Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Ingatkan Orang Tua Pahami Mekanisme SPMB 2025/2026

SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie mengimbau para orang tua untuk memahami secara menyeluruh proses Seleksi Peserta Didik Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026. Ia menekankan keberhasilan penerimaan siswa baru tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh pemahaman orang tua terhadap prosedur yang berlaku.

“SPMB sebenarnya tidak jauh berbeda dengan PPDB, hanya berganti nama. Prinsip dasarnya tetap mengacu pada sistem zonasi, afirmasi, dan jalur prestasi,” sebut Novan, Sabtu (24/5/2025).

Ia menegaskan, sistem zonasi tetap menjadi pilar utama dalam SPMB untuk memastikan pemerataan akses pendidikan di Samarinda. Namun, ia menyayangkan masih adanya orang tua yang memaksakan anaknya mendaftar ke sekolah di luar zona tempat tinggal.

“Zonasi bertujuan menciptakan keadilan. Bila banyak yang mendaftar di luar zona, itu justru merugikan siswa yang seharusnya mendapat prioritas,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Mengacu pada SK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Nomor 400.3.5/1913/100.01/2025, kuota penerimaan siswa dibagi menjadi beberapa jalur yakni Zonasi (50%), Afirmasi (20%), Prestasi Akademik (20%), Prestasi Non-Akademik (5%), dan Mutasi (5%).

Terkait hal itu, Novan meminta agar pengawasan terhadap jalur prestasi diperketat agar tidak menggerus kuota untuk siswa dalam zonasi.

“Jalur prestasi penting, tapi jangan sampai mengambil hak anak-anak yang mengandalkan zonasi,” ujarnya.

Ia juga memastikan, pelaksanaan SPMB tahun ini dilakukan secara digital dan terintegrasi dengan sistem Kemendikbudristek, yang memungkinkan proses seleksi berlangsung lebih transparan dan dapat dipantau secara real-time oleh orang tua.

“Tak ada ruang lagi untuk kecurangan. Semua data terbuka. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran orang tua untuk mematuhi aturan,” beber Novan.

Ia berharap seluruh proses SPMB 2025 yang berlangsung hingga Mei 2025 dan akan diumumkan pada Juni hingga Juli 2025 bisa berjalan lancar dan adil.

“Mari kita dukung bersama sistem ini demi kemajuan pendidikan di Kota Samarinda,” pungkasnya. (mr)

DPRD Soroti Penanganan Bencana di Samarinda

SAMARINDA – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kota Samarinda pekan lalu menjadi peringatan keras bahwa kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem masih belum optimal, Insiden tanah longsor di Kelurahan Lempake yang menyebabkan korban jiwa menambah daftar panjang dampak buruk dari minimnya mitigasi.

Menanggapi kondisi ini, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Andriansyah menyatakan keprihatinannya dan mendesak Pemerintah Kota untuk melakukan evaluasi serius terhadap sistem penanganan bencana yang selama ini diterapkan.

“Penanganan kita masih cenderung reaktif. Kita baru bertindak setelah bencana terjadi. Ini tidak bisa terus dibiarkan,” ujar Andriansyah, Sabtu (24/5/2025).

Ia menegaskan, pola pikir dalam merespons potensi bencana perlu diubah dari reaktif menjadi antisipatif.

Ia berujar DPRD Kota Samarinda tengah mendorong perencanaan pembangunan yang memperhitungkan risiko bencana secara menyeluruh.

“Kita perlu sistem yang menekankan pada pencegahan dan kesiapsiagaan, bukan sekadar solusi jangka pendek,” imbuhnya.

Peristiwa longsor di sekitar proyek Terowongan Samarinda juga menjadi sorotan. Warga mulai mempertanyakan keamanan proyek yang menelan anggaran besar tersebut.

Namun Andriansyah mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada isu yang belum terverifikasi.

“Proyek ini penting dan perlu dijaga kredibilitasnya. Informasi yang tidak jelas bisa menimbulkan ketakutan yang tidak perlu,” katanya.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya transparansi dari pemerintah dan penjaminan teknis atas proyek-proyek strategis.

“Kepercayaan publik hanya bisa dibangun lewat data yang jelas dan tindakan konkret,” pungkasnya. (mr)

DPRD Samarinda Genjot Regulasi Pengembangan Pariwisata

SAMARINDA – Menyadari keterbatasan sektor tambang sebagai tumpuan ekonomi jangka panjang, DPRD Samarinda kini mulai mengalihkan fokus ke sektor yang lebih berkelanjutan, Pengembangan Pariwisata menjadi sektor yang digodok sebagai fondasi ekonomi baru Kota Tepian, upaya ini ditandai dengan pembahasan intensif Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Periwisata.

Ketua Pansus II DPRD Samarinda, Victor Yuan menyatakan, regulasi ini penting untuk membangun arah pengembangan pariwisata secara komprehensif dan berkelanjutan.

“Potensi wisata bisa kita kembangkan tanpa batas, Mulai 2026, kita targetkan Samarinda punya wajah ekonomi baru,” ujar Victor, Jumat (23/5/2025).

Victor menyebut Raperda ini dirancang untuk mengatur berbagai aspek penting dalam industri pariwisata, mulai dari penguatan SDM, penataan kawasan wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, hingga tata kelola yang berorientasi pada daya saing dan keberlanjutan.

Ia juga menyoroti perlunya pembentukan kelembagaan khusus yang fokus pada pariwisata. Saat ini, urusan pariwisata masih berada di bawah naungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), yang menurutnya kurang optimal dalam hal perencanaan dan penganggaran.

“Struktur kelembagaan seperti ini membuat sektor pariwisata cenderung terpinggirkan,” jelasnya.

Dengan lahirnya Raperda ini, DPRD berharap Samarinda tidak lagi hanya dikenal sebagai kota industri tambang, melainkan juga sebagai destinasi wisata yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen kota untuk membangun ekonomi yang lebih tangguh, ramah lingkungan, dan berpihak pada keberlanjutan jangka panjang.

“Kami dorong adanya pemetaan destinasi unggulan agar pengembangannya bisa lebih fokus dan strategis,” kata Victor. (mr)

Novan Syahronny Pasie Gelar Reses di Teluk Lerong Ilir dan Sampaikan Beberapa Poin Penting

SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie menyampaikan beberapa isu krusial di wilayah Teluk Lerong Ilir, termasuk potensi kebakaran, banjir, serta pentingnya pencegahan kekerasan dan perundungan atau bullying di kalangan pelajar, halitu sampaikan dalam Resesnya, Jumat (23/5/2025).

Novan menekankan pentingnya peran lingkungan sekitar, termasuk orang tua dan warga setingkat RT, dalam mendukung keamanan dan kenyamanan anak-anak sekolah.

“Lingkungan punya tanggung jawab untuk mencegah hal-hal seperti kekerasan atau bullying terhadap anak-anak. Peran orang tua dan tetangga sangat penting,” tegasnya.

Novan mengungkapkan masalah drainase dan penanggulangan bencana kebakaran juga menjadi titik utama perhatiannya mengingat akses jalan yang sempit menjadi kendala bila terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Drainase dan pencegahan kebakaran adalah isu utama di sini. Akses jalan yang sempit akan menyulitkan jika terjadi darurat kebakaran,” jelas Novan.

Politisi Golkar itu menyebut Reses kali ini menjadi yang terakhir dalam periode penyerapan aspirasi, mengingat batas akhir reses jatuh pada tanggal 23 Mei.

Karenanya Novan pada Reses kali ini mengumpulkan perwakilan dari 7 RT di Teluk Lerong Ilir untuk menyampaikan aspirasinya, meskipun sebagian besar aspirasi telah disampaikan sebelumnya melalui pertemuan nonformal.

“Mereka sudah menyampaikan kebutuhan lewat proposal, yang nanti akan kami input ke Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) untuk dibahas lebih lanjut,” ujarnya.

Usulan warga tersebut rencananya akan diparipurnakan dan diusulkan dalam anggaran tahun berikutnya, baik di 2026 melaluli anggaran perubahan maupun di 2027 nantinya.

“Prosesnya membutuhkan waktu karena saat ini kita sudah masuk sidang kedua,” tutup Novan. (mr)

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Dukung Penuh Program Sekolah Rakyat Kemensos

SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronie, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos), dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta pemerintah kabupaten dan kota di daerah.

Novan menyebut, program ini menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menekan angka putus sekolah yang masih tinggi di sejumlah wilayah, termasuk Kota Samarinda.

“Sekolah Rakyat sangat penting karena menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang selama ini sulit mendapatkan akses pendidikan formal,” ujarnya, Jumat (23/5/2025).

Saat ini, meskipun pembangunan gedung sekolah belum dimulai, proses administratif dan verifikasi data calon peserta didik telah berjalan. Pemerintah pusat menargetkan kegiatan belajar dapat dimulai pada tahun ajaran baru mendatang.

Sebagai tahap awal, Pemerintah Kota Samarinda akan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di wilayah Samarinda Seberang, bekerja sama dengan Yayasan Melati, sambil menunggu pembangunan gedung permanen. Jumlah siswa akan dibatasi maksimal 100 orang, disesuaikan dengan kapasitas sarana yang ada.

Proses seleksi calon siswa akan mengacu pada data dari Dinas Sosial, dengan sasaran utama anak-anak usia SMP dan SMA dari keluarga miskin ekstrem.

“Karena sasarannya sangat spesifik, yakni anak-anak dari keluarga termiskin yang tidak mampu mengakses pendidikan formal, maka pendataan dilakukan oleh Dinas Sosial, bukan Dinas Pendidikan,” jelas politisi Partai Golkar itu.

Lebih lanjut, ia menegaskan program Sekolah Rakyat tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan sosial di akar rumput.

“Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Program ini menjadi harapan baru bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tutupnya. (mr)

« Previous Page — Next Page »