DPRD Samarinda Tekan Perbaikan LPJU Mahakam II

SAMARINDA – Kondisi lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang padam di kawasan Jembatan Mahakam II mendapat sorotan dari DPRD Kota Samarinda. Komisi III DPRD menilai persoalan tersebut perlu segera ditangani karena berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan, khususnya pada malam hari.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan keberadaan penerangan jalan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat saat berkendara.

Menurutnya, kondisi jalan yang gelap dalam waktu lama dapat meningkatkan risiko kecelakaan maupun tindak kriminalitas di sekitar kawasan tersebut.

“Kalau lampu jalan dibiarkan mati terlalu lama tentu berbahaya bagi masyarakat yang melintas, terutama saat malam,” ujarnya, Rabu (20/5/26).

Ia mengungkapkan, persoalan LPJU tidak hanya terjadi di kawasan Jembatan Mahakam II, tetapi juga masih ditemukan di beberapa titik ruas jalan lain di Kota Samarinda. Karena itu, DPRD akan segera melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar penanganan dapat dipercepat.

Abdul Rohim menambahkan, pada jalan protokol maupun kawasan jembatan umumnya menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Pihaknya pun akan segera menyampaikan persoalan tersebut agar perbaikan bisa segera dilakukan.

“Nanti kami koordinasikan dengan instansi terkait supaya segera ada tindak lanjut perbaikan. Biasanya untuk penerangan di jembatan dan jalan utama memang menjadi ranah Dinas Perhubungan,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Samarinda, Ayatullah, sebelumnya menjelaskan padamnya LPJU di kawasan Jembatan Mahakam II disebabkan pencurian kabel instalasi.

Ia menyebut pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Namun, proses perbaikan belum dapat dipastikan waktunya karena masih menunggu pembahasan anggaran.

“Kami sudah membuat laporan ke pihak kepolisian. Untuk perbaikannya masih belum bisa dipastikan karena saat ini masih menunggu pembahasan terkait anggaran,” jelasnya. (yud)

DPRD Samarinda Jadwalkan Hearing Bahas Mahalnya Tiket Pesawat

SAMARINDA – Rencana kenaikan harga tiket pesawat menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Dampak yang ditimbulkan dinilai tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas pemerintahan dan mobilitas daerah. Rabu (20/5/26).

Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat dengar pendapat atau hearing bersama Dinas Perhubungan (Dishub) serta sejumlah pihak terkait guna membahas persoalan tersebut.

Menurutnya, pembahasan tidak hanya berfokus pada tarif tiket pesawat, tetapi juga berkaitan dengan kondisi harga bahan bakar minyak (BBM) yang diduga ikut memengaruhi biaya transportasi udara.

“Kami berencana mengadakan hearing dengan Dishub dan pihak terkait lainnya karena persoalan tiket ini dampaknya cukup luas, bukan hanya bagi OPD tetapi juga masyarakat,” ujarnya kepada awak media.

Dirinya menilai tingginya harga tiket pesawat mulai menjadi perhatian banyak kalangan sehingga perlu ada langkah bersama untuk mencari solusi maupun kejelasan terkait kondisi tersebut.

Ia menambahkan, DPRD Samarinda saat ini tengah menyiapkan agenda pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait agar pembahasan dapat segera dilakukan.

“Pembahasannya nanti juga akan menyentuh persoalan BBM dan kaitannya dengan harga tiket pesawat,” katanya.

Saat ditanya mengenai jadwal pelaksanaan hearing, Celni menegaskan agenda tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Dalam waktu dekat akan segera kami bahas,” tandasnya. (yud)

DPRD Samarinda Nilai Pembangunan Asrama Polisi Bantu Tingkatkan Kesejahteraan

SAMARINDA – Pembangunan Asrama Polisi (Aspol) Tunggal Panaluan Presisi di Jalan Gelatik, Samarinda, mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Samarinda. Fasilitas yang diresmikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo itu dinilai menjadi langkah penting agar meningkatkan kesejahteraan dan menunjang kebutuhan anggota kepolisian di Kalimantan Timur. Rabu (20/5/26).

Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan dukungan terhadap pembangunan asrama tersebut telah diberikan sejak awal proses, termasuk melalui penyediaan lahan dan pengalokasian anggaran.

Menurutnya, anggaran pembangunan Aspol Tunggal Panaluan Presisi telah disiapkan sebelum kebijakan efisiensi diberlakukan sehingga proses pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.

“Kami mendukung penuh program yang dijalankan Kapolri. Anggarannya sudah dialokasikan sebelum efisiensi, jadi seluruh prosesnya sudah aman. Nilai pembangunan asrama ini sekitar Rp65 miliar,” ujarnya.

Celni menilai pembangunan fasilitas tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dan legislatif dalam memperkuat sarana penunjang tugas kepolisian di Samarinda. Ia berharap keberadaan asrama baru dapat membantu memenuhi kebutuhan tempat tinggal anggota Polri, khususnya personel muda yang baru bertugas.

“Harapannya asrama ini benar-benar bermanfaat bagi para taruna maupun anggota baru karena fasilitas sebelumnya memang masih terbatas. Mudah-mudahan ini bisa menjawab kebutuhan mereka,” katanya.

Sementara itu, pada sambutannya saat peresmian, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Samarinda, jajaran Polda Kaltim, serta Polresta Samarinda atas dukungan dan kerja sama dalam pembangunan fasilitas tersebut.

Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan institusi kepolisian menjadi faktor penting sehingga pembangunan asrama dapat diselesaikan dan segera dimanfaatkan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Samarinda, Kapolda, dan Kapolresta yang telah bekerja keras mendukung pembangunan fasilitas ini,” ungkapnya. (yud)

Kapolri Cup 2026 Diharap Picu Lahirnya Atlet Judo Berprestasi

SAMARINDA – Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2026 yang digelar di Samarinda resmi berakhir dan mendapat apresiasi dari DPRD Kota Samarinda. Ajang nasional tersebut dinilai tidak hanya sukses dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga memberi dampak positif terhadap pembinaan atlet serta pengembangan olahraga judo di Kalimantan Timur. Rabu (20/5/26).

Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas suksesnya pelaksanaan kejuaraan yang berlangsung di Kota Tepian tersebut.

Menurutnya, Kapolri Cup 2026 menjadi momentum penting bagi atlet-atlet daerah agar menambah pengalaman sekaligus meningkatkan kemampuan dalam menghadapi persaingan di tingkat nasional.

“Kami bersyukur pelaksanaan Kapolri Cup berjalan baik di Samarinda. Ini menjadi pengalaman berharga bagi atlet-atlet kita untuk terus berkembang dan berprestasi,” ujarnya.

Ia menilai perkembangan olahraga judo di Kalimantan Timur menunjukkan tren positif. Karena itu, Celni berharap sinergi antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus diperkuat demi mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan.

Menurut dia, dukungan terhadap fasilitas olahraga dan kesejahteraan atlet menjadi faktor penting agar prestasi olahraga daerah dapat terus meningkat.

“Judo di Kaltim sudah berkembang cukup baik. Harapannya kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi terus berjalan supaya pembinaan atlet lebih maksimal dan atlet-atlet kita semakin berprestasi,” katanya.

Ia berharap keberhasilan penyelenggaraan Kapolri Cup 2026 dapat menjadi motivasi agar terus meningkatkan kualitas infrastruktur olahraga di Samarinda agar tetap terawat dan mampu menunjang event-event berikutnya.

“Semoga fasilitas olahraga yang digunakan dalam ajang ini bisa terus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik untuk pembinaan atlet ke depan,” tambahnya.

Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2026 di Samarinda pun diharapkan menjadi pijakan agar memperkuat ekosistem olahraga judo di Kalimantan Timur. (yud)

DPRD Samarinda Dorong Pemerataan Pendidikan dan Penambahan Sekolah

SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menyoroti sejumlah persoalan pendidikan pada pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2026. Selain membahas penggunaan anggaran, legislatif menilai sektor pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan daya tampung sekolah hingga pemerataan akses beasiswa.

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pemerintah daerah perlu memperluas cakupan program beasiswa agar lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaatnya, khususnya pelajar berprestasi dan warga dari keluarga kurang mampu.

, dukungan pembiayaan pendidikan tidak seharusnya berhenti pada jenjang pendidikan dasar maupun strata satu. Pemerintah dinilai perlu membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan hingga tingkat magister dan doktoral.

“Program beasiswa perlu diperluas, baik untuk siswa berprestasi maupun masyarakat yang memiliki k

Ia menilai keberadaan beasiswa untuk jenjang S2 dan S3 menjadi langkah penting dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas yang mampu bersaing di masa depan. Investasi pendidikan jangka panjang, kata dia, akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas daerah.

Di sisi lain, DPRD juga menyoroti persoalan keterbatasan kapasitas sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang terus muncul setiap tahun ajaran baru. Jumlah lulusan sekolah dasar dinilai belum sebanding dengan daya tampung SMP negeri, terutama di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi.

Kondisi tersebut, lanjut Rohim, menyebabkan sebagian siswa mengalami kesulitan mendapatkan sekolah lanjutan.

“Masih ada lulusan SD yang belum tertampung karena kapasitas SMP negeri di sejumlah wilayah masih terbatas,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD meminta Pemerintah Kota Samarinda menyusun data pendidikan yang lebih akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan sekolah baru. Wilayah dengan jumlah lulusan SD tinggi namun minim fasilitas pendidikan lanjutan dinilai perlu menjadi prioritas pembangunan.

Dirinya menegaskan DPRD akan terus mengawal upaya pemerataan akses pendidikan di Kota Samarinda agar seluruh pelajar memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. (yud)

« Previous Page — Next Page »