Dinsos Kaltim Kembangkan Aplikasi SIDABEBAGI

BALIKPAPAN – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mengembangkan Sistem Informasi Data Disabilitas Berbasis Geospasial (SIDABEBAGI), sebuah aplikasi berbasis web dan Android yang memfasilitasi pendataan penyandang disabilitas di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan, aplikasi SIDABEBAGI dikembangkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 54 Ayat 1. Diharapkan, aplikasi ini dapat memberikan pelayanan sosial, diperlukan data yang valid agar bantuan sosial untuk penyandang disabilitas dapat tepat sasaran

“Data ini mempermudah kami dalam memberikan bantuan sosial secara tepat sasaran. Nantinya, bantuan tersebut akan dievaluasi dan disesuaikan dengan klasifikasi yang ada,” ujar Andi dalam Pertemuan Pendamping dalam Rangka Updating Data Penyandang Disabilitas Dalam Aplikasi SidaBebagi Tahap II tahun 2024 di Hotel Blue Sky,  jumat (08/11/24).

Ia berharap data penyandang disabilitas ini dapat segera dilengkapi dan terkumpul, sehingga bantuan sosial dapat diberikan dengan pendekatan ekonomi yang efektif.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak dan peran yang sama dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, keberadaan data yang valid sangat penting untuk memastikan layanan sosial kepada mereka dapat terlaksana dengan baik.

Sementara Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos Kaltim Doni Julfiansyah menyampaikan bahwa pada tahap kedua pendataan melalui aplikasi SIDABEBAGI ini telah tercatat 5.918 data dengan capaian target sebesar 73 persen.

Kegiatan “Updating Data Penyandang Disabilitas dalam Aplikasi SIDABEBAGI II Tahun 2024” berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 8 hingga 10 November 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh pendata dan pendamping disabilitas dari 10 kabupaten/kota se-Kaltim.

Dengan menghadirkan narasumber dari CV. Britech selaku pengembang aplikasi SIDABEBAGI, serta Koordinator Pendamping dari Kabupaten Berau. (adv diskominfo kaltim)

Dispora Kaltim Optimalkan Pembinaan Atlet dengan Penyesuaian UU Keolahragaan 2022

SAMARINDA – Menghadapi tantangan peningkatan prestasi olahraga daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menyesuaikan strategi pembinaan atlet mereka dengan acuan terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Penyesuaian ini dianggap sebagai landasan kuat bagi Dispora Kaltim dalam merancang program pembinaan olahraga yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Rasman Rading, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kaltim menyatakan, kebijakan baru ini akan membantu memaksimalkan potensi atlet di daerah. “UU Keolahragaan 2022 memberikan panduan bagi pembinaan yang sistematis dari level dasar hingga puncak. Hal ini sangat relevan untuk mencapai prestasi optimal bagi Kaltim,” katanya.

Salah satu fokus Dispora Kaltim adalah merumuskan ulang pembinaan pada cabang olahraga (cabor) yang memiliki peluang besar meraih medali, khususnya yang menawarkan banyak nomor tanding. Strategi ini diharapkan mampu memperbesar potensi perolehan medali bagi atlet Kaltim, baik di ajang nasional maupun internasional.

“Kami akan memberikan perhatian khusus pada cabor dengan banyak nomor tanding dan yang memungkinkan atlet mengikuti beberapa kategori sekaligus. Ini adalah langkah strategis untuk memaksimalkan peluang medali,” tambahnya.

Dispora Kaltim juga tidak mengabaikan cabor beregu yang konsisten menyumbangkan medali emas. Meskipun cabor beregu melibatkan lebih banyak atlet, kontribusinya yang signifikan menjadikannya prioritas dalam pembinaan daerah.

“Cabor beregu yang konsisten menyumbangkan emas tetap harus diprioritaskan karena dampaknya besar bagi pencapaian prestasi daerah,” jelasnya.

Selain fokus pada cabang olahraga tertentu, regenerasi atlet menjadi salah satu agenda penting dalam strategi ini. Dispora Kaltim memastikan bahwa atlet muda siap menggantikan atlet senior yang sudah berprestasi, agar kesinambungan prestasi dapat terjaga di masa depan.

“Regenerasi atlet muda harus berjalan beriringan dengan pembinaan, agar Kaltim tetap kompetitif di kancah nasional,” ujarnya. (yud/adv/dispora)

Dokumen ANKT Jadi Tonggak Baru Pembangunan Hijau Kaltim

SAMARINDA – Penyusunan dokumen Area Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) definitif ini menjadi upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, serta para pelaku usaha perkebunan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan di tengah pengelolaan perkebunan.

“Penyusunan dokumen ANKT definitif ini merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, serta seluruh pelaku usaha perkebunan,” ujar Kepala Dinas Perkebunan Prov Kaltim, Ence Achmad Rafiddin Rizal di Samarinda, Jumat (8/11/2024).

ANKT definitif ini diharapkan menjadi dasar kebijakan penting dalam berbagai aspek, termasuk tata ruang, perencanaan usaha, sertifikasi lahan, dan budidaya perkebunan.

Sejak kebijakan ANKT diluncurkan pada tahun 2016, Kalimantan Timur telah memperoleh berbagai manfaat, di antaranya adalah dana 110 juta USD dari program Forest Carbon Partnership Facility – Carbon Fund (FCPF-CF) periode 2019-2024 dan alokasi Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit tahun 2024 sebesar Rp 182,65 miliar.

Rizal mengungkapkan bahwa target ke depan adalah berkontribusi pada penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui sektor lahan Forest and Other Land Uses (FOLU) hingga tahun 2030.

“Target berikutnya adalah kontribusi terhadap penurunan emisi GRK melalui sektor lahan FOLU hingga 2030, dengan target 31,98 persen secara mandiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional,” tambahnya.

Rizal juga menekankan pentingnya komitmen berkelanjutan dalam menjaga kawasan konservasi, sebagaimana tertuang dalam deklarasi 11 September 2017 untuk melindungi area dengan cadangan karbon tinggi.

“Kesadaran dan komitmen bersama menjadi amanat dan tanggung jawab seluruh pihak, guna menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menurunkan emisi GRK, yang pada akhirnya berdampak positif bagi umat manusia dan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pelaku usaha perkebunan,” lanjutnya.

Meskipun berbagai tantangan masih dihadapi, optimisme tetap dijaga bahwa dengan kerja sama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, ANKT definitif ini dapat diwujudkan untuk kelestarian lingkungan dan kesejahteraan bersama. (adv diskominfo kaltim)

Biro Kesra Kaltim Gelar Rakor Capaian Indikator Kinerja

SAMARINDA – Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Setdaprov Kaltim) mengadakan rapat koordinasi (rakor) untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja pendidikan di Kalimantan Timur. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan dasar pendidikan di seluruh wilayah provinsi.

Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim, Dasmiah menjelaskan, Biro Kesra memiliki tanggung jawab dalam layanan dasar, khususnya di bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan. Peran Biro Kesra sangat penting dalam pencapaian indikator pendidikan, sesuai tugas yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 56 Tahun 2019.

“Sebagai perpanjangan tangan dari Sekretaris Daerah (Sekda), Biro Kesra memiliki tugas penting dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan rencana strategis lainnya. Pemenuhan layanan dasar pendidikan menjadi salah satu prioritas kami,” jelas Dasmiah dalam Rakor yang digelar di Hotel Puri Senyiur Samarinda, pada Kamis (7/11/2024).

Dijelaskan, pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) di bidang pendidikan adalah hasil dari sinergi kabupaten/kota se-Kaltim, yang bersama-sama mendukung capaian provinsi. Pergub Nomor 43 Tahun 2023, khususnya Pasal 25 ayat 2, juga telah mengamanatkan langkah-langkah pengembangan yang diperlukan untuk mencapai target IKK pendidikan.

Pada Rakor ini, materi juga disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Mispoyo yang memaparkan evaluasi pencapaian target dan indikator kinerja bidang pendidikan di Kalimantan Timur, guna memberikan wawasan dan strategi baru dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di provinsi Kalimantan Timur. (adv diskominfo kaltim)

BPS Dorong Integrasi Data Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan

BALIKPAPAN  – Menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif dalam menghadapi tantangan pembangunan, Badan Pusat Statistik (BPS) mendorong pentingnya data berkualitas yang terintegrasi. Hal ini dipandang krusial sebagai pondasi bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, mulai dari pusat hingga daerah.

“Data statistik berkualitas harus didukung oleh standar yang sama. Kita tidak hanya bicara data yang dihasilkan pemerintah, tetapi juga swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi data harus berjalan di semua lini,” ujar Inspektur BPS Dadang Hardiawan pada acara Satu Data Summit bertema “Data Statistik dan Geospasial Terintegrasi Untuk Wujudkan Satu Data Indonesia” yang berlangsung di Hotel Novotel, Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, keterpaduan data dari seluruh instansi, baik pemerintah maupun sektor swasta, akan mendukung proses perencanaan yang lebih presisi.

Dikatakan, penerapan Satu Data Indonesia (SDI), setiap data harus memenuhi sepuluh prinsip dasar statistik untuk diakui sebagai statistik resmi negara. Ini penting agar data yang digunakan tidak hanya konsisten tetapi juga relevan dan dapat diandalkan.

“Saya yakin, sudah banyak daerah yang mulai menerapkan konsep Satu Data Indonesia,” tambahnya.

Selain itu, Dadang menyoroti pentingnya interoperabilitas dalam penyimpanan dan pengelolaan data. “Data yang dihasilkan harus dalam format terbuka dan bisa diakses melalui sistem elektronik agar lebih mudah dikoordinasikan,” jelasnya.

Hal ini diharapkan bisa mengatasi tantangan dalam integrasi data statistik dan geospasial, yang selama ini menjadi kendala dalam mewujudkan sistem statistik nasional yang kokoh.

Dengan adanya kolaborasi dan integrasi ini, BPS berharap data yang dihasilkan mampu menjadi pijakan kuat dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.(nbl)

« Previous Page — Next Page »