Warga Terdampak Pembangunan Jalan Tol Mengadu ke DPRD Kaltim

SAMARINDA – Sejumlah warga yang lahannya belum mendapatkan ganti rugi tanam tumbuh akibat pembangunan tol Balikpapan-Samarinda mengadu ke DPRD Kaltim.

Mereka meminta kejelasan pemerintah, untuk menindaklanjuti ganti rugi tanam tumbuh yang belum tuntas. Untuk lokasi lahan milik warga yang belum diganti rugi itu, terletak di Kilometer 48, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar).

Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim Jahidin menyampaikan, warga meminta agar para legislator di Karang Paci mendorong pemerintah, memberikan hak ganti rugi lahan dan tanam tumbuh milik warga, yang telah terkena perluasan jalan tol Balsam itu.

“Kami akan lakukan segala upaya agar masyarakat yang mempermasalahkan dan menuntut, terkait ganti tanam tumbuh di atas lahan yang terkena pembangunan Tol tersebut, dapat segera diganti rugikan,” ungkap Jahidin ketika dikonfirmasi Senin (22/3/2021).

Ditanya soal berapa banyak nilai yang dituntut oleh masyarakat, Jahidin menyebut masih bervariasi. Sebab belum dilakukan peninjauan dan didata secara akurat.

Mantan Anggota Polri itu menegaskan, terkait dengan tanam tumbuh memang adalah hak masyarakat dan mutlak harus diganti oleh pemerintah. Pemerintah tidak mengganti tanah karena memang milik negara. Sebab setiap pembebasan lahan yang terkait dengan penggunaan APBD atau APBN, mesti ada dasar kuatnya. Pasalnya, apabila dibayar ganti rugi namun tidak memiliki hak yang jelas atas lahan tersebut, maka ranahnya ke penyalahgunaan jabatan. Dan masuk dalam ranah tindak pidana korupsi.

“Jadi hanya meminta ganti rugi tanam tumbuhnya saja. Dari data kepemilikan, mereka juga memiliki sebagian surat sebatas Camat. Berupa pembukaan lahan, namun ada juga yang sama sekali tidak memiliki surat,” sambungnya.

Hal tersebut berbeda halnya apabila ganti rugi yang diminta warga hanya sebatas tanam tumbuh merupakan kewajiban Pemrov Kaltim untuk memberikan hak ganti ruginya.

“Kalau proyeknya tetap berjalan. Kendala utama kan di masalah lahan. Ternyata masyarakat tidak mempermasalahkan lahan. Tapi mereka menuntut tanam tumbuhnya yang belum diganti,” jelas Jahidin.

Rencananya dalam waktu dekat ini, Jahidin beserta rekan sejawatnya akan kembali memanggil beberapa instansi terkait, guna melakukan pembahasan ganti rugi yang menjadi hak masyarakat.

“Untuk tuntutan masyarakat ini agar bisa dituntaskan pada pertengahan tahun ini, kami masih akan usahakan, yang terpenting kami masih kembali mengagendakan rapat pertemuannya,” tandasnya. (*/adv)

Ketua Tidar Kaltim Diskusi Potensi Muara Muntai

MUARA MUNTAI – Ketua Tunas Indonesia Raya (Tidar) Kaltim, H Akhmed Reza Fachlevi yang juga anggota DPRD Kaltim dari Partai Gerindra, menggelar Diskusi Pemuda bertajuk Tidar Kaltim Menyapa, di Muara Muntai, Kutai Kartanegara, Kamis (11/3/2021) malam. Tidar merupakan organisasi sayap Partai Gerindra yang fokus memfasilitasi generasi muda.

Reza, sapaan akrab Akhmed Reza Fachlevi menyampaikan, ingin menyerap aspirasi kalangan pemuda di Muara Muntai, yang diyakini punya potensi besar.

“Saya yakin, pemuda di Muara Muntai bisa semakin berkembang, karena banyak potensi hebat tersimpan di wilayah ini,” sebut Reza.

Selain Reza, hadir juga anggota DPRD Kukar, Sopan Sopian yang juga dari Partai Gerindra, memandu acara diskusi yang digelar secara santai di Warunk Singgah, Muara Muntai ini. Sopan Sopian, yang juga mantan kepala desa Muara Muntai menyampaikan, generasi muda di Muara Muntai memiliki banyak potensi di berbagai sektor.

“Ada atlet dari kecamatan ini yang sudah berprestasi. Ini memerlukan dukungan serius,” sebut Sopan Sopian.

Sementara, dalam diskusi tersebut muncul banyak bahasan, dari mulai persoalan tenaga kerja, olahraga, hingga wisata. Saat ini Muara Muntai sedang melakukan pengembangan sektor wisata di Muara Muntai, yang diharapkan akan menggerakkan sektor lain. Kapal wisata kuliner sedang dikembangkan di daerah ini. Harapannya, bisa didukung sarana dan prasarana untuk pengembangan potensi wisata. Jika wisata berkembang, tentunya sektor ekonomi juga bisa meningkat.

Menanggapi itu, Reza menyampaikan, semangat anak muda yang ada di Muara Muntai perlu difasilitasi. Termasuk kebutuhan untuk pengembangan wisata juga perlu dibantu. Ia berharap, melalui bantuan keuangan Pemprov Kaltim, bisa membantu pengadaan kapal wisata.

“Namun nanti harus ada kejelasan, nantinya kapal dikelola siapa? Apakah Pemkab, kecamatan, atau di desa?” tanyanya.

Keluhan lain soal ketenagakerjaan, menurut Reza, perlu ada peningkatan keterampilan. Ia berharap, ada usulan dan komunikasi intens agar dibuat usulan resmi, agar bisa dibantu oleh Pemprov Kaltim.

Reza kemudian menyampaikan, bagaimana mekanisme agar para pemuda bisa menyampaikan usulan untuk mendapatkan dukungan dari Pemprov Kaltim. “Surat ditujukan ke Pemprov Kaltim, tapi ditembuskan ke seluruh tingkatan, dari mulai ke desa, kecamatan, hingga kabupaten,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Reza secara spontan juga menyatakan siap membantu kostum tim dan bola untuk olahraga

Menambah keterangan Reza, Sopan Sopian juga menyampaikan, sudah mengajukan aspirasi untuk mendukung kegiatan KONI Kecamatan Muara Muntai.

“Sudah diusulkan anggaran Rp 100 juta,” sebutnya. Dukungan untuk perahu juga sudah diusulkan, dan diharapkan segera terealisasi. (*)

DPRD Minta Dilibatkan Dalam Seleksi Pejabat Perusda

SAMARINDA – Proses seleksi pejabat Badan Pengawas, Komisaris dan Direksi disejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) saat ini sedang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Proses seleksi ini dilakukan tanpa melibatkan DPRD Kaltim. Padahal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilangsungkan beberapa waktu lalu, anggota DPRD telah meminta kepada Pemprov Kaltim agar diberikan  peran dalam proses seleksi Direksi Perusda,

“Kita mendorong siapapun yang memiliki latar belakang bisnis, bisa masuk untuk masuk seleksi melakukan pendaftaran. Karena banyak syaratnya,” ucap Tiyo sapaan karibnya kepada awak media, Selasa (9/3/2021)

Politisi dari Fraksi Golkar ini juga menambahkan syarat-syarat yang disertakan untuk proses rekrutmen sudah cukup bagus. Begitu juga dengan daftar calon jajaran Direksi. Tiyo mengatakan, nama-nama tersebut artinya memiliki kapasitas dan integritas yang mumpuni. Sehingga diharapkan Direksi Perusda bisa diisi oleh orang yang tepat dari hasil penjaringan.

Kendati demikian, ia menekankan DPRD Kaltim tetap memantau proses rekrutmen. Tiyo mengatakan, Komisi 2 tidak mesti dilibatkan dalam fit and proper test seleksi, sebab tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. Akan tetapi, setidaknya rekrutmen harus transparan dan dewanpun turut diberikan informasi mengenai prosesnya.

Dengan demikian, DPRD Kaltimpun juga bisa menelusuri rekam jejak calon yang telah mendaftar sebagai Direksi Perusda, serta memberikan pertimbangannya.

“Kira-kira seperti itu, jangan sampai nanti ada isu lagi calon yang residivis malah menjadi pesakitan dan terpilih lagi. Kita menginginkan Perusda itu lebih profitable,” pungkasnya. (*/adv)

Elly Hartati Rasyid, Jalankan Sosialisasi Perda Pajak

SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ely Hartati Rasyid menggelar Sosialisasi Perda Tentang Pendapatan Pajak Daerah di salah satu Rumah Makan Tenggarong, Sabtu (06/3/2021).

Kegiatab yang mengundang 120 warga Tenggarong ini dilakukan dalam dua tahap dan memperhatikan ketentuanprotokol kesehatan untuk mencegah penularan covid-19.

Elly Hartati Rasyid yang juga politisi PDI Perjuangan ini mengundang Muhammad Yuhdi dari Matra Demokrasi sebagai narasumber sosialisasi perda.

Dikatakan Elly, program baru DPRD Kaltim itu dilakukan agar masyarakat lebih memahami Perda apa saja yang telah disahkan oleh Daerah

“Kita menginginan masyarakat bersama tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh bisa menjelaskan menganai pajak , kewajiban serta hak sebagai warga negara Indonesia” ucapnya

Menurut Elly, perda pajak ini dapat menjadi jembatan langsung ke masyarakat dan memaksimalkan penerimaan pajak Kaltim.

Sementara Muhammad Yuhdi, menjelaskan pemerintah melalui regulasi ini sudah memberikan gambaran jelas apa yang bisa diterima oleh para wajib pajak, untuk pembangunan Kaltim khususnya.

Pemerintah berharap parawajib pajak bisa menerima, sadar hukum dan taat pajak,” kata Yuhdi. (**)

Muhammad Samsun Gelar Sosialisasi Perda Pajak di Samboja

Samarinda -Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Muhammad Samsun menggelar sosialisasi Perda Pajak Daerah di Samboja Kutai Kartanegara (Kukar), Jumat (5/3/2021).

Kegiatan sosialisasi Perda Pajak ini merupakan terobosan para legislator di Karang Paci, markas anggota DPRD Kaltim di Samarinda, dalam mensosialisasikan Perda-Perda yang dihasilkannya. Sebelumnya, hal semacam ini jarang terdengar mereka lakukan.

Samsun mengatakan, sosialisasi Perda Pajak tersebut dalam rangka menggali potensi daerah untuk pendapatan bagi daerah.

“Tema Perda tentang pendapatan Pajak. Kita gali pendapatan daerah untuk pembangunan di Kaltim,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.

Samsun yang terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) Kukar pada Pemilu Legislatif 2019 berharap lewat sosialisasi Perda ini, masyarakat bisa memahami antara hak dan kewajiban mereka.

Untuk itu, tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak melaksanakan Pajak di daerah.

Sosialisasi Perda Pajak ini, kata Samsun, akan jadi awal untuk melakukan sosialisasi Perda-Perda selanjutnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut yakni masyarakat, Camat, Lurah, kelompok pemuda, dan beberapa elemen masyarakat lainnya serta puluhan warga setempat. (*/adv)

« Previous Page — Next Page »