Putri Tresnasari Terpilih Pimpin ILUNI UI Kaltim

BALIKPAPAN — Musyawarah Wilayah (Muswil) III Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Wilayah Kalimantan Timur berlangsung lancar, sekaligus pelantikan ketua baru untuk masa bakti 2025-2028, digelar di Ruang Semoi, Sepaku dan Penajam Hotel Blue Sky, Balikpapan, Minggu (16/11/2025).

Sebanyak 62 alumni menghadiri Muswil yang mengusung tema “Memperkuat Kebersamaan, Menghadirkan Karya Nyata bagi Kaltim dan Bangsa” menurut Ketua Panitia, Hermin Marina, S.Si, adalah momen menempatkan landasan untuk menyatukan visi dan berkontribusi bagi daerah.

“Momentum penting ini kita jadikan landasan untuk memperkuat kebersamaan, menyulam asa, dan bersama-sama menghadirkan karya nyata bagi kemajuan daerah dan bangsa,” ujarnya.

Acara ini turut dihadiri Dr. Indah Puspitasari, Plt Direktur RSUD AW Sjahranie Samarinda, mewakili Gubernur Kaltim, juga tampak hadir, Wakil Walikota Balikpapan, Dr. Ir. Bagus Susatyo, M.Si, serta Bendahara Umum ILUNI UI Pusat, Irvan Timotius, Dr. apt. Sabri Ramadhani, MM (Ketua ILUNI UI Kaltim 2015-2018), Ir. Bahrain Munir, MKKK. (Ketua ILUNI UI Kaltim 2018-2025), IKA UNMUL, IKA UNPAD, IKA ITB, KAGAMA Kaltim, IKA UB yang menandakan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan organisasi pusat.

Proses musyawarah dipimpin oleh Presidium Sidang yang terdiri dari dr. Lukman Hatta, Sp.PD (Ketua Majelis Sidang Pleno), Dedek Yuliona, S.H., M.Kn (Sekretaris Majelis), dan dr. Aswar Makruf, M.KKK, FISQua (Anggota Majelis). Agenda sidang terbagi menjadi tiga pleno utama.

Sidang Pleno I membahas dan mengesahkan Tata Tertib Muswil. Sidang Pleno II diisi dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus ILUNI UI Kaltim Periode 2018-2025 oleh Ir. Bahrain Munir, MKKK. yang diterima dengan baik oleh para peserta.

Puncak acara terjadi pada Sidang Pleno III, yaitu pemilihan ketua baru. Dua kandidat yang bersaing untuk menduduki posisi puncak tersebut adalah dr. Putri Tresnasari, Sp.OK dan Rizal Fernandy, S.T., M.MT. Keduanya menyampaikan visi dan misi mereka di hadapan peserta musyawarah. Proses pencalonan sendiri telah dilakukan melalui skema tertutup dan terbuka sejak Agustus 2025.

Setelah melalui proses pemungutan suara, dr. Putri Tresnasari, Sp.Ok alumni Fakultas Kedokteran UI angkatan 2012 ini berhasil terpilih sebagai Ketua ILUNI UI Kaltim untuk periode 2025-2028. Dengan terpilihnya kepemimpinan baru, diharapkan ILUNI UI Kaltim dapat semakin memperkuat solidaritas antar alumni dan memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi pembangunan Kalimantan Timur dan Indonesia.(rls/mn)

Pengangkatan Dewas RSUD Kaltim dari Unhas Sesuai Regulasi

SAMARINDA – Pengangkatan akademisi Universitas Hasanuddin sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Kalimantan Timur menuai perhatian publik. Namun Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, Prof Rahmawati, menegaskan, keputusan tersebut sepenuhnya legal dan sesuai aturan yang berlaku.

Ia menjelaskan, dasar hukum pengangkatan Dewas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah diatur jelas dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada kepala daerah agar menunjuk anggota Dewas berdasarkan kompetensi, integritas, serta kebutuhan organisasi, bukan berdasarkan asal daerah.

“Regulasi ini memberikan ruang bagi kepala daerah untuk menunjuk dewan pengawas berdasarkan kompetensi, integritas dan kebutuhan organisasi. Menegaskan bahwa dewan pengawas dapat berasal dari unsur pemerintah, profesional dan atau masyarakat yang memiliki keahlian di bidang keuangan, manajemen dan pelayanan publik,” tegasnya, Minggu (16/11/25).

Ia menambahkan, tidak ada satu pasal pun yang membatasi anggota Dewas BLUD harus berasal dari daerah setempat. Karena itu, pengangkatan akademisi dari Unhas justru dinilai sebagai langkah legal dan tepat.

Dari perspektif manajemen, rumah sakit BLUD kini beroperasi dengan pola manajemen semi bisnis. Model ini menuntut efisiensi, inovasi, serta kemampuan mengelola aset publik secara produktif.

“Dia bukan eksekutif, dia mengawasi direktur eksekutif. Latar belakang geografis tidak lagi relevan,” ujarnya.

Prof Rahmawati menilai, Kalimantan sebagai superhub ekonomi Nusantara membutuhkan tata kelola rumah sakit yang berstandar tinggi. Gubernur memiliki prerogatif administratif untuk mendorong transformasi tersebut.

“Pengangkatan ini sebagai momentum transformasi tata kelola rumah sakit daerah menuju standar pelayanan publik yang adaptif dan berdaya saing nasional. Kalau perlu kita juga berdaya saing internasional,” pungkasnya. (yud)

Pemprov Kaltim Pastikan Warga Aman Akses Layanan Gratispol Kesehatan

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan kembali komitmennya menghadirkan pelayanan kesehatan gratis dan menyeluruh bagi seluruh warga melalui program Gratispol Kesehatan. Program ini menjadi jaring pengaman utama yang memastikan masyarakat Kaltim dapat mengakses layanan kesehatan di mana pun berada, baik di dalam daerah maupun di luar provinsi.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, mengatakan jaminan kesehatan ini berlaku di seluruh Indonesia. Dengan hanya bermodalkan NIK dan status kepesertaan BPJS aktif, warga Kaltim dapat memperoleh layanan medis di berbagai fasilitas kesehatan.

“Warga Kaltim di mana pun sakit, di Papua, Jakarta, atau pulau mana saja, tetap dilayani. Yang penting NIK-nya terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan,” ujarnya, Sabtu (15/11/2025).

Pemprov Kaltim mencatat capaian signifikan dalam perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan. Saat ini, cakupan kepesertaan telah menembus 102 persen atau setara lebih dari 4,2 juta jiwa. Angka ini menempatkan Kaltim sebagai salah satu provinsi dengan Universal Health Coverage (UHC) paling kuat di Indonesia.

“Tingkat kepesertaan yang tinggi ini menjadi benteng sosial bagi warga, terutama yang sedang merantau,” tambah Jaya.

Meski demikian, masih ditemukan kendala terkait peserta BPJS mandiri Kelas III yang tidak aktif akibat menunggak iuran. Kondisi ini kerap memicu masalah ketika warga tiba-tiba membutuhkan layanan darurat. Untuk mengantisipasi hal itu, Pemprov Kaltim melalui Gratispol Kesehatan menanggung pembayaran tunggakan premi khusus bagi peserta Kelas III, sehingga layanan kesehatan tetap bisa diberikan.

“Warga yang bermasalah dengan status kepesertaannya cukup menghubungi Dinas Kesehatan Kaltim. Kami siapkan tim khusus untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS mereka,” jelasnya.

Selain menjamin biaya pengobatan, Pemprov Kaltim turut memperkuat aspek pencegahan melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG). Layanan ini bertujuan mendeteksi penyakit sejak dini, khususnya tiga masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan di Kaltim: hipertensi, diabetes melitus, dan obesitas. Masyarakat diimbau rutin memeriksa kesehatan minimal satu kali setahun di Puskesmas terdekat.

Integrasi antara deteksi dini dan layanan pengobatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus memberikan ketenangan karena adanya perlindungan kesehatan yang pasti.

“Bagi yang belum memiliki kartu fisik BPJS juga tidak perlu cemas. Pelayanan tetap bisa diakses cukup dengan menunjukkan e-KTP,” tutup Jaya. (yud/adv diskominfo kaltim)

Disdukcapil Kaltim Perketat Verifikasi Penerima Gratispol Pendidikan

SAMARINDA – Penyaluran anggaran Gratispol Pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) resmi berjalan untuk jenjang S1, S2, hingga S3. Di balik kelancaran penyaluran dana ini, terdapat peran penting Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltim yang memastikan penerima benar-benar sesuai sasaran.

Kepala Disdukcapil Kaltim, Kasmawati, menegaskan bahwa instansinya memegang tugas teknis utama berupa verifikasi, validasi, dan pemadanan data mahasiswa penerima bantuan. Seluruh proses dilakukan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan Pemprov Kaltim.

“Untuk program Gratispol Pendidikan, kami memastikan data penerima tervalidasi sesuai syarat yang diberlakukan,” ujarnya, Sabtu (15/11/2025).

Tahap verifikasi dimulai ketika Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mengirimkan rekapan data mahasiswa dari PTN. Data tersebut kemudian dicocokkan dengan database kependudukan Disdukcapil yang menjadi rujukan data resmi di provinsi.

Syarat paling krusial dalam verifikasi adalah status domisili. Calon penerima bantuan wajib berdomisili di Kaltim minimal tiga tahun berturut-turut, baik dibuktikan melalui KTP maupun riwayat tinggal.

“Domisili tiga tahun adalah ketentuan mutlak. Itu yang pertama kami cek,” tegas Kasmawati.

Proses verifikasi dilakukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Melalui sistem digital, Disdukcapil dapat langsung mendeteksi apakah seorang mahasiswa sudah memenuhi ketentuan residensi.

“Jika belum tiga tahun berturut-turut, sistem otomatis menandai bahwa data tersebut tidak memenuhi syarat penerima Gratispol,” jelasnya.

Mekanisme penyaringan digital ini sekaligus mencegah potensi penerima dari luar daerah yang baru pindah ke Kaltim dengan harapan memperoleh bantuan pendidikan.

“Baru pindah setahun atau dua tahun tetap tidak bisa, sistem akan menolak,” tambahnya.

Sejak program berjalan, Disdukcapil telah memproses lima gelombang data dari Biro Kesra, dengan jumlah mencapai belasan ribu mahasiswa dalam satu tahap. Beberapa data yang gagal dipadankan bukan karena status kependudukan tidak valid, tetapi akibat kesalahan teknis saat mahasiswa menginput data.

“Banyak kasus tidak padan sebenarnya hanya karena typo, penulisan nama, atau penggunaan titik dan koma saat mengisi data,” kata Kasmawati.

Dengan verifikasi ketat ini, Disdukcapil memastikan bahwa puluhan miliar rupiah anggaran Gratispol Pendidikan benar-benar tepat sasaran, diterima oleh putra-putri Kaltim yang memenuhi syarat dan berhak menerimanya. (yud/adv diskominfo kaltim)

Pemprov Kaltim Siapkan Beasiswa Gratispol untuk Cetak Guru SLB

SAMARINDA – Kekurangan tenaga pendidik di Sekolah Luar Biasa (SLB), terutama di wilayah terpencil, terus menjadi persoalan mendesak secara nasional. Untuk menjawab tantangan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah menyiapkan program Beasiswa Gratispol yang secara khusus ditujukan bagi calon guru SLB.

Gagasan strategis ini diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim sebagai langkah jangka menengah guna memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menegaskan bahwa program beasiswa ini merupakan bentuk respons nyata pemerintah daerah terhadap kebutuhan tenaga pendidik yang semakin mendesak.

“Beasiswa ini kami desain sebagai solusi jangka menengah agar kebutuhan guru SLB, terutama di daerah, bisa terpenuhi secara berkelanjutan,” ujarnya, Minggu (16/11/2025).

Rencana pelaksanaan program tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan pemerintah kabupaten/kota untuk mematangkan skema kebijakan dan pendanaannya. Salah satu opsi pendanaan yang dinilai potensial adalah melalui BOSDA, yang memungkinkan kolaborasi daerah berjalan lebih optimal.

“Pemerintah daerah punya peran besar. Melalui BOSDA, program ini bisa berjalan efektif asalkan perencanaannya matang dan ada komitmen bersama,” tegas Armin.

Saat ini Disdikbud Kaltim tengah melakukan pemetaan kebutuhan guru SLB di seluruh wilayah. Langkah ini penting agar penempatan lulusan beasiswa nantinya benar-benar tepat sasaran, terutama di daerah dengan kekurangan guru paling parah.

Jika kuota beasiswa pada tahap awal masih terbatas, Disdikbud juga menyiapkan opsi alternatif.

“Kalau penerimaan beasiswa belum bisa besar, kami pertimbangkan membuka satu sampai dua kelas khusus di Kaltim sebagai solusi cepat,” jelasnya.

Untuk menjamin kualitas calon guru, Disdikbud Kaltim telah menggandeng Universitas Negeri Surabaya (Unesa), kampus yang dikenal unggul dalam bidang Pendidikan Luar Biasa. Kerja sama ini kemungkinan akan diperluas dengan perguruan tinggi berkualitas lainnya.

“Kebutuhan guru SLB sangat mendesak. Kami berharap kolaborasi ini bisa segera diperluas agar lebih banyak calon guru dapat dibina,” tambah Armin.

Ia juga menyoroti persoalan klasik terkait retensi guru SLB. Banyak lulusan pelatihan tidak kembali mengabdi ke daerah asal, terutama bagi mereka yang belum berstatus PNS.

“Ini kendala jangka pendek yang terus kami hadapi. Dengan skema beasiswa berikatan dinas, kami berharap penerima beasiswa berkomitmen untuk mengabdi di daerah yang membutuhkan,” pungkasnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »