DPRD Samarinda Soroti Minimnya Pengamanan Fasilitas Umum di Kota Tepian

SAMARINDA – Maraknya pencurian kabel Penerangan Jalan Umum (PJU) dan sejumlah fasilitas infrastruktur di Kota Samarinda mendapat sorotan serius dari DPRD Kota Samarinda. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya merugikan pemerintah daerah, tetapi juga mengancam keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta Pemerintah Kota Samarinda segera memperkuat sistem pengawasan aset publik agar kasus serupa tidak terus berulang.

Menurutnya, aksi pencurian terhadap fasilitas umum seperti kabel PJU, penutup drainase, hingga baut konstruksi jembatan sudah kerap terjadi dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, khususnya pada malam hari.

“Fasilitas publik ini terus menjadi target pencurian. Dampaknya tentu dirasakan masyarakat karena jalan menjadi gelap dan rasa aman berkurang saat beraktivitas malam,” ujarnya, Rabu (20/5/26).

Ia menjelaskan, berdasarkan kondisi di lapangan, sejumlah ruas jalan utama dan titik strategis di Samarinda kini mengalami minim penerangan akibat hilangnya kabel PJU. Situasi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas maupun tindak kriminalitas.

Dirinya mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan aset daerah dengan mengedepankan langkah pencegahan, bukan hanya penanganan setelah kejadian.

Ia mengusulkan agar pemerintah rutin melakukan inspeksi terhadap seluruh fasilitas publik, setidaknya satu kali dalam sebulan, guna mendeteksi lebih awal kerusakan ataupun kehilangan infrastruktur.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjaga aset publik. Menurutnya, Dinas Perhubungan perlu meningkatkan pemantauan lapangan, Dinas PUPR memperketat pengawasan konstruksi, sementara Satpol PP harus lebih aktif dalam penegakan aturan di lapangan.

Dirinya menilai tanpa pengawasan yang terintegrasi, anggaran daerah akan terus terserap untuk memperbaiki fasilitas yang hilang akibat pencurian. Kondisi tersebut dianggap tidak efektif bagi pembangunan kota dalam jangka panjang.

“Kalau pengawasannya tidak diperkuat, anggaran hanya akan habis untuk mengganti fasilitas yang hilang. Ini tentu tidak efisien untuk pembangunan ke depan,” katanya.

Komisi III DPRD Samarinda, lanjut Deni, berkomitmen terus mengawal kebijakan pengelolaan infrastruktur kota. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, instansi terkait, serta partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan dapat menciptakan lingkungan kota yang lebih aman dan nyaman.

“Harapannya Samarinda bisa menjadi kota yang lebih terang, aman, dan nyaman untuk masyarakat,” tutupnya. (yud)

DPRD Samarinda Tekan Perbaikan LPJU Mahakam II

SAMARINDA – Kondisi lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang padam di kawasan Jembatan Mahakam II mendapat sorotan dari DPRD Kota Samarinda. Komisi III DPRD menilai persoalan tersebut perlu segera ditangani karena berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan, khususnya pada malam hari.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan keberadaan penerangan jalan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat saat berkendara.

Menurutnya, kondisi jalan yang gelap dalam waktu lama dapat meningkatkan risiko kecelakaan maupun tindak kriminalitas di sekitar kawasan tersebut.

“Kalau lampu jalan dibiarkan mati terlalu lama tentu berbahaya bagi masyarakat yang melintas, terutama saat malam,” ujarnya, Rabu (20/5/26).

Ia mengungkapkan, persoalan LPJU tidak hanya terjadi di kawasan Jembatan Mahakam II, tetapi juga masih ditemukan di beberapa titik ruas jalan lain di Kota Samarinda. Karena itu, DPRD akan segera melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar penanganan dapat dipercepat.

Abdul Rohim menambahkan, pada jalan protokol maupun kawasan jembatan umumnya menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Pihaknya pun akan segera menyampaikan persoalan tersebut agar perbaikan bisa segera dilakukan.

“Nanti kami koordinasikan dengan instansi terkait supaya segera ada tindak lanjut perbaikan. Biasanya untuk penerangan di jembatan dan jalan utama memang menjadi ranah Dinas Perhubungan,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Samarinda, Ayatullah, sebelumnya menjelaskan padamnya LPJU di kawasan Jembatan Mahakam II disebabkan pencurian kabel instalasi.

Ia menyebut pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Namun, proses perbaikan belum dapat dipastikan waktunya karena masih menunggu pembahasan anggaran.

“Kami sudah membuat laporan ke pihak kepolisian. Untuk perbaikannya masih belum bisa dipastikan karena saat ini masih menunggu pembahasan terkait anggaran,” jelasnya. (yud)

DPRD Samarinda Jadwalkan Hearing Bahas Mahalnya Tiket Pesawat

SAMARINDA – Rencana kenaikan harga tiket pesawat menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Dampak yang ditimbulkan dinilai tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas pemerintahan dan mobilitas daerah. Rabu (20/5/26).

Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat dengar pendapat atau hearing bersama Dinas Perhubungan (Dishub) serta sejumlah pihak terkait guna membahas persoalan tersebut.

Menurutnya, pembahasan tidak hanya berfokus pada tarif tiket pesawat, tetapi juga berkaitan dengan kondisi harga bahan bakar minyak (BBM) yang diduga ikut memengaruhi biaya transportasi udara.

“Kami berencana mengadakan hearing dengan Dishub dan pihak terkait lainnya karena persoalan tiket ini dampaknya cukup luas, bukan hanya bagi OPD tetapi juga masyarakat,” ujarnya kepada awak media.

Dirinya menilai tingginya harga tiket pesawat mulai menjadi perhatian banyak kalangan sehingga perlu ada langkah bersama untuk mencari solusi maupun kejelasan terkait kondisi tersebut.

Ia menambahkan, DPRD Samarinda saat ini tengah menyiapkan agenda pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait agar pembahasan dapat segera dilakukan.

“Pembahasannya nanti juga akan menyentuh persoalan BBM dan kaitannya dengan harga tiket pesawat,” katanya.

Saat ditanya mengenai jadwal pelaksanaan hearing, Celni menegaskan agenda tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Dalam waktu dekat akan segera kami bahas,” tandasnya. (yud)

DPRD Samarinda Nilai Pembangunan Asrama Polisi Bantu Tingkatkan Kesejahteraan

SAMARINDA – Pembangunan Asrama Polisi (Aspol) Tunggal Panaluan Presisi di Jalan Gelatik, Samarinda, mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Samarinda. Fasilitas yang diresmikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo itu dinilai menjadi langkah penting agar meningkatkan kesejahteraan dan menunjang kebutuhan anggota kepolisian di Kalimantan Timur. Rabu (20/5/26).

Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan dukungan terhadap pembangunan asrama tersebut telah diberikan sejak awal proses, termasuk melalui penyediaan lahan dan pengalokasian anggaran.

Menurutnya, anggaran pembangunan Aspol Tunggal Panaluan Presisi telah disiapkan sebelum kebijakan efisiensi diberlakukan sehingga proses pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.

“Kami mendukung penuh program yang dijalankan Kapolri. Anggarannya sudah dialokasikan sebelum efisiensi, jadi seluruh prosesnya sudah aman. Nilai pembangunan asrama ini sekitar Rp65 miliar,” ujarnya.

Celni menilai pembangunan fasilitas tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dan legislatif dalam memperkuat sarana penunjang tugas kepolisian di Samarinda. Ia berharap keberadaan asrama baru dapat membantu memenuhi kebutuhan tempat tinggal anggota Polri, khususnya personel muda yang baru bertugas.

“Harapannya asrama ini benar-benar bermanfaat bagi para taruna maupun anggota baru karena fasilitas sebelumnya memang masih terbatas. Mudah-mudahan ini bisa menjawab kebutuhan mereka,” katanya.

Sementara itu, pada sambutannya saat peresmian, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Samarinda, jajaran Polda Kaltim, serta Polresta Samarinda atas dukungan dan kerja sama dalam pembangunan fasilitas tersebut.

Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan institusi kepolisian menjadi faktor penting sehingga pembangunan asrama dapat diselesaikan dan segera dimanfaatkan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Samarinda, Kapolda, dan Kapolresta yang telah bekerja keras mendukung pembangunan fasilitas ini,” ungkapnya. (yud)

Kapolri Cup 2026 Diharap Picu Lahirnya Atlet Judo Berprestasi

SAMARINDA – Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2026 yang digelar di Samarinda resmi berakhir dan mendapat apresiasi dari DPRD Kota Samarinda. Ajang nasional tersebut dinilai tidak hanya sukses dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga memberi dampak positif terhadap pembinaan atlet serta pengembangan olahraga judo di Kalimantan Timur. Rabu (20/5/26).

Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas suksesnya pelaksanaan kejuaraan yang berlangsung di Kota Tepian tersebut.

Menurutnya, Kapolri Cup 2026 menjadi momentum penting bagi atlet-atlet daerah agar menambah pengalaman sekaligus meningkatkan kemampuan dalam menghadapi persaingan di tingkat nasional.

“Kami bersyukur pelaksanaan Kapolri Cup berjalan baik di Samarinda. Ini menjadi pengalaman berharga bagi atlet-atlet kita untuk terus berkembang dan berprestasi,” ujarnya.

Ia menilai perkembangan olahraga judo di Kalimantan Timur menunjukkan tren positif. Karena itu, Celni berharap sinergi antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus diperkuat demi mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan.

Menurut dia, dukungan terhadap fasilitas olahraga dan kesejahteraan atlet menjadi faktor penting agar prestasi olahraga daerah dapat terus meningkat.

“Judo di Kaltim sudah berkembang cukup baik. Harapannya kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi terus berjalan supaya pembinaan atlet lebih maksimal dan atlet-atlet kita semakin berprestasi,” katanya.

Ia berharap keberhasilan penyelenggaraan Kapolri Cup 2026 dapat menjadi motivasi agar terus meningkatkan kualitas infrastruktur olahraga di Samarinda agar tetap terawat dan mampu menunjang event-event berikutnya.

“Semoga fasilitas olahraga yang digunakan dalam ajang ini bisa terus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik untuk pembinaan atlet ke depan,” tambahnya.

Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2026 di Samarinda pun diharapkan menjadi pijakan agar memperkuat ekosistem olahraga judo di Kalimantan Timur. (yud)

« Previous Page — Next Page »