DPRD Samarinda Minta Pemkot Tanggap dan Beri Dukungan Nyata Terhadap Pedagang Relokasi Pasar Subuh

SAMARINDA – Kebijakan relokasi aktivitas perdagangan dari Pasar Subuh ke Pasar Beluluq Linggau memicu keluhan dari para pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pasar Subuh (PPS). Mereka menilai pemindahan lokasi justru membawa dampak negatif terhadap pendapatan harian dan stabilitas usaha.

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, yang turut hadir saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pedagang dan pemerintah kota digelar menyuarakan keprihatinannya atas kondisi tersebut.

Viktor menyebut, kebijakan relokasi, meskipun bertujuan untuk penataan kota, tidak boleh mengabaikan aspek kesejahteraan pelaku usaha kecil.

“Memang niatnya baik, demi wajah kota yang lebih tertata. Tapi kenyataannya, banyak pedagang yang kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Ini bukan hal sepele, karena menyangkut penghidupan mereka sehari-hari,” kata Viktor, Senin (26/5/2025).

Menurut Viktor, perubahan lokasi berdagang tanpa skema transisi yang matang dapat menyebabkan penurunan omzet yang signifikan.

Ia berujar, para pedagang yang sebelumnya telah memiliki pelanggan tetap kini harus memulai lagi dari nol di lokasi yang baru, yang belum tentu menjanjikan tingkat kunjungan yang sama.

“Kami menerima banyak laporan bahwa pengunjung di pasar baru masih minim. Ini membuat roda usaha mereka melambat, bahkan ada yang nyaris berhenti berjualan,” ujarnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, Viktor mendorong Pemkot Samarinda untuk menyiapkan dukungan konkret dalam masa adaptasi tersebut. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pemberian subsidi atau insentif selama bulan pertama relokasi.

“Langkah ini penting sebagai bentuk kehadiran negara. Jangan sampai proses penataan kota justru menambah beban ekonomi masyarakat kecil,” tegasnya.

Ia juga menekankan, kebijakan relokasi tidak boleh dijalankan secara sepihak. Menurutnya, proses dialog yang melibatkan pedagang harus menjadi bagian utama dari setiap pengambilan keputusan.

“Relokasi bisa diterima, tapi harus melalui pendekatan yang manusiawi dan partisipatif. Pedagang juga ingin melihat kota ini berkembang, tapi mereka tidak boleh dikorbankan dalam prosesnya,” imbuh Viktor.

DPRD, lanjutnya, akan terus mengawal isu ini dan memastikan pemerintah kota mengambil langkah yang adil serta berpihak pada kepentingan rakyat kecil.

Ia berharap relokasi ini tidak hanya berhenti pada pemindahan tempat, tetapi juga disertai dengan perencanaan matang untuk memastikan keberlanjutan usaha para pedagang.

“Ini bukan soal menggusur, tapi soal membangun bersama. Mari kita pastikan perubahan yang terjadi tetap membawa keadilan bagi semua,” tutup Viktor. (mr)

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Samarinda Jadi Yang Tertinggi di Kaltim

SAMARINDA – Kota Samarinda mencatat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Kalimantan Timur. Hingga Maret 2025, sedikitnya 50 kasus telah dilaporkan, membuat isu ini menjadi perhatian serius bagi DPRD Samarinda.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa tingginya angka pelaporan tidak selalu mencerminkan situasi yang memburuk. Sebaliknya, ia melihat hal itu sebagai tanda meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan tindak kekerasan.

“Jumlah laporan yang tinggi bukan sepenuhnya kabar buruk. Ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai berani berbicara. Namun, keberanian itu harus dibarengi dengan respons yang nyata dan penanganan kasus yang tegas,” ujarnya, Senin (26/5/2025).

Sri Puji mengingatkan, setiap laporan harus ditindaklanjuti secara serius, bukan sekadar menjadi angka statistik. Ia menekankan bahwa pembiaran atas laporan yang masuk bisa berujung pada permasalahan yang lebih kompleks di masa mendatang.

Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada penguatan sistem administratif, tetapi juga memastikan adanya perlindungan nyata bagi korban.

Sri Puji berujar, Edukasi kepada masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci utama untuk mengoptimalkan efektivitas sistem perlindungan yang telah tersedia.

“Regulasi dan sistem sudah ada, aparat juga telah bergerak. Tapi bila masyarakat tidak memahami hak-hak mereka, maka perlindungan itu tidak akan berjalan optimal,” katanya.

Politisi dari Partai Demokrat ini juga menyoroti pentingnya pendekatan menyeluruh dalam menangani kasus kekerasan, mulai dari perbaikan regulasi, pelibatan aktif masyarakat, hingga penguatan lembaga-lembaga pendukung.

“Pemerintah harus melihat persoalan ini secara komprehensif. Keterlibatan masyarakat dan optimalisasi fungsi lembaga perlindungan sangat krusial dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan,” tegasnya.

Sri Puji turut mengkritisi kondisi rumah aman yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak. Menurutnya, meski fasilitas tersebut sudah ada, kualitasnya masih perlu ditingkatkan agar benar-benar mampu memberikan perlindungan maksimal.

“Secara fasilitas sudah ada perbaikan, tapi belum ideal. Rumah aman seharusnya berada di lokasi yang steril, memiliki pengamanan ketat, dan diawasi secara profesional seperti lembaga kesehatan,” tuturnya.

Ia menambahkan, lokasi rumah aman sebaiknya juga memperhatikan kedekatan dengan layanan publik penting seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial. Hal ini penting agar proses pemulihan korban bisa berjalan secara holistik.

“Pemulihan korban bukan hanya soal tempat aman, tapi juga tentang akses terhadap kebutuhan dasar dan pengembangan diri jangka panjang,” pungkasnya. (mr)

DPRD Samarinda Ingatkan Pentingnya Aspek Keamanan dalam Proyek Revitalisasi Pasar Pagi

SAMARINDA – Proyek revitalisasi Pasar Pagi terus menjadi prioritas Pemerintah Kota Samarinda dalam upaya menata kembali kawasan perdagangan yang strategis.

Dengan desain modern dan pembangunan bertahap, pasar ini diharapkan menjadi ikon baru kota.

Menanggapi itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar menegaskan, di balik kemegahan arsitektur, aspek keamanan konstruksi tidak boleh diabaikan.

“Estetika memang penting, tapi keselamatan jauh lebih utama. Pasar ini akan menjadi ruang publik aktif, sehingga jaminan keamanan bagi masyarakat adalah hal mutlak,” ujarnya, Senin (26/5/2025).

Ia menyampaikan, penilaian terhadap kekuatan struktur tidak boleh hanya mengandalkan tampilan luar. Terlebih, bangunan ini terdiri dari tujuh lantai dan akan digunakan setiap hari oleh ribuan orang.

“Standar teknis harus dijadikan acuan utama. Kita tidak ingin ada insiden yang membahayakan pengguna pasar di masa depan,” katanya.

Deni menutup dengan harapan agar Pasar Pagi bukan hanya menjadi proyek fisik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pasar ini harus jadi simbol kota yang tertib, aman, dan berpihak pada kenyamanan publik,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Saat ini proyek tengah memasuki tahap kedua, dengan alokasi anggaran sebesar Rp148,5 miliar. Fase ini mencakup penyekatan kios, pemasangan instalasi mekanikal dan elektrikal, pengelolaan limbah, hingga pengecatan dengan arget penyelesaian ditetapkan pada Oktober 2025.

Sementara itu, tahap pertama telah diselesaikan sebelumnya dengan anggaran Rp290 miliar, mencakup struktur utama, pekerjaan baja, dan fasad bangunan.

Pasar ini juga dilengkapi fasilitas modern, seperti area parkir di lantai dasar dengan kapasitas 104 mobil dan 709 motor, serta kios berukuran variatif sesuai kebutuhan pedagang. (mr)

DPRD Samarinda Dukung Penataan Permukiman Kumuh

SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kota dalam menata kawasan permukiman kumuh.

Deni berujar, program ini telah dirancang secara menyeluruh dan akan dilaksanakan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan, Namun menurutnya keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, terutama pemilik lahan di wilayah yang akan ditata.

“Penataan kawasan kumuh bukanlah rencana baru. Perencanaan sudah dimulai sejak lama dan akan berjalan bertahap,” sebut Deni, Senin (26/5/2025).

Ia menekankan, tantangan utama dalam pelaksanaan program ini adalah kesiapan masyarakat menerima perubahan, dukungan terhadap relokasi dan penataan ulang sangat dibutuhkan agar proses berjalan lancar dan tanpa konflik.

“Paling penting adalah adanya pemahaman dan kerja sama dari masyarakat. Tanpa itu, pelaksanaan di lapangan akan sulit,” tambahnya.

Deni menilai program ini sejalan dengan visi pembangunan Wali Kota Samarinda untuk menciptakan kota yang lebih tertata dan layak huni, sekaligus mengurangi jumlah kawasan kumuh yang masih tersebar di sejumlah titik.

Berdasarkan data, sejumlah permukiman kumuh telah teridentifikasi di berbagai kecamatan dan kelurahan. Namun, kewenangan Pemkot terbatas pada penanganan kawasan dalam radius 10 meter dari badan jalan utama.

Politisi Gerindra itu membeberkan, tahun ini Pemkot menargetkan sekitar 7 hektare kawasan kumuh, karena tidak realistis jika langsung menangani seluruhnya yang tidak kurang berjumlah 75 hektare.

“Harus disesuaikan dengan anggaran dan kesiapan masyarakat,” terang Deni.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat terjalin dengan baik, sehingga penataan kawasan kumuh ini dapat berjalan efektif dan membawa perubahan nyata bagi wajah Kota Samarinda.

“Dengan sinergi yang baik, kita bisa wujudkan Samarinda yang lebih tertata, nyaman, dan layak huni,” pungkasnya. (mr)

Anggota DPRD Samarinda Tekankan Penting Pendidikan dan Kuota 30 Persen Perempuan di Parlemen

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti kembali menyoroti rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan publik. Sri menyebut meskipun dirinya telah berkecimpung di dunia politik selama lebih dari satu dekade, pengaruh perempuan di ranah strategis masih jauh dari harapan.

“Posisi saya cukup strategis, namun kenyataannya keterlibatan perempuan dalam menentukan arah kebijakan masih terbatas. Perjuangan menuju kesetaraan ini tidak bisa dicapai dalam waktu singkat,” ujar Sri Puji, Sabtu (24/5/2025).

Ia menekankan pentingnya pendidikan sebagai pilar utama untuk memperkuat peran perempuan di dunia politik. Menurutnya, akses pendidikan yang merata dan inklusif akan membentuk kesadaran akan nilai-nilai kesetaraan sejak usia dini.

“Perempuan perlu dibekali rasa percaya diri agar tidak ragu tampil dan mengambil peran dalam pengambilan keputusan,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, Sri Puji mendorong realisasi kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sejalan dengan target nasional.

“Kesetaraan gender tidak boleh berhenti pada wacana. Harus ada kebijakan nyata dan sistem yang mendukung peran perempuan secara substantif,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.

Ia juga mengingatkan, perempuan tidak boleh hanya menjadi pelengkap di parlemen, tetapi harus aktif terlibat dalam proses perumusan kebijakan yang adil dan inklusif.

Dengan keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2019–2024 yang baru mencapai 20,5% dan di DPRD Samarinda hanya sekitar 18%.

Sri Puji menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mencapai target 30% keterwakilan perempuan sesuai RPJMN 2025, menurutnya perempuan memerlukan lebih banyak perempuan di ruang-ruang pengambilan keputusan.

“Ini bukan hanya tentang representasi, tetapi tentang menghadirkan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (mr)

« Previous Page — Next Page »