Program Gratispol Antar Wartawan Lanjutkan S3

SAMARINDA – Program Gratispol Pendidikan kembali membuktikan dampaknya bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Salah satu penerima manfaatnya adalah Ahmad Riffandi, wartawan Kantor Berita Antara, yang kini resmi melanjutkan studi S3 Ilmu Ekonomi di Universitas Mulawarman.

Riffandi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji atas hadirnya program tersebut. Menurutnya, Gratispol membuka peluang yang sebelumnya sulit ia capai.

“Berkat Gratispol, saya bisa melanjutkan program S3. Biaya UKT jadi jauh lebih ringan. Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujarnya, Minggu (16/11/2025).

Ia menilai peningkatan kapasitas wajib dilakukan oleh jurnalis, sehingga pendidikan tinggi menjadi kebutuhan penting dalam profesinya.

“Seorang jurnalis harus menambah kapasitas diri. Jangan berhenti di S1, kalau bisa sampai S3. Dan saya membuktikan itu,” katanya.

Meski bersyukur, Riffandi berharap ke depan Gratispol dapat berkembang seperti LPDP, tidak hanya menanggung UKT, tetapi juga kebutuhan tambahan mahasiswa.

“Harapannya, Gratispol bisa seperti LPDP. Bukan hanya UKT, tapi juga biaya penelitian, konferensi luar negeri, atau kebutuhan lainnya,” ungkapnya.

Ia juga berharap bagi mahasiswa Kaltim yang menempuh studi S3 di luar daerah, bantuan bisa mencakup biaya hidup, sehingga mereka dapat fokus menyelesaikan studi tanpa beban finansial besar.

Riffandi menekankan, hadirnya Gratispol memberinya keberanian untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang tertinggi. Ia berharap ilmu yang didapatkan dapat memberi manfaat luas, baik bagi profesinya maupun masyarakat.

“Berkat Gratispol saya berani melanjutkan S3. Semoga ilmu ini bermanfaat ke depannya,” ucapnya.

Riffandi, 37 tahun, lahir dan besar di Sangatta, Kutai Timur. Ia menempuh pendidikan dasar hingga SMA di kota tersebut. Pendidikan S1 ia selesaikan di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, kemudian melanjutkan S2 di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dengan fokus Ekonomi Syariah. Kini ia melanjutkan S3 Ilmu Ekonomi di Universitas Mulawarman.

“Dari S1 ekonomi, S2 ekonomi syariah, dan sekarang S3 ilmu ekonomi. Semua masih satu rumpun,” tutupnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

Kepala Satpol PP Kaltim Ingatkan Penertiban Harus Humanis

SAMARINDA – Kritik terhadap gaya penertiban Satpol PP Samarinda yang belakangan dianggap keras dan tidak manusiawi mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Satpol PP Kaltim, Munawar menegaskan, penegakan aturan tetap wajib mengedepankan pendekatan humanis dan tidak boleh dilakukan dengan tindakan arogan.

Munawar mengatakan, penertiban tetap harus berjalan ketika sebuah kawasan sudah resmi ditetapkan sebagai area terlarang bagi aktivitas tertentu, termasuk berjualan. Namun, cara-cara yang digunakan aparat di lapangan tidak boleh keluar dari koridor etika dan kemanusiaan.

“Jika sudah jelas dilarang, ya jangan jualan di situ. Benar, kadang masyarakat melakukan itu karena tuntutan perut, tetapi penertiban tetap tidak boleh dilakukan dengan kekerasan. Jangan sampai ada tindakan membanting atau mempermalukan, karena itu bisa memicu viral,” ujarnya, Sabtu (15/11/2025).

Ia menegaskan ketidaksetujuannya terhadap tindakan represif yang sempat terjadi, dan meminta seluruh anggota Satpol PP mengendalikan emosi saat bertugas. Menurutnya, pendekatan persuasif biasanya jauh lebih efektif.

“Meski sudah diperingatkan berkali-kali, petugas tidak boleh seperti itu. Kalau petugas bersikap slow dan responsif, masyarakat biasanya memahami. Tapi kalau petugas terpancing emosi, citra Satpol PP jadi buruk dan muncul anggapan arogan,” jelasnya.

Munawar menyoroti salah satu kasus penertiban penjual bunga yang sempat memicu ketegangan. Ia menilai, persoalan seperti itu seharusnya dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik.

“Mulut tidak boleh menyinggung perasaan orang tua maupun muda. Kalau kita memberi pembinaan, berikan pembinaan yang benar-benar pembinaan, bukan kekerasan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pembinaan internal sudah rutin diberikan kepada jajaran Satpol PP, namun kondisi lapangan kerap dinamis sehingga perlu peningkatan kontrol dan evaluasi berkelanjutan.

“Sebagai Kesatpol PP, saya tegas tidak setuju dengan tindakan keras seperti membanting barang. Pembinaan sudah diberikan,” ujarnya.

Munawar juga mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan solusi bagi para pelaku usaha kecil, bukan hanya melarang. Menurutnya, penataan UMKM perlu diperkuat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, termasuk penyediaan area khusus dan ruang event ramah UMKM.

“Pemerintah juga tidak boleh hanya melarang, harus mencarikan solusi,” katanya.

Ia menambahkan, Wali Kota Samarinda sebenarnya telah menyiapkan area legal seperti Citra Niaga untuk menampung aktivitas PKL. Selama pedagang berada di area yang tidak termasuk zona larangan, penertiban tidak akan dilakukan.

“Jika bukan kawasan larangan, tidak ada penertiban. Tapi kalau kawasan terlarang tetap digunakan, tentu akan ditertibkan lagi,” pungkasnya. (ain)

Pemprov Kaltim Dorong Organisasi Pemuda Mandiri secara Ekonomi, Tinggalkan Metode Proposal

SAMARINDA – Upaya memperkuat kapasitas dan kemandirian organisasi kepemudaan di Kalimantan Timur terus digencarkan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim menggelar pelatihan penguatan ekonomi dan tata kelola organisasi yang diikuti 60 peserta dari 15 organisasi pemuda di Hotel Verona Samarinda.

Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Pemuda, Rusmulyadi menyebut materi pelatihan difokuskan pada manajemen ekonomi kreatif, kewirausahaan sosial, serta tata kelola organisasi berbasis kemandirian finansial.

Ia berujar, pelatihan ini didesain untuk mengubah pola pikir organisasi pemuda yang selama ini terlalu bergantung pada proposal dan bantuan pemerintah.

“Kemandirian ekonomi di organisasi itu lebih menarik dan lebih penting bagi teman-teman organisasi pemuda. Selama ini kebiasaan yang berkembang adalah mengajukan proposal untuk mengikuti kegiatan. Itu sudah terjadi dari dulu,” ujarnya, Sabtu (15/11/2025).

Rusmulyadi menjelaskan, Dispora Kaltim ingin menggeser pola pikir lama tersebut menjadi paradigma baru, bahwa organisasi harus mampu menghidupi dirinya sendiri.

Dikatakan Rusmulyadi, peserta diajarkan keterampilan teknis mengelola event organizer (EO), mulai dari perencanaan acara, manajemen produksi, hingga peluang monetisasi. Diharapkan, jika ada kegiatan, mereka bisa ikut terlibat dan menghasilkan uang untuk organisasi.

“Selama ini ada yang masuk organisasi karena ingin ‘hidup dari organisasi’, sekarang kita ubah, mereka harus datang untuk menghidupi organisasi,” jelasnya.

Organisasi besar seperti PMII, FKP, dan sejumlah OKP lainnya turut terlibat. Ke depannya, keterampilan ini diharapkan melahirkan peluang ekonomi baru berbasis kreativitas.

“Bisa jadi nanti mereka membangun EO sendiri, entah EO PMII, EO Pemuda Muhammadiyah, atau EO dari organisasi lain. Yang penting organisasi-organisasi ini bisa mandiri secara ekonomi,” tambahnya.

Rusmulyadi mengingatkan bahwa ketergantungan pada proposal berpotensi menimbulkan masalah, terlebih saat keuangan daerah mengalami efisiensi akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Kalau mereka terus bergantung pada proposal, sementara ke depan DBH Kaltim dipotong dan anggaran pemerintah ikut terpangkas, bagaimana organisasi mau bertahan? Karena itu mereka harus berinovasi,” tegasnya.

Rusmulyadi menyebut kegiatan yang terlaksana juga selaras dengan program unggulan Jospol yakni mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk memperkuat UMKM dan ekosistem ekonomi muda.

Selain itu, Kata Rusmul Pelatihan juga mendukung semangat Gratispol, di mana seluruh pembinaan pemuda diberikan tanpa biaya agar semua organisasi bisa mendapatkan akses yang sama.

“Pelatihan ini diharapkan menjadi fondasi lahirnya organisasi pemuda yang tidak hanya aktif secara sosial, tetapi juga tangguh secara ekonomi,” pungkasnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

DPUPR Kaltim Jadi Instansi Pendonor Darah Terbanyak

SAMARINDA – Peringatan HUT ke-80 Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Samarinda berlangsung di GOR Segiri, Rabu (13/11), dengan pemberian penghargaan kepada para pendonor darah sukarela dari berbagai kalangan. Acara tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, dan dipimpin langsung Ketua PMI Samarinda, Decky Zulkifli, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi masyarakat dalam mendukung pemenuhan kebutuhan darah di kota ini.

Dalam kesempatan itu, PMI Samarinda menyerahkan piagam penghargaan kepada individu dan instansi yang dinilai aktif mendukung kegiatan donor darah. Korem 091/ASN tercatat sebagai instansi dengan jumlah donor darah terbanyak, berdasarkan kontribusi rutin melalui kegiatan donor massal di lingkungan prajurit. Menyusul di posisi kedua, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur menerima penghargaan sebagai salah satu instansi pemerintah yang paling konsisten berpartisipasi, dengan total 219 kantong darah yang disumbangkan selama periode Juli 2024 hingga Juni 2025.

Kepala Dinas PUPR & PERA Kaltim, Fitra Firnanda menyampaikan rasa syukur atas apresiasi tersebut. Ia mengatakan bahwa partisipasi pegawai PUPR dalam donor darah merupakan wujud kepedulian nyata terhadap sesama dan komitmen untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dirinya berharap budaya donor darah dapat semakin mengakar di lingkungan kerja pemerintah daerah maupun instansi lainnya di Kalimantan Timur.

PMI Samarinda mencatat kebutuhan darah di kota ini mencapai rata-rata 120 kantong per hari, sehingga keterlibatan instansi pemerintah, TNI, komunitas, dan masyarakat umum sangat penting untuk menjaga ketersediaan stok darah di rumah sakit. Melalui momentum HUT ke-80 ini, PMI berharap semangat solidaritas dan kemanusiaan terus tumbuh, dan semakin banyak pihak yang terdorong menjadi pendonor darah sukarela secara rutin. (esf)

Muatan Lokal Bahasa Daerah di SMA Selaras dengan Pengembangan Budaya Daerah dalam Program Jospol

SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur memastikan penerapan muatan lokal (Mulok) berbasis bahasa daerah di seluruh SMA kini memasuki tahap akhir penyusunan. Mulok tersebut telah diterapkan mulai kelas X hingga XII dan selaras dengan agenda Jaring Sosial dan Politik (Jospol) Kaltim, khususnya pada pengembangan budaya daerah sebagai bagian dari penguatan karakter masyarakat.

Subkoordinator Kurikulum dan Penilaian Disdikbud Kaltim, Atik Sulistiowati, mengatakan penyusunan kurikulum mulok dilakukan bertahap sejak 2023.

“Tahun 2023 untuk kelas 10, tahun 2024 untuk kelas 11, dan sekarang kami susun kelas 12. Targetnya, lengkap sudah tiga jenjang belajar muatan lokal Kaltim,” ujarnya, Sabtu (15/11/2025).

Atik menjelaskan bahwa penyusunan materi dilakukan oleh 20 penulis bersama dua mentor akademisi. Enam jenis mulok disediakan bagi sekolah, dengan bahasa daerah menjadi fokus utama.

“Sekolah bebas memilih sesuai karakter daerahnya. Misalnya di Paser memilih Bahasa Paser, di Berau Bahasa Berau, di Kutai Bahasa Kutai. Tujuannya agar siswa tetap mengenal dan menghargai bahasa daerahnya,” katanya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga menjadi bagian penting dalam pelestarian bahasa dan budaya lokal. Temuan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Balitbangda) Kaltim menunjukkan beberapa bahasa daerah berada dalam kondisi kritis, termasuk Bahasa Kutai Muara Kaman yang telah kehilangan penutur asli.

“Anak-anak harus tahu bahwa bahasa daerah mereka adalah warisan budaya yang harus dijaga,” tegasnya.

Penerapan mulok mengacu pada Permendikbud Nomor 13 Tahun 2025 yang menetapkan mata pelajaran pilihan muatan lokal dengan beban 2 jam pelajaran. Sekolah diberi keleluasaan untuk menentukan bahasa daerah sesuai identitas lingkungan masing-masing sehingga pembelajaran lebih relevan dan kontekstual.

Melalui integrasi kebijakan pendidikan dan fokus pengembangan budaya dalam program Jospol, Disdikbud Kaltim berharap siswa tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran lebih kuat terhadap akar budaya daerah sebagai bagian dari pembentukan karakter. (yud/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »