Komisi III DPRD Samarinda Minta Pemerintah Awasi Perusahaan Tambang

SAMARINDA – Wakil ketua komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra, meminta Pemerintah Kota Samarinda melakukan pengawasan terhadap perusahaan tambang di daerah ini.

Samri menyampaikan, ia menerima aduan masyarakat Kelurahan Handil Bakti Samarinda, yang resah akan dampak dari pasca tambang.

“Masyarakat  menuntut pengembalian fungsi lingkungan dengan memperbaiki lingkungan yang rusak,” ujarnya.

Samri menggap hal ini menjadi penting, dikarenakan tidak adanya tidaklanjut dari perusahaan tambang terhadap lingkungan yang telah digali sehingga merugikan masyarakat disekitarnya.

“Sebagian besar perusahaan tambang di Samarinda belum sepenuhnya melaksanakan rehabilitasi serta revitalisasi pasca tambang yang baik dan sesuai,” ungkapnya.

Terkait hasil dari tuntutan masyarakat Kelurahan Handil Bakti Bantuas, Samri meminta pihak perusahaan agar bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutan masyarakat terkait dampak lingkungan.

“Kami memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan dan ke depannya, kita akan lakukan monitoring dan tinjauan ke lapangan,” ujarnya sembari mengakhiri wawancara. (Adv)

RDP Bersama DLH, Samri Shaputra Katakan TPS di Jalan Rajawali Tidak Prioritas Dipindahkan

SAMARINDA – DPRD Samarinda melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda terkait adanya aduan masyarakat mengenai tempat pembuangan sampah (TPS) yang ditutup Pemerintah Kota di Jalan Rajawali.

RDP dihadiri Ketua DPRD Kota Samarinda Sugiono, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kota Samarinda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, hingga Perwakilan Warga Jalan Rajawali Dalam dilaksanakan di ruang rapat utama lantai 2, DPRD Kota Samarinda, Senin ( 9/01/2023).

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda Samri Shaputra, TPS di Jalan Rajawali bukan merupakan prioritas pemindahan. Posisi TPS tersebut bukan di jalan utama.

Menurut Politisi PKS itu, pemindahan ini hanyalah permasalahan pemilik usaha yang merasa terganggu dengan keberadaan TPS. Keberadaan TPS tersebut juga bukan lahan milik pribadi dan bukan masuk di wilayahnya pemilik usaha.

Samri mengatakan,  masyarakat setempat tidak setuju apabila TPS dipindahkan. Justru hal ini menjadi kekhawatiran, apabila pemindahan dilakukan. Jika TPS tersebut ditutup, dikhawatirkan masyarakat nantinya akan malas membuang sampah.

Anggota Daerah Pemilihan (Dapil) Samarinda Seberang, Palaran, dan Loa Janan Ilir ini menegaskan, surat perintah pemindahan TPS yang membawa nama Pemkot Samarinda tidak benar adanya.

“Disini udah selesai permasalahannya, DLH belum mengeluarkan surat perintah pemindahan. TPS itu juga tidak masuk prioritas TPS yang akan dipindahkan, artinya harus tetap di pelihara,” tutupnya. (adv)

Komisi II DPRD Samarinda  Terima Kunjungan DPRD Paser

SAMARINDA – Komisi II DPRD Samarinda, menerima Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD Kabupaten Paser membahas pemulihan ekonomi pasca pandemi virus covid-19. Fakhruddin sebagai komisi II DPRD Kota Samarinda, berkesempatan menerima kunjungan legislator dari Kabupaten Paser , Rabu (4/1/2023)

Dalam pertemuan ini DPRD Paser membahas pemulihan ekonomi di awal tahun 2023. Upaya tersebut, tentu dengan teknik dan strategi yang telah di godok secara matang. Salah satunya, ialah dengan menggunakan inovasi berbagai sektor untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus menggerakkan UMKM di Kabupaten Paser nantinya.

“Bagaimana inovasi pemerindah daerah dalam penanganan ekonomi pasca covid-19 di awal tahun 2023 itu dapat sangat berpengaruh,” ucapnya.

Fakhruddin mengungkapkan, jika inovasi Pemerintah Kabupaten Paser dan DPRD Paser bisa bekerja secara inovatif dalam menyusun program bantuan untuk pemulihan ekonomi kepada pelaku usaha yang ada di Kabupaten Paser.

“Kita menawarkan seperti contohnya di Kota Samarinda ada program walikota untuk melawan rentenir program bantuan 20 jt per UMKM,” katanya. (adv)

DPRD Samarinda Respon Capaian PAD Tahun 2022

SAMARINDA – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda pada tahun 2022 berhasil mencapai Rp 717 miliar. Melihat capaian tersebut, Anggota DPRD Samarinda Layla Fatihah merespon positif. Sebelumnya pihak nya memberikan masukan serta mendorong Pemkot agar menargetkan PAD harus mencapai Rp 6 miliar pada tahun 2022 dan berhasil melebihi targetnya.

“Kami menargetkan PAD diatas Rp6 miliar karena melihat potensi dalam peningkatan PAD yaitu di parkir dan pajak PBB serta partisipasi masyarakat cukup tinggi untuk PBB,” ujar Layla, Kamis (5/1/2023).

Hal tersebut Ia sampaikan setelah melihat sistem pendapatan PAD Kota Bontang yang berhasil mencapai angka 90% partisipasi masyarakat dalam membayar pajak PBB.

“Kita mencontoh Kota Bontang yang memberikan reward kepada RT yang mencapai 90% untuk warga yang melakukan membayar PBB. Reward nya bisa sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing,” ucapnya.

Menurutnya, hal tersebut bisa memicu dan menggugah masyarakat untuk membayar PBB. seluruh masyarakat beserta perangkat daerah bisa berperan aktif maka bisa memungkinkan PAD Samarinda terus meningkat.

“Tinggal ketua RT nya berperan aktif mengajak warganya agar berperan aktif membayar PBB, dan saya yakin tahun ini bisa mencapai Rp1 triliun,” tandasnya. (Adv)

DPRD Samarinda Peduli Generasi Muda Melalui Pencerdasan Wawasan Kebangsaan

SAMARINDA – Dalam meningkatkan dan merawat ingatan terhadap wawasan kebangsaan pada generasi muda, semua pihak perlu melakukan pendidikan secara berkelanjutan.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Samarinda, Novi Marinda Putri mendorong generasi penerus bangsa untuk terlibat berbagai persoalan, salah satunya persoalan kebangsaan.

“Makanya sejauh ini anggota DPRD Samarinda masih memberikan pemahaman wawasan kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat. Pastinya menyasar kepada para pemuda di setiap wilayah,” katanya melalui rilis pada, Senin (28/11/2022).

Menurutnya pemahaman wawasan kebangsaan terhadap masyarakat sebagai bentuk nilai dasar yang telah menjadi pandangan hidup bangsa dan karakter politik yang harus terus tumbuh pada generasi muda.

“Sering kita temukan di lapangan, seperti kabupaten dan kelurahan ada saja generasi muda yang kurang memahami kondisi sosial ataupun karakter lingkungannya,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya wawasan kebangsaan ditanamkan pada generasi muda, sehingga mampu menerapkan pilar kebangsaan yang dimulai dari tingkat RT dan kelurahan.

“Generasi penerus bangsa harus memiliki wawasan yang luas terhadap bangsa dan kuat sehingga dapat menempatkan makan serta nilai-nilai wawasan kebangsaan demi melanjutkan tongkat kepemimpinan,” tandasnya. (Adv)

« Previous Page — Next Page »