Edukasi Pernikahan Dini Penting Dilakukan

SAMARINDA– Pengajuan dispensasi nikah yang terjadi di kota besar banyak disebabkan kasus hamil diluar nikah. Meskipun pemerintah telah berupaya menekan angka pernikahan usia dini namun masih saja berada dalam posisi yang cukup besar. Tidak terkecuali di Kalimantan Timur, tercatat lebih dari 800 pengajuan dispensasi.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur Puji Setyowati menyampaikan rasa prihatinnya atas apa yang terjadi. Dia menyampaikan, perlunya pemahaman kepada masyarakat terkait dampak pernikahan dini.

“Kesiapan mental dan ekonomi harus terlebih dahulu disampaikan, bahwa dalam rumah tangga ada beberapa hal yang harus benar-benar dimatangkan,” ucapnya kepada masyarakat kelurahan Mangkupasal Kota Samarinda, Sabtu, (18/03/2023).

Puji menyampaikan, setelah menikah pasangan suami istri justru dengan mudahnya berpisah dengan alasan ekonomi dan yang lebih parah adanya tindakan KDRT yang dilakukan. Akibatnya korban mengalami trauma yang mendalam.

“Bahkan ketika berpisah yang mengalami trauma bukan hanya suami dan istri, namun juga anak-anak. Bahkan akibatnya terjadi penelantaran terhadap anak,” sambungnya.

Puji menegaskan, kesiapan pasangan untuk menikah harus benar-benar diperhatikan, peran lingkungan dan keluarga juga dapat membantu mencegah terjadinya nikah muda. Mengingat resiko yang terjadi baik dari kesehatan jasmani, dan munculnya masalah sosial dimasyarakat. (Ria)

Perda Ketahanan Keluarga Jadi Pedoman Masyarakat Wujudkan Keluarga Harmonis

SAMARINDA – Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan merupakan hasil kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim sebagai wujud perhatian kepada masyarakat. Hal ini disampaikan wakil ketua komisi VI DPRD Provinsi Kalimantan Timur Puji Setyowati kala melakukan sosialisasi Perda No.2 Tahun 2022 tentang Ketahanan Keluarga  bersama warga kelurahan Mangkupalas RT.18, Sabtu, (18/03/2023).

Dalam upaya memberikan perlindungan pada masyarakat terkait persoalan dalam rumah tangga yang masih sering dianggap tabu, sehingga diperlukan Perda sebagai pedoman masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

“Justru pelaku KDRT sering kali berasal dari orang terdekat dalam lingkup keluarga, dan korbannya adalah perempuan dan anak-anak,” ucapnya.

Puji menyampaikan, salah satu tugas DPRD adalah membuat Perda yang berasal dari keinginan masyarakat, melalui penyerapan aspirasi serta keluhan yang disampaikan masyarakat kepada Anggota DPRD.

“Keluarga merupakan sumber pendidikan utama bagi anak. Dan dapat dikatakan bahwa anak mempelajari hal-hal yang mendasar dari rumah terlebih dahulu,” sambungnya

Puji menambahkan, ketahanan keluarga juga dianggap sebagai pilar ketahanan nasional. Sehingga membangun komunikasi yang baik dengan menunjukkan sikap saling perduli, memahami dalam tumbuh kembang keluarga dapat terus digerakkan dalam upaya membentuk karakter yang cerdas dan berakhlak bagi generasi muda.

“Menjaga dan melindungi keluarga menjadi hal penting, karena tugas mewujudkan generasi cerdas juga merupakan tugas kita bersama,” ujarnya. (Ria)

IKN Jadi Daya Tarik Bagi Pendatang, Masyarakat Kaltim siap Memanfaatkan Peluang

SAMARINDA – Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) menjadi daya tarik bagi para pendatang yang ingin memanfaatkan peluang di Kaltim. Hal ini tidak terlepas dari kesiapan masyarakat Kaltim selaku tuan rumah untuk terus memperkuat daya saing dan kompetensi di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar sosial masyarakat Kaltim.

Menurut anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, yang baru saja menghadiri kunjungan kerja bersama Pansus Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Yogyakarta, hal ini menjadi dasar dalam rencana pembangunan daerah yang terus digali dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kaltim.

“Kesiapan SDM yang berdaya saing dan unggul sangat penting agar masyarakat Kaltim dapat mengambil peran dan peluang di era global, terutama pada pengetahuan teknologi di era digitalisasi,” ucapnya, Selasa (14/03/2023).

Salehuddin juga menekankan, peningkatan kualitas layanan harus dapat dihadirkan di seluruh pelosok Kaltim, dengan penataan yang berkaitan dengan kualitas SDM yang relevan dengan kebutuhan di daerah. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah perlu meningkatkan semangat pancasila dalam berbagai sektor di Kaltim yang memiliki berbagai kultur kehidupan agar mampu meningkatkan tarap hidup masyarakat.

“Dalam rangka meningkatkan semangat Pancasila, perlu ditingkatkan paham Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing,” tambahnya.

Komitmen untuk memperkuat kualitas SDM di Kaltim juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan, seperti pendidikan dan kesehatan, serta mendorong perkembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (*/rhiea)

DPRD Kaltim Sarankan Pemrov Lakukan MoU Bersama  Lemhanas

SAMARINDA – Tim Rencana Kerja (Renja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur telah melakukan rapat kerja bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Biro Hukum Pemprov Kaltim di Ballroom Hotel Blue Sky Balikpapan pada Selasa (13/03/2023).

Rapat dipimpin anggota DPRD Kaltim, Syarkowi V Zahry, yang menyampaikan bahwa diperlukan kerjasama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) melalui Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka pelatihan dan pendidikan tentang wawasan kebangsaan kepada seluruh anggota DPRD.

Menurut Syarkowi, kerja sama ini selaras dengan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan (Sosbang) yang dilakukan oleh DPRD Kaltim kepada masyarakat sebagai contoh dan suri tauladan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dia menambahkan bahwa kegiatan Sosbang yang bertujuan membuka kesadaran dan menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara telah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Tim Renja akan melakukan rapat bersama Pansus Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terkait usulan program sosbang masuk dalam draft raperda agar mendapatkan payung hukum.

Ketua Komisi 1, Baharuddin Demmu, juga menambahkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum harus direalisasikan secepatnya dengan dilakukan kerjasama antara pemerintah dengan Lembaga Bantuan Hukum. Baharuddin mengatakan bahwa saat ini banyak keluhan masyarakat terkait kesulitan mendapatkan pendampingan dan konsultasi bantuan hukum secara gratis sebagaimana yang dimaksud dalam perda.

Menurut Baharuddin, saat ini banyak kasus yang membutuhkan pendampingan hukum, dan kasus perceraian adalah yang paling banyak terjadi. Banyak masyarakat yang tidak mampu membayar pengacara, sehingga dibutuhkan lembaga bantuan hukum secara gratis yang dapat membantu mereka memahami proses peradilan dalam pemenuhan haknya. Saat ini, masyarakat banyak yang meminta bantuan pada LBH seperti di Universitas Mulawarman, dan mereka mengaku kewalahan dan akhirnya meminta alumni mahasiswa yang pengacara untuk membantu mereka. (*/rhiea)

Pansus Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kaltim Kunjungi DIY

YOGYAKARTA – Anggota Pansus Pancasila dan Wawasan Kebangsaan DPRD Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mendukung peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan Timur menyambut hadirnya Ibu Kota Negara (IKN), Jumat (10/3/2023)

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Pansus Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan DPRD Kalimantan Timur, Romadoni Putra Pratama, menyampaikan, DIY merupakan satu-satunya provinsi yang sudah memiliki Perda Pancasila dan akan mengadopsi 70 persen Peraturan Daerah DIY terkait Perda Pancasila.

“Di era digital saat ini, orang tidak lagi memikirkan equality dan dasar negara kita. Terlebih, Kaltim akan menjadi ibukota negara sehingga penting untuk mempersiapkan SDM di Kaltim,” ujarnya.

Doni menambahkan, masyarakat setempat tidak boleh kalah saing dengan para pendatang seperti yang terjadi di Jakarta, sehingga kesiapan SDM harus menjadi prioritas utama, salah satunya dengan menggelorakan pemahaman pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

“Saat ini, proses pembangunan di IKN mulai dilakukan, dan akan ada banyak pendatang ke Kaltim. Kami berharap masyarakat tidak tertinggal. Sehingga, apa yang sudah dilakukan di DIY juga akan kami jalankan di Kaltim,” lanjutnya.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, yang hadir untuk bertemu dengan pansus dari Kaltim menyampaikan bahwa semakin banyak daerah yang mengimplementasikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, maka keutuhan NKRI akan terus terwujud dengan terus menggelorakan semangat Pancasila.

Pemerintah DIY melalui Dinas Kebudayaan juga berupaya meningkatkan semangat Pancasila melalui berbagai aspek, misalnya pendidikan dan sektor budaya baik tingkat SMA hingga aparatur sipil negara (ASN) yang ada di DIY. (*/rhiea)

« Previous Page — Next Page »