Bupati Berau Buka FKP Ranwal RKPD 2022

Tanjung Redeb – Bupati Berau, Hj Srie Juniarsih Natsir membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 secara virtual di Ruang Rapat Kantor Diskominfo, Senin (15/4/2021). Kegiatan dihadiri Sekda Berau, M Gazali anggota DPRD Berau, instansi terkait, camat, lurah dan kepala kampung se Kabupaten Berau .

Srie Juniarsih Natsir mengatakan, Forum Konsultasi Publik yang merupakan amanat dari Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peratuaran daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) , dan RKPD. Pasal 80 ayat 1 disebutkan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah (KPD).

“RKPD mempunyai peranan strategis dan penting, secara formal menjadi landasan penyususnan kebijakan umum APBD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah.” ujarnya.
RKPD Kabupaten Berau tahun 2022 tahapan rangkaian dalam pencapaian indikator tujuan, sasaran dan program untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD.

Dengan tertibnya Permendagri 70 tahun 2019, seluruh kabupaten/kota termasuk Provinsi dalam rangka melaksanakan kegiatan perencaan serta penganggaran harus menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sehingga semua proses perencanaan harus masuk dalam SIPD baik itu hasil usulan aspirasi masyarakat melalui musrembang juga reses DPRD dan RKPD.

“Olehnya saya minta kepada semua pihak memperhatikan dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat khususnya kepada warga miskin dan kelompok rentan. Sudah saatnya Pemerintah Daerah bersama seluruh stakeholder menyelesaikan permasalahan serta indikator pembangunan yang belum mencapai target.” Pintanya. (roz)

Undangan Pelatikan Bupati dan Wakil Bupati Dibatasi

TANJUNG REDEB – Agenda pelantikan bupati dan wakil bupati Berau periode 2021 – 2024 direncanakan akan dilaksanakan di Balai Mufakat , Jumat (26/2/2021).

Plh Bupati Berau, M Gazali pada saat memimpin rapat persiapan pelantikan bupati dan wakil bupati di ruang Rapat Pulau Kakaban, Senin (22/2/2021)mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung Gubernur Kaltim, Isran Noor di Samarinda melalui virtual.

Gazali menambahkan, usai dilakukan pelatikan bupati dan wakil bupati tersebut, hari itu juga dilangsungkan pelantikan ketua PKK dan Dekranasda, dan sesuai keputusan Mendagri undangan yang hadir dibatasi hanya 25 orang.

” Oleh sebab itu saya meminta kepada semua pihak untuk mensuport sekaligus memberikan masukan, serta melakukan persiapan – persiapan yang maksimal, demi suksesnya proses acara pelantikan bupati dan wakil bupati nanti,” harap bupati pada rapat yang juga dihadiri Forkopimda dan instansi terkait.

Pada kesempatan tersebut Kapolres Berau, AKBP Edy Setyanto Wibowo menyatakan kesiapaannya melakukan sterilisasi gedung pelantikan. Pengamanan akan bekerja sama dengan Kodim 0902. Pengawasan akan dilakukan dari tempat acara prosesi pelantikan, di luar gedung, hingga di beberapa titik .

Selain itu Edy juga mengimbau kepada tim pemenangan bupati dan wakil bupati yang akan dilantik agar tidak menyambut dengan euforia, seperti melakukan pesta yang mengakibatkan terjadinya kerumunan massa.

” Sehingga berdampak akan munculnya klaster baru pasca pelatikan bupati dan wakil bupati nanti,” ujarnya.

Edy menyarankan prosesi pelantikan itu nanti disiarkan langsung melalui medsos, baik melalui youtube, facebook maupun melalui medsos lainnya.

“Agar masyarakat dapat menyaksikan lansung dari luar gedung prosesi pelatikan bupati dan wakil bupati terpilih pilkada 2020.” katanya, (Oz)

Pemkab Berau Terapkan WFH 75 Persen

Tanjung Redeb – Bupati Berau Agus Tantomo mengatakan, penerapan kerja dari rumah atau WFH (work from home) hingga 75 persen dari jumlah pekerja akan diterapkan mulai, Selasa (12/1/2021). Sementara untuk 25 persen bekerja di kantor.

“Kebijakan 75 persen pegawai bekerja dari rumah akan diterapkan mulai besok sampai tanggal 25 Januari mendatang, dan ini susuai aturan Pemerintah Pusat,” terangnya usai memimpin rapat bersama beberapa dinas instansi di Ruang Sangalaki, Senin (11/1/2021).

Lebih lanjut Agus Tantomo menjelaskan, bahwa sebelumnya Pemkab Berau telah menerapkan WFH 50 persen sebagai salah satu cara meminimalisir kasus Covid-19. Namun Pemerintah Pusat punya kebijakan lain yang lebih ketat, yakni menerapkan WFH 75 persen.

“Nah, sehingga kita harus mengikuti aturan pusat,” jelasnya usai rapat distribusi vaksin dan penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Berau.

Begitu pula soal penerapan protokol kesehataan, bagi warga yang terjaring razia tidak menggunakan masker, sekarang tidak ada lagi sanksi sosial, langsung denda di tempat.

“Jadi nanti kami akan lakukan revisi Perbup yang ada, akan kami perketat lagi, siapa pun yang melanggar prokes tidak ada sanksi sosial lagi, tapi langsung denda di tempat,”

Terkait aturan Pemerintah Pusat mengijinkan konsumen diperbolehkan makan di tempat warung atau restauran 25 persen, maka Pemkab Berau membuat aturan yang lebih ketat, konsumen dilarang makan ditempat. ” Kami melakukan aturan lebih ketat ini semata – mata menginginkan kasus Covid-19 dapat ditekan sekecil mungkin di Kabupaten Berau,” tegas Agus Tantomo.

Sementara itu Kedinkes Berau, Iswahyudi usai mengikuti rapat tersebut kepada awak media juga menjelaskan terkait pendistribusian vaxinasi, hingga sampai saat ini Pemkab Berau menunggu ijin dari Badan POM.

“Kalau ijin itu keluar hari ini, kemungkinan vaksinasi itu akan dikirim besok atau lusa dari Samarinda, yang jumlahnya seklitar 1.800 vaksin dan pendistribuiannya akan menggunakan pesawat,” urainya.

Terkait persiapan vaksinasi, Iswahyudi mengatakan masing – masing Puskemasas sudah melakukan simulasi, dan hari ini hasil simulasi tersebut akan dilakukan evalusasi oleh Dinkes, serta 50 orang vaksinator pun sudah mengikuti pelatihan dua kali.

“Bagi ibu hamil tidak diperbolehkan dilakukan vaxinasi, termasuk orang yang sedang sakit,” tutupnya. (*)

Plt Bupati Berau Memilih di Kelurahan Gayam

Tanjung Redeb -Plt Bupati Berau H.Agus Tantomo bersama Istri Fika Yuliana, Rabu (09/12/20) pagi memberikan hak suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di TPS 02 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, dengan penerapan protokol kesehatan.

Usai melakukan pencoblosan, Plt Bupati H.Agus Tantomo dihadapan media mengatakan, secara keseluruhan pemberian hak suara yang dilaksanakan masyarakat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala apapun.

“ Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar tanpa kendala, hanya sejak pagi tadi hujan deras sehingga masyarakat juga teratur bergantian mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya,” Katanya.

Menurutnya, Pilkada tahun ini dihelat ditengah masa pandemi, sehingga TPS harus benar-benar mengedepankan protokol kesehatan, mulai dari pintu masuk, tempat mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh termasuk jaga jarak antar pemilih yang antri untuk memberikan hak pilihnya.

“ Prokesnya harus benar-benar diutamakan, petugas jangan segan untuk menegur ketika ada warga yang lalai atau tidak mengindahkan aturan ini, tentu ini semua demi menekan penyebaran Covid-19,” Jelasnya

Selain Plt Bupati H. Agus Tantomo dan keluarga, Sekda Muhammad Gazali bersama Istri juga memberikan hak suaranya di TPS 02 Kelurahan Gayam.(vbb01)

Pemkab Berau Komitmen Kontribusi Pembangunan Rendah Emisi

Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau, mengikuti webinar bertajuk pembangunan rendah emisi dengan tema komitmen dan tantangan implementasi serta kontribusi Kalimantan Timur pada pencapaian misi GCF Task Force, Senin (7/12/2020). Webinar yang dihadiri Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, turut diikuti Plt Bupati Berau, Agus Tantomo, melalui ruang teleconference Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau.

Plt Bupati Berau, Agus Tantomo, usai mengikuti webinar, pembangunan rendah emisi bagi Pemkab Berau bukan merupakan hal baru. Bahkan saat ini sudah dalam tahap implementasi dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, baik terbitnya peraturan daerah (perda) tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan. Selain itu ada Perbup yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan di Bumi Batiwakkal.

“Saya juga selaku ketua PKHB (program karbon hutan berau), sedang membuat beberapa program yang telah siap untuk dilakukan,” ungkapnya.

Salah satu program itu dikatakan Agus adalah program carbon trade atau perdagangan karbon. Menurutnya ada produsen di dunia yang memproduksi karbon, sehingga mereka harus melakukan kewajiban, diantaranya melakukan penanaman atau menjadi yang sudah ditanam.

Menjadi hutan yang sudah ditanam dikatakan Agus Tantomo bisa dilakukan dengan kerjasama kepada perusahaan yang produksinya menghasilkan karbon.

“Perusahaan kendaraan bermotor seperti Toyota itu bisa bekerjasama, masyarakat akan mendapat dampak ekonomi dan hutan tetap terjadi,” ungkapnya.

Pasalnya untuk memastikan hutan tetap terjaga ditegaskan Agus harus melibatkan masyarakat disekitar hutan. Masyarakat harus mendapat solusi tanpa merambah hutan masyarakat tetap bisa mendapat manfaat ekonomi dari keberadaan hutan. Seperti pengelolaan kawasan hutan yang dijadikan tempat wisata, dikatakannya menjadi salah satu konsep yang bisa dilakukan, sehingga masyarakat tetap mendapat dampak ekonomi.

“Jadi masyarakat yang menjaga hutan. Target kita tercapai hutan terjaga dan masyarakat mendapat dampak ekonomi dari itu,” tutupnya. (vbb/01)

« Previous Page — Next Page »