Pustakawan Khawatir Kehilangan Sumber Deposit Terbitan Berkala

SAMARINDA  -Perkembangan teknologi membuat media cetak semakin lama tergerus, satu-persatu tumbang digantikan dengan kemunculan media online bak jamur berkembang di musim penghujan.

Informasi terakhir penerbitan cetak Koran SINDO akhirnya resmi tutup sejak Senin 17 April 2023. Bahkan koran tertua di dunia edisi cetak surat kabar Austria Wiener Zeitung, yang telah diterbitkan sejak 1703, lenyap dari peredaran setelah sebuah keputusan parlemen Austria disahkan pada hari Kamis (27/04-2023).

Sebelumnya di Tahun 2022 ada 5 media cetak nasional yang menyatakan berhenti terbit hingga batas waktu yang belum ditemukan, antara lain Majalah Bobo Junior berhenti terbit per tanggal 21 Desember 2022, Majalah Mombi SD majalah yang diperuntukan bagi anak-anak usia Sekolah Dasar, antara 6-12 tahun, berhenti terbit per tanggal 28 Desember 2022, Tabloid Nova majalah berisi seputar dunia wanita, seperti kecantikan, lifestyle, resep makanan, musik, hiburan, dan tema Berhenti terbit saat peringatan hari Ibu Tanggal 22 Desember 2022. Koran Republika merupakan koran nasional yang terbit perdana pada tahun 1993 menyatakan berhenti terbit per tanggal 31 Desember 2022.

Hilangnya penerbit berkala cetak menyebabkan berkurangnya sumber deposit bahan pustaka di bidang penerbitan berkala, sementara media online masih belum mendapatkan formula bagaimana agar bisa dijadikan bahan pustaka, terutama di Perpustakaan yang dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Timur.

Yaniwati, pustakawan yang bertugas di Penerbian Berkala  Bidang Layanan, Otomasi, dan Kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan keresahannya akan kehilangan sumber bahan pustaka di penerbitan berkala.

Untuk terbitan berkala, pihak Perpustakaan mengalami kendala dalam mendapatkan jumlah exemplar terbitan berkala. Pada tahun 2022 yang rutin datang hanya 4 majalah, 4 koran (Kompas, Kaltim pos, Samarinda Pos, dan Tribun Kaltim). Sedangkan majalah Bobo, Intisari, Tempo dan Trubus, masing-masing langganan hanya satu eksemplar.

“Jika mereka saat sekarang sudah berhenti terbit sudah pasti untuk sumber bahan pustaka akan berkurang,” jelas Yaniwati.

Menurut Yaniwati, saat ini yang banyak adalah media online, Namun ia belum tahu cara untuk mendapatkan bahan pustaka dari media online tersebut.

“Kami sebagai pemustaka sangat berharap Perpustakaan DPK Kaltim kalau bisa punya bank data penerbitan koran digital dan media online agar bisa disimpan. Atau mungkin media online dan koran digital berharap bisa masuk iKaltim agar terjaga yang disimpan Aksara Maya,” harap Yaniwati sebagai pustakawan.

Menanggapi hal ini Kepala DPK Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Syafranuddin mengungkap sangat memungkinkan jika koran digital dan media online tersimpan filenya di perpustakaan daerah.

“Kita usahakan sesuai kapasitas server, untuk koran digital Bisa dikumpul sebulan sekali dalam bentuk File Di CD.” Jelas Ivan panggilan akrab Muhammad Syafranuddin.

Ivan berharap setiap media online bisa mengajukan kerjasama dengan DPK untuk bisa terhubung dengan iKaltim dan e-pustaka. “Itu dibuat kerjasamanya dulu, masing-masing media online. Nanti kami tindaklanjuti.” kata Ivan.

Sementara itu Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Provinsi Kalimantan Timur Sumarsono mengatakan, sebenarnya kalau media online justru dengan sendirinya sudah tersimpan atau terarsipkan, makanya ada istilah jejak digital.

“Berita, foto, video yang kita aploud di media kita, otomatis tersimpan. Suatu saat kalo kita pingin lihat cukup klik di google atau aplikasi pencarian lainnya, langsung muncul.” Jelas Sumarsono yang akrab dipanggil Son.

Sumarsono berharap pihak Perpustakaan DPK Kaltim menyiapkan web khusus. “Nanti tinggal mengambil berita-berita dari media online di Kaltim atau langsung membuat link ke media-media online yg ingin bergabung,” harap Son ketua AMSI Kaltim yang hingga saat ini beranggotakan 20 media online.

“Namun sebelum melangkah lebih lanjut, alangkah baiknya dikoordinasikan dulu dengan pemilik media online.” pesannya.

Ketua SMSI Provinsi Kalimantan Abdurrahman Amin mengatakan hingga saat ini SMSI provinsi Kalimantan Timur beranggotakan 125 perusahaan media online. Masing-masing media mempunyai server yang menyimpan seluruh data da berita yang dimuat media tersebut,

“Menurut saya tidak dalam bentuk PDF cukup server diamankan, termatub di peraturan media Siber harus ada jejak digitalnya. Tetapi jika hosting ada ada gangguan itu tanggung jawab dari setiap perusahaan media online,” jelas Rahman.

Menurut Abdurrahman Amin jika media cetak dan rekam itu ada aturan yang jelas di Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991, tanggal 28 Desember 1991 tentang pelaksanaan UU Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Terima karya cetak dan karya rekam.

Di PP tersebut tertuang di pasal 5 Jenis karya cetak yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah terdiri dari buku fiksi, buku non fiksi, buku rujukan, karya artistik, karya ilmiah yang dipublikasikan, majalah, surat kabar, peta, brosur. Sedangkan untuk media Siber perlu dicari dasarnya. (mun)

PWI Kaltim Gandeng Diskominfo Gelar UKW

SAMARINDA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ) Provinsi Kaltim menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) angkatan ke-29. Pelaksanaan UKW ini dilaksanakan 13-14 Mei 2023 di ruang WIEK Kantor Diskominfo Kaltim Jalan Basuki Rahmat dan diikuti sebanyak 18 wartawan.

Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kaltim Irene Yuriantini menyambut baik kegiatan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan yang dilaksanakan PWI Kaltim. Kerja sama dilakukan Diskominfo dan PWI ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya Diskominfo bersama PWI pernah melaksanakan kegiatan yang sama.

Irene menyampaikan, Diskominfo bersama PWI kembali menjadwalkan UKW pada bulan Juni mendatang. Ia berharap, keterlibatan Diskominfo memfasilitasi UKW dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman wartawan tentang kode etik dan Undang-undang Pers.

Sementara Ketua PWI Kaltim Endro S Efendi mengatakan, sebelum mengikuti UKW, wartawan dari berbagai daerah di Kaltim telah mendapat pembekalan materi dari Ketua Dewan Kehormatan PWI Kaltim Intoniswan melalui Zoom Meting,

Kegiatan UKW angkatan ke 29 ini dilaksanakan sebanyak 3 kelas untuk kategori kompetensi wartawan muda, kompetensi wartawan madya serta kompetensi wartawan utama. Sementara penguji UKW yaitu Endro S Efendi, Zainal Helmie serta Wiwid Marhaendra Wijaya. (adv)

Pemkab Kubar Harap Bankeu Provinsi Ditingkatkan

BARONG TONGKOK – Pemkab Kutai Barat (Kubar) berharap kebijakan pemberian Bantuan Keuangan Provinsi bagi desa terus dilanjutkan, bahkan besarannya ditingkatkan untuk menopang kebutuhan percepatan pembangunan desa.

“Kami sangat membutuhkan Bankeu karena masih ada 6 kampung berstatus tertinggal,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kubar melalui Analis Keuangan Ahli Muda Yupenalis saat menghadiri Monev Bankeu Provinsi tahun 2021 dan 2022, serta Sosialisasi dan Asistensi bankeu 2023, di Auditorium Aji Tulur Jejangkat Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat, Kamis (11/5/2023).

Menurutnya, untuk meningkatkan statusnya menjadi minimal berkembang Kubar tidak bisa sendiri. Butuh sokongan Pusat, Provinsi dan Kabupaten. “Makanya diharap nilainya bisa ditambah,” pintanya.

Sejalan dengan itu, dia meminta pemanfaatan anggaran yang masuk ke kampung tidak sebatas melaksanakan kegiatan rutin, melainkan harus mampu mendukung kemajuan kampung dan berbasis pelayanan.

Selain itu kampung harus selalu memiliki semangat kemandirian, kewirausahaan, dan mampu bekerjasama. Termasuk harus memiliki kepekaan sosial dan peduli masyarakat, serta mampu menjaga kondusifitas lingkungan.

Menyikapi itu, Kepala DPMPD Kaltim Anwar Sanusi melalui Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dakwan Diny menyebut akan menyampaikan aspirasi tersebut. “Ini sama seperti desa/kampung di kabupaten lain. Rata-rata minta agar Bankeu ditambah. Minimal Rp100 juta perdesa,” katanya.

Bankeu disebut amanat kelima dari 7 sumber keuangan desa yang diatur UU Desa. Dia berharap bankeu bermanfaat bagi yang membutuhkan untuk menutupi kekurangan keuangan desa/kampung.

Terlebih penggunaan bankeu sifatnya fleksibel. Boleh digunakan disegala bidang urusan desa, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Hanya saja dalam penggunaannya kita sudah menetapkan parameter kegiatannya yang ditetapkan dalam SK Gubernur Kaltim setiap tahunnya. Yang jelas meskipun nilainya tidak seberapa, tapi ini bentuk perhatian pemerintah provinsi ke  pada desa,” tandasnya.( AM/adv)

SDN 016 Samarinda Ulu, Rintis Perpustakaan Sekolah

SAMARINDA –  Membangun Perpustakaan dan budaya literasi sekolah ternyata tidak harus punya gedung tersendiri, tetapi bisa dimulai dari hal yang paling kecil dan sederhana.

Hal tersebut dilakukan perpustakaan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 016 Samarinda Ulu yang terletak di Jalan P. Suryanata (Depan Gang Hikam) Kelurahan Air Putih kecamatan Samarinda Ulu. Bermula dari ruang kecil seluas  3 x 6 meter dan beberapa rak buku bisa mewujudkan rintisan perpustakaan sekolah.

Kepala SDN 016 Samarinda Ulu Aminem mengutarakan sejak ditugaskan di SDN 016 Samarinda Ulu memegang amanah sebagai kepala sekolah tahun 2019 sebelum Covid-19 merebak, sekolah ini belum ada ruangan khusus perpustakaan.

“Desember 2019 saya baru ditugaskan di SD 016 ini, pada waktu itu belum ada ruang perpustakaan. Saat ini walau kecil sudah ada ruang khusus untuk Perpustakaan,” jelas Aminem kepada media ini saat ditemui di perpustakaan SDN 016 Samarinda Ulu, Jumat, (12/5/2023).

Dengan tekad yang kuat berusaha mewujudkan Perpustakaan sekolah. “Sekolah kami ini kalau hujan deras banjir pak, sehingga harus betul hati-hati dalam penanganan buku ini. Dulu banyak buku yang terpaksa harus dibuang karena pada saat banjir datang sekolah kosong, sehingga tidak bisa diselamatkan koleksi buku yang ada,” jelas Aminem.

Sementara itu Mita Cressar, pustakawan SDN 016 Samarinda Ulu yang diberikan tanggungjawab kepala SDN 016 bersama Datin Puspita mengelola perpustakaan sekolah mengatakan banyak siswa disini biasanya kelas 4 jika waktu istirahat berkunjung ke perpustakaan untuk membaca-baca koleksi buku yang ada.

“Koleksi dan pengelolaan perpustakaan ini masih sangat terbatas sekali. Buku-buku yang ada hanya sebatas di stempel belum dilakukan pengkodean.” terang Mita.

Mita mengakui pernah ikut bimbingan teknis Pengelola Perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kota Samarinda di jalan Kesuma Bangsa, tanggal 18 Oktober 2022 lalu. Namun, hingga saat ini tidak ada pembinaan dari Dinas Perpustakaan untuk menjadikan perpustakaan sekolah yang ideal dan bisa mendapat nomor induk perpustakaan dan bisa akreditasi.

“Kami hanya melakukan dan diberi tugai mengelola perpustakaan dengan buku-buku yang ada dan tidak tertata.

“Dulu ada perpustakaan tapi tidak tertata dan tidak ada ruangan khusus. Baru sejak Bu Aminem masuk dibuatkan ruang perpustakaan khusus,” jelas Datin Puspita yang membantu pengelolaan perpustakaan sekaligus sebagai guru Agama di sekolah ini.

SDN 016 saat ini memiliki jumlah murid sebanyak 336 anak kelas 1 hingga kelas 6, dengan masing-masing jumlah siswa  Kelas 1A  sebanyak 29 anak, kelas 1B sebanyak 30 anak, 2A sebanyak 28 anak, kelas 2B sebanyak 29 anak, kelas 3A sebanyak 23 anak, kelas 3B sebanyak 24 anak, kelas 4A sebanyak 30 anak, kelas 4B sebanyak 31 anak, kelas 5A sebanyak 29 anak, kelas 5B sebanyak 29 anak, dan kelas 6A sebanyak 28 anak, kelas 6B sebanyak 26 anak, belum pernah mengajak siswanya berkunjung ke perpustakaan daerah.

“Setelah semester ini mudah-mudahan kami bisa memprogramkan membawa siswa kami berkunjung ke perpustakaan Provinsi Kaltim yang ada di jalan Juanda. Karena selama ini kami belum pernah ada program itu,” jelas Mita.

Mita sebagai pemustaka merasa belum paham kemana mencari referensi untuk pengelolaan perpustakaan, bagaimana cara dan persyaratan untuk bisa mendapat nomor induk perpustakaan sekolah. “Terus terang kami belum tahu program aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan perpustakaan. Jadi jumlah buku bacaan penunjang koleksi perpustakaan SD 016 yang baru ada 151 Eksemplar dari 81 judul kami kelola sebisanya,” jelasnya.

Sementara ini fungsi Perpustakaan sekolah saat ini lebih banyak melayani guru-guru peminjaman buku pelajaran permodul.

“Disini guru yang meminjam buku, baru dibagikan ke murid. Jika pembelajaran modul sudah selesai dikembalikan dan ganti peminjaman modul baru,” ungkap Mita.

Terobosan untuk menambah koleksi buku perpustakaan sekolah, Aminem kepala SDN 016 Samarinda Ulu punya wacana setiap siswa yang lulus diharapkan bisa menghibahkan buku pengetahuan umum untuk menunjang bacaan siswa di perpustakaan sekolah.

“Dulu saya pernah dengar ada ketentuan setiap siswa yang lulus harus memberi sumbangan dana untuk perpustakaan, tapi itu sangat riskan, sehingga ke depan kami akan memohon hibah berupa buku saja dari orang tua siswa,” ungkap Aminem.

Muhammad Zayn Al Malik siswa SDN 016 Samarinda Ulu kelas 4B saat ditanya media ini tentang perpustakaan menjelaskan bahwa perpustakaan itu tempat buku, ilmu pengetahuan. Demikian juga Andi Muhammad Adim kelas 5B yang sudah paham fungsi perpustakaan.

“Perpustakaan itu tempat kura cari referensi ilmu pak, perpustakaan itu tempat membaca dan jendela dunia,” ucap Adim.

Namun kedua siswa ini saat ditanya sudah pernah berkunjung ke perpustakaan sekolah mereka menjawab hampir tiap hari, tapi berkunjung ke perpustakaan besar belum. “Saya pernah sekali pak diajak Tante ke perpustakaan yang di jalan Juanda, besar tempatnya banyak buku-buku,” kata Zayn. (mun)

DPMPD Kaltim Evaluasi Pendaftaran Badan Hukum dan Pemeringkatan BUMK

KUTAI bARAT – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur melakukan kegiatan evaluasi pendaftaran badan hukum dan pemeringkatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di lima kecamatan di Kabupaten Kutai barat yaitu Kecamatan Melak, Long Iram, Linggan Bigung,Bongan,dan Barong Tongkok, Rabu (10/5/2023)

Evaluasi hasil pendaftaran badan hukum dan pemeringkatan yang dilakukan di Hotel Sidodadi Kabupaten Kutai barat ini dimaksudkan untuk memperoleh saran dan masukan terhadap proses pendaftaran badan hukum, mengetahui permasalahan dan kendala yang di hadapi BUMK.

Kepala DPMPD melalui Penggerak Swadaya Ahli Muda Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Muriyanto. Melalui evaluasi oni akan diketahui permasalahan dan kendala BUMK di Kabupaten Kutai Barat dalam proses pendaftaran dan pemeringkatan badan hukum yang di fasilitasi oleh Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi secara online melalui website kemendesa.go.id

Dijelaskan, kendala yang dihadapi beberapa BUMK salah satunya kurangnya kelengkapan berkas untuk proses imput pendaftaran badan hukum BUMK, terjadinya rolling kepengurusan dan kurangnya dukungan dari pihak kampung.

KeKeberadaan BUMK dikatakan Muriyanto dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran maka diharapkan dapat meningkatkan peran dalam memajukan ekonomi masyarakat desa sehingga manfaat adanya BUMK dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat.

Saat ini, dari 190 desa yang ada di Kabupaten Kutai Barat 189 BUMK. Sebanyak 137 BUMK sudah mendaftar nama terferivikasi dan 25 BUMK yang sudah berbadan hukum. Diharapakan, Petinggi kampung memiliki inovasi dan modifikasi untuk mempercepat ekonomi masyarakat dan dana yang diterima dapat disisihkan untuk modal BUMK agar kampung dapat mandiri dalam hal keuangan sehingga dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (adv)

« Previous Page — Next Page »