Rencana Pemkot Samarinda Hentikan Praktik Prostitusi di Loa Hui dan Solong Didukung Puji Setyowati

SAMARINDA –Rencana Pemkot Samarinda menghentikan praktik prostitusi di Loa Hui di Loa Janan Ilir dan Solong di Sungai Pinang sebelum memasuki bulan suci Ramadhan mendapat dukungan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati .

Puji bahkan berharap Pemkot Samarinda bisa bisa menghentikan praktik prostitusi di dua tempat itu. Bahkan langkah Pemkot Samarinda ini akan menjadi contoh bagi kota dan kabupaten lain di Kaltim.

Dikatakan Puji, Pemkot Samarinda juga harus menyiapkan program pemberdayaan bagi pekerja seks komersial (PSK) pasca tempat praktiknya ditutup. Pembekalan tersebut sangat perlu diberikan untuk kelangsungan hidupnya.

“Kalau PSK tak diberdayakan atau bisa bekerja diusaha lain, dikhawatirkan akan kembali terjun ke prostitusi,” kata Puji, Kamis (08/04/2021)

Menurut Puji, pemberdayaan eks PSK ke masyarakat harus dilakukan dengan memberi pelatihan sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan baru.

Diakui Puji, hal tersebut memang tidak mudah. Terlebih lagi pada masa pandemi covid 19 seperti saat ini. Namun, peluang ekonomi juga sangat terbuka di sektor UMKM yang terus mendapat dukungan dan bantuan dari pemerintah. (*/adv)

 

Pansus LKPJ Gubernur Bahas Pengembangan SDM

SAMARINDA – Panitia Khusus (pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2020, dipimpin oleh Rusman Yaqub wakil ketua pansus DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), membahas terkait misi pengembangan sumber daya manusia di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 (satu), Rabu (7/4/2021)

Pansus mengundang Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A), dan Dinas Kesehatan yang didalamnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Provinsi Kaltim.

Rusman mengatakan, alokasi anggaran yang cukup besar sekitar Rp1,8 triliun lebih untuk Diknas dan Dinas Kesehatan dengan alokasi anggarannya R0700 juta lebih. Sementara untuk rumah sakit seperti RS. AWS sekitar Rp700 juta, kemudian RS. Kanujoso Balikpapan sekitar Rp600 juta, dan terkecil RS Atma Husada kurang dari Rp100 juta.

“Yang banyak itu di rumah sakit karena BLUD, seperti, tapi itu wajar karena itu BLUD, pendapatan rumah sakit itu kembali lagi untuk biaya pengelolaan rumah sakitnya” jelasnya

Dikataan Rusman, BLUD ini manajemennya seperti setengah perusahaan, tapi tetap tercatat di APBD.

Sedangkan, DKP3A alokasi anggaran hanya sedikit seperti Dispora sekitar Rp 38 juta, namun setelah penyesuaian anggaran akibat covid-19 tahun ini menjadi naik tiga kali lipat.

Rusman menjelaskan, pansus masih dalam tahap klarifikasi isi laporan LKPJ Gubernur dengan real yang ada di satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

” Pansus baru sebatas melakukan klarifikasi data, jadi nanti hasil apa yang ditemukan oleh Pansus, kesimpulannya satu minggu lagi.” pungkasnya. (*/adv)

Kades Sukabumi dam Kedang Ipil Temui Muhammad Samsun

SAMARINDA – Kepala desa (kades) Desa Sukabumi dan Desa Kedang Ipil Kecamatan Kota Bangun menyampaikan aspirasinya terkait pertanian dan potensi desa kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun, di gedung E lantai 2 kantor DPRD provinsi Kaltim, Selasa (6/4/2021).

“Kades desa Sukabumi dan Kedang Ipil silaturahim dengan saya sebagai wakil rakyat dari dapil Kukar, beliau menyampaikan profil desa dan juga kendala serta permasalahan yang ada didesa-desa ini” kata Samsun

Dikatakan Samsun, pembahasan yang disampaikan kades bahwa ada potensi-potensi menarik di desa Kedang Ipil. Potensi wisata dikatakan cukup menarik untuk dijadikan salah-satu destinasi di Kaltim.

Sedangkan di Desa Sukabumi ada beberapa permasalahan terkait pertanian. Masyarakat bermaksud membangun cekdam untuk irigasi wilayah persawahan di desa tersebut.

Menurut Samsun, Hal ini tentu memerlukan dukungan pendanaan dari APBD provinsi Kaltim.

“Mudah-mudahan nanti kami bisa silaturahmi kesana, dan insyaallah kita carikan solusi terbaik untuk pembangunan desa-desa di Kukar,” ujarnya.

Muhammad Sabri Kades Sukabumi Kecamatan Kota Bangun, juga menyampaikan aspirasinya terkait kepentingan pertanian masyarakat dan desa. Ia berharap bisa direalisasikan di tahun 2021. (*/adv)

Pansus LKPJ Lakukan RDP

SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pansus melakukan RDP dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim , Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kaltim di ruang rapat kantor DPRD Kaltim gedung E lantai 1, Selasa, (06/4/2021).

Mewakili Pansus, Wakil Ketua Pansus LKPJ Rusman Ya’qub mengatakan OPD yang diundang ialah yang berkaitan dengan misi ke 5 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Pada misi ke 5, pansus lebih mendalami ke bagian BKD. Anggarannya cukup besar dibandingkan OPD lainnya, sebesar Rp 34 miliar. Kita tertarik dengan bagaimana analisis kebutuhan kepegawaian di lingkungan pemerintah provinsi,” terang Rusman.

Rusman menyayangkan Kepala BKD tidak hadir dalam pertemuan, sehingga pihak yang mewakili tidak bisa menjawab secara maksimal terkait hal tersebut.

“Kita agendakan kembali untuk RDP dengan BKD, Biro Organisasi, dan Badan Pengembangan SDM karena tiga instansi ini saling terkait dalam pengembangan kepegawaian,” ungkapnya.

Rusman mengatakan, dari keseluruhan pula, Pansus tidak bisa memberikan hasil signifikan dari RDP kali ini.

“Pansus akan mendalami lagi, kami menganggap positif dengan penyerapannya yang di atas 80 persen semua,” pungkas Rusman. (*/adv)

Seno Aji Resmi Jabat Wakil Ketua DPRD Kaltim

SAMARINDA Ketua DPRD Provinsi Kaltim Makmur HAPK memimpin pengucapan sumpah dan janji Seno Aji sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim pada Rapat Paripurna ke-8 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yang berlangsung di Gedung D lantai 6 kantor DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Selasa (30/03/2021).

Seno Aji resmi menjadi wakil ketua DPRD Kaltim mengantikan Andi Harun yang saat ini menjabat sebagai Walikota Samarinda.

”Proses pelantikan berjalan dengan lancer, kedepan masih banyak tantangan lebih berat, mohon do’anya, agar Saya bisa menjalankan amanah-amanah tersebut dengan baik, sesuai dengan sumpah jabatan yang saya ucapkan didepan” Jelas Seno Aji kepada awak media.

Ditambahkan Seno, ia siap menerima kritik dan saran, yang di sampaikan oleh masyarakat lewat penyerapan aspirasi.  Sejauh itu masih untuk pembangunan dan perbaikan serta kesehatraan Masyarakat Kota Samarinda khususnya.

Andi Harun yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Samarinda turut hadir pada pelantikan rekannya di Partai Gerindra tersebut. Dalam kesempatan itu, ia mengaku memiliki pengalaman yang tidak terlupakan ketika menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kaltim kali ini.

Sebab selama lebih 4 periode menduduki kursi legislator di Karang Paci, telah menyisakan pengalaman yang tak ternilai bagi dirinya. Meskipun begitu ia berharap Seno Aji dapat bekerja maksimal di posisi Wakil Ketua DPRD yang sebelumnya dijabatnya.

Salah satunya ia berharap agar Seno Aji dapat memberikan kontribusi dalam membangun, dan meningkatkan kesejahteraan di Kaltim.

“Harapan saya kepada Wakil Ketua DPRD Kaltim yang menggantikan saya dari Fraksi Partai Gerindra untuk terus setia dengan rakyat, jangan pernah khianati perjuangan rakyat,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa ia siap untuk menerima masukan dan kritikan dari Seno Aji. Perihal peningkatan pembangunan di Kota Samarinda, meskipun dari segi struktur organisasi Seno Aji berada di bawahnya. (*/adv )

« Previous Page — Next Page »