi dan ditangani lebih cepat,” jelasnya.

Danny menambahkan, transformasi digital juga diperkuat melalui penerapan sistem CALIS dan WARRIOR yang mendukung peningkatan pengawasan layanan kargo nasional. Sistem ini memungkinkan seluruh aktivitas operasional terdokumentasi secara real time dan dianalisis untuk mempercepat langkah korektif, khususnya dalam menghadapi lonjakan penumpang dan kargo selama periode libur panjang.

Untuk mendukung pengendalian secara nasional, IAS Group mengoperasikan Posko Gabungan Nasional (Posgabnas) Nataru 2025–2026 pada 15 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Posko ini tersebar di empat bandara regional, yakni Bandara Kualanamu (KNO), Soekarno-Hatta (CGK), I Gusti Ngurah Rai (DPS), dan Sultan Hasanuddin (UPG). Posgabnas berfungsi sebagai pusat koordinasi, pemantauan, dan evaluasi layanan secara terintegrasi, mencakup layanan penumpang, bagasi, kargo, logistik, hingga pengelolaan fasilitas bandara.

Di sisi komersial, Direktur Komersial IAS, Muchdian Muchlis, menyampaikan bahwa kesiapan Nataru juga diperkuat melalui berbagai program promosi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi pengguna jasa.

“IAS menghadirkan beragam promo dan program khusus di seluruh lini layanan, mulai dari Pax Concierge ‘Joumpa’, layanan lounge ‘Concordia’ dan ‘Saphire’, baggage service ‘It’s a Wrap’, hingga layanan hotel, driving range, dan food service. Pelanggan juga akan mendapatkan sambutan khusus bernuansa Natal di berbagai titik layanan bandara,” paparnya.

Melalui penguatan operasional dan layanan komersial tersebut, IAS Group menegaskan komitmennya untuk mendukung kelancaran transportasi udara nasional selama periode Nataru 2025–2026. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari konsistensi perusahaan dalam menghadirkan layanan kebandarudaraan yang andal, aman, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan, sejalan dengan semangat layanan IAS Group, “Melayani Sepenuh Hati, Memberi Layanan PASTI.” (*)

Kejati Kaltim Dorong Penguatan Tata Kelola Kontrak Bisnis Pertamina

BALIKPAPAN – PT.  Pertamina Persero melalui fungsi Legal Counsel menggelar forum Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mitigasi Risiko Pidana dalam Kontrak Bisnis: Strategi Pencegahan dan Penanganan” dengan menghadirkan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Supardi sebagai pemateri utama di Hotel Astara Balikpapan, Senin (15/12/2025).
‎
‎Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Supardi saat sambutan menyampaikan materi komitmennya untuk menjadi mitra strategis PT Pertamina dalam upaya mitigasi risiko pidana pada kontrak bisnis, khususnya dalam proses pengadaan, kerja sama dengan pihak ketiga, dan pengelolaan aset.
‎
‎Dikatakan, PT Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN) strategis pengelola energi nasional memiliki peran vital dalam perekonomian, namun juga menghadapi risiko hukum yang tinggi.
‎
‎”Risiko tersebut tidak hanya bersumber dari niat jahat, tetapi juga dari kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, rendahnya kepatuhan, serta ketidaktelitian dalam pengelolaan kontrak bisnis,” ungkaungkapnya.
‎
‎Kejaksaan menekankan pentingnya keberanian, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan sebagai budaya kerja yang harus melekat di seluruh jajaran perusahaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, termasuk korupsi.
‎
‎Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ia menekankan, Kejaksaan memiliki fungsi penegakan hukum, perlindungan keuangan dan aset negara, intelijen yustisial untuk deteksi dini potensi penyimpangan, perwakilan negara di dalam dan di luar pengadilan, serta fungsi pencegahan agar persoalan hukum tidak berkembang menjadi perkara pidana.
‎
‎Dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, serta tindakan hukum lain kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD, baik di tingkat pusat maupun daerah.
‎
‎Sehubungan dengan hal tersebut, Kajati Kaltim menyatakan bahwa PT Pertamina, sebagai BUMN dan subholding Refining & Petrochemical PT Pertamina (Persero), dapat memanfaatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam menghadapi persoalan hukum yang sedang maupun berpotensi dihadapi. Pendampingan dapat dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi berdasarkan surat kuasa khusus.
‎
‎Kejati Kaltim berharap kerja sama yang terjalin dapat ditindaklanjuti dengan pemberian surat kuasa khusus kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, sehingga apabila terjadi sengketa atau permasalahan hukum dapat diselesaikan secara optimal melalui jalur keperdataan.
‎
‎”Meski menjadi mitra strategis, Kejaksaan menegaskan tetap berdiri pada rel hukum, integritas, dan kepentingan negara, serta tidak akan menutup mata terhadap pelanggaran hukum yang terjadi,” tegasnya.
‎
‎Melalui FGD tersebut, ia pun berharap terbangun pemahaman bersama, meningkatnya kewaspadaan, serta terbentuknya budaya pencegahan korupsi dalam setiap proses bisnis. Pencegahan korupsi dinilai bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran dan aset negara.
‎
‎”Semiga forum diskusi ini menghasilkan langkah-langkah konkret dalam memperkuat tata kelola yang bersih, profesional, dan bebas dari penyimpangan,” tegasnya.
‎
‎Forum  Focus Group Discussion (FGD) ini dihadiri Chief Legal Counsel ‎PT Pertamina (Persero) Joko Yuhono, Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Isis ‎Ikhwansyah, Direktur Optimalisasi Feedstock & Produk PT.  Kilang Pertamina Internasional Tri Basoeki Soelis Vichyanto, Asisten Kejati Kaltim, Kepala Kejari se- Kaltim, Kabag TU Kejati Kaltim.*

Hukum Berat Pembalak Liar

JAKARTA – Penyanyi lagendaris Iwan Fals merasa prihatin dan turut berbela sungkawa terhadap korban yang meninggal akibat banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Ia menilai alam tak bisa semata disalahkan. Banjir bandang ini dipicu terjadinya pembalakan liar oleh sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian disampaikan Iwan Fals ketika diminta pendapatnya soal banjir bandang yang menimpa Aceh, Sumut, dan Sumbar, di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Menurut penyanyi yang bernama lengkap Virgiawan Listanto ini, pemerintah harus bertindak tegas terhadap perusahaan dan oknum yang terlibat dalam pembalakan liar.

“Katanya negara kita negara hukum. Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Hukum seberat-beratnya pelakunya. Jangan ada pandang bulu. Tanpa itu, kejadian akan terus berulang,” kata penyanyi yang sangat peduli terdahap lingkungan hidup ini.

Di album perdana Iwan Fals bertajuk Sarjana Muda,  Iwan memang menciptakan lagu berjudul Isi Rimba Tak Ada Tempat Berpijak lagi. Lagu itu bercerita tentang  penggundulan hutan. Dalam lagu itu, Iwan berpesan ke pemerintah bahwa lestarikan hutan hanya celoteh belaka. Rimba yang dulu perkasa, kini tinggal cerita. Bencana erosi selalu datang menghantui. Tanah kering-kerontang banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak lagi.

Punah dengan sendirinya akibat rakus manusia.

Pesan itu Iwan sampaikan tahun 1980. Itu berarti sudah 45 tahun lalu. Kini, apa yang dikhawatirkan Iwan benar-benar terjadi menimpa Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Menurut penyanyi yang selalu menanam pohon sebelum pertunjukan (show), saat ini pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumut, dan sumbar. Harus gotong royong untuk memulihkan keadaan.

Bagi mereka yang terdampak banjir — sebagai warga negara — mereka harus mendapat pertolongan dari pemerintah. “Siapa saja silakan membantu. Tetapi, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan. Para korban banjir juga harus mendapatkan tempat tinggal atau hunian yang layak. Ini sangat dibutuhkan demi kelangsungan hidup mereka”, kata Iwan Fals.

Setelah itu, kata Iwan,  harus ada kesepakatan bahwa tidak boleh lagi menebang pohon dimanapun  di Indonesia selama 50 tahun. Bahkan, bila perlu 100 tahun. Kalau ini tidak dilakukan, Iwan khawatir banjir bandang yang lebih besar bisa terjadi lagi.

Ketika ditanya, mengenai undang-undang soal penebangan kayu ini, Iwan berpendapat tentu sudah ada aturannya. Tapi,  banyak yang tidak taat aturan.

Namun, Iwan tetap  berpesan agar Dewan Perwakilan Rakyat mengevaluasi lagi undang-undang tersebut. “Undang-undangnya harus tegas dan diterapkan tanpa pandang bulu,” kata Iwan yang pernah menciptakan lagu Tanam-tanam ayo kita menanam pohon.  “Ya, mari kita menanam pohon, dengan jenis pohon yang khas di daerah masing-masing,” sambung Iwan.

Sementara itu, koordinator Forum Wartawan Kebangsaan Raja Parlindungan Pane mengatakan, perlu ada badan yang dibentuk pemerintah untuk memulihkan keadaan pasca banjir. Badan ini akan bekerja secara cepat dan tepat untuk memulihkan perekonomian, pendidikan, sosial, dan tentu saja untuk pembanguan infrastruktur yang hancur tersapu banjir.

Raja berpendapat penanganan bencana berskala besar di Pulau  Sumatera membutuhkan badan khusus yang fokus menangani kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Presiden Prabowo perlu membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Aceh, Sumut dan Sumbar,” kata Raja Pane mengimbau pemerintah. (*)

Kebutuhan Uang Masyarakat Kaltim Terjaga di Periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

SAMARINDA – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan memperkuat layanan kas dengan menyiapkan uang kartal untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat sebesar Rp4,8 triliun. Hal ini untuk menjaga kenyamanan transaksi masyarakat Kalimantan Timur yang meningkat 17,4% dibandingkan tahun lalu, di mana sejalan dengan proyeksi kebutuhan uang tunai dari perbankan empat kas titipan Bank Indonesia di Penajam Paser Utara, Sendawar, Sangatta, dan Tanjung Redeb.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto menyampaikan, program yang diberi nama SERUNAI (Semarak Rupiah di Hari Natal Penuh Damai) tahun 2025 dengan tema “Rupiah Terjaga untuk Natal Penuh Kasih”2025 akan menyediakan layanan kas keliling pada tanggal 9 hingga 23 Desember 2025. Layanan ini diprioritaskan di lokasi peribadatan, sekolah-sekolah Kristiani, serta titik strategis lainnya.

“Program ini diselenggarakan untuk memastikan ketersediaan uang layak edar sekaligus memberikan kemudahan akses layanan penukaran uang bagi Masyarakat,” kata Budi.

Layanan tersebut tersebar di delapan titik, masing-masing empat titik di Balikpapan dan empat titik di Samarinda. Di Balikpapan, kas keliling tersedia di Gereja Katolik Santa Theresia, Gereja Pantekosta, Gereja Bethany “Favor of God”, dan Gereja Katolik Santa Martinus Lanud. Sementara itu, di Samarinda layanan diselenggarakan di Gereja St. Lukas, Gereja Katedral St. Maria “Penolong Abadi”, Sekolah Sunodia, serta Sekolah Citra Kasih. Salah satu ketentuan batas maksimal penukaran adalah Rp5 juta per orang.

Bank Indonesia juga terus mengajak masyarakat Indonesia untuk semakin Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Cinta Rupiah diwujudkan dengan mengenali ciri keaslian uang Rupiah melalui 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang). Selain itu juga merawat Rupiah yang dimiliki dengan baik melalui 5J (Jangan dilipat, Jangan dicoret, Jangan diremas, Jangan distapler, dan Jangan dibasahi). Bangga Rupiah karena Rupiah tidak hanya sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional tetapi juga merupakan simbol kedaulatan bangsa. Sementara itu, Paham Rupiah ditunjukkan melalui perilaku bijak berbelanja sesuai kebutuhan, berbelanja produk dalam negeri untuk mendukung UMKM lokal, serta menabung dan berinvestasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (*)

Kaltim Raih Peringkat 1 Nasional di Sutami Award 2025

JAKARTA – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada ajang Sutami Award 2025 yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kalimantan Timur berhasil meraih Peringkat 1 Nasional untuk kategori Kinerja Terbaik Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi.

Penghargaan diserahkan pada malam puncak yang berlangsung di Auditorium Kementerian PU, kawasan Raden Patah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (1/12). Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda hadir mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima penghargaan tersebut.

Sutami Award 2025 digelar sebagai ajang apresiasi bagi insan pembangunan yang dinilai berperan penting dalam kemajuan infrastruktur Indonesia. Acara ini merupakan bagian dari peringatan Hari Bakti ke-80 Kementerian PU yang tahun ini mengusung tema “Infrastruktur Berkeadilan, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut diberikan untuk memotivasi seluruh pemangku kepentingan—mulai kementerian, pemerintah daerah, akademisi, komunitas masyarakat, penyedia jasa, hingga jurnalis—agar terus menjaga kualitas, integritas, dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pembangunan. Menurut Wida, keberhasilan para penerima penghargaan menjadi bukti bahwa koordinasi lintas sektor dan kolaborasi hexahelix adalah fondasi penting bagi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, penggunaan nama Ir. Sutami dalam penghargaan ini memiliki makna khusus. Menurutnya, Sutami adalah sosok yang menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran bukan hambatan ketika pembangunan dikelola dengan kecerdasan, kejujuran, dan semangat pengabdian tinggi. Nilai-nilai integritas itulah yang diharapkan dapat terus menjadi inspirasi bagi seluruh insan PUPR saat ini.

Pada kategori Kinerja Terbaik Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi, Kalimantan Timur menempati posisi teratas, mengungguli Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Tengah yang berada di peringkat kedua dan ketiga. Predikat tersebut diberikan kepada daerah yang dinilai memiliki kinerja paling konsisten dan komprehensif dalam membina penyedia jasa konstruksi, melakukan pengawasan tahapan proyek, serta memastikan standar keselamatan dan mutu terpenuhi sesuai ketentuan nasional.

Usai menerima penghargaan, Kepala Dinas PUPR Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diraih. Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran PUPR Kaltim yang terus berkomitmen menjaga kualitas penyelenggaraan konstruksi di daerah. Fitra Firnanda berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk memperkuat profesionalitas dan akuntabilitas dalam setiap proses pembangunan di Kalimantan Timur, sekaligus memastikan agar setiap infrastruktur yang dibangun benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Prestasi ini menambah daftar pencapaian Kalimantan Timur di level nasional dan menjadi penegasan bahwa komitmen terhadap tata kelola konstruksi yang baik selalu berbuah kepercayaan dan penghargaan. Dengan pengakuan dari Kementerian PU ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat terus mempertahankan standar tinggi dalam pembangunan dan membawa manfaat lebih luas bagi masyarakat di seluruh wilayah Kaltim. (esf)

« Previous Page — Next Page »