DPRD Samarinda Soroti Dampak Pemadaman Listrik terhadap Aktivitas Ekonomi Warga

SAMARINDA – Pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kota Samarinda mendapat sorotan DPRD Kota Samarinda. Kondisi tersebut dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk operasional pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada pasokan listrik.

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pihaknya semula menduga pemadaman terjadi akibat keterbatasan pasokan energi primer ke sistem kelistrikan. Namun, setelah memperoleh penjelasan dari PLN, diketahui gangguan berasal dari kendala teknis pada salah satu unit pembangkit.

“Kami awalnya mengira persoalannya ada pada pasokan energi seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah. Setelah mendapat penjelasan, ternyata penyebabnya adalah gangguan teknis di pembangkit,” kata Abdul Rohim, Minggu (5/7/26).

Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut tetap perlu menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan pelaku usaha yang bergantung pada pasokan listrik yang stabil.

Menurutnya, apabila permasalahan berkaitan dengan sistem pembangkit maupun pasokan energi nasional, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang terbatas agar melakukan intervensi teknis. Karena itu, penyelesaian harus dilakukan melalui koordinasi antara PLN dan pemerintah pusat.

“Kami berharap gangguan ini bisa segera ditangani karena masyarakat dan pelaku usaha sudah merasakan dampaknya. Pemulihan layanan perlu menjadi prioritas agar aktivitas ekonomi tidak terus terganggu,” ujarnya.

Selain percepatan perbaikan, dirinya juga meminta PLN lebih optimal dalam menyampaikan informasi kepada pelanggan. Ia menilai pemberitahuan mengenai jadwal pemadaman sebaiknya diberikan lebih awal sehingga masyarakat memiliki waktu untuk mempersiapkan diri.

“Kalau memang harus ada pemadaman terjadwal, informasinya jangan mendadak. Akan lebih baik jika diumumkan dua atau tiga hari sebelumnya sehingga masyarakat maupun pelaku usaha bisa menyesuaikan aktivitasnya,” tuturnya.

Sementara itu, Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN, Annisa Nabiha, memastikan pemadaman bergilir yang terjadi di Samarinda bukan disebabkan kekurangan batu bara maupun energi primer.

Ia menjelaskan, gangguan terjadi akibat kendala teknis pada salah satu komponen Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) yang memengaruhi keandalan sistem interkoneksi kelistrikan Kalimantan.

“Kondisi ini sama sekali tidak berkaitan dengan pasokan batu bara ataupun energi primer karena keduanya dalam kondisi aman. Gangguan berasal dari salah satu komponen PLTGU yang saat ini sedang dalam proses penanganan,” jelas Annisa.

PLN, kini mengoptimalkan seluruh pembangkit yang terhubung dalam sistem interkoneksi Kalimantan guna mempercepat normalisasi pasokan listrik kepada pelanggan.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi terbaru mengenai jadwal pemadaman melalui kanal resmi PLN, termasuk saluran WhatsApp yang dikelola PLN Area Samarinda, agar memperoleh informasi yang akurat dan terkini. (yud)

DPRD Desak Pemkot Samarinda Evaluasi Bantuan RTLH

SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mendorong Pemerintah Kota Samarinda meninjau kembali besaran bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, nilai bantuan yang selama ini berkisar Rp20 juta hingga Rp50 juta sudah tidak lagi sebanding dengan kenaikan harga material bangunan dan upah tenaga kerja.

Ia menilai nominal bantuan rata-rata Rp20 juta saat ini hanya mampu menutupi perbaikan ringan dan belum cukup menjadikan sebuah rumah benar-benar layak huni.

“Selama ini bantuan rata-rata sekitar Rp20 juta untuk perbaikan atap, lantai, dan dinding. Namun dengan harga material dan jasa tukang yang terus meningkat, angka tersebut perlu ditinjau ulang karena dikhawatirkan tidak lagi cukup untuk memperbaiki rumah yang kondisinya benar-benar tidak layak huni,” ujarnya, Sabtu (4/7/26).

Ia menjelaskan, bantuan yang dikenal dengan program perbaikan atap, lantai, dan dinding selama ini menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah bagi masyarakat yang telah memiliki rumah, namun kondisinya memerlukan renovasi.

Menurutnya, DPRD telah meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Samarinda agar melakukan kajian ulang terhadap besaran bantuan agar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Dirinya juga menyoroti mekanisme verifikasi penerima manfaat. Dirinya menilai pengawasan harus diperkuat agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.

“Verifikasi harus dilakukan secara ketat sehingga bantuan tepat sasaran. Jangan sampai rumah yang sebenarnya masih layak justru mendapat bantuan, sementara masyarakat yang kondisinya lebih memprihatinkan tidak terakomodasi,” katanya. (yud)

Komisi II DPRD Samarinda Soroti Anggaran UMKM

SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengaku terkejut setelah mencermati realisasi anggaran Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Diskumi) Kota Samarinda. Dalam rapat evaluasi, ia menyoroti minimnya alokasi anggaran program yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha, bahkan anggaran sektor Usaha Kecil dan Mikro (UKM) tercatat nihil pada tahun 2026.

Menurutnya, secara umum Diskumi memiliki pagu anggaran sekitar Rp14 miliar dengan tingkat serapan mencapai 48 persen. Namun, sebagian besar anggaran tersebut digunakan belanja operasional, sementara anggaran program pemberdayaan masyarakat dinilai sangat minim.

“Saya benar-benar kaget. Dari anggaran sekitar Rp14 miliar, lebih dari 95 persen ternyata digunakan belanja operasional. Sementara anggaran bidang koperasi hanya sekitar Rp400 juta, sektor industri Rp504 juta, dan yang paling mengejutkan, anggaran UKM justru nol rupiah,” ujarnya, Sabtu (4/7/26).

Ia mempertanyakan kebijakan penghapusan anggaran UKM yang menurut penjelasan Diskumi merupakan dampak efisiensi anggaran. Iswandi menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan komitmen pemerintah yang selama ini selalu menempatkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian.

“Selama ini semua pihak selalu berbicara bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Tapi kenyataannya, anggarannya justru nol. Ini jelas tidak masuk akal dan tidak sejalan dengan apa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menyatakan akan meminta penjelasan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait alasan penghapusan anggaran tersebut. Menurutnya, jika memang terjadi pemotongan akibat efisiensi, maka harus ada penjelasan yang transparan mengenai dasar kebijakannya. (yud)

Komisi III DPRD Samarinda Dorong Pembangunan Pintu Air Selili untuk Atasi Banjir Rob

SAMARINDA – Komisi III DPRD Kota Samarinda mendorong percepatan pembangunan pintu air di kawasan Selili sebagai salah satu solusi untuk mengatasi banjir rob yang kerap melanda wilayah Samarinda Ilir hingga berdampak ke kawasan Samarinda Kota.

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Romadhony Putra Pratama, mengatakan penanganan banjir di daerah pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Samarinda Ilir dan Samarinda Kota harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, banjir rob yang terjadi saat air Sungai Mahakam pasang, terutama pada periode bulan purnama, masih menjadi persoalan yang berulang setiap tahun.

“Persoalan banjir di Samarinda Ilir dan Samarinda Kota memang harus segera ditangani. Ketika terjadi air pasang saat bulan purnama, banjir rob hampir selalu terjadi,” ujarnya, Jumat (3/7/26).

Romadhony menjelaskan, salah satu langkah yang dinilai efektif mengurangi dampak banjir rob adalah pembangunan pintu air di kawasan hilir Sungai Karang Mumus, tepatnya di wilayah Selili. Program tersebut, kata dia, juga telah masuk dalam rencana Pemerintah Kota Samarinda dan saat ini terus didorong agar segera direalisasikan.

“Salah satu solusi penanganan banjir rob adalah pembangunan pintu air. Itu juga sudah dicanangkan oleh Wali Kota Samarinda. Kami di DPRD terus mendorong agar pintu air tersebut bisa segera dibangun di daerah Selili, di ujung Sungai Karang Mumus,” katanya.

Menurutnya, seluruh anggota DPRD dari Dapil I memiliki komitmen yang sama agar mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir tersebut. Ia menilai keberadaan pintu air akan menjadi langkah strategis untuk meminimalkan masuknya air pasang ke Sungai Karang Mumus yang selama ini menyebabkan genangan di sejumlah kawasan.

Ia menambahkan, meski titik awal banjir rob berada di kawasan Samarinda Ilir, dampaknya meluas hingga ke wilayah Samarinda Kota yang merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi di ibu kota Kalimantan Timur.

“Air pasang masuk dari kawasan hilir Sungai Karang Mumus di Samarinda Ilir, tetapi dampaknya sampai ke Samarinda Kota. Padahal kawasan itu merupakan salah satu pusat perekonomian, ada pusat perbelanjaan, hotel, dan berbagai aktivitas masyarakat,” jelasnya.

Dirinya mengingatkan, apabila persoalan banjir rob tidak segera ditangani, maka dampaknya tidak hanya dirasakan warga setempat, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi, investasi, hingga kenyamanan masyarakat maupun pengunjung yang datang ke Kota Samarinda.

Karena itu, pihaknya menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan pintu air sebagai salah satu proyek pengendalian banjir. Namun, ia menilai realisasi pembangunan tersebut memerlukan koordinasi yang kuat antara DPRD dan Pemerintah Kota Samarinda, termasuk terkait skema pembiayaannya.

“Pada prinsipnya kami mendukung pembangunan pintu air tersebut. Tinggal bagaimana nanti koordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda, apakah pembiayaannya melalui APBD Kota Samarinda atau juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (yud/adv)

Teras Samarinda Tahap ll dan lll Belum Bisa Dinikmati Warga

SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Romadhony Putra Pratama, menilai pembangunan infrastruktur Teras Samarinda tahap II dan III pada dasarnya telah rampung. Namun, fasilitas tersebut belum dapat difungsikan secara optimal karena pembangunan jembatan penghubung di atas Sungai Karang Mumus belum terealisasi.

Menurutnya, berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar pekerjaan fisik telah selesai. Kendati demikian, belum tersambungnya jalur penghubung antarkawasan membuat Teras Samarinda belum layak dibuka untuk masyarakat.

“Hasil sidak kami menunjukkan bahwa secara infrastruktur pembangunan Teras Samarinda tahap II dan III sebenarnya sudah siap. Hanya saja masih ada jembatan penghubung yang melintasi sungai dan hingga kini belum dibangun,” ujarnya, Jumat (3/7/26).

Romadhony menjelaskan, keberadaan jembatan tersebut sangat penting karena menjadi akses yang menghubungkan kawasan Teras Samarinda di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur dengan kawasan Pasar Pagi hingga area lanjutan di sekitarnya.

Tanpa adanya jembatan penghubung, menurutnya, masyarakat akan kesulitan mengakses seluruh kawasan secara menyeluruh.

“Kalau dibuka sekarang tentu kurang efektif. Masyarakat yang berjalan dari kawasan depan Kantor Gubernur menuju Pasar Pagi tidak memiliki akses penghubung. Ini justru akan membingungkan pengunjung,” katanya.

Ia menduga belum dibangunnya jembatan tersebut berkaitan dengan belum tersedianya anggaran. Karena itu, Romadhony menilai keputusan untuk belum membuka Teras Samarinda kepada publik merupakan langkah yang tepat hingga seluruh fasilitas pendukung selesai dibangun.

“Lebih baik sementara belum dibuka sampai jembatan penghubung itu selesai. Dengan begitu, ketika diresmikan nanti masyarakat bisa langsung menikmati seluruh fasilitas secara utuh,” tuturnya.

Politisi partai PDIP tersebut menambahkan, penyelesaian seluruh infrastruktur menjadi faktor penting agar fungsi Teras Samarinda sebagai ruang publik dan kawasan wisata tepian sungai dapat berjalan maksimal.

Menurutnya, keberadaan akses yang terintegrasi tidak hanya akan meningkatkan kenyamanan pengunjung, tetapi juga mendukung efektivitas pemanfaatan kawasan yang telah dibangun menggunakan anggaran pemerintah.

“Kami berharap pembangunan jembatan penghubung dapat segera direalisasikan sehingga Teras Samarinda tahap II dan III bisa difungsikan secara maksimal. Tujuannya agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dan kenyamanan saat memanfaatkan kawasan tersebut,” pungkasnya. (yud/adv)

« Previous Page — Next Page »