Serap Aspirasi, Nidya Terus Kawal Kinerja Pemerintah

SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur Nidya Listiyono melaksanakan Kegiatan reses masa sidang III Tahun 2022 bersama warga Gunung Kelua Samarinda. Kegiatan reses merupakan amanah undang-undang bagi setiap anggota dewan, untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.

Dalam kesempatan itu, Nidya menyampaikan kegiatan reses menjadi ajang silaturahmi bersama masyarakat. Nidya menjelaskan, tugas pembangunan daerah menjadi tugas dan wewenang eksekutif. Namun, DPRD juga bertugas mengawasi kinerja pemerintah untuk sampai kepada masyarakat.

“DPRD mengawasi kinerja pemerintah, sehingga apa yang menjadi program dipemerintah dapat tersampaikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.

Nidya menjelaskan, DPRD memiliki tugas utama fungsi kontrol monitor terhadap kebijakan pemerintah. Melalui legislatif, dia dapat mengkritisi program pemerintah yang tidak sampai kepada masyarakat.

Nidya juga menambahkan, banyak program pemerintah yang harus diketahui oleh masyarakat. Antara lain program beasiswa Kaltim Tuntas yang ada di Provinsi, dan Program Beasiswa melalui aspirasi DPR RI Ibu Hetifah.

“Tugas DPRD adalah menyampaikan informasi terkait program pemerinta, antara lain beasiswa, Kartu Prakerja, dan bantuan pinjaman tanpa bunga untuk membantu masyarakat,” tambahnya.

Nidya menegaskan, saat ini penyampaian aspirasi harus melewati proses yang diusulkan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sehingga tidak langsung terealisasi dengan cepat. Namun Nidya memastikan, selama prosedur yang dilakukan sesuai dengan aturan. Maka dirinya akan terus mengawal aspirasi tersebut.

“Proposal yang diberikan harus didaftarkan terlebih dahulu melalui aplikasi, jadi kalau tahun ini diajukan bisa jadi 1 hingga 2 tahun baru terealisasi. Namun saya akan mengawal aspirasi yang disampaikan,” pungkasanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua RT.38 Kelurahan Gunung Kelua Jarwo mewakili undangan yang hadir menyampaikan, saat ini sudah ada kegiatan yang dilakukan terkait program pemerintah kota samarinda. Namun masih ada kebutuhan lain yang ingin disampaikan, salah satunya terkait pembangunan masjid yang telag berdiri sejak tahun 2010.

“Saat ini jumlah jamaah masjid semakin bertambah,kapasitas masjid saat ini masih terbatas. Sehingga dibutuhkan renovasi dan perluasan area bangunan masjid,” ucapnya.

Selain itu, jarwo juga menyampaikan saat ini pemasangan PDAM di daerahnya masih belum terakomodir. Beberapa daerah masih belum dapat jatah pemasangan PDAM, sementara air menjadi kebutuhan utama masyarakat. Selanjutkan, dia juga menyampaikan banyak bentangan kabel wifi yang semerawut dikawasan RT.38 juga menjadi persoalan yang akan beresiko pada keselamatan.

Jarwo juga menambahkan, warga gunung kelua saat ini juga menginginkan perhatian terkait fasilitas pendidikan melalui program penyetaraan bagi warga. Diakui, saat ini masih banyak warga yang putus sekolah, sehingga sulit mendaptkan pekerjaan.

“Masyarakat bisa dibantu untuk mengikuti kegiatan penyetaraan ijazah, sebenarnya kami sudah melakukan komunikasi dengan dinas terkait. Namun belum mendapatkan jawaban, oleh karena itu dengan hadirnya pak Nidya pada malam hari ini akan membawa angin segar untuk masyarakat,” tutupnya.(advertorial/ria)

Mahasiswa PIN Unmul Soroti Nasib Honorer Kaltim

SAMARINDA – Nasib tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah Kalimantan Timur menjadi sorotan dalam diskusi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur bersama mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif (PIN) Universitas Mulawarman (UNMUL) di ruang rapat, gedung E, Kantor DPRD Kaltim  Karang Paci Samarinda Rabu, (24/11/2022).

Natanael Sabang mahasiswa PIN menyampaikan kehawatiran akan nasib tenaga honorer pemerintah. Ia pun menanyakan, terkait ekspresi sedih Gubernur Kaltim saat membahas nasib tenaga honorer yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, wakil ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan, saat ini tenaga kerja kontrak memiliki posisi yang sama dengan karyawan swasta. Perbedaanya hanya tenaga honorer digaji melalui anggaran pemerintah, sementara swasta digaji melalui pendapatan perusahaan.

“Resiko pemutusan kontrak itu sama saja, baik di pemerintah maupun swasta ketika produksi mengalami penurunan,” ucapnya.

Samsun menjelaskan, secara logika pemutusan kerja dapat terjadi apabila tingkat produksi mengalami penurunan. Sehingga alokasi biaya gaji tidak dapat diberikan secara maksimal. Dia mencontohkan saat terjadi pandemic covid-19, banyak pekerja swasta yang mengalami pemutusan kontrak, sementara tenaga kontrak pemerintah masih dapat dipertahankan.

“Artinya, jika memang APBD memungkinkan untuk mempekerjakan tenaga kontrak pemerintah. Maka kenapa harus ada pemutusan kerja?,” ucapnya.

Terkait sikap Gubernur Kaltim yang menggambarkan kesedihan saat membahas nasib tenaga kontrak pemerintah, Samsun sependapat dengan hal itu. Tenaga kontrak pemerintah Kaltim tidak layak untuk diputus masa kerjanya.

“Saat ini APBD Kaltim mencapai Rp17,2 Triliun, sementara tenaga kerja kontrak bekerja sejak APBD mencapai Rp9 triliun,” sambungnya.

Bukan tanpa alasan, menurut Samsun saat anggaran biaya dapat ditingkatkan, maka biaya gaji tenaga honorer juga dapat dibayarkan. Sehingga wacana pemutusan kerja tenaga honorer di Kaltim tidak perlu dilakukan.

“logikanya saja, di swasta saja kalau nilai produksi meningkat maka peluang kerja akan meningkat. Bahkan akan diberikan bonus pada pekerja,untuk itu tenaga kontrak pemerintah di Kaltim harus tetap dipertahankan,” tutupnya.(ria)

DPRD Kaltim Terima Delegasi Mahasiswa PIN UNMUL

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menerima kunjungan delegasi Program S1 Pemerintahan Integratif (PIN) Universitas Mulawarman (UNMUL) Samarinda. Kunjungan tersebut diterima Wakil Ketua DPRD M. Samsun bersama anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub di ruang rapat, gedung E DPRD Kaltim, Rabu, (24/11/2022).

Dalam sambutannya, M. Samsun menjelaskan kegiatan silaturahmi yang dilakukan mahasiswa PIN menjadi ajang pendekatan kepada mahasiswa. Penjelasan terkait tugas dan fungsi legislatif serta patner kerja pemerintah.

“Kegiatan ini dalam rangka pembelajaran program fakultas, mereka ingin tahu lebih banyak terkait DPRD. Bagaimana sistem dan mekanisme,” ucapnya.

Samsun berharap, kegiatan kunjungan mahasiswa juga dapat dilakukan mahasiswa dari universitas lainnya yang ada di Kaltim. Sehingga informasi yang didapatkan dapat disampaikan pada seluruh komponen masyarakat.

“Saya lihat banyak lembaga kemahasiswaan yang memiliki pola pembinaan, dan kami siap menerima kehadiran mereka untuk berdiskusi bersama kami di DPRD,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pembentukan Perda Rusman Ya’qub mengatakan, DPRD menjadi bagian yang tidak terlepas dari pemerintahan daerah. Peran DPRD di daerah akan kembali pada teori trias politica. Pembagian kekuasaan negara yang terbagi menjadi 3 yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif.

“DPRD menjadi pelayan publik, karena DPRD adalah tempat menampung aspirasi masyarakat. Dan dari aspirasi masyarakat akan menjadi dasar menentukan kebijakan,” sambungnya.

Rusman menambahkan, kebijakan daerah dibuat oleh eksekutif melalui persetujuan legislatif. Melalui hasil kesepakatan bersama kepala daerah dengan DPRD. Sehingga ketika masyarakat datang untuk mengetahui produk hukum daerah, maka tugas DPRD memberikan informasi tersebut kepada masyarakat.

“Karena fungsi legislatif sebagai pemberi layanan, kemudian terkait kebijakan menjadi tugas dan wewenang pemerintah. Namun dapat terlaksana harus melalui persetujuan DPRD terkait anggaran sekaligus DPRD wajib mengawasi kinerja pemerintah,” tambahnya.(ria)

 

Seno Aji Dukung Peran DPMPD Tingkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa

TENGGARONG – Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji disebut mendukung peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMPD) Kaltim dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. SDM masyarakat yang tinggal di perdesaan harus mendapat perhatian serius dan jangan sampai nasib mereka malah tertinggal.

“Sebagai wakil rakyat tentu sangat mendukung program pro rakyat. Bagaimana bisa benar-benar menyentuh langsung ke masyarakat,”ujar Seno Aji saat menghadiri pembukaan Workshop teknologi Tepat Guna (TTG) Pelatihan Membatik dan Pemanfaatan Serai Wangi, di Tenggarong,

Lebih dari itu, peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dianggap penting dalam menyongsong pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Harapannya masyarakat tidak hanya menjadi penonton, melainkan mampu mengambil peran dalam persiapan pemindahan IKN.

“Silahkan DPMPD menyampaikan usulan kembali apa saja yang dibutuhkan. Kita akan dukung. Terlebih kegiatan yang menyebtuh semua lapisan dan kalangan masyarakat seperti workshop yang melibatkan masyarakat difabel dan disabilitas ini,”yakinnya.

Workshop TTG sendiri merupakan kegiatan yang sisi anggarannya didukung sepenuhnya DPRD Kaltim melalui dana pokok-pokok fikiran (pokir) anggota dewan.

Untuk Tahun Anggaran 2022, DPMPD Kaltim menyelenggarakan workshop dengan berbagai keterampialan keahlian bagi Posyantek dan kelompok masyarakat di tiga kabupaten/kota, yakni Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan.

Khusus Workshop TTG Pelatihan Membatik diselenggarakan 30 Oktober –  7 November 2022 dengan diikuti 26 orang peserta dan diantaranya terdiri dari 10 orang dari perwakilan difabel 10 orang.(ADV)

Pemprov Kaltim Diingatkan Lakukan Lelang Lebih Awal

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diingatkan melakukan lelang proyek lebih awal pada 2023 mendatang, karena nilai APBD Kaltim tahun depan yang mencapai Rp17,2 triliun merupakan angka yang sangat besar.

“Saya mengapresiasi Pemprov Kaltim karena APBD 2023 merupakan nilai tertinggi ketimbang beberapa tahun sebelumnya, namun sayangnya dalam APBD ini masih ada sisa lebih perhitungan angaran (silpa) yang begitu tinggi, yakni mencapai Rp1,65 triliun,” ujar Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir   saat interupsi dalam Rapat Paripurna Pengesahan APBD Kaltim 2023 di Gedung DPRD Kaltim di Samarinda, Senin  (14/11/2022).

Silpa yang begitu besar disebabkan oleh sejumlah proyeks fisik yang tidak selesai, sehingga ia mengingatkan pemerintah setempat tidak mengulangi kejadian ini di tahun depan, agar serapan anggaran bisa maksimal.

Salah satunya yang tidak terserap adalah proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie (RSUD AWS) yang tahun ini tidak terserap, karena lelangnya dilakukan di pertengahan tahun.

“Bagaimana mungkin pembangunan Gedung RSUD AWS tujuh lantai dengan anggaran Rp100 miliar, namun lelangnya dilakukan di pertengahan tahun, ini sungguh tidak logis,” kata anggota Komisi III DPRD Kaltim ini.

Kemudian pembangunan Jembatan Sambaliung di Kabupaten Berau yang juga hingga kini belum dikerjakan, terlepas masih menunggu detail dari Pemkab Berau. Namun jika ini dilelang  pada awal tahun, tentu ceritanya akan berbeda.

“Untuk itu, sekali lagi saya minta Pemprov Kaltim tahun depan melakukan lelang proyek di awal-awal tahun agar tidak terjadi silpa lagi, karena tahun depan banyak proyek besar yang harus diselesaikan seperti Gedung RSUD AWS, gedung di Inspektorat Wilayah, dan proyek-proyek lainnya,” ujar Jabir. (Gfr/ Adv)

« Previous Page — Next Page »