Reses Di Palaran, Samri Saputra Singgung Penyaluran Subsidi

SAMARINDA – Sejatinya subsidi yang dilakukan pemerintah sekarang ini tidaklah berbentuk barang lantaran hal tersebut sangat rentang disalah gunakan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab, demikian yang disebutkan oleh Anggota DPRD Samarinda, H Samri Saputra saat ditemui media ini disela-sela resesnya di wilayah Kecamatan Palaran, Senin (15/05/2023) siang.

“Kita melihat sekarang ini masih banyak oknum yang menyalahgunakan manfaat dari subsidi ini,sebut saja misalnya, Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), sembako layaknya beras minyak goreng, oleh karena itu kita meminta kepada pemerintah agar subsidi ini dialihkan dalam bentuk pajak atau lainnya jangan dalam bentuk barang, karena sangat rentang untuk disalah gunakan,” ujar Samri.

Anggota DPRD Samarinda dari Partai PKS ini sepakat jika harga BBM dijadikan satu harga untuk semua. “Artinya dengan nilai tersebut tentunya ketersediaaan barang dapat terjamin karena tidak ada lagi oknum yang akan melakukan penimbnunan BBM,” sebutnya.

Menurutnya kelangkaan BBM yang dialami warga samarinda sekarang ini diakibatkan dengan adanya oknum yang sebgaja melakukan penimbunan untuk kemudian disalurkan ke sejumlah perusahaan dengan harga yang lebih tinggi.

“Data yang kami peroleh dari PT Pertamina, bahwa kuota BBM untuk Samarinda tidak pernah dikurangi, malah menurut mereka (Pertamina) kuota tersebut harusnya lebih dari yang seharusnya, dari sini kami mensinyalir bahwa kelangkaan BBM ini doipengaruhi oleh adanya oknum yang sengaja melakukan penimbunan,” jelas Samri.

Dalam gelaran Reses H Samri kali ini dihadiri ratusan warga, rata rata warga setempat mengeluhkan persoalan banjir maupun persoalan jalan dan sempitnya drainase.

“Banyak yang mengeluhkan persoalan banjir, jalan lingkungan yang belum mendapatkan perhatian pembangunan oleh pemerintah, begitupun masalah lainnya seperti drainase dan lain sebagainya, oleh karena itu semua masalah ini akan kami tampung untuk  kemudian kami perjuangkan di parlemen agar bisa terselesaikan dalam waktu yang cepat,” pungkasnya.(adv)

Markaca Serap Aspirasi Warga Sungai Kapih

SAMARINDA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda (DPRD) Markaca kembali melakukan Reses di daerah pemilihannya, kegiatan ini menjadi agenda rutin setiap legislator dalam menyerap sekaligus menindaklanjuti segala aspirasi dari konstituen dan pengaduan masyarakat agar nantinya dapat diperjuangkan dalam aspirasi di parlemen.

Mengambil tempat di Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Sabtu (13/05/2023) malam, politisi dari Partai Gendra Samarinda ini nampak aktif menerima segala keluhan warga setempat.

“Masalah yang dialami warga disini yakni persoalan banjir,” kata Markaca.

Ketua PAC Partai Gerindra, Samarinda mengaku akan ikut bersama dengan pemerintah Kota Samarinda untuk bersama memperjuangkan agar masalah banjir yang dialami warga di wilayah tersebut dapat tuntas dalam waktu dekat.

“Tentu ini menjadi masalah kita semua, kita sejatinya harus bersama dengan pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini,” sebut Markaca.

Selain malasah banjir Markaca juga menyebut sejumlah persoalan lain turut dirasakan warga. Sebut saja misalnya seperti masalah infrastruktur jalan drainase hingga masalah lainnya.

“Warga juga masih mengeluhkan persoalan jalan yang masih begitu sempit yang notabene untuk diperhatikan agar bisa dilebarkan layaknya jalan lain doi sekitar wilayah tersebut, adapun lainnya saya pikir seperti pembuatan gapura dan lainnya dapat diselesaikan melaui program probebaya yang kini sementara berjalan,” pungkasnya.(adv)

Gelar Reses,  Ahmad Sopian Noor Terima Keluhan Banjir

SAMARINDA –  Anggota DPRD Samarinda, Ahmad Sopian Noor kembali menggelar serap aspirsi (reses) diwilayah Di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan  Temindung Permai dan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang.  Ini merupakan daerah pemilihan (Dapil) dari legislator Partai Golkar ini.

Di Reses Masa Sidang II tahun 2023 tersebut Anggota Komisi IV ini, mengaku menerima banyak keluhan dari konsituennya, mulai dari persoalan Pendidikan hingga perbaikan Infrastruktur.

“Perlunya penanganan serius banjir di Jalan Gerilya, Damanhuri dan Jalan Sentosa khusus Jalan kenangan,” kata Sopian, Jumat (12/05/2023)

Dia menegaskan, hasil dari temuan dan permasalahan yang ada di Dapil V, nantinya akan ditindaklanjuti dan direalisasi dalam bentuk program. Selanjutnya, program tersebut akan diteruskan ke Dewan Kota agar mendapat jawaban yang selanjutnya akan dipilah.

Sebagai wakil rakyat dirinya mengaku akan melaksanakan kunjungan rutin kepada para warga di dapilnya tersebut, hal ini kata dia dilakukan guna mengetahui sekelumit masalah yang kerap dihadapi warga. Masyarakat terkadang kesulitan dalam beberapa persoalan utamanya urusan administrasi kepada pemerintah.

“kehadiran kami kepada mereka setidaknya dapat memberikan pemahaman dan membantu masalah yang dihadapi,” sebutnya. (Adv)

Deni: Doctor on Call Solusi Layanan Kesehatan

SAMARINDA  – Program Doctor On Call menjadi salah satu solusi terbaik untuk menjangkau layanan kesehatan dengan mudah. Anggota DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar memberikan tanggapan positif terkait dengan program yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Samarinda.

Dikatakan Deni, program ini sebelumnya berjalan dengan baik pada awal diluncurkan. Masyarakat menggunakan program ini sesuai dengan fungsinya. Respon juga cepat dari dokter untuk menangani permasalahan yang ada.

“Waktu diawal berjalan baik, artinya sampai saat ini masih belum menerima keluhan dari adanya program tersebut, dokter juga sigap untuk menangani hal ini,” kata Deni, Rabu (18/4/2023)

Deni menyebutkan, program ini sebenarnya mudah untuk dimanfaatkan di era globalisasi, tetapi mungkin masih ada masyarakat yang belum bisa menjangkau terkait dengan penggunaan program ini karena keterbatasan kualitas jaringan seluler yang ada.

“Sebenarnya ini bisa memudahkan masyarakat, tapi mungkin ada yang terbatas dengan jaringan dan pengetahuan menggunakan teknologi, jadi sulit untuk menggunakan program ini,” jelasnya

Politikus Gerindra menerangkan kota membuat program ini agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan agar tidak harus langsing ke rumah sakit menunggu antri yang panjang.

“Pemerintah kota juga membuat program ini untuk memudahkan masyarakat dalam konsultasi kesehatan,” terangnya

Dia menambahkan, Doctor On Call ini sama seperti layanan di Puskesmas ataupun Rumah Sakit, ketika masyarakat bertanya terkait dengan gejala penyakitnya, dokter akan memberikan arahan-arahan yang sesuai dengan diagnosa penyakitnya.

“Doctor On Call ini sama seperti layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, ketika pasien menelpon dokter akan mengarahkan pasien untuk mengikut anjurannya, dan jika parah dokter akan mengarahkan tim untuk segera menangani,” sebutnya.

Menurut Deni, Doctor On Call seharusnya tidak hanya beroperasi aktif pada saat pandemi saja, akan tetapi untuk sekarang juga harus lebih intens lagi. Ia berharap Doctor On Call ini tidak berjalan saat pandemi saja, tetapi harus lebih intens lagi untuk saat ini.

Dia menyampaikan, jika ini berjalan maka masyarakat yang ada di pedalaman ataupun pasien yang tidak mendapatkan pelayanan maksimal di layanan kesehatan dapat memanfaatkan program ini.

“Seperti masyarakat di pedalaman, jika ini berjalan maksimal bisa membantu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal,” tambahnya.

Adanya Doctor On Call ini bisa membantu meringankan beban yang ada pada masyarakat pada layanan kesehatan, adapun juga dokter yang ada akan selalu siap siaga, sehingga bisa memaksimalkan kebutuhan yang ada untuk masyarakat.

“Kami berharap dengan adanya program ini bisa membantu meringankan beban masyarakat, dan agar para dokter akan selalu siap siapa untuk bekerja maksimal melalui telpon,” tutupnya.(Adv)

Komisi IV Perhatikan UKS, PMR, dan Puskesmas

SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar meminta layanan kesehatan yang ada di Samarinda  harus dioptimalkan termasuk melalui UKS (Unit Kesehatan Sekolah).

Menurutnya kegiatan di UKS yang sesuai prosedur, penanganan yang tepat terkait keadaan yang darurat oleh PMR  (Palang Merah Remaja) dan sebagainya perlu dapat bimbingan. Demikian juga layanan kesehatan di Puskesmas dan Posyandu harus lebih baik lagi agar bisa mengubah kebiasaan masyarakat minta dirawat di rumah sakit.

“Apabila standar layanan ditingkatkan dan masyarakat puas, maka masyarakat tidak perlu selalu minta rujukan pelayamam ke rumah sakit,” kata Deni, Kamis (14/4/2023).

Dikatakan, layanan dan fasilitas kesehatan di Puskesmas masih harus dibenahi, masih banyak ruangan di Puskesmas kondisinya terbilang kurang layak, begitu pula layanan bagi masyarakat kelas bawah sering tak optimal.

“Komisi IV fokus melihat hal-hal yang masih perlu dioptimalkan,” ujarnya. (adv)

« Previous Page — Next Page »